cover
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 371 Documents
BIROKRASI DAN POTENSI KONFLIK DI INDONESIA Sulistyaningsih, Endang
Jurnal Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.1.2.p.%p

Abstract

Conflict is often seen as a destructive event (destruktitif) and harm the public. In fact the conflictis a normal process in society other than the process of competition and consensus or harmony. In this casethe conflict is defined as “differences of opinion between two or more parties (groups)”. Conflicts can beaccompanied by violence (physical, war) or non-violence (“war of words”, “conflict law”). In this case theconflict can also be a purpose to destroy or defeat the opponent or as a way to reach the goal.
MOTIVASI BERPRESTASI, BUDAYA ORGANISASI, DAN PRESTASI KERJA Febriyana T Achyani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 5, No 3 (2014)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.5.3.p.81-84

Abstract

Tujuan dari penelitianini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi, pengaruh budaya organisasi, danpengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap peningkatan prestasi kerja pegawai di KantorSekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode survei denganpendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pegawai pada Sekretariat KPU ProvinsiNTT. Teknik pengambilan sampel menggunakan Nomogram Harry King sehingga dari populasisebanyak 43 orang, yang diambil sebagai sampel sebanyak 34 orang. Sebelum dilakukan analisisdata penelitian dilakukan uji validitas dan uji realibilitas dengan menggunakan bantuan SPSS 19.Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data korelatif kuantitatifuntuk skala ordinal yaitu dengan menggunakan korelasi Spearman Rank. Pengaruh motivasiberprestasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai adalah kuat dan signifikan denganpresentasi pengaruh variabel motivasi berprestasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawaiadalah sebesar 85,9% (koefisien determinasi atau R Square = 0,859), sedangkan sisanya sebesar14,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaianprestasi kerja pegawai adalah kuat dan signifikan dengan presentasi pengaruh variabel budayaorganisasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai adalah sebesar 86,5% (koefisien determinasiatau R Square = 0,865), sedangkan sisanya sebesar 13,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.Kata Kunci: motivasi berprestasi, budaya organisasi, prestasi kerja
PENGAWASAN CAMAT TERHADAP LURAH ', Arifiansyah; H, Tuti Khairani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.4.2.p.157-162

Abstract

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengaruhfaktor program standar pelayanan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan pelayananadministrasi pemerintahan di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.Penelitian ini menggunakan metode survei, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik penentuansampel purposive sampling dengan populasi masyarakat sebanyak 1768 responden dan sebanyak95 responden sebagai sampel. Sebelum uji hipothesis, data primer hasil kuesioner diuji terlebihdahulu validitas dan realibilitasnya dengan menggunakan program SPSS versi 17.0 Persamaanregresi kemudian diuji dengan analisis asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritasdan Uji Autokorelasi. Analisis hubungan variabel independen dengan variabel dependen dilakukandengan analisis uji t, uji F, koefisien determinan (Adjusted R 2 ) dan korelasi koefisien (R). Hasilpenelitian dengan uji t dan secara parsial menunjukkan bahwa faktor program penilaian danperbaikan berpengaruh dan signifikan terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi di kelurahan,sementara itu faktor program standar pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadappelaksanaan pelayanan di kelurahan.Kata Kunci: program standar, penilaian, pelayanan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI STRATEGI RESOLUSI KONFLIK SOSIAL Muhammad Dharmariza; Rahmad Hidayat; Miftah Faridl Widhagdha
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.1.p.1-6

Abstract

Pengelolaan konflik dalam tata kelola pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan salah satu instrument penting yang menjamin keberlanjutan organisasi. Dalam konteks Pertamina Refinery Unit II Production Sungai Pakning sebagai salah satu perusahaan pengolahan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Bukit Batu, Bengkalis, Riau dengan karakteristik masyarakat pedesaan, pengelolaan konflik sosial menjadi krusial karena tidak hanya untuk menjaga kehandalan operasional pengolahan minyak dan gas namun juga keberlanjutan perusahaan baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu strategi dalam resolusi dan mitigasi konflik sosial. Keberadaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional dijalankan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi sehingga mampu melibatkan peran aktif pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Hasilnya, selama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan 2018, tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat namun juga kecenderungan menurunnya jumlah kasus dan konflik sosial dengan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif juga mampu menjadi upaya mitigatif untuk mengelola hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebelum berakhir menjadi konflik sosial. Dampaknya secara keberlanjutan, hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat terbina dengan baik, kesejahteraan ekonomi masyarakat binaan meningkat, serta kualitas lingkungan hidup meningkat berkat adanya program pemberdayaan masyarakat.
PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR KECAMATAN Zukman, M. Refendi; Andri, Seno
Jurnal Kebijakan Publik Vol 4, No 01 (2013)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.4.01.p.13-18

Abstract

The purpose of this study is to investigateand analyze the factors that affect the management of the market district in Lower RegencyKuantan Kuantan District Singingi. This research was conducted in the District of KuantanKuantan District Downstream Singingi. Where the population and the sample is Head, Departmentof Market, district officials, village and market traders. Data was collected through questionnairedissemination techniques, interviews and observations, once the data is collected and thenanalyzed using qualitative descriptive analysis. The result showed that the management fees thedistrict market in Kuantan District Downstream unfavorable conclusion. The dominant factoraffecting the management of the market district levies are men or human factors.
PENINGKATAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS DESA WISATA Mayarni Mayarni; Geovani Meiwanda
Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.9.2.p.111-116

Abstract

Peningkatan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa Wisata. Dinamisnya pertumbuhanobjek wisata merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah. Pengelolaan sendiri oleh masyarakatdalam Desa Wisata berarti memberikan kesempatan seluas-luas nya untuk masyarakat mampumengembangkan dan meningkatkan ekonomi dari masyarakat lokal secara keseluruhan. DesaPulau Gadang memiliki potensi yang besar dengan munculnya beragam objek wisata. Metodeyang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan dalammenghasilkan format desa wisata pada desa Pulau Gadang selain membutukan aspek partisipasimasyarakatnya yang tinggi, hal ini juga dibuktikan dengan aspek legalitas dan keamanan yangharus terpenuhi.
Sinergi Dan Strategi Kebijakan Lintas Kementerian: Kasus Kelapa Sawit K2-I DI RIAU Anwar, Khairul
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.3.2.p.%p

Abstract

Thisstudy aimed to explore the dynamic formulation of decentralization policies by taking the casemanagement policy palm plantations in Riau K2-I 2005-2010. The method used to achieve thisgoal is the use of modern political economy approach, which includes four phases, as describedin Frieden (1991). The results of this study found that: first, the formulation of policies on post-ministerial synergies of regional autonomy is determined by the changing patterns of interactionactor bureaucrats, businessmen, and politicians are increasingly dynamic. Second, the actorshave interests and clashing political freverensi. Third, the arena and the network used by aktrorLocal increasingly overlap.
UPAYA DAN IMPLIKASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Dadang Mashur; Zaili Rusli
Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.9.1.p.45-52

Abstract

 Efforts and Implications of Green Open Space (RTH). The current urban problem hasbecome a complicated problem to overcome. Urban development leads to negative con- sequenceson several aspects, including environmental aspects. In the early stages of urban development, most of the land is green open space. However, there is a need for space to accommodate the population and its activities, the green space is likely to undergo conversion of land use to a wakearea. Most of its surface, especially in the city center, is covered by roads, buildings and others with very complex characters and different from the green open space characters. These are exacerbated by weak law enforcement and public awareness of urban spatial planning, causing frequent floodingin urban areas, high air pollution and increased social vulnerability (crime and social crisis), decreased public productivity due to stress due to limited public space which are available for social interaction,and cause congestion problems due to high side barriers in certain road segments.
Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah Mustafa, Delly
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.3.1.p.%p

Abstract

Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui proses pelayanan perizinan khususnya perizinan usaha di era otonomi daerahdi Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisiskualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkanhasil informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang laksanakan dan pengamatan lapangan,kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Hasil penelitianmenunjukkan pelayanan perizinan masih mengalami keterlambatan dikarenakan instansti yangmelayani tidak didukung oleh kapasitas dan sumber daya manusia yang memadai.Kata Kunci: pemerintah, pelayanan publik, perizinan usaha
PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA INSTANSI PEMERINTAH Mega Erita
Jurnal Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.7.1.p.%p

Abstract

Implementation of Good Governance in Government Agencies. This study of how theactual implementation of good governance, especially at the Office of National Unity, Politics andPublic Protection (Kesbangpolinmas) year from 2012 to 2014 in the city of Dumai. Based onresearch conducted Kesbangpolinmas Office of Dumai yet implementing or applying the valuesof good governance in committed, especially against the three main principles, namely, theimplementation of principles of participation, transparency and accountability. The method usedis a qualitative research method in which one of the research procedures that produce descriptivedata and the data obtained more complete, more deeply so that the research objectives can beachieved. The research location is on the Office of National Unity, Politics and Public ProtectionDumai. Authors gather research data from several books, government regulations, journals andinterviews with informants research that Kesbangpolinmas office clerks, community organizationsand political parties. This research resulted in the conclusion that the obstacles in theimplementation of good governance at the Office of National Unity, Politics and Public Protectionin 2012-2014 in Kota Dumai is intenal factors which include officials from the institutions andattitudes. As well as from external factors include CSOs / NGOs and political parties. Therefore, theOffice Kesbangpolinmas more attention to performance, whether it is in accordance with applicableregulations. To avoid obstacles in conducting a policy especially related to society.

Page 7 of 38 | Total Record : 371