cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2022)" : 7 Documents clear
Konsep Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Pincara Jabalnur Jabalnur
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i2.2823

Abstract

Abstrak: Konsep perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa penyeberangan Pincara. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini bertujuan memberikan konsep perlindungan konsumen atas pengunaan jasa pengangkutan Pincara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang akan mengkaji dan menganalisis konsep perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa penyeberangan Pincara di Sungai Konaweeha Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian ini normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif. Adapun hasil penelitian yaitu konsep perlindungan konsumen dalam pengangkutan Pincara, berdasarkan pasal 1 angka 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan yang mengunakan jasa pincara maka pemilik pincara bertanggung jawab,  Sesuai pasal 1 angka 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1  Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.Abstract: The concept of consumer protection for users of the Pincara ferry service. Whatever the purpose of writing this scientific work is to provide the concept of consumer protection for the use of pincara transportation services. This research is a normative legal research that will examine and analyze the concept of consumer protection for the use of pincara crossing services on the Konaweeha River, Southeast Sulawesi Province. Types of normative research include research on legal principles, legal systematics, comparative law, inventory of positive law, the basic philosophy (dogma or doctrine) of positive law. The results of the research are the concept of consumer protection in the transportation of pincara, based on article 1 number 1 Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection for consumers' heads. If an accident occurs in transportation using loan services, the loan owner is responsible. In accordance with Article 1 point 3 Business actors are any individual or business entity, whether in the form of a legal entity or not a legal entity. As for the forms of consumer protection carried out by business actors as stipulated in Article 19 paragraph 1 Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and or consumer losses as a result of consuming goods and or services produced or traded.
Kelompok Minoritas LGBT di Aceh dalam Perspektif Keagamaan dan Kebangsaan Rahmat Rahmat
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i2.2730

Abstract

Tulisan ini menawarkan gagasan alternatif dalam perspektif keagamaan dan kebangsaan yang lebih komprehensif dan inklusif. Di Aceh, peraturan tersebut telah merusak hak privasi dan membuka intervensi terhadap hak-hak privasi seseorang. Ancaman hukuman cambuk dan denda hukuman tersebut sangat tidak manusiawi dan bahkan merendahkan martabat manusia. Praktik pengadilan Ditambah Mahkamah Syariat Aceh untuk kasus qanun jinayat dan tidak adanya akses bantuan hukum dan pembelaan hak-hak mereka di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami masalah LGBT dalam perspektif kagamaan dan kebangsaan. Analisis ini peneliti menggunakan literatu-literatur baik buku, jurnal media online maupun media cetak yang relevan dengan masalah LGBT di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, orang yang diciptakan dan memiliki ekpresi orientasi seksual yang berbeda sejak lahir tidak berdosa dan juga tidak boleh ada diskriminasi. Sementara orang yang memiliki perilaku seksual yang menyimpang dari kudratnya baik sebagai perempuan maupun laki-laki sangat dilarang oleh agama bahkan dapat dipidanakan secara konstitusional.  Dalam rezim hukum Indonesia, beberapa regulasi baik secara normatif maupun substantif harus memberikan kepastian terhadap keamanan kebebasan bersama. Karena individu LGBT hidup di hampir semua aspek dunia, mereka sangat penting untuk budaya, identitas, dan agama tertentu. Mereka termasuk kelompok yang memiliki hak istimewa dan perlu diperhatikan. Namun di negara tertentu kelompok LGBT masih mengalami segregasi karena kepribadian dan arah seksual yang dinilai berbeda.
Pelaksanaan Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Yulianta Saputra; Kanita Khoirun Nisa
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i2.2720

Abstract

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau yang acap diringkas RSBI pada awalnya dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Namun ternyata sejak dilendingkannya beleid tersebut, eksistensinya justru menuai kontroversi. Seiring berjalannya waktu, beberapa aktivis pendidikan serta orang tua murid yang tidak dapat mengakses RSBI disebabkan berbiaya tak terjangkau karena dirasakan mahal, akhirnya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) permohonan uji materi UU Sisdiknas dalam ihwal ini Pasal 50 ayat (3). MK pun menganulir dan dampaknya berimbas jua ke RSBI yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini esensinya bermaksud mengetahui pelaksanaan penghapusan RSBI di DIY pasca-Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012. Riset ini adalah penelitian hukum empiris. Maksudnya ialah penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan problem nan dikaji seperti terkait para responden (sekolah eks RSBI), informan (Pejabat Pemerintah pemangku kepentingan dunia pendidikan). Dari penelitian ini ditemukan bahwa DIY mengeluarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 164/Kep/2013 yang substansinya berupa Penetapan Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Mempunyai Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa untuk status Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) eks RSBI nan berada di kabupaten  Gunung Kidul dan Kulon Progo yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Daerah DIY, ditetapkan menjadi sekolah CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa) sehingga tak harus diserahkan kembali ke masing-masing kabupaten. Untuk  Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta, eks RSBI di tiga kabupaten/kota tersebut statusnya otomatis kembali menjadi Sekolah Standar Nasional atau regular sebagaimana umumnya.
Paradigma Sains dalam Beragama: Epistemologi Konjektur dan Falsifikasionisme Popper dalam Memandang Masalah Kewarisan Siti Muna Hayati
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i2.2719

Abstract

Kata sains dan agama selalu berada pada posisi yang bertentangan. Sains berada pada ranah obyektif, sedangkan agama selalu bersifat subyektif. Hal ini nampaknya dapat dikatakan sebagai pemahaman yang kadaluwarsa. Keterbukaan zaman membuktikan bahwa sains dan agama tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan muncul idiom bahwa komitmen saja, tanpa penyelidikan, cenderung menjadi fanatisme atau dogmatisme sempit; penyelidikan saja, tanpa komitmen, cenderung berakhir sebagai skeptisisme atau spekulasi sepele yang tidak relevan dengan kehidupan nyata. Pembuktian hal tersebut akan diungkap dalam artikel ini, tentang bagaimana suatu paradigma sains dapat membuka mata khalayak ramai agar dapat beragama dengan lebih luas dan terhindar dari sifat fanatik. Salah satunya adalah dalam perkara kewarisan yang selalu menjadi hal sensitif di tiap waktu dan belahan dunia mana pun. Penelitian ini menggunakan teori epistemologi konjektur dan falsifikasionisme Popper untuk mengamati masalah kewarisan, khususnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan konsep grand theory dalam uji falsifikasi Popper, hukum waris Islam dapat dikembangkan pemaknaannya. Hukum waris Islam tidak hanya dilihat dari teks nash yang mewajibkannya, akan tetapi dilihat dari spirit al-Qur’an. Perempuan, sebelum datangnya Islam, sama sekali tidak ada harganya. Bukannya mendapat harta warisan, perempuan malah menjadi obyek yang dapat diwariskan sesuka hati. Setelah Islam datang, perempuan mulai diberikan kedudukan dengan mendapatkan harta warisan meski setengah dari bagian laki-laki. Spirit inilah yang seharusnya diperhatikan oleh Muslim Indonesia.
Tahap Pendidikan Anak dalam Islam: Metode Pendidikan Anak Ala Nabi Muhammad SAW Khusnul Khotimah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i2.2718

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraiakan tahapan-tahapan pendidikan anak yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan pada anak dilalui dalam 3 tahap : pada 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Tahapan mendidik anak metode Nabi Muhammad SAW ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah pendidikan anak pada usia 0-10 tahun, pada tahap ini dimulai dengan memberi nama yang baik pada anak, mencukur rambut, memberikan aqiqah, menyusui, mengajarkan agar taat kepada orangtua serta mengajarkan sholat. Tahapan yang kedua pendidikan anak pada usia 10-14 tahun, pada tahap ini orang tua sudah harus mengajarkan anak untuk tidur di atas kasurnya sendiri, mengajarkan untuk menutup aurat, serta menegur dengan lembut apabila anak melakukan kesalahan. Tahapan yang ketiga pendidikan anak pada usia 14-15 tahun, pada tahapan ini orang tua menganjurkan anak untuk memanfaatkan waktu serta memperhatikan bakat dan kecenderungan anak serta mengembangkannya
Agama dan Dakwah Digital: Membentuk Karisma Online melalui Personal Minning Dede Aji Mardani; Muhammad Abduh
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i2.2717

Abstract

Artikel ini menyelidiki konstruksi dan transmisi karisma melalui saluran online dan perannya dalam pembentukan identitas keagamaan. Max Weber's mengamati bahwa karisma mendiami hubungan antara seorang pemimpin dan pengikutnya, peneliti berpendapat untuk melihat ulang secara kritis dari model teoretis di abad kedua puluh satu bentuk virtual dari perjumpaan sosial. Peneliti memokuskan analisis pada jemaah muslim di Indonesia dan khususnya pada seorang pemimpin berpengaruh bernama Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Menggunakan digital metode etnografi, peneliti menunjukkan bagaimana Aa Gym mengkonstruksi karisma online dan bagaimana komunitas/jemaahnya secara virtual terbentuk seputar klaim karismatiknya. Peneliti menggambarkan bagaimana secara virtual komunitas ini bersinggungan dengan dunia offline dan menemukan bahwa beberapa media yang dijalankan oleh badan usaha Aa Gym (MQ FM, DPU-DT, MQ Travel dan canal media sosial) dipenuhi dengan gaya karismatik yang khas yang bersinggungan berdasarkan hubungan ia dengan dakwah digital.
Urgensi Implementasi Nilai Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Pelayanan Publik Guna Mencapai Tujuan Negara Indonesia Ahmad Syaifudin Anwar; Chelvin Deafanny Rezaldy
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i2.2873

Abstract

Adanya Pancasila sebagai Dasar Negara (ground norma) Bangsa Indonesia mempunyai konsekuensi filosofis,yang mana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan way of life, tak terkecuali dalam perumusan produk hukum, dimana pemerintah atau legislator harus senantiasa berpedoman kepada nilai Pancasila saat merumuskan suatu kebijakan hukum, supaya nantinya produk hukum yang dibuat selalu selaras dengan tujuan Bangsa Indonesia. Baru-baru ini muncul wacana kebijakan bahwa kartu vaksin akan dijadikan sebagai syarat administrasi untuk mendapat pelayanan publik. Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena mengingat persebaran vaksin di Indonesia yang belum merata akibat terbatasnya pasokan vaksin dan sulitnya akses mendapat vaksin. Sehingga apabila diterapkan, kebijakan tersebut rawan menimbulkan diskriminasi pelayanan publik dan akan melanggar asas non diskriminasi dalam Pasal 4g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan juga akan melanggar sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, padahal seharusnya kebijakan harus dibuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, bersifat deskriptif analitis yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisa menunjukan bahwa sejatinya penerapan kartu vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan publik tidaklah bersifat diskriminatif dan sesuai dengan nilai Pancasila apabila mengacu definisi diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, namun pemerintah juga harus memberikan inovasi pelayanan publik dengan menyediakan layanan digital terhadap pelayanan publik yang bersifat dasar dan mengoptimalkan peran satgas covid untuk menyediakan akses vaksin di setiap instansi pelayanan publik umum, sehingga persoalan ketidakmerataan vaksin teratasi, keadilan sosial dan Kesejahteraan Rakyat dapat terwujud.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue