cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
andika adhyaksa
Contact Email
klj@unkhair.ac.id
Phone
+6281343974566
Journal Mail Official
klj@unkhair.ac.id
Editorial Address
Jl. Jusuf Abdulrahman, Gambesi Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
KHAIRUN LAW JOURNAL
Published by Universitas Khairun
ISSN : 25809016     EISSN : 25811797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Khairun Law Journal (KLJ) is an official journal of Faculty of Law, Khairun University. KLJ published semi-annualy in September and March. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in KLJ is deal with a broad range of topics, including:Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 168 Documents
 6   7   8   9   10 
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKATAN PENGADILAN YANG BERBEDA (STUDI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR DANA DESA TUGUIS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022) Jitro Sulani; Faissal Malik; Anshar Anshar
Khairun Law Journal Volume 7 Issue 2, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v7i2.7609

Abstract

This article discusses legal considerations in court decisions on corruption of village funds at two different court levels based on Decision Number 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte at the first level and Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte at the appeal level. The legal issue lies in the difference in judges' legal considerations related to the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Eradication Law. This research uses normative legal research with secondary data sourced from primary and secondary legal materials. In the data collection process, data collection techniques are used by means of literature studies which are then processed and analyzed qualitatively. The panel of judges who examined and tried the case of corruption of village funds based on the Corruption Court Decision at the North Maluku High Court Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte after examining based on legal facts had a different view from the panel of judges at the previous level. The judge at the high court level after examining the case file and based on the legal facts in the trial at the first level concluded that what was proven was not the primary charge of Article 2 paragraph (1) but the secondary charge of Article 3 with all legal considerations. However, in relation to the punishment imposed by the judge at the higher level, there is no difference with the form of punishment imposed by the judge at the first level. Both the imposition of imprisonment, fines and additional punishment in the form of payment of restitution.
MEMAKNAI KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI MATERI MUATAN UUD NRI TAHUN 1945 : PERKEMBANGAN DAN TUJUANNYA Supriyadi A Arief
Khairun Law Journal Volume 7 Issue 2, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v7i2.7572

Abstract

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu materi muatan dalam konstitusi tertulis suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsepsi trias politica. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin independensi para hakim dalam membentuk hukum melalui putusannya sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, penting membuktikan maksud tersebut telah sesuai dengan substansi kekuasaan kehakiman dalam materi muatan UUD 1945. Atas dasar tersebut, kajian ini dibatasi dalam dua pokok bahasan, yakni tentang sejauh mana latar belakang kekuasaan kehakiman menjadi materi muatan dalam UUD 1945 serta kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai materi muatan dalam UUD 1945. Kedua hal tersebut akan dianalisa secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Adapun hasil akhir dari kajian ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi pergantian rezim pemerintahan, bentuk negara hingga perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tetap menjadi materi muatan yang penting dan mendasar dalam UUD 1945. Salah satu proses pembentukan hukum dapat terjadi pada badan peradilan melalui putusan hakim, oleh sebab itu substansi perubahan dalam UUD 1945 bertujuan untuk meneguhkan independensi kekuasaan kehakiman sekaligus penguatan prinsip pemisahan kekuasaan utamanya dalam bagian kekuasaan kehakiman sebagai bentuk checks and balances
TELEMEDICINE DAN TRANSFORMASI SISTEM HUKUM KESEHATAN BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA : DIALEKTIKA PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN Arif, Junaidi
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.9098

Abstract

Perkembangan teknologi dalam memanfaatkan telemedicine memiliki banyak manfaat dan keuntungan, namun praktik telemedicine juga memiliki kerentanan akan keamanan dan kepastian hukum terkait kepastian hukum sebagai rujukan perlindungan baik dari sisi pasien maupun tenaga kesehatan. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis tentang praktik telemedicine di Indonesia dengan variabel perlindungan hak pasien, tenaga kesehatan, dan keamanan data dalam formulasi kebijakan nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukan adanya arah progresif terhadap pengaturan telemedicine yang akan diatur ke dalam peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Dari tinjauan hukum responsif, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan telemedicine baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan, hal ini semata-semata dimaksudkan untuk tercapainya prinsip tujuan hukum yang berkepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA TERNATE Chalil, Nurhayati
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.9137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Serta Masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT PENEGAK HUKUM ATAS PENUNDAAN PROSES PERADILAN KASUS KORUPSI PT KRAKATAU STEEL Pratiwi, Norma Risca; Ridwan, Ridwan; Rofiana, Reine
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8355

Abstract

In the process of examining the PT Krakatau Steel corruption criminal case, there was a neglect of legal obligations by law enforcement officials regarding the fulfillment of the defendant's rights. The main problem studied in this research is how the process of delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the PT Krakatau Steel case and what forms of criminal responsibility there are for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the case of PT Krakatau Steel (Legal Study of District Court Decisions Attack). This research was conducted using normative juridical methods. The results of this research show that in the process of examining the criminal corruption case in the PT Krakatau Steel case, during the evidentiary process at trial, which is part of the prosecution stage in the criminal justice process, there were often delays of up to 7 times by the prosecutor and substitute ad hoc judge. The form of criminal responsibility for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for the criminal act of corruption in the PT Krakatau Steel case is the prosecutor and substitute ad hoc judge for their actions in delaying the trial by not obeying statutory orders by officials as a form of contempt of justice (contempt). of court). So that the substitute ad hoc prosecutor and judge can be held criminally responsible under Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Crimes Against Public Authorities.
RELEVANSI FILSAFAT ILMU HUKUM DALAM PEMBENTUKAN METODE PENELITIAN HUKUM (SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGARUH KONSEP FILOSOFIS DALAM PENGEMBANGAN PENELITIAN HUKUM KONTEMPORER) Puspitasari, Dyah Rosiana; Robo, Basto Daeng
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8906

Abstract

Philosophy of law provides a deep theoretical foundation, while legal research methods provide the conceptual and technical tools needed to explore a deeper understanding of legal phenomena.  The importance of exploring this linkage is especially evident in the increasingly complex and dynamic era of contemporary legal research. In facing the challenges of legal complexity, researchers need a strong philosophical outlook to guide their approach in designing and conducting research. This research aims to outline the philosophical concepts in the philosophy of law that provide the theoretical basis for the formation of legal research methods and outline the main challenges faced by researchers in the integration of philosophical concepts in the development of legal research methods and how to overcome them. This research will use the type of normative research, with a conceptual approach method, using a literature review related to the philosophy of law, legal research methods, and the contribution of philosophical concepts in legal research. The data sources used, secondary data sources in the form of philosophy of law books, the main object of this research are contemporary legal research documents. The philosophy of law provides a philosophical foundation for legal science and after the birth of legal theory as an independent discipline, legal philosophy also becomes the philosophical foundation of legal theory. In legal research methods, legal ontology helps determine the scope of the research, map the body of law to be studied, and determine the relationship between elements in the research context. This process involves critical reflection and analysis to find meanings that may be hidden, then determine the value of the reality. The integration of philosophical concepts in the development of legal research methods presents significant challenges. Some of the main challenges involve the complexity and abstraction of philosophical concepts, the gap between legal research theory and practice, the heterogeneity of interpretations, and ethical dilemmas.
EFEKTIVITAS PENATA LAYANAN OPERASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN Fefiyanto, Fefiyanto; Putra, Grahadi Purna
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8978

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penata layanan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan administrasi pertanahan, BPN memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi layanan, seperti lamanya proses sertifikasi tanah dan munculnya sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi terkait layanan operasional BPN, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah yang mendukung operasional BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penata layanan operasional BPN belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, administratif, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan layanan pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan reformasi regulasi untuk mendukung peningkatan efektivitas layanan publik di bidang pertanahan.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING Dukomalamo, Muhammad Jufri
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9464

Abstract

This research analyzes corporate criminal liability in illegal fishing in North Maluku. North Maluku, which has abundant fisheries resources, is closely related to illegal fishing crimes corporations commit. This not only causes economic losses but also covers comprehensive ecological aspects. Using qualitative methods with an empirical normative approach, this research found that illegal fishing crimes can be categorized into 2, namely administratively illegal and procedurally illegal. Through analysis carried out on two court decisions, namely Supreme Court Decision Number 72/Pid.Sus/2021/PN Tte, and Supreme Court Decision Number 275/Pid.Sus/2019/PN Tte, it was found that the person delegated responsibility by the court was the ship's captain. In fact, if further analysis is carried out, the criminal acts committed in these two cases have the potential to take the form of corporate crimes. The absence of a special judicial institution in the field of illegal fishing, as well as the law enforcement process which is still oriented towards humans (natuurlijke persoon) rather than legal entities (rechtspersoon) as legal subjects, are empirical obstacles why corporate accountability in illegal fishing crimes is difficult to implement.
MIDDLE-EAST HUMANITARIAN CRISIS : A NEED FOR UNITED NATIONS PEACE-BUILDING ENFORCEMENTS Adewumi, Tayewo
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9355

Abstract

The State of Israel has been in the midst of armed conflicts for many decades with Palestines Hamas while Lebanonas Hezbollah and Yemens Houthi have been involved in solidarity conflict. The fresh conflicts began in October 7, 2023 when Hamas launched an unprecedented attack on Israel which took the lives of over 1000 Israelis. The conflicts have intensified with the Hezbollah and Houthi attacking Israel. Israel had carried out attacks on Lebanon and Yemen in retaliation. This ongoing conflict has greatly affected these countries stability, peace, and security, threatening further humanitarian crises. This article discusses the source of the conflict, the current situation of the conflict, and ways to resolve the conflict. In discussing the above, this article adopts a theoretical and doctrinal study of primary and secondary sources as contained in the United Nations Charter, international treaties, conventions and protocols, journal articles, books, newspapers, and materials sourced from the internet.  The article argues that though, the United Nations General Assembly in September 2024 resolved that Israel should vacate Palestinian territory, there is a need for peace-building intervention and enforcement by the United Nations to forestall further humanitarian crises in the Middle East.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Itaqi, Sri Hartati; Yulia, Rena; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9408

Abstract

Kejahatan tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau pemanfaatan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan di Indonesia merupakan pidana yang selalu terikat dengan tindak pidana lainnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penerapan unsur penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, meskipun ada penerapan pasal yang lebih luas dalam beberapa kasus. Pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup penambahan cakupan barang digital dan data elektronik serta peningkatan sanksi terhadap sindikat kejahatan dan korporasi. Pembaharuan ini bertujuan menanggulangi kejahatan kontemporer dan memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk efektivitas implementasinya. Saran peneliti Peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting untuk menghadapi kejahatan siber dan korporasi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan keadilan.

Page 8 of 17 | Total Record : 168

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Issue 1, September 2025 Volume 8 Issue 2, March 2025 Volume 8 Issue 1, September 2024 Volume 7 Issue 2, March 2024 Volume 7 Issue 1, September 2023 Volume 6 Issue 2, March 2023 Vol 5, No 2 (2022): Maret 2022 Volume 6 Issue 1, September 2022 Volume 5 Issue 2, March 2022 Volume 5 Issue 1, September 2021 Volume 4 Issue 2, March 2021 Volume 4 Issue 1, September 2020 Volume 3 Issue 2, March 2020 Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019 Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018 Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Issue 2, March 2018 Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017 More Issue