cover
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles 202 Documents
Peranan Sustainable Finance Pada Industri UMKM Indonesia: Peluang Dan Tantangan Valdiansyah, Riyan Harbi; Widiyati, Dian
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i1.713

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) and can have a significant environmental impact. They have the potential to innovate in terms of environmental science and make relevant contributions to technology and environmental improvement. This literature review aims to explore the role of MSMEs in promoting sustainable development and environmental conservation. This study employs descriptive analysis to systematically present collected data. The research findings assert that the primary obstacle to sustainable finance implementation is the need to persuade businesses and society that prioritizing nature and considering sociological effects will lead to more profitable and sustainable outcomes. To shift the mindset of economic actors from short-term profits to long-term welfare, we need innovative ideas. The challenges of green microfinance development in Indonesia can be attributed to external and internal credit constraints. By transitioning from conventional financing to sustainable financing, SMEs can reap long-term benefits. Understanding this concept will enable economic actors to participate in the significant shift towards a sustainable and inclusive economy. Stakeholders must collaborate to assist SMEs in facing the challenges of adopting sustainable finance. Promoting sustainable access to financing for SMEs requires a holistic approach from the government, financial institutions, and private sector. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan secara keseluruhan dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, terkait dengan praktik produksi konvensional yang lebih mengedepankan sumber daya alam secara mendalam. UMKM juga memiliki potensi untuk berinovasi dari sisi lingkungan dan memberikan kontribusi yang relevan terhadap teknologi dan perbaikan lingkungan. Desain penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara teratur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam menerapkan keuangan berkelanjutan adalah meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa upaya untuk menghasilkan keuntungan akan lebih baik dan berkelanjutan jika dilakukan dengan mempertimbangkan potensi alam dan efek sosiologi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan gagasan untuk mengubah cara berpikir pelaku ekonomi dari fokus pada keuntungan jangka pendek menjadi fokus pada kesejahteraan jangka panjang. Tantangan pengembangan keuangan mikro hijau di Indonesia dapat dijelaskan sebagai pembatasan kredit eksternal dan pembatasan kredit internal. Peralihan dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM. Selain peluang untuk mengembangkan usaha, pengenalan konsep ini juga akan memungkinkan para pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam perubahan besar menuju perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif.Para pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu bekerja sama untuk membantu UMKM menghadapi tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi keuangan berkelanjutan. Diperlukan pendekatan holistik dari pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk menumbuhkan akses UMKM terhadap pembiayaan berkelanjutan.
Pengembangan Green Bonds Di Indonesia: Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan Cendekiawan, Muslim; Firmansyah, Amrie
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i1.714

Abstract

Green bonds adalah instrumen keuangan yang mengalokasikan dana untuk proyek-proyek berdampak positif terhadap lingkungan, sehingga memungkinkan investor dan emiten untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pengembangan green bonds di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penelitian-penelitian terdahulu serta benchmark dari negara lain mengenai pengembangan green bonds. Literature review yang dilakukan mencakup artikel ilmiah yang memiliki berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Artikel ilmiah yang diambil dari berbagai jurnal internasional dan nasional telah mengulas definisi, manfaat, tantangan, dan dampak bagi sebuah negara dalam memanfaatkan green bonds. Selanjutnya, analisis terhadap informasi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan konteks yang relevan terhadap tujuan dan ruang lingkup penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah memiliki kebijakan dan peraturan mengenai penerbitan green bonds, namun implementasinya belum optimal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran untuk Pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk meningkatkan penerbitan green bonds. Kedua, edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dan mekanisme green bonds perlu ditingkatkan. Terakhir, penelitian lebih lanjut tentang performa pasar green bonds di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan dapat menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif. Kebaruan penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif di Indonesia, bukan hanya kasus tertentu dalam melakukan literature review pada topik pengembangan green bonds. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan acuan yang sifatnya praktis kepada Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pengembangan green bonds.
The Moderating Role Of Economic Growth In The Association Between Corruption And Poverty In Indonesia Al Hazmi, Raldin Alif
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i1.725

Abstract

Indonesia has abundant natural and human resources. With a large population and abundant natural resources, Indonesia has the potential to become the centre of the world economy. But in reality, Indonesia faces many challenges. With such abundant wealth, corruption, economic growth, and poverty are the biggest problems in Indonesia. Corruption is closely related to the economic condition of society. This study aims to analyse the impact of corruption on the poverty rate in Indonesia. Using secondary data published by the Central Bureau of Statistics (BPS) from 2018 to 2022, a panel data regression model in 34 provinces in Indonesia was used to obtain 170 data samples. The researcher found that the Corruption Perception Index (CPI), which is considered an indicator of the level of corruption in Indonesia, has a negative and significant impact on the poverty rate. On the other hand, GR as an indicator of economic growth in Indonesia has a negative and significant impact on Indonesia's economic growth. In this study, economic growth is able to moderate the interaction relationship between corruption and poverty levels in Indonesia. Although Indonesia in the 2018-2022 timeframe has always experienced growth, this is also in line with the higher level of corruption in Indonesia, which has an impact on the high disparity and poverty in Indonesia. Therefore, the government and society must work together to fight corruption and reduce poverty by improving transparency and increasing public participation in order to reduce inequality and poverty among Indonesians.
Analisis Perlakuan Perpajakan Atas Yayasan Pendidikan Di Indonesia: Studi Kasus Yayasan MAL Efnelir, Qonita A.Z; Dewa, Monica M.C; Navael, Lovenka D.; Farhan, Adib N.; Irawan, Ferry
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i1.733

Abstract

Taxes play an important role in the state financial system to finance government activities. In Indonesia, taxes are the main source of revenue for the government to serve the public and maintain economic stability. However, there are still many people who do not have a deep understanding of taxes. This study aims to understand the treatment and tax regulations for educational foundations in improving their financial performance. The research method used is qualitative with a case study approach at an educational foundation called the MAL Foundation and data collection is in the form of interviews and observations. The results of the study show that the MAL Foundation deducts, pays, and reports PPh 21, as well as payments and reports Corporate Income Tax, Motor Vehicle Tax, and other regional taxes. The foundation has also implemented tax management properly, such as having an NPWP, preparing financial reports using the Mekari Journal software, and reporting taxes using the SPT 1771 e-form with the help of a tax consultant. However, the MAL Foundation also carries out legal tax evasion, namely tax planning in the form of selecting a PPh 21 calculation method that can reduce the foundation's fiscal profit. Therefore, in general, the foundation has asked for the applicable tax regulations in Indonesia when viewed from the scale of its business. Green bonds adalah instrumen keuangan yang mengalokasikan dana untuk proyek-proyek berdampak positif terhadap lingkungan, sehingga memungkinkan investor dan emiten untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pengembangan green bonds di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penelitian-penelitian terdahulu serta benchmark dari negara lain mengenai pengembangan green bonds. Literature review yang dilakukan mencakup artikel ilmiah yang memiliki berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Artikel ilmiah yang diambil dari berbagai jurnal internasional dan nasional telah mengulas definisi, manfaat, tantangan, dan dampak bagi sebuah negara dalam memanfaatkan green bonds. Selanjutnya, analisis terhadap informasi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan konteks yang relevan terhadap tujuan dan ruang lingkup penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah memiliki kebijakan dan peraturan mengenai penerbitan green bonds, namun implementasinya belum optimal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran untuk Pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk meningkatkan penerbitan green bonds. Kedua, edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dan mekanisme green bonds perlu ditingkatkan. Terakhir, penelitian lebih lanjut tentang performa pasar green bonds di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan dapat menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif. Kebaruan penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif di Indonesia, bukan hanya kasus tertentu dalam melakukan literature review pada topik pengembangan green bonds. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan acuan yang sifatnya praktis kepada Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pengembangan green bonds.
Improving The Domestic Product Use Policy For Ministerial Procurement In Indonesia Ananta, Iqbar Diaz; Qadri, Resi Ariyasa
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i1.735

Abstract

The objective of this study is to devise an evaluative framework, encapsulated as a checklist of inquiries, aimed at refining the implementation of Domestic Product Utilization Policies (P3DN). This investigation addresses the conspicuous absence of a structured framework for evaluating the enforcement of P3DN within the context of governmental procurement activities across ministries and institutions in Indonesia. Employing a qualitative methodology, this study undertakes thematic analysis of the regulations governing the procurement of goods and services. This analysis is enriched by insights derived from interviews with procurement specialists, contributing to the framework's development. The evaluative mechanism is predicated on a “value for money” paradigm, assessing the procurement process in terms of inputs, outputs, and outcomes to anchor the framework's evaluative criteria. The research contributes to the creation of a comprehensive checklist, envisioned as a practical tool for ministries and institutions to systematically appraise the implementation of P3DN within their procurement processes. From an academic standpoint, this research advances scholarly understanding in the domain of public procurement management, contributing a novel evaluative instrument that enhances both theoretical and practical approaches to policy assessment within the public sector's procurement practices.
Evaluasi Laporan Keberlanjutan Sektor Perbankan Atas Standar Global Rerporting Initiative (GRI) 200: Pendekatan Analisis Konten Chaerani, Eva Yunadia; Juliyanto, Dwi; Firmansyah, Amrie
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.740

Abstract

Isu berkelanjutan semakin marak digaungkan di seluruh dunia. Terkait dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh berbagai organisasi perlu mempertimbangkan dampak lingkungan maupun sosial yang dihasilkan. Global Reporting Initiative (GRI) Standar 200 mencakup kerangka kerja yang digunakan perusahaan dalam melaporkan kinerja ekonomi dari perusahaan termasuk kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten-konten dalam laporan keberlanjutan perusahaan yang terkait dengan pengungkapan GRI 200 kinerja ekonomi. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan keberlanjutan pada lima perusahaan sektor perbankan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis berupa analisis konten. Secara umum, seluruh perusahaan yang dijadikan sampel telah menyajikan pengungkapan terkait GRI 200 kinerja keuangan. Namun demikian, tidak semua item pengungkapan yang ada dalam standar GRI 200 diungkapkan oleh perusahaan. Perusahaan maupun OJK selaku pembuat kebijakan pada sektor perbankan perlu lebih memfokuskan pada penerapan standar GRI agar laporan keberlanjutan dapat lebih berguna bagi pembaca dan pemangku kepentingan.
Green Intellectual Capital Dan Green Human Resource Management: Pendekatan Scoping Review Heryana, Dadi; Huda , Muchammad Nurul; Firmansyah, Amrie
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i3.741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas implementasi Green Intellectual Capital (GIC) dan Green Human Resource Management (GHRM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan scoping review. Data penelitian berupa artikel jurnal penelitian yang berkaitan dengan GIC dan GHRM diperoleh dari berbagai situs indeksasi penelitian yang selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan sintesis terhadap penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep GIC terdiri dari 3 aspek yakni Green Human Capital (GHC), Green Structural Capital (GSC), dan Green Relational Capital (GRC). Sementara itu, konsep GHRM merupakan praktik organisasi yang ramah lingkungan yang dapat dipraktikkan pada beberapa tahapan manajemen SDM seperti proses rekrutmen, proses pelatihan, dan proses manajemen kinerja. GIC memiliki implikasi pada peningkatan kinerja keberlanjutan dan keunggulan kompetitif organisasi, sedangkan GHRM berimplikasi pada terciptanya budaya organisasi hijau yang ramah terhadap lingkungan dan sosial. Penelitian berkontribusi dalam memberikan ringkasan berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait praktik dan implikasi GIC dan GHRM di level internasional.
Green Infrastructure Framework: Sebuah Strategi Pembangunan Infrastruktur Hijau Nasional Heryana, Dadi; Firmansyah, Amrie
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.742

Abstract

Pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki dampak positif melainkan juga memiliki dampak negatif khususnya terhadap lingkungan, maka perlu adanya strategi yang mengarah pada mitigasi dampak negatif serta untuk menyediakan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana potensi penerapan Green Infrastructure Framework dapat digunakan sebagai strategi dalam pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa scoping review dari berbagai penelitian yang mengulas tentang pembangunan infrastruktur dan infrastruktur hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Green Infrastructure Framework dapat menjadi strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur hijau nasional sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dengan mengadopsi framework tersebut ke dalam berbagai kebijakan atau regulasi dalam pembangunan infrastruktur. Saran bagi penelitian berikutnya dapat melakukan analisis lebih teknis yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu berkaitan dengan lingkungan agar dapat dianalisis secara lebih mendalam dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih teknis kepada pembuat kebijakan.
Pembiayaan Hijau: Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Demi Mencapai Net Zero Emission Pratama, Bintang Adi; Firmansyah, Amrie
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i1.743

Abstract

Pembiayaan hijau ditujukan untuk mendorong pelaku usaha agar mengalihkan proses bisnisnya menuju proses bisnis yang rendah karbon dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan potensi penerapan pembiayaan hijau di Indonesia, dengan mengacu pada praktik pembiayaan hijau yang telah berlaku di beberapa negara di dunia. Selain itu, penelitian ini juga mengulas mengenai potensi penurunan emisi karbon melalui penerapan pembiayaan hijau, dengan cara memetakan hubungan penerapan pembiayaan hijau dan penurunan jumlah emisi karbon pada beberapa negara yang telah melaksanakan praktik pembiayaan hijau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik content analysis serta teknik scoping review yang berasal dari buku, artikel dalam jurnal internasional, serta working paper. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia berpotensi menurunkan jumlah emisi karbon melalui implementasi pembiayaan hijau yang ekstensif dan inklusif dengan melakukan benchmarking kepada negara-negara yang telah menerapkan pembiayaan hijau seperti Korea Selatan dan Singapura. Adapun bentuk kebijakan pembiayaan hijau yang dapat dilakukan meliputi pemberian pinjaman hijau (green loan), penerbitan obligasi hijau (green bonds), pembentukan dana khusus berupa State-Owned Environmental Fund, dan bantuan keuangan bagi sektor industri dengan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik/ramah lingkungan. Selain itu, hasil penelitian di beberapa negara menunjukan bahwa penerapan pembiayaan hijau berperan secara signifikan dalam menurunkan jumlah emisi karbon. Implementasi pembiayaan hijau akan mendorong perusahaan, pelaku usaha, serta masyarakat untuk dapat beralih kepada produk/kegiatan yang bersifat ramah lingkungan demi mendapatkan insentif.
Manajemen Perpajakan di Perusahaan Pallet Kayu: Studi Kasus PT XYZ Amelia, Denta; Mirani, Anindyta Najwa; Putra, Muhammad Syahreza; Imani, Puti Syifa; Salsabila, Siti Aliyah; Irawan, Ferry
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i1.750

Abstract

Tax is a payment obligation to the state, which can reduce a company's net income. Therefore, companies implement tax management to minimize the tax burden paid to the government by the company. Tax management also aims to avoid sanctions in the form of criminal sanctions or administrative sanctions. Therefore, the activities are implemented by many companies, including PT XYZ which operates in the field of processing raw materials in the form of wood. The aim of this research is to find out how tax management is implemented in the timber sector, as well as the implementation of company tax obligations. The research results show the following results. First, PT XYZ has implemented tax management well and has not violated applicable regulations. Second, PT XYZ applies the calculation of PPh Article 21 using the net method. Third, there is an underpayment of VAT because it is easier for companies to redistribute the lack of funds. Fourth, the company also applies the calculation of PPh Article 23 which imposes a tax rate on rental goods. Fifth, the company calculates its corporate income tax using the bookkeeping method. Regarding PPh 25, payment is made in installments to reduce the burden of paying taxes in full and directly.

Page 9 of 21 | Total Record : 202