Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Pendidikan Agama Islam Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Prosiding Seminar Nasional Keguruan dan Pendidikan (SNKP)
Suhaidi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Restrukturisasi Perusahaan Perseroan Terbatas Melalui Pembentukan Perusahaan Grup Wiatmaja, Ganda; Suhaidi; Tengku Keizerina Devi Azwar; Mahmul Siregar
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i1.15879

Abstract

Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja suatu perusahaan, baik pada saat kondisi perusahaan  tidak sehat atau dalam keadaan normal  restrukturisasi diperlukan supaya terus unggul dalam persaingan atau paling tidak dapat bertahan menghadapi persaingan. Salah satu bentuk restrukturisasi  yang dilakukan adalah dengan membentukan perusahaan grup (holding company) dalam satu entitas ekonomi tunggal (single economic entity). Metode penelitian ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, menggambarkan faktanya sekaligus menganalisanya.  Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada mengatur keberadaan perusahaan grup, Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan pendekatan tunggal. Akan tetapi Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan legitimasi atas terbentuknya perusahaan grup (holding company). Mekanisme restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan melalui pemisahan (spin off) atau pengambilalihan (akuisisi). Holding company dalam realitasnya mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam pengelolaan anak perusahaan. Holding company memperoleh perlindungan berupa limited liability, sehingga holding company hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetornya atas ketidak mampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.Hapusnya pertanggung jawaban terbatas (limited liability) disebabkan adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik ataupun kerugian pada anak perusahaan yang dilakukan holding company. Untuk memberikan  perlindungan hukum kepada masyarakat perlu adanya pengaturan perusahaan grup di Indonesia. Agar dalam anggaran dasar anak perusahaan ditegaskan kewenangan operasional anak perusahaan ada pada Direksi anak perusahaan yang dipertanggungjawabkan pada RUPS. Untuk menghindari dominasi holding company tanpa tanggung jawab yang seimbang, perlu dilakukan terobosan  hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan perluasan tanggung jawab holding company.  
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN PERSAWAHAN DENGAN PENGELOLA WISATA BIDADARI DI DUSUN PAMAH SIMELIR DESA TELAGAH KECAMATAN SEI BINGAI, KABUPATEN LANGKAT Rabiatul Adawiyah; Suhaidi; Jelly Leviza; Dedi Harianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.216

Abstract

Perjanjian kerjasama pengusahaan lahan pertanian/sawah sebagai objek wisata memberikan keadilan dan kepastian hukum. Ini memposisikan Dusun Pamah Simelir, Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dalam pengelolaan obyek wisata. Perjanjian ini di luar KUHPerdata, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pengaturan Kerjasama pengelolaan Obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat; Bagaimana bentuk kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dilihat dari hukum kontrak di Indonesia; Apakah kesepakatan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola Obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Telah Menerapkan Prinsip Keadilan bagi Menjamin Kepentingan para pihak. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu pengaturan kerjasama pengelolaan obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir dalam pelaksanaan pengelolaannya memberikan kuasa kepada pengelola wisata. Pemberian hak pengelolaan ini didasari atas perjanjian tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam akta tertulis antara kedua belah pihak tersebut. Bentuk kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir dimana setelah melalui proses perundingan, tercipta kesepakatan mengenai hak dan kewajiban pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari beserta pelaksanaan pembagian hasil dari pengelolaan wisata bidadari. Kesepakatan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir berdasarkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sudah tercermin keadilan walaupun sesungguhnya perlu terdapat perubahan yang harus dilakukan demi tercapainya suatu keadilan secara utuh.
Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO Barus, Adhi Pradana; Suhaidi; Sutiarnoto; Jelly Leviza
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.21

Abstract

Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi perhatian dunia terutama karena sengketa dagang yang terjadi antara kedua negara.Amerika Serikat membuat kebijakan untuk menaikkan tariff bea masuk yang tinggi untuk barang impor dari negara China. Kebijakan ini bertentangan dengan GATT khususnya Pasal I dan Pasal II yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi antara negara anggota WTO. Sengketa ini diawali dengan adanya kebijakan tariff bea masuk impor yang hanya ditujukan kepada Negara China, Amerika mengaku ini dilakukan demi melindungi pekerja domestik dan produk domestik, dan ini semua bagian dari kampanye Donald Trump, kemudian pada akhirnya Negara China melayangkan gugatan ke Amerika Serikat melalui DSB. Dalam penemuan yang dilakukan oleh Panel, bahwa Amerika Serikat dalam sengketa dagang ini telah terbukti melanggar ketentuan GATT/WTO yaitu Pasal I dan Pasal II GATT yang dengan sepihak menaikkan komitmen tariff tanpa ada perundingan terlebih dahulu, setelah sengketa ini dibawa ke Dispute Settlement Body dimana Panel menyatakan Amerika Serikat telah bersalah dan tidak memiliki bukti yang cukup jelas dalam pembelaanya dalam hal pencegahan lebih lanjut maka WTO dapat menggunakan ketentuan Pasal I, Pasal II, dan Pasal III GATT/WTO untuk dapat mengendalikan tariff bea masuk impor, dan juga masalah perdagangan internasional kedepannya untuk menyelesaikan masalah secara baik. Kata kunci: Hambatan perdagangan, Sengketa Dagang, Tariff, WTO. Abstract The relationship between the United States and China has attracted worldwide attention, especially because of the trade dispute between the two countries. The United States made a policy to raise high import duty rates for goods imported from China. This policy contradicts the GATT, especially Article I and Article II which state that there should be no discrimination between WTO member countries. This dispute began with the existence of import tariffs that were only aimed at the State of China, America claimed this was done to protect domestic workers and domestic products, and this was all part of Donald Trump's campaign, then in the end China filed a lawsuit against the United States through the DSB. In the findings made by the Panel, that the United States in this trade dispute has violated the provisions of the GATT/WTO, namely Article I and Article II of the GATT which unilaterally raised tariffs without prior agreement, after this dispute was brought to the Settlement Body where the Panel stated that the United States has been guilty and does not have clear enough evidence in his defense in further prevention, the WTO can use the provisions of Article I, Article II, and Article III of the GATT/WTO to control import duty tariffs, as well as international trade issues in the future to resolve the problem properly. Keywords: tariffs, trade barriers, trade disputes, WTO.
Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup Ritonga, Joni Sandri; Suhaidi; Jelly Leviza; Dedi Harianto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 4 (2022): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i4.32

Abstract

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia beberapa tahun lalu, merupakan fakta hukum bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, tidak sesuai dengan harapan dan aturan yang telah ditentukan. Untuk itulah penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebagai pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara khusus membahas mengenai kriteria pertanggungjawaban mutlak berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kreteria pertanggungjwaban mutlak berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 32 tahun 2009 dan Pasal 22 angka (33) UU Nomor 11 Tahun 2020. Pentingnya penerapan pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan terdapat 7 (tujuh) ide yang ditawarkan sebagai solusi penerapan pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius. Kata kunci: Korporasi, Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Mutlak. Abstract The phenomenon of forest and land fires that occurred in various parts of Indonesia several years ago is a legal fact that the enactment of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, and various laws and regulations others, not in accordance with the expectations and rules that have been determined. For this reason, this study will discuss absolute responsibility for corporations as perpetrators of forest and land fires that result in pollution and/or environmental damage. Specifically discussing the criteria for absolute accountability based on Law Number 32 of 2009 and Law Number 11 of 2020. The results of the analysis show that . The criteria for absolute accountability are based on Article 88 of Law Number 32 of 2009 and Article 22 number (33) of Law Number 11 of 2020. The importance of implementing absolute accountability for corporations that carry out forest and land fires that result in environmental pollution and/or damage, and there are 7 (seven) ideas that offered as a solution to the application of absolute responsibility for corporations that are involved in forest and land fires causing pollution and/or environmental damage that pose a serious threat. Keywords: Absolute Accountability, Corporate, Environment.
Police Policy in Combating Narcotics Crime (Study at Medan Police Headquarters) Tampubolon, Siti Rohani; Isnaini; Suhaidi
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i2.13375

Abstract

This study aims to analyze the policies of the Indonesian National Police (Polri) in combating narcotics crimes (study at Polrestabes Medan). Medan City is one of the areas most affected by narcotics trafficking, both from local syndicates and international networks. Polri policies include law enforcement, prevention through education and socialization, and rehabilitation for narcotics users. Based on this, the focus of the problems in this study are First, how is the Polri policy in combating narcotics crimes (Study at Polrestabes Medan) Second, What are the obstacles faced by Polri in combating narcotics crimes (Study at Polrestabes Medan). This study uses normative-empirical juridical research with descriptive data analysis. The results of the study show that although Polri has carried out various significant law enforcement operations and prevention programs, challenges such as the involvement of certain officers, high demand for narcotics among the community, limited rehabilitation facilities, and the complexity of international narcotics networks are still major obstacles. Therefore, efforts are needed to improve internal supervision, increase international cooperation, and increase the capacity of community-based rehabilitation and prevention programs.
The Role of The Police in Disclosing Cases of Motorcycle Theft at Medan City Police Station Panggabean, Denny Boy; Isnaini; Suhaidi
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i2.13376

Abstract

This article aims to handle motorcycle theft in the jurisdiction of the Medan City Police and its surrounding areas. The purpose of this study is to examine and analyze the role of the Indonesian National Police in revealing motorcycle theft cases. The problem is focused on maintaining public security and order, law enforcement, protection, shelter and service to the community. This type of research uses normative legal research, meaning that this study tends to use secondary data, both primary legal materials and secondary legal materials. Data were collected using document studies and analyzed. Analysis for qualitative data was carried out by selecting articles containing legal principles. This study concludes that the Role of the Indonesian National Police in revealing motorcycle theft cases in the jurisdiction of the Medan City Police and its surrounding areas & Obstacles to the Indonesian National Police in providing security protection to motorized vehicle users occur due to 2 factors, namely legal factors and non-legal factors.
Akibat Hukum Akta PPAT yang Dipalsukan oleh Pegawai Kantor PPAT: Studi Kasus Putusan PN Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mtr Ritonga, Rina Yozarni; Purba, Hasim; Suhaidi; Suprayitno
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.6167

Abstract

A deed is one of the most important documents that must be present when someone claims that an item, whether movable or immovable, is truly owned by that person. In land ownership, a deed cannot be removed, therefore a deed is made to obtain proof of legal ownership. In this case, deeds are made by Land Deed Making Officials who have been sworn in to carry out their profession so that they do not deviate from their profession, but some Land Deed Making Officials often deviate and even falsify the land deeds they make. In this thesis, we will discuss the basics of the legal process and what the status of the deed made is in the law. Not only that, this thesis will also discuss how the Land Deed Official receives the consequences under the applicable law. This research uses the Normative Juridical method with an approach to Legislation and previous research.
Combating Commercial Sexual Exploitation Of Children In Medan City Hanan; Suhaidi; Mahmud Mulyadi; Mahmul Siregar
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 NO. 01 (2025): February Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of commercial sexual exploitation of children has become a major issue both nationally and internationally because it is considered a gross violation of human rights. Indonesia is one of the countries that is committed to combating the commercial sexual exploitation of children. It is reported that North Sumatra is one of the senders and receivers of the trafficked children. Medan, one of the cities in North Sumatra is included in the category of sender and recipient. This is supported by the geographical location of Medan which is very strategic as the capital of North Sumatra province. Based on this, the problems discussed in this research were: 1) How to manage the child protection from commercial sexual exploitation of children in accordance with the laws and regulations in Indonesia; 2) What response to commercial sexual exploitation of children in Medan was; 3) What obstacles found in the prevention of commercial sexual exploitation of children in Medan were. This research used descriptive analytical method with juridical normative approach by describing how the commercial sexual exploitation of children (CSEC) happened and how to overcome it. The legal source materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the regulations of commercial sexual exploitation of children have been regulated generally on national and international scale. Crime prevention efforts against sexual exploitation of children in Medan was based on two approaches, penal and non-penal policy. It could be seen from the penal policy of the Court Verdicts No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn and No. 2743/ Pid.B/2006/PN.Mdn in which the defendants were found guilty. But it seemed that the sentences did not meet the elements of justice. While in the non-penal policy, some efforts to prevent were applied in Medan, such as preventive and repressive supervision and handling the CSKA. There were three obstacles found in the prevention of CSEC; in terms of legislation, law enforcement officials, and culture.
Disparitas Putusan dalam Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Angkat: Analisis Beberapa Putusan Pengadilan di Indonesia Nur Fajriah, Kartika; Suhaidi; Suria Ningsih
JOM Vol 6 No 1 (2025): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, March
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v6i1.6955

Abstract

This study aims to analyze the causes of disparities in court rulings on petitions for the annulment of child adoption decrees and to examine the legal implications regarding the rights and obligations of parents towards their children in such annulment cases. This research employs a normative juridical approach, referring to legal norms through a literature study to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the issue under investigation. The study adopts a descriptive approach, with data collection conducted through a literature review of relevant regulations and legal materials. The data analysis method used is qualitative. The findings reveal that the disparities in court rulings on the annulment of child adoption decrees in Decision No. 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, Decision No. 83/PDT/2018/PT.DKI, and Decision No. 1210 K/Pdt/2019 are due to the absence of specific regulations governing the annulment of child adoption. Consequently, judges base their legal considerations on their respective interpretations, leading to inconsistencies in rulings for similar cases. This inconsistency indicates a lack of clear benchmarks in adjudicating child adoption annulment cases. Regarding the legal implications for parental rights and obligations in cases where the annulment of child adoption is rejected by the court, this study finds that the legal relationship between both parties remains unchanged from before the annulment petition was filed. The study concludes that adoptive parents seeking to annul an adoption decree may pursue legal remedies through the judiciary, provided they present legally justifiable reasons. Therefore, the establishment of specific regulations on the annulment of child adoption is necessary to provide judges with a clear legal framework for adjudicating similar cases in the future.
Bela Negara Dalam Perspektif Al- Qur’an (Tinjauan Analisis Teori Dan Praktik) Suhaidi
Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Pendidikan agama Islam
Publisher : Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of national defense in Islam in Indonesia is indeed quite complex. National defense is not only a geographical issue, but also a matter of local and cultural values ​​that should serve as a bridge between Islamic values ​​and statehood. "Defending the country in another form is loving the homeland as we love our own mother." The concept of jihad in Islam is often misunderstood. For others, this concept is often interpreted as a concept of genocide or the extermination of those who differ from the truth (aqidah) of Islam. Therefore, the word jihad often becomes a threat to those who do not share the Islamic faith. This gives rise to Islamophobia, fear and anti-Islam. Among Muslims themselves, some narrow the definition of jihad by attempting to eliminate anyone who differs from themselves, with their understanding and beliefs, if necessary by violence.
Co-Authors Azwar, Tengku Keizerina Devi Barus, Adhi Pradana Dedi Harianto Hanan HASIM PURBA Ilham Ifliadi Imam Prasetyo ineswenty mendrofa, lola Isnaini Jelly Leviza Kurniawan, Anggi Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar Nur Fajriah, Kartika Panggabean, Denny Boy Rabiatul Adawiyah Ritonga, Joni Sandri Ritonga, Rina Yozarni SUPRAYITNO Suria Ningsih Sutiarnoto Tampubolon, Siti Rohani Wiatmaja, Ganda