cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2024): September" : 5 Documents clear
Wanprestasi Pelaksanaan Surat Perintah Kerja: Antara Rumah Sakit Umum Adam Malik dengan Mitsubishi Jaya Elevator Silitonga, Glotty Christina; Ikhsan, Edy; Leviza, Jelly; Harris, Abd.
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.347

Abstract

Kontrak adalah kesepakatan antara satu atau lebih pihak; itu juga merupakan peristiwa ketika seseorang membuat janji dengan satu atau lebih orang dalam kasus tertentu. Kontrak antara RSUP H. Adam Malik, Medan dan PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator (MJEE) adalah tentang pemeliharaan lift dan eskalator yang ditentukan dalam kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan surat yang digunakan untuk memberi instruksi kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini juga disebut Surat Kontrak Kerja. Hal-hal utama yang telah disepakati tercantum dalam surat tersebut dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam praktiknya, dalam kondisi tertentu terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, RSUP H. Adam Malik telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati; hal ini tidak sesuai dengan SPK sehingga merugikan pihak kedua. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif (penyelesaian). Diharapkan agar kasus wanprestasi ini dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak.
Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Padang, Michael Adyhaksa; Siregar, Billi J.; Rosmalinda, Rosmalinda
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.348

Abstract

Artikel ini membahas keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang menandai pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dikenalkan setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial, KUHP baru mengadopsi pendekatan progresif dengan fokus pada keadilan restoratif dan perlindungan kelompok rentan. Dalam artikel ini, dianalisis bagaimana KUHP baru tidak hanya mengganti pendekatan retributif dengan tujuan rehabilitasi dan pemulihan, tetapi juga memperkenalkan variabel tujuan pemidanaan sebagai unsur baru dalam proses pemidanaan. Melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, artikel ini menyoroti empat tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru, yaitu pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan. Dengan demikian, pembaruan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.
Implementation of Mineral and Coal Mining Licensing In Indonesia After Presidential Regulation of 2022 Aulia, Kevin; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.396

Abstract

This study examines the management of mining licenses, focusing on the impact and effectiveness of mineral and coal mining permits after Presidential Regulation No. 55/2022. Using a juridical normative approach with literature and field studies, it finds that Law No. 3/2020 shifted key licensing authority for non-metal mineral and rock mining from the Governor to the Central Government. The regulation then delegated permit issuance and oversight to the Provincial Government, changing regional authority from attributive to delegated. In practice, both the law and the regulation have not effectively resolved mining-related issues.
The Application of Restorative Justice For Perpetrators and Victims of Traffic Accidents at The Medan City Police Pandiangan, Rodo Venesia H.; Marlina; Ekaputra, Mohammad
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.397

Abstract

Traffic accident rates continue to rise, causing material damage and casualties. Although regulated by Law No. 22 of 2009, case resolution processes are often ambiguous, with some cases being resolved through the judicial system and others through Restorative justice (RJ). This study employs both normative and empirical methods, including interviews at Polrestabes Medan, to assess the implementation of RJ, its legal basis, and the challenges faced. The results indicate that several regulations, such as Law No. 11 of 2012 and Police Chief Regulation No. SE/8/VII/2018, address RJ. However, challenges such as conflicts of interest, lack of cooperation between perpetrators and victims, and unclear legal frameworks hinder the effective application of RJ. The study recommends establishing clearer legal regulations for RJ in traffic accident cases and enhancing the functions of relevant institutions to address these issues at Medan City Police.
Money Laundering Crimes Arising from The Illegal Trade of Protected Wildlife Thahir, Irfan Farid; Sunarmi, Sunarmi; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.398

Abstract

Illegal trade in protected wildlife is a criminal offense regulated under Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Natural Resources and Ecosystems. The high consumer demand for protected wildlife drives criminals to continue engaging in illegal trade for profit. However, the penalties under this law are considered inadequate and have not been updated since 1990. This study proposes that the crime of trading protected wildlife be classified as a predicate offense for money laundering to impose heavier penalties on perpetrators. By utilizing Law No. 8 of 2010 on Money Laundering, it is hoped that offenders can be subjected to more severe penalties and stronger evidence through tracking the financial flows from illegal trade. This research is normative and descriptive-analytical, and it recommends updating Law No. 5 of 1990 to align with current developments and enhance the deterrent effect against wildlife crime.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December 2025 Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue