cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 4 (2022): Desember" : 5 Documents clear
Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup Ritonga, Joni Sandri; Suhaidi; Jelly Leviza; Dedi Harianto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 4 (2022): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i4.32

Abstract

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia beberapa tahun lalu, merupakan fakta hukum bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, tidak sesuai dengan harapan dan aturan yang telah ditentukan. Untuk itulah penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebagai pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara khusus membahas mengenai kriteria pertanggungjawaban mutlak berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kreteria pertanggungjwaban mutlak berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 32 tahun 2009 dan Pasal 22 angka (33) UU Nomor 11 Tahun 2020. Pentingnya penerapan pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan terdapat 7 (tujuh) ide yang ditawarkan sebagai solusi penerapan pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius. Kata kunci: Korporasi, Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Mutlak. Abstract The phenomenon of forest and land fires that occurred in various parts of Indonesia several years ago is a legal fact that the enactment of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, and various laws and regulations others, not in accordance with the expectations and rules that have been determined. For this reason, this study will discuss absolute responsibility for corporations as perpetrators of forest and land fires that result in pollution and/or environmental damage. Specifically discussing the criteria for absolute accountability based on Law Number 32 of 2009 and Law Number 11 of 2020. The results of the analysis show that . The criteria for absolute accountability are based on Article 88 of Law Number 32 of 2009 and Article 22 number (33) of Law Number 11 of 2020. The importance of implementing absolute accountability for corporations that carry out forest and land fires that result in environmental pollution and/or damage, and there are 7 (seven) ideas that offered as a solution to the application of absolute responsibility for corporations that are involved in forest and land fires causing pollution and/or environmental damage that pose a serious threat. Keywords: Absolute Accountability, Corporate, Environment.
Pengaturan Dan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transfer Dana Ditinjau Dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Rumahorbo, Alberth Mangasi; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra; Detania Sukarja
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 4 (2022): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i4.33

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menambah jenis tindak pidana khusus yang sebelumnya ada di Indonesia. Tindak pidana khusus tersebut adalah tindak pidana transfer dana. Dalam undang-undang tersebut diatur beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana transfer dana, yang salah satunya adalah perbuatan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 85.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik studi pustaka dan studi dokumen, data tersebut dianalisa secara kualitatif.Tidak pidana transfer dana memberikan alternatif baru bagi aparat penegak hukum dalam menentukan ancaman pidana dari suatu peristiwa pidana. Sebelum undang-undang tersebut, aparat hukum cenderung menggunakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pemidanaan terhadap peristiwa pidana dimaksud. Namun penerapan undang-undang tersebut masih jarang digunakan aparat hukum karena penerapan ketentuan tersebut membutuhkan proses penyelidikan dan penyidikan yang lebih dalam lagi, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Undang-undang tersebut juga masih memiliki kekurangan dalam ancaman pidana pokok dan pidana tambahan. Karena apabila pelaku tindak pidana tersebut berbentuk subjek hukum korporasi, maka berlaku ketentuan Pasal 87 undang-undang tersebut, yang menimbulkan kecenderungan bagi Majelis Hakim untuk hanya memberikan sanksi pidana pokok berupa denda dan sanksi tambahan berupa pengembalian dana milik korban atau perbankan, tanpa memberikan sanksi pidana penjara untuk memberikan efek jera. Kata kunci: Perbankan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Transfer Dana. Abstract The Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers increase the types of special crimes that previously existed in Indonesia. It is a criminal act of transferring funds. The law regulates several acts that qualify as a criminal act of transferring funds, one of them is the act of deliberately controlling and acknowledging as his own funds resulting from the transfer that known or should be known to be not his rights as regulated in Article 85. This study uses a normative research method with a statutory approach and conceptual. The data consists of secondary data. Data collection techniques consisted of literatur study techniques and document studies, the data were analyzed qualitatively. The criminal act of transferring funds provide a new alternative for law officers in determining the criminal threat of a case. Prior to the law, law officers tended to use Article 372 of the Criminal Code as the basis for sentencing the said criminal event. However, the application of the law is still rarely used by legal officials because the application of these provisions requires a deeper investigation process, and to determine criminal liability. The law still has shortcomings in the threat of basic and additional penalties. Because if the perpetrator of the crime is in the form of a corporate legal subject, then the provisions of Article 87 of the law applied, which creates a tendency for the Panel of Judges to only impose basic criminal sanctions as fines and additional sanctions as returning funds belonging to victims or banks, without giving criminal sanctions in prison to provide a deterrent effect. Keywords: Banking, Criminal act of transferring funds, Criminal sanctions.
Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap Rambe, Naharuddin; Alvi Syahrin; Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 4 (2022): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i4.34

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa, Pelaku tindak pidana narkotika tidak jarang mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku ialah Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidak jelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Bahwa hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa, mengidentifikasi formulasi dan perbedaan kualifikasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.Rap Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap, dan Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap. Kata kunci: Formulasi, Kualifikasi, Pengeder dan Penyalahguna Narkoba. Abstract Drug traffic and drug abuse are one of the main national and serious problem because they can mar the people's morality. However, the perpetrators of drug criminal offense are treated unfairly in court for justice and legal certainty. In the cases of narcotics, the articles imposed on the perpetrators are Article 114, , Article 112, and Article 127 of Law No. 35/2009 on Narcotics. Of the three Articles above, two of them (Article 112 and Article 127) have multi-interpretation and unclearness of formula about narcotics which can cause the perpetrators (drug dealers) to get the alibi as if he were the victim. That it will cause the sentence will be reduced so that there will be injustice in its implementation. The objective of the research is to analyze and to identify the formulation and the difference of the qualification of Article 112 and Article 127, paragraph 1 letter a of Law No. 35/2009 on Narcotics and analyzed the judges' consideration in implementing of these two Articles in the Verdicts Number 1023/Pd.Sus/2018/PN.Rap, Number 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap, and Number 712/Pid.Sus/ Pid.Sus/2017/PN.Rap. Keywords: Drag Dealers and Abuser, Formulation, Qualification.
Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal Rifqi Muttaqin
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 4 (2022): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i4.35

Abstract

Kendala dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di Kabupaten Gayo untuk pengajuan usul produk yang akan didaftarkan tidaklah mudah dikarenakan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan oleh perseorangan harus melalui kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah adapun dalam jangka waktunya memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang agak rumit dikarenakan produk tersebut harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda dari yang lain dan telah mempunyai untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Peran pemerintah daerah untuk pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di Kabupaten Gayo, keterlibatan peran Pemda penting lainnya terkait pelindungan indikasi geografis adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis perlu dilakukan dalam rangka untuk tetap menjamin adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi diterbitkannya indikasi geografis serta mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Peran pemerintah setelah adanya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di Kabupaten Gayo. Pengadaan obat-obatan terhadap produk lokal yang ada selalu diajukan ke APBA maupun APBN, dikarenakan APBK cukup minim, adapun tindakan pemerintah pasca pendaftaran indikasi geografis melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai ketentuan UU merek dan indikasi geografis. Kata kunci: Indikasi Geografis, Pemerintah Kabupaten Gayo, Perlindungan, Produk Lokal. Abstract The obstacles faced during the registration of Geographical Indications are: that the submission of the product proposal is not easy since geographical indications cannot be registered by individuals. Geographical indications must be proposed by community groups or local government; the registration process takes a long time and requires a quite complicated procedure because the product must have certain characteristics and be different from other products that have already been registered. The role of local government in the registration of Geographical Indications for the products in Gayo regency and the involvement of other Local Governments (Pemda) regarding the protection of Geographical Indications is in terms of counseling and supervision. Both counseling and supervision on the Geographical Indications are required in order to continue to guarantee reputation, quality, and characteristics which have been the basis of the issue of Geographical Indications and to prevent the unauthorized use of Geographical Indications. In addition, the procurement of local medicines requires the procedure by submitting a proposal either to Aceh Government Budget (APBA) or State Budget (APBN) because Village Revenue and Expenditure Budget (APBK) is relatively minimal. Therefore, the role of local government after registration of Geographical Indications of the products in Gayo regency is exercised by conducting supervision and counseling under the provision of the Law on Trademark and Geographical Indications. Keywords: Gayo Regency Government, protection of geographical indications, local product.
Wanprestasi Pengeluaran Performence Bond (Jaminan Pelaksana) Dalam Kontrak Pekerjaan Pengeboran Minyak : Studi Putusan Mahkamah Agung No. 731/PK/Pdt/2018 Selvina, Selvina
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 4 (2022): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i4.36

Abstract

Jaminan Pelaksana pada kontrak pengeboran minyak adalah jaminan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemberi kerja/pemilik proyek dalam meminimalkan risiko kerugian yang akan terjadi jika pelaksana proyek/kontraktor dari perusahaan penyedia jasa pengeboran minyak dan gas bumi wanprestasi. . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah tidak terpenuhinya capaian berupa pelaksanaan pekerjaan pemboran minyak yang hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani, pekerjaan pemboran minyak tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, pekerjaan pemboran minyak selesai tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu atau dengan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam kontrak pemboran minyak. Kontrak jaminan kerja no. 16.9463.02.08.0472 ditandatangani oleh PT Asuransi Ramayana Tbk dengan PT Saripari Pertiwi Abadi dengan nilai kontrak sebesar US$ 42.201.000 (US Dollar empat puluh dua juta dua ratus satu ribu) sampai dengan US$ 37.091.975,87 (US Dollar) tiga puluh tujuh juta sembilan puluh -seribu sembilan ratus tujuh puluh lima delapan puluh tujuh sen) dengan nilai jaminan USD 2.110.050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh dolar Amerika Serikat) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum oleh para pihak karena dibatalkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 731 PK/Pdt/2018. Kata kunci: Jaminan Pelaksana, Pengeboran Minyak. Abstract Performance bond (performance bond) of oil drilling contracts is a guarantee whose purpose is to provide protection to the employer/project owner in minimizing the risk of loss that will occur if the project implementer/contractor of the oil and gas drilling service provider company defaults. The type of research used in this research is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The data used is secondary data which can consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the discussion in this study are the non-fulfillment of achievements in the form of the implementation of oil drilling work whose results are not in accordance with the signed agreement, the oil drilling work cannot be completed according to the agreed timeframe, the oil drilling work is completed but not in accordance with the timeframe or with the the work that has been agreed upon in the oil drilling contract. Employment guarantee contract no. 16,9463.02.08.0472 signed by PT Asuransi Ramayana Tbk with PT Saripari Pertiwi Abadi with a contract value of US$ 42,201,000 (US Dollar forty-two million two hundred and one thousand) to US$ 37,091,975.87 (US Dollar) thirty-seven million ninety-one thousand nine hundred seventy-five eighty-seven cents) with a guarantee value of USD 2,110,050 (two million one hundred ten thousand and fifty United States dollars) is no longer legally enforceable by the parties because it has canceled by a court decision that has permanent legal force in this case is the Supreme Court Decision No. 731 PK/Pdt/2018. Keywords: Performance Bond, Oil Drilling.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December 2025 Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue