cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
andika adhyaksa
Contact Email
klj@unkhair.ac.id
Phone
+6281343974566
Journal Mail Official
klj@unkhair.ac.id
Editorial Address
Jl. Jusuf Abdulrahman, Gambesi Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
KHAIRUN LAW JOURNAL
Published by Universitas Khairun
ISSN : 25809016     EISSN : 25811797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Khairun Law Journal (KLJ) is an official journal of Faculty of Law, Khairun University. KLJ published semi-annualy in September and March. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in KLJ is deal with a broad range of topics, including:Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 168 Documents
 7   8   9   10   11 
UNIVERSALISME VERSUS PARTIKULARISME DALAM KASUS PEMBUNUHAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU JAMBI Wahyuni, Siti
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.8975

Abstract

Pada Kabupaten Batang Hari Jambi telah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan melalui hukum adat terdapat dua kasus diselesaikan secara hukum adat penuh tanpa dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia dan tiga kasus diselesaikan secara hukum adat dengan dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia. Proses penyelesaian secara hukum adat akan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya kejahatan. Ditinjau dari KUHP, penyelesaian kasus pidana pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan melalui hukum adat karena bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penelitian normatif ini sumber utama yang digunakan adalah data sekunder atau bahan Pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kuantitatif. KUHP mengatur berbagai bentuk tindak pidana pembunuhan yaitu: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) Pembunuhan yang Didahului Tindak Pidana Lain (Pasal 339 KUHP) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 KUHP) Pengajuan dan Pertolongan pada Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP). Adat melayu jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat jambi yang kokoh. Hukum adat melayu jambi adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi syara’, syara’ bersendikan kitabullah. Penyelesaian kasus melalui lembaga adat dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Masyarakat lebih tunduk pada hukum adat setempat dimana mereka tinggal.
DILEMMA CRIMINAL DISPARITY AND CONSIDERATIONS JUDGES IN COURT PRACTICE Labaka, Albri Bri; Widowati, Yeni
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9402

Abstract

This study aims to examine the factors that affect different sentences or criminal disparities and the reasons underlying the judge's decision in adjudicating criminal cases during trial. The methodology of this study uses doctrinal legal research using legal and conceptual approaches. The results of the study show that criminal disparity has an underlying cause, which can be analyzed from theoretical, legal, and empirical perspectives. Legal theory argues that the autonomy and freedom granted to judges is based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and Law No. 48 of 2009, which regulates the current judicial power. Then the deciden ratio theory, along with disagreement, equilibrium theory, intuition art theory, experience theory, and science theory, explains criminal disparity. Indonesian courts now use a punishment system that is exclusively based on trial exams. This leads to discrepancies in judicial decisions by judges, known as criminal disparita. At the very least, consider criteria related to exterior activities and subjective elements such as motives and objectives. Next, evaluate the impact of the action, the gravity of the violation, the approach used, the internal disposition (wrong), and relevance to the core of consideration. Judges cannot rely solely on procedural factors
KEABSAHAN AKTA NOTARIS TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SECARA HYBRID MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Istiana, Nana; Qamariyanti, Yulia
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10014

Abstract

Transformasi digital dalam dunia korporasi telah mendorong lahirnya bentuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hybrid, yaitu kombinasi antara kehadiran fisik dan kehadiran secara elektronik. Perkembangan ini melahirkan persoalan hukum baru, khususnya terkait keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS hybrid dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta notaris terkait RUPS hybrid dari sudut pandang yuridis normatif, dengan mengkaji kesesuaian substansi dan prosedur pembuatan akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen sekunder lainnya yang relevan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020 sebagai regulasi teknis pelaksanaan RUPS secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, akta notaris yang memuat berita acara RUPS hybrid memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan UUJN No.2/2014 dan UUPT No.40/2007. Akan tetapi, pelaksanaan RUPS secara hybrid menimbulkan tantangan tersendiri bagi notaris, khususnya terkait aspek verifikasi kehadiran secara daring, pembuktian identitas, serta pertanggungjawaban terhadap kebenaran pernyataan yang disampaikan secara virtual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui harmonisasi ketentuan teknis dan pengaturan etik profesi notaris untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan integritas akta notaris dalam konteks korporasi digital.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES METRO JAYA - JAKARTA TIMUR) Agretha, Dinda Avrilya; Irawan, Benny; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9536

Abstract

Surat Keterangan Bebas Narkotika merupakan salah satu syarat yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba disekitar kita, Surat Keterangan Bebas Narkotika ini merupakan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan ataupun mendaftar ke perguruan tinggi ini bertujuan dikarenakan pengunaan narkoba dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang bekerja ataupun belajar di kampus. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam menangani pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ditambah penelitian di lapangan sebagai pendukung data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam menegakan hukum menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana dan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkotika Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam pidana paling lama enam tahun. Kesimpulan peneliti adalah upaya yang dilakukan aparat penegakan hukum adalah preventif, represif, dan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika di Jakarta Timur adalah penjara dan denda. Saran pada penelitian ini adalah aparat penegak hukum agar lebih mengawasi dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya untuk pelaku pemalsuan melaikan pada pihak berwenang yang membuat surat keterangan.
PRINSIP TANGGUNG JAWAB DALAM KEPAILITAN SUATU EMITEN Pandia, Kevin Eliasta; Thufail, Muhammad Sulthan; Febrian, Muhammad Rieval; Palindria, Arvi Erawan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10527

Abstract

Dengan majunya teknologi dunia zaman sekarang, investasi saham di pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi paling populer di Indonesia. Akan tetapi, dalam menentukan pilihan investasi terdapat beberapa hal yang dapat menjadi potensi risiko bagi para investor. Salah satu risikonya adalah kepailitan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prinsip tanggung jawab emiten ketika pailit dan implikasinya terhadap investor publik. Artikel ini ditulis dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis isi yang akan diinterpretasikan secara sistematis. Isi dari penelitian ini menyimpulkan bahwa emiten memiliki tanggung jawab yang luas dalam proses kepailitan, tetapi tidak serta merta bertanggung jawab apabila terdapat kelalaian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Berbeda halnya dengan pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar saham yang mereka miliki. Sementara bagi investor publik, pertanggungjawaban ini tidak berlaku sama sekali karena saham yang dimiliki akan dibeli kembali oleh emiten. Akan tetapi, terdapat implikasi positif dan negatif dari kepailitan ini terhadap investor publik. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk membuat peraturan khusus di bawah undang-undang untuk mengatur tentang kepailitan emiten yang menjadi risiko pada sebuah emiten yang berimplikasi langsung terhadap investor publik.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY’ARI) Susanti, Lola Rizki; Ridwan, Ridwan; Romdoni, Muhammad
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat negara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mencerminkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan. Meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan, proses hukum pidana belum berjalan sebagaimana mestinya, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakannya memenuhi unsur pasal 6 huruf c sebagai delik biasa yang seharusnya dapat diproses tanpa menunggu laporan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, dan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hasyim telah dipecat dari jabatannya, proses pidana belum optimal karena tindakan pelaku memenuhi unsur delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan korban. Temuan ini menyoroti hambatan penegakan hukum akibat faktor kekuasaan dan ketidaksetaraan perlindungan bagi korban, serta pentingnya langkah hukum tegas untuk menjaga integritas lembaga negara dan memberikan keadilan bagi korban.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOGOR Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy; Sanjaya, Sendi; Muliansyah, Dadah; Nasution, Syarif Hidayatullah; Zamzanie, Zamzanie
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9630

Abstract

Traffic violations have become a significant issue in Indonesia, including in the Bogor region. Despite the implementation of fines as a penalty for traffic violations, the effectiveness of this penalty in reducing violations remains questionable. This study aims to analyze the effectiveness of fines as a penalty for traffic violations in the jurisdiction of the Bogor District Court. The research uses a case study approach, analyzing traffic violation data from 2022 to 2024 and conducting interviews with judges, police officers, and offenders. The findings reveal that while fines are effective in some cases, there are still factors such as low enforcement, inadequate public awareness, and insufficient deterrent effects that affect their success. The study also identifies the community's perception of the fine penalty system and suggests recommendations to enhance its effectiveness. The study concludes that improving the implementation of fines, along with increasing public education, could contribute to reducing traffic violations and promoting legal compliance.
LEGAL ANALYSIS OF APBDES CAPACITY IN INCREASING THE PRODUCTIVITY OF THE MARITIME ECONOMY IN SOUTH HALMAHERA DISTRICT Hanafi, Muhammad Amin; Ahmad, Imran; Pupulawa, Nurlaila Kadarwati
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 2, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i2.6511

Abstract

The role of the fisheries sector is very large in Morotai Island Regencymust be utilized as much as possible for the prosperity of society. So far, many fishery products have been stolen by foreign fishing boats. By opening up investment for fishing companies, diversifying the utilization and processing of marine products as well as providing assistance to local fish entrepreneurs and providing fishing gear assistance to fishermen is one of the solutions for the development of the fisheries sector in South Halmahera Regency which can be planned for the future.The research method used in this study is the normative legal research method as material to initiate researchers in carrying out an inventory of statutory approaches (statute approach), comparative law (comparative approach), and case studies (case approach). The characteristics of this study fully use secondary data, consisting of primary legal materials; secondary legal materials; as well as tertiary legal materials. The results of the research show that in practice, the development of maritime potential in South Halmahera Regency experiences various challenges and opportunities. Efforts to deal with these obstacles include moderating stakeholders to analyze and describe what is best for the development of maritime potential in South Halmahera Regency, North Maluku Province. It is very important to equate perceptions and common interests so that the policies that are being implemented can run well until the end. Carrying out bureaucratic reform by summarizing the administrative system, including mobile bureaucratic services, both at sea and on land by using boats/ships that are connected to services and the internet so that it makes service easier for the community. Next is to open up investment opportunities as wide as possible so that investment can come easily to the Bintan Regency area. With easy investment into then indirectly. will improve the economy of the people in South Halmahera Regency itself.The capital aspect can be overcome by providing financial assistance to fishermen. It can be in the form of distributing people's business credit, direct investment, CSR of large companies, or through fishing cooperatives where the government provides the widest possible capital assistance in the form of capital equipment and operational equipment such as boats, boat engines, nets, bait, navigational equipment, environmentally friendly technology, fuel, and processing plants and fish auctions which result in destructive fishing.
Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Kedudukan dan Fungsinya Gultom, Ambi; Malik, Faissal; Syafari, Tri
Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i1.2956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya. Penulis menganalisis suatu pelaksanaan lelang yang berujung pada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan serta disidangkan dalam perkara pidana terhadap Pejabat Lelang Sdr. UAM sebagaimana tercantum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/Pn.Dps jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016. Disamping menganalisis perkara pidana dimaksud, penulis juga melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Itaqi, Sri Hartati; Yulia, Rena; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9408

Abstract

Kejahatan tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau pemanfaatan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan di Indonesia merupakan pidana yang selalu terikat dengan tindak pidana lainnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penerapan unsur penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, meskipun ada penerapan pasal yang lebih luas dalam beberapa kasus. Pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup penambahan cakupan barang digital dan data elektronik serta peningkatan sanksi terhadap sindikat kejahatan dan korporasi. Pembaharuan ini bertujuan menanggulangi kejahatan kontemporer dan memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk efektivitas implementasinya. Saran peneliti Peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting untuk menghadapi kejahatan siber dan korporasi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan keadilan.

Page 9 of 17 | Total Record : 168

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Issue 1, September 2025 Volume 8 Issue 2, March 2025 Volume 8 Issue 1, September 2024 Volume 7 Issue 2, March 2024 Volume 7 Issue 1, September 2023 Volume 6 Issue 2, March 2023 Vol 5, No 2 (2022): Maret 2022 Volume 6 Issue 1, September 2022 Volume 5 Issue 2, March 2022 Volume 5 Issue 1, September 2021 Volume 4 Issue 2, March 2021 Volume 4 Issue 1, September 2020 Volume 3 Issue 2, March 2020 Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019 Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018 Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Issue 2, March 2018 Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017 More Issue