Journal of Law, Administration, and Social Science
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles
202 Documents
<![CDATA[Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Luthfiah]]>;
<![CDATA[Amalia, Citra]]>;
<![CDATA[Cahya, Dewi Sekar Ayuning]]>;
<![CDATA[Sari, Dwi Ayu Kumala]]>;
<![CDATA[Dementieva, Nazhiifa Zalfa]]>;
<![CDATA[Meilidia, Ita]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i2.623
<![CDATA[Perempuan dan politik menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik perhatian masyarakat awam. Dominasi kaum laki-laki sudah sangat mengakar pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada ranah politik. Politik identik dengan segala cara yang dilakukan untuk meraih kekuasaan dan hal tersebut berfokus pada dominasi kaum laki-laki dalam melibatkan dirinya pada kekuasaan tersebut.Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah descriptive qualitative atau disebut juga deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai literatur. Menggunakan teori affirmative action, teori kehadiran politik, dan konsep hambatan struktural dan kultural. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya berjumlah 18%. Faktor penghambat struktural perempuan dalam berpolitik adalah nomor urut kecil, modal sosial, dan modal politik. Faktor penghambat kultural perempuan dalam berpolitik yaitu budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. politik kehadiran dari Perempuan Anggota DPRD Kota Semarang dengan memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.keterwakilan perempuan di dprd kota semarang dinyatakan belum sesuai dengan kebijakan afirmasi, karena hanya tercapai 18%. Hambatan tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Semarang tentunya untuk memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.]]>
<![CDATA[Malpraktik Dokter Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nada Syifa Nurulhuda]]>;
<![CDATA[Fadhil Indiyarto]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.627
<![CDATA[Profesi dokter merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab yang besar. Pasalnya seorang dokter bertanggungjawab untuk menyembuhkan atau bahkan menyelamatkan nyawa pasien yang datang kepadanya. Namun tidak sedikit dokter yang gagal dalam melakukan tugasnya dengan berbagai alasan, salah satu nya adalah terjadinya malpraktek. Sederhananya, malpraktek adalah Tindakan dokter yang mengandung unsur kelalaian dan menyebabkan kerugian bagi pasien. Karena Tindakan dokter tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, maka seharusnya terdapat hukum yang mengatur hal ini. Namun pada nyatanya, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah Malpraktek. Berangkat dari hal tersebut rasa penasaran penulis untuk membahas malpraktek kedokteran dalam sudut pandang Hukum positif di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk mencari bagaimana malpraktek dalam pandangan hukum dan bagaimana Pengaturan Malpraktik dalam Konteks Hukum Positif di Indonesia. Dengan menggunakan model penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwasannya malpraktek tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia namun hal tersebut masih dapat dikenakan sanksi yaitu malpraktek perdata, malpraktek pidana dan malpraktek administratif. Kata Kunci : Malpraktik, Dokter, Hukum Positif]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Tol Laut ]]>
<![CDATA[Muhammad Syahrul Fuady]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.628
<![CDATA[Biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya logistik yang tinggi perlu diperbaiki agar dampaknya bagi masyarakat berkurang. Dalam penelitian ini kami mengidentifikasi penyebab biaya logistik yang tinggi dan memberikan solusi kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi literatur, kami menemukan bahwa kondisi geografis Indonesia yang luas tidak didukung infrastruktur transportasi yang memadai, ketidaktersediaan jadwal kapal yang tepat waktu dan teratur, belum terintegrasinya aspek layanan kapal di pelabuhan dan moda transportasi lain, pembatasan jenis muatan kapal yang boleh diangkut oleh kapal tol laut, realisasi muatan berangkat dan muatan balik kapal tol laut masih timpang, dan minimnya peralatan bongkar muat modern. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan fleksibiltas jenis barang muatan, mengembangkan potensi daerah yang menjadi tujuan tol laut, memberi insentif kepada swasta dalam penyediaan moda transportasi laut, meningkatkan kedalaman kolam labuh pelabuhan, dan mengembangkan supply chain yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan segala aspek logistik. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan biaya logistik dapat ditekan dan terjadi penurunan harga dan jumlah trayek secara signifikan. ]]>
<![CDATA[Urgensi Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Pemerintah ]]>
<![CDATA[Amalia, Rizky]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.632
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor Pemerintah Indonesia. Pendekatan scoping review dipilih dalam penelitian ini dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data berasal dari artikel-artikel penelitian, buku, website dan referensi ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan telah diterapkan oleh instansi pemerintah di berbagai negara terutama pada pemerintah daerah. Pelaporan keberlanjutan juga memberikan banyak manfaat. Selain efisiensi anggaran, pengungkapan laporan keberlanjutan adalah wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintah perlu direncanakan dengan baik terutama oleh Pemerintah sebagai regulator, agar dapat meminimalisasi risiko seperti ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keberlanjutan tahunan. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa instansi pemerintah dalam bidang pengawasan dan pemeriksa dapat menjadi pionir dalam penerapan pelaporan keberlanjutan di sektor publik. Penelitian ini menyediakan literatur ulasan potensi implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintahan.]]>
<![CDATA[Penentuan Nilai Sewa Barang Milik Negara Untuk Anjungan Tunai Mandiri Oleh KPKNL Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Alfiyah Eka Lestari]]>;
<![CDATA[Imam Muhasan]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.646
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kesesuaian dalam penentuan nilai sewa Barang Milik Negara (BMN) untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan membandingkan antara proses penilaian yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan nilai sewa Barang Milik Negara (BMN) untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017, Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2018, dan Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 124/KN/2016. Dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pada KPKNL Bukittinggi dengan mengacu pada Perdirjen Nomor 4/KN/2018, faktor yang paling mempengaruhi nilai wajar atas sewa tanah dan/atau ruang dalam rangka pemanfaatan BMN untuk sewa penempatan mesin ATM adalah lokasi dan aksesibilitas. Di samping itu, saat ini KPKNL Bukittinggi sedang melakukan proses pembentukan basis data terkait variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap nilai wajar atas sewa tanah dan/atau ruang untuk penempatan mesin ATM.]]>
<![CDATA[Urgensi Faktor Kepemimpinan Dalam Mendukung Efektivitas Organisasi Pada Periode Awal Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Puji Wibowo]]>;
<![CDATA[Yvonne Augustine]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.647
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengamati berbagai faktor penting yang memengaruhi efektivitas organisasi pada periode awal pandemi Covid-19. Periode awal ini merupakan masa transisi dari kondisi normal ke dalam situasi perubahan yang membuat banyak pihak merasa tidak memiliki kesiapan. Berubahnya sistem kehidupan dari kegiatan yang membutuhkan kehadiran fisik menjadi bekerja dengan cara menjaga jarak satu sama lain merupakan tantangan tersendiri bagi setiap instansi, termasuk Indonesia. Studi ini dilakukan dengan mengolah data primer yang diambil melalui penyebaran kuesioner kepada para pegawai dari instansi pemerintah dan swasta, dengan menggunakan metode yang nyaman. Berdasarkan hasil analisisis data atas 160 responden dengan menggunakan metode persamaan struktural, diperoleh simpulan bahwa kepemimpinan berkelanjutan dan employee engagement berdampak positif terhadap efektivitas organisasi. Adapun variabel tanggung jawab sosial justru tidak memberikan efek positif terhadap kinerja organisasi tersebut. Variabel change readiness terbukti memoderasi pengaruh positif sustainable leadership terhadap efektivitas organisasi. Temuan ini memberikan bukti bahwa organisasi akan lebih efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang bagus dan kesiapan dari para karyawannya untuk berubah.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag: Komposisi Dewan Komisaris Perempuan, Komite Audit Perempuan, Audit Firm Rotasi, Deviden Payout Ratio Dan Profitabilitas ]]>
<![CDATA[Kalbuana, Nawang]]>;
<![CDATA[Mihardja, Danu Tirta]]>;
<![CDATA[Kurnianto, Benny]]>;
<![CDATA[Abdusshomad, Alwazir]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i2.650
<![CDATA[Sebuah penelitian sebelumnya atau penelitian yang relevan memiliki peran yang sangat krusial dalam konteks riset atau artikel ilmiah. Penelitian sebelumnya atau yang relevan berperan dalam menguatkan teori serta fenomena hubungan atau pengaruh antar variabel. Artikel ini mengulas faktor-faktor yang memiliki dampak pada Audit Report Lag, seperti Komposisi Dewan Komisaris Perempuan, Komite Audit Perempuan, Audit Firm Rotasi, Deviden Payout Ratio dan Profitabilitas. Maksud penulisan artikel ini adalah untuk merumuskan hipotesis mengenai hubungan antar variabel, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. Temuan dari tinjauan literatur ini mencakup beberapa poin penting, yaitu: 1) Adanya pengaruh dari Komposisi Dewan Komisaris Perempuan terhadap Audit Report Lag; 2) Terdapat pengaruh dari Komite Audit Perempuan terhadap Audit Report Lag; 3) Adanya pengaruh dari Rotasi Auditor terhadap Audit Report Lag; 4)Deviden Payout Ratio dan 5) Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Audit Report Lag.]]>
<![CDATA[Pengaruh Sektor Agrikultur Dan Investasi Asing Langsung Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Dimoderasi Kualitas Peraturan ]]>
<![CDATA[Emilio Pascal]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.654
<![CDATA[This study aims to analyze the effect of the agricultural sector and FDI on tax revenues in N-11 countries. Apart from that, the moderating variable of regulatory quality is also added. Data was obtained from World Development Indicators, World Bank and analyzed using panel data regression. The dependent variable in this study is tax revenue, while the independent variables include the agricultural sector, FDI, the agricultural sector which is moderated by the regulatory quality, FDI which is moderated by the regulatory quality, and regulatory quality. The results of the study show that all independent variables have a simultaneous effect on tax revenues. However, if you look at it partially, then FDI, the agricultural sector which is moderated by the regulatory quality and regulatory quality positively affects tax revenues. FDI which is moderated by the regulatory quality shows a negative effect on tax revenues. Meanwhile, agricultural variables do not show a significant effect on tax revenues. The recommendation from this study is that governments in N-11 countries focus on compiling good regulations in other sectors, such as agriculture because it is proven to increase tax revenues. In addition, the government also needs to encourage foreign investment in N-11 countries because based on the test results it will increase tax revenues.]]>
<![CDATA[Pengaruh Industri Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kualitas Peraturan Sebagai Pemoderasi ]]>
<![CDATA[Pius Aji Cakra Bagaskara]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 3 No 2a (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v3i2a.655
<![CDATA[This study aims to determine the effect of the industrial sector's contribution to GDP and per capita income on tax revenues moderated by regulatory quality. The data used is data taken from the World Bank Open Data in the period 2002 to 2019, while the objects studied were 37 countries with the lower-middle income economy category. The method used is a quantitative method with multiple linear regression of panel data with a random effect model. The results of this study indicate that simultaneously, all variables have a positive and significant effect on tax revenues. Partially, the industry's contribution to GDP on tax revenues has a significant negative effect, then after being moderated by the quality of regulations it has no effect. Income per capita has a significant positive effect, but after being moderated by the quality of regulations it actually reduces the level of influence. Furthermore, the quality of the regulations themselves has no effect on tax revenues. This can be overcome by improving regulations to provide ease of doing business and ease of obtaining services from the government.]]>
<![CDATA[Menuju Sustainable Fashion: Rencana Aksi Untuk Mengatasi Dampak Negatif Fast Fashion ]]>
<![CDATA[Juliyanto, Dwi]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.669
<![CDATA[Fast fashion diduga memiliki dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan yang mencakup polusi udara, air dan kontaminasi tanah karena proses produksinya yang cepat menyebabkan limbah tekstil yang terus meningkat. Selain itu, fast fashion mendorong peningkatan sampah pakaian yang sudah tidak layak pakai yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir. Tujuan penelian ini adalah membahas potensi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya meminimalkan dampak negatif dari fast fashion. Sampai dengan saat ini, kebijakan atas fast fashion masih belum diatur secara spesifik oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh industri fast fashion. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scooping reiew dengan mengidentifikasi artikel junal yang berkaitan dengan dampak dari fast fashion. Selanjutnya, analisis konteks atas artikel-artikel dilakukan untuk mengidentifikasi dampak negatif dari fast fashion dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka menangani dampak negatif dari fast fashion. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produksi pakaian fast fashion dan penggunaan labeling berkelanjutan perlu diatur oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa label pada pakaian memberikan informasi yang jelas tentang bahan, metode produksi, dan dampak lingkungan produk tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman dampak negatif fast fashion terhadap lingkungan, tenaga kerja dan pentingnya penerapan akuntansi keberlanjutan dalam menghadapi tantangan tersebut.]]>
