Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 2 (2018)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[TEKANAN PENDUDUK TERHADAP MASA DEPAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Arbain, Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.9.2.p.61-70
<![CDATA[Tekanan Penduduk terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif KebijakanPublik. Indonesia hari ini mengalami situasi bonus demografi. Fakta ini tidak sekadar memberikanpilihan keharusan adanya kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga menyangkutimplikasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan investasiindustri ekstraktif pada bidang pertambangan, pembukaan lahan perkebunan skala besar salahsatu yang mendorong adanya pergerakan penduduk yang berimplikasi pada pembangunan.Parameter penduduk dan pembangunan sangat berpengaruh pada masa depan lingkungan. Kelemahankontrol terhadap situasi demikian memungkinkan tumbuhnya moral hazard atas pengelolaanlingkungan yangberkelanjutan. Political will aktor kebijakan terhadap visi pembangunanberkelanjutan hingga saat ini memasuki dimensi politik dan ekonomi]]>
<![CDATA[PENERAPAN MODAL SOSIAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDUSTRI BATU BATA ]]>
<![CDATA[Abdul Sadad]]>;
<![CDATA[Mimin Sundari Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.9.2.p.105-110
<![CDATA[Penerapan Modal Sosial dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Industri BatuBata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis bagaimana penerapan modal sosial dalamupaya pemberdayaan masyarakat industri batu bata di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.Pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkanpembangunan yang mengarah pada pembangunan masyarakat. Modal sosial yang merupakansalah satu aspek dalam rangka pemberdayaan masyarakat kerap terlupakan. Peningkatan mutukehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan modal sosial dalam masyarakattersebut. Melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat industri batu batu belum terdapat peningkatanperekonomian secara signifikan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitianberupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa penerapan modal sosial masyarakat industri batu bata di Kecamatan TenayanRaya belum maksimal dilaksanakan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa elemen-elemen modalsosial yang paling berpengaruh pada masyarakat Kelurahan Sialang Sakti adalah kepercayaandan jejaring sosial. Disamping itu kurang berfungsinya kelembagaan masyarakat, dan perananantokoh masyarakat sehingga berdampak kepada pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkantaraf kehidupan masyarakat industri batu bata di Kecamatan Tenayan Raya.]]>
<![CDATA[TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DALAM SURVEI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA ]]>
<![CDATA[Sukarno Sukarno]]>;
<![CDATA[Nur Laila Meilani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.9.2.p.71-78
<![CDATA[Technology Acceptance Model (TAM) dalam Survei Bidang Kependudukan danKeluarga Berencana. Terjadi perubahan dalam teknik atau cara pengumpulan data dalam surveidi bidang kependudukan dan Keluarga Berencana/KB (selanjutnya disebut Survei Kinerja danAkuntabilitas Program/SKAP) yang semula dilakukan secara manual dan paper based menjadisistem yang berbasis smartphone yang menggunakan platform Open Data Kit (ODK). Sistemini mengubah semua rangkaian pengumpulan data menjadi paperless dan electronic based.Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pengaruh perceived ease of use terhadapperceived usefulness ; (b) mengukur tingkat pengaruh perceived ease of use terhadapattitude towards using: (c) mengukur tingkat pengaruh perceived usefulness terhadap behaviorintention to use; (d) mengukur tingkat pengaruh perceived usefulness terhadap attitude towardsusing; (e) mengukur tingkat pengaruh attitude towards using terhadap behavior intention touse; dan (f) mengukur tingkat pengaruh behavior intention to use terhadap actual system usedalam survei berbasis smartphone bidang kependudukan dan keluarga berencana di PulauSumatera. Populasi dalam kajian ini adalah seluruh enumerator dan supervisor survei SKAPyang ada di Pulau Sumatera, kemudian sampelnya ditetapkan menurut teknik estimasi maximumlikehood (ML) yaitu minimal 100 dna maksimal 400 responden. Analisis data dilakukan denganSEM (Structural Equation Modelling) dengan software AMOS (Analysis of Moment Structure).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam hipotesis yang diajukan, terdapat dua hipotesisyang diterima, yaitu (a) perceived ease of use mempunyai hubungan yang positif denganPerceived usefulness dengan nilai CR -4.31 >±1,96 dan angka probabilitasnya 0,001 (<0,05)dan (b) behavioral Intention to Use mempunyai hubungan yang positif dengan Actual SystemUse dengan CR = 2,819 >±1,96 dan probabilitas/P = 0,005 (<0,05).]]>
<![CDATA[PENINGKATAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS DESA WISATA ]]>
<![CDATA[Mayarni Mayarni]]>;
<![CDATA[Geovani Meiwanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.9.2.p.111-116
<![CDATA[Peningkatan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa Wisata. Dinamisnya pertumbuhanobjek wisata merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah. Pengelolaan sendiri oleh masyarakatdalam Desa Wisata berarti memberikan kesempatan seluas-luas nya untuk masyarakat mampumengembangkan dan meningkatkan ekonomi dari masyarakat lokal secara keseluruhan. DesaPulau Gadang memiliki potensi yang besar dengan munculnya beragam objek wisata. Metodeyang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan dalammenghasilkan format desa wisata pada desa Pulau Gadang selain membutukan aspek partisipasimasyarakatnya yang tinggi, hal ini juga dibuktikan dengan aspek legalitas dan keamanan yangharus terpenuhi.]]>
<![CDATA[EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PENGOLAHAN SURAT ]]>
<![CDATA[Agus Bandiyono]]>;
<![CDATA[Dinda Rahmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.9.2.p.79-88
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak dalam PengolahanSurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratamadalam penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan; dan mengetahui hambatan pelaksanaantugas dan fungsi KPP Pratama Pondok Aren dalam penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan.Metode yang digunakan adalah Metode Studi Kepustakaan, Metode Studi Lapangan melaluiwawancara, observasi dan kuesioner. Hasilnya bahwa secara umum KPP Pratama Pondok Arentelah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuandengan baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator yang disampaikan oleh Cambell sebagaibahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Pondok Aren dalam penerimaan danpengolahan surat pemberitahuan. Salah satunya adalah efektivitas organisasi yang dapat dilihatdari NKO KPP Pratama Pondok Aren dan IKU pegawai maupun IKU KPP Pratama Pondok Arensecara keseluruhan. Penulis menggunakan target Nilai Kinerja Organisasi sebagai bahan evaluasipelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Pondok Aren dalam penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan.]]>
<![CDATA[POTENSI WILAYAH PERBATASAN STRATEGIS ]]>
<![CDATA[Mimin Sundari Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.9.2.p.117-124
<![CDATA[Potensi Wilayah Perbatasan Strategis. Kecamatan Pasir Limau Kapas [Palika],Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau merupakan kawasan yang tertinggal, terisolir dan terluar.Posisi ini menyebabkan kesejahteraan menjadi isu penting dan utama yang selalu menjadi bahandiksusi. Isu penting dan utama terkait kesejahteraan antara lain, pembangunan infrastruktur yangminim dan lambat, kebijakan pembangunan yang ambigu [rerata kebijakan yang dikeluarkan salingtumpang-tindih tidak saling mendukung terkait pembangunan di kawasan perbatasan], pembiaranpelanggaran wilayah dan alat penangkapan ikan, masalah pertahanan-keamanan batas negara yangbelum menjadi perhatian utama dan potensi objek wisata alam yang belum tergarap. Berdasarkanberbagai isu penting, penelitian ini bertujuan menjelaskan potensi utama yang dimiliki PasirLimau Kapas sebagai kawasan perbatasan yang strategis. Pendekatan yang digunakan adalahkualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan berdasarkan dokumen yangdidukung wawancara. Setelah terkumpul data dianalisis secara kualitatif. Studi ini menyimpulkanbahwa, pertama, potensi utama yang dimiliki Pasir Limau Kapas, seperti posisi geografis terkaitkawasan strategis dan regulasi yang dihasilkan dinilai belum mendukung masalah pertahanandan keamanan negara di perbatasan termasuk mengembangkan kawasan potensi objek wisataalam. Pengembangan kawasan perbatasan yang dinilai strategis dipastikan memerlukan perangkat di daerah yang akan mengelolanya]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN EKOSISTEM RAWA GAMBUT SECARA BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Zulkarnaini, Zulkarnaini]]>;
<![CDATA[Lubis, Evawani Elysa]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.9.2.p.89-96
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut SecaraBerkelanjutan. Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang termasukdalam zona merah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Padahal keberadaan daerah ini sangatstrategis dalam pemeliharaan ekosistem lahan basah karena sebagian wilayahnya adalah hutan rawagambut. Bila pemanfaatan ekosistem rawa gambut tidak dilakukan secara bijaksana, maka akanmenyebabkan kerusakan ekosistem dan sumberdaya yang terdapat didalamnya, sekaligus akanmenurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Tujuan penelitianini menganalisis pola dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawagambut di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini merupakan jenis pendekatankualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah snowball sampling. Informanpenelitian adalah aparat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian.Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpulkemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa penting adanya usaha pemberdayaan dengan sasaran utama adalah peningkatan kualitas hidupmasyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa pemberdayaan masyarakat diyakini dapat memotivasi untukberubah ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga, menumbuhkanbudaya kerja, serta memupuk semangat untuk bekerjasama. Topik pendidikan dan penyuluhan yangdiperlukan masyarakat di lahan gambut adalah pendidikan lingkungan, penerapan teknologi ramahlingkungan, dan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan perlindungan eksosistem]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUTAN INDONESIA ERA JOKO WIDODO SEBAGAI IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT ]]>
<![CDATA[Afrizal, Afrizal]]>;
<![CDATA[Mashur, Dadang]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33578/jkp.9.2.p.97-104
<![CDATA[Kebijakan Hutan di Indonesia era Joko Widodo sebagai Implementasi ParisAgreement. Paris Agreement yang telah disepakati oleh Indonesia dan negara-negara lainnyatentu memberikan harapan baru bagi masa depan negara setelah meningkatnya isu perubahaniklim dunia. Maka dalam penulisan ini akan melihat bagaimana kebijakan hutan di Indonesiapada masa Joko Widodo sebagai implementasi Paris Agreement. Penelitian ini menggunakanmetodologi kualitatif dengan metode studi literatur. Kebijakan hutan di Indonesia era Jokowiadalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentangpengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On ClimateChange (persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenaiperubahan iklim). Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 oleh Joko Widodo dan Yasonna H. Laoly.]]>
