cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2022): Maret" : 5 Documents clear
Analisis Atas Konsep Disgorgement Dan Disgorgement Fund Dalam Pasar Modal Ridho Ramadani
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.015 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.17

Abstract

Abstrak Disgorgement dan disgorgement fund dalam pasar modal merupakan bentuk upaya dengan memberikan perintah kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum, sehingga pihak tersebut dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan ataupun pelanggaran kembali. Pemahaman yang benar secara teoritis konseptual terhadap konsep disgorgement dan disgorgementfund akan memudahkan OJK untuk membuat regulasi yang tepat dan bermanfaat bagi pengembangan pasar modal di Indonesia. Dengan penelitian ini, maka akan dilakukan analisis secara normative terhadap konten (kandungan) norma hukum yang terkandung dalam rancangan Peraturan OJK tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis terhadap RPOJK terhadap disgorgement dan disgorgement fund memiliki peranan penting terhadap perkembangan hukum pasar modal di Indonesia hal ini terlihat dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap investor yang tertuang didalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 dan peraturan pasar modal No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dengan adanya konsep disgorgement dan disgorgement fund dapat melengkapi Undang-undang pasar modal di Indonesia agar kepastian hukum terhadap investor dapat lebih ditingkatkan lagi perlindungannya sehingga perkembangan pasar modal Indonesia bisa lebih memberikan progres yang lebih terhadap kepastian hukum di bidang pasar modal Indonesia. Kata kunci: disgorgement, disgorgement fund, pasar modal. Abstract Disgorgement and disgorgement funds in the capital market are a form of effort by giving orders to parties who violate the laws and regulations in the capital market to return the money earned or losses that were avoided legally or against the law, so that the party can enjoy any benefits. also. A correct conceptual theoretical understanding of the concepts of disgorgement and disgorgementfund will make it easier for OJK to make appropriate and beneficial regulations for the development of capital markets in Indonesia. With this research, a normative analysis will be carried out on the legal norms contained in the draft OJK Regulation. The results show that the analysis of the RPOJK on the disgorgement and disgorgement fund has an important role in the development of capital market law in Indonesia, this can be seen from the protection and legal certainty for investors as stipulated in Law No. 8 of 1995 and capital market regulations No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, it is hoped that the concept of disbursement and disbursement of funds can complement the capital market law in Indonesia so that legal certainty for investors can be further enhanced so that the development of the Indonesian capital market can provide more progress towards legal certainty in the Indonesian capital market. Keywords: capital market, disgorgement, disgorgement fund.
Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest Dalam Praktik Asuransi Jiwa: Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan Nintha Soehaiya
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.278 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.18

Abstract

Abstrak Insurable interest dalam asuransi jiwa merupakan suatu hubungan antara seorang pemohon asuransi dengan seseorang yang jiwanya diasuransikan. Oleh karena itu tertanggung asuransi memiliki manfaat atas kelangsungan hidup seseorang yang diasuransikan, atau terdapat perkiraan kerugian atas meninggalnya orang yang diasuransikan. Dalam perkembangannya pengajuan klaim atas asuransi jiwa terkadang menimbulkan masalah, dan tidak semudah serta selancar sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, apakah penerapan prinsip insurable interest sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi tolak ukur atas berlaku efektif atau tidaknya peraturan mengenai asuransi. Berdasarkan hasil penelitian kedudukan mengenai kepentingan/ insurable interest yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia masih tidak mengatur mengenai batasan khususnya mengenai asuransi yang menyangkut dengan jiwa. Penerapan prinsip insurable interest pada PT. Prudential Life Assurance Medan sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan sesuai dengan prosedur operasi life administration dengan memperhatikan hak tertanggung karena adanya hubungan kepentingan yang diakui secara hukum. Faktanya Marlayni Kurniati Jonas hubungan sebagai keponakan pemegang polis. Hal ini berarti bahwa pada saat kepentingan terjadi maka pihak yang mengaku sebagai wali (trustee) tertanggung harus dapat membuktikan adanya unsur kepentingan tersebut. Kata kunci: Asuransi Jiwa, Prinsip Insurable Interest. Abstract Insurable interest in life insurance is a relationship between an insurance applicant and someone whose life is insured. Therefore, the insured has a benefit for the survival of an insured person, or there is an estimated loss on the death of the insured person. In its development, filing a claim for life insurance sometimes causes problems, and it is not as easy and smooth as expected. Therefore, whether the application of the insurable interest principle is in accordance with the applicable regulations so that it can be used as a benchmark for whether or not the regulations regarding insurance are effective. Based on the results of the research on the position of insurable interest listed in the legislation in Indonesia, it still does not regulate the limits, especially regarding insurance related to life. Application of the principle of insurable interest at PT. Prudential Life Assurance Medan has been carried out well by implementing it in accordance with life administration operating procedures by taking into account the rights of the insured because of a legally recognized relationship of interest. In fact, Marlayni Kurniati Jonas is the nephew of the policyholder. This means that when an interest occurs, the party claiming to be the insured's trustee must be able to prove the existence of the element of interest. Keywords: Insurable Interest Principle, Life Insurance.
Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Lumban Batu, Christine Natalia
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.593 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.19

Abstract

Salah satu modus operandi dalam peredaran narkoba adalah dengan menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. Bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan perempuan sebagai kurir. Menegaskan hampir di semua negara penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan. Kemiskinan tak hanya memarjinalkan perempuan diberbagai sendi kehidupan, tetapi juga kian menyeret perempuan ke dalam kriminalitas. Pengaturan hukum pengedar narkotika menurut hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peraturan pendukung lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Narkotika yang berisi jenis narkotika yang boleh dan tidak boleh dipergunakan dalam ilmu kesehatan, penelitian dan teknologi. Faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkotika ditinjau dari segi kriminologi adalah didasarkan faktor ekstern faktor dari diri sendiri, faktor kebutuhan ekonomi dan faktor pergaulan dan juga pendidikan. Kata kunci: Kriminologi, Peredaran Narkotika, Wanita. Abstract One of the modus operandi in drug trafficking is to turn women into drug couriers. The drug business is getting out of control because big producers and dealers use women as couriers. He emphasized that in almost all countries the main cause of women's involvement in the global drug distribution chain is poverty. Poverty not only marginalizes women in various aspects of life, but also drags women into crime. The legal arrangements for narcotics traffickers according to Indonesian law are regulated in Law 35 of 2009 concerning Narcotics, other supporting regulations, namely Government Regulation Number 40 of 2013 concerning Implementers of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Minister of Health No. 5 of 2020 concerning the Classification of Narcotics which contains the types of narcotics that can and cannot be used in health science, research and technology. The factors that cause women to be involved in the circulation of narcotics in terms of criminology are based on external factors from themselves, factors of economic needs and social factors as well as education. Keywords: Criminology, Narcotics Circulation, Women.
Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO Barus, Adhi Pradana; Suhaidi; Sutiarnoto; Jelly Leviza
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.21

Abstract

Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi perhatian dunia terutama karena sengketa dagang yang terjadi antara kedua negara.Amerika Serikat membuat kebijakan untuk menaikkan tariff bea masuk yang tinggi untuk barang impor dari negara China. Kebijakan ini bertentangan dengan GATT khususnya Pasal I dan Pasal II yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi antara negara anggota WTO. Sengketa ini diawali dengan adanya kebijakan tariff bea masuk impor yang hanya ditujukan kepada Negara China, Amerika mengaku ini dilakukan demi melindungi pekerja domestik dan produk domestik, dan ini semua bagian dari kampanye Donald Trump, kemudian pada akhirnya Negara China melayangkan gugatan ke Amerika Serikat melalui DSB. Dalam penemuan yang dilakukan oleh Panel, bahwa Amerika Serikat dalam sengketa dagang ini telah terbukti melanggar ketentuan GATT/WTO yaitu Pasal I dan Pasal II GATT yang dengan sepihak menaikkan komitmen tariff tanpa ada perundingan terlebih dahulu, setelah sengketa ini dibawa ke Dispute Settlement Body dimana Panel menyatakan Amerika Serikat telah bersalah dan tidak memiliki bukti yang cukup jelas dalam pembelaanya dalam hal pencegahan lebih lanjut maka WTO dapat menggunakan ketentuan Pasal I, Pasal II, dan Pasal III GATT/WTO untuk dapat mengendalikan tariff bea masuk impor, dan juga masalah perdagangan internasional kedepannya untuk menyelesaikan masalah secara baik. Kata kunci: Hambatan perdagangan, Sengketa Dagang, Tariff, WTO. Abstract The relationship between the United States and China has attracted worldwide attention, especially because of the trade dispute between the two countries. The United States made a policy to raise high import duty rates for goods imported from China. This policy contradicts the GATT, especially Article I and Article II which state that there should be no discrimination between WTO member countries. This dispute began with the existence of import tariffs that were only aimed at the State of China, America claimed this was done to protect domestic workers and domestic products, and this was all part of Donald Trump's campaign, then in the end China filed a lawsuit against the United States through the DSB. In the findings made by the Panel, that the United States in this trade dispute has violated the provisions of the GATT/WTO, namely Article I and Article II of the GATT which unilaterally raised tariffs without prior agreement, after this dispute was brought to the Settlement Body where the Panel stated that the United States has been guilty and does not have clear enough evidence in his defense in further prevention, the WTO can use the provisions of Article I, Article II, and Article III of the GATT/WTO to control import duty tariffs, as well as international trade issues in the future to resolve the problem properly. Keywords: tariffs, trade barriers, trade disputes, WTO.
Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan Simamora, Daniel; Mulyadi, Mahmud; Marlina, Marlina; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.236

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan, oleh sebab kejahatan pencucian uang (money laundering) mempunyai kaitan yang erat dengan perbankan, dimana harta hasil tindak pidana (predicate crime) ditempatkan pada institusi perbankan, sehingga proses penyamaran hasil kejahatan dapat menjadi clean money secara cepat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara garis otoritas jasa keuangan berperan sebagaimana kewenangannya yang diatur berdasarkan undang- undangri nomor 21 tahun 2011 meliputi kewenangan memberikan izin (right to license), kewenangan untuk mengatur (right to regulate), kewenanganuntuk mengawasi (right to control), kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction) serta kewenangan melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December 2025 Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue