p-Index From 2020 - 2025
6.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Administrasi Publik (JAP) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Kemudi Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Jurnal Sosiohumaniora Kodepena (JSK) ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Kresna: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat jurnal administrasi politik dan sosial Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal Research of Social Science, Economics, and Management Social Issues Quarterly Journal of Governance and Social Policy Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik JANE (Jurnal Administrasi Negara) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Indonesian Tourism Journal Journal of Maritime Policy Science PAMARENDA: Public Administration and Government Journal Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

Mutu Pelayanan Pendidikan di Era Otonomi Daerah Subiyakto, Rudi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 2 No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Education in Indonesia, since decentralization, has progressed seen from the role of local governmentand community autonomy. Efforts to improve the quality of education services by the centralgovernment issued a number of policies carried out by the application of Curriculum Education Unit,School-Based Management, standardize the quality of education through the National Agency forEducation Standards, and certification of teachers and lecturers. Implementation of these policiesdepends on how the local governments role in promoting education.
Implementasi Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin Tahun 2013 Di Kota Tanjungpinang (Studi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57a Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelapo Syafitri, Dian Prima; subiyakto, Rudi; Ihsan, Raja Muhammad
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Keluarga MiskinTahun 2013 Di Kota Tanjungpinang(Studi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57a Tahun 2012Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Pemerintah)   Raja Muhammad IkhsanRudi Subiakto Dian Prima Safitri (dianprima2000@gmail.com) (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)   Abstract: Poverty is a social-economic condition of a person or a group of people whose basic needs is unfulfilled to maintain and develop their dignified life. In 2012, the poverty level of Tanjungpinang city was ranked second out of the seven districts/cities in the Province of Riau Islands with the percentage of poverty 19,05% of 194.099 total population of Tanjungpinang. Poverty reduction efforts have been being carried out through various programs, one of which is the social assistance of productive economic business entities for poor families.The purpose of this research is to perceive the implementation of the social assistance of productive economic business entities program conducted by Social Agency of the Riau Islands Provincial Government that cooperated with Social Agency of the Tanjungpinang City Government in the social empowerment process of poor families in Tanjungpinang in 2013. In this research, we use the descriptive-qualitative research method along with Van Meter and Van Horn’s theory, that is A Model of the Policy Implementation (1975).We conclude that based on the indicators in every dimensions studied, things that had been maximally carried out, among others the basic indicators and policy objectives already stated in The Strategic Plans of the Social Agency of Riau Islands 2010-2015, the competence of the policy executive body had been stated in provincial regulations, there are supervising mechanisms on the policy executive body, the implementers acted responsively and intensively in implementing the program; whereas things that had not been maximally carried out, among others all human resources had not yet been utilized, the budget placement of the social assistance of productive economic business entities not in accordance with the applied regulations, and there was no Standard Operating Procedures (SOP).We suggest that all human resources should be utilized, the budget placement has to be in accordance with the applied regulations, the program should be done in first in the first semester of the year, SOP concerning the implementation social assistance of productive economic business entities has to be established, the recipients of the social assistance of productive economic business entities must be included in the list of poor families, and the social assistance of productive economic business entities does not require making the statement letter of entrepreneurship in the village.
Panggung Politik Kiai Di Era Pemilukada Rudi Subiyakto
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 2 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2011.45.2.%p

Abstract

Pada era pemilihan kepaladaerah langsung, Kiai sebagai elit lokal mempunyai nilai yang sangat berarti bagi calon pemimpin daerah. Dengan basis massa riil, Kiai dengan simbol-simbol agama merupakan modal yang signifikan dalam mendulang suara menuju kemenangan, terutama dalam rangka memobilisasi massa. Hal ini dikarenakan salah satu tugas pokok dalam rekruitmen politik adalah bagaimana elit yang ada dapat menyediakan kader-kader parpol berkualitas untuk duduk, terutama di kursi eksekutif maupun legislatif. Tarik-menarik kepentingan antara kandidat dan Kiai menjadi hal yang wajar. Kiai, dengan kharismanya mampu memobilisasi massa, sebaliknya kandidat pemimpin daerah mampu memberi berbagai fasilitas kepada Kiai.
Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada Rudi Subiyakto
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v1i1.1214

Abstract

era pemilihan kepala daerah langsung, Kiai sebagai elit lokal mempunyai nilai yang sangat berarti bagi calon pemimpin daerah. Dengan basis massa riil, Kiai dengan simbol-simbol agama merupakan modal yang signifikan dalam mendulang suara menuju kemenangan, terutama dalam rangka memobilisasi massa. Hal ini dikarenakan salah satu tugas pokok dalam rekruitmen politik adalah bagaimana elit yang ada dapat menyediakan kader-kader parpol berkualitas untuk duduk, terutama di kursi eksekutif maupun legislatif. Tarik-menarik kepentingan antara kandidat dan Kiai menjadi hal yang wajar. Kiai, dengan kharismanya mampu memobilisasi massa, sebaliknya kandidat pemimpin daerah mampu memberi berbagai fasilitas kepada Kiai.
Kemandirian Desa Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga (Menuju Destana) Rudi Subiyakto; Fitri Kurnianingsih; Okparizan Okparizan
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v6i1.2351

Abstract

Pengabdian ini di latarbelakangi karena keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Proses Penanggulangan Bencana, keterbatasan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, belum terbentuknya lembaga yang khusus menangani masalah kebencanaan di Tingkat Daerah, minimnya dukungan pembiayaan dan sejarah kerentanan bencana wilayah di masa lalu. sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan Masyarakat dituntut untuk bisa menjadi Leading Sector dalam Penanggulangan Bencana dengan kekuatan-kekuatan kearifan lokal . Dengan kekuatan kearifan lokal ancaman kerentanan bencana dapat diminimalisir sehingga mengurangi jumlah korban, baik korban jiwa maupun korban harta benda. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  di Desa Resun Pesisir-Lingga Utara Kabupaten Lingga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur desa dan seluruh Masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di tingkat Desa melalui Kearifan Lokal yang berguna untuk  meningkatkan kesiapsiagaan Bencana khususnya bencana Alam. Metode yang digunakan adalah melalui penyampaian beberapa  tahapan materi yang dilanjutkan dengan Diskusi dan tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini, Masyarakat dengan keterbatasan pengetahuannya tentang manajemen bencana,mitigasi dan rendahnya kesadaran akan bencana, bertekad untuk mejadi Desa tangguh Bencana.
The Effect of Job Characteristics on Employee Satisfaction at the Education Office of Riau Archipelago Province Amru Reza; Rudi Subiyakto; Oksep Adhayanto
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 2 No. 1 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1745.92 KB) | DOI: 10.59141/jrssem.v2i1.230

Abstract

Every job has certain characteristics or aspects that accompany individuals in carrying out their work. These aspects can make individuals work well or vice versa. Job characteristics as identification of various dimensions contained in a job design that simultaneously improves organizational efficiency and employee satisfaction. Job satisfaction is one of the ways that companies do to improve employee performance, companies are unlikely to achieve goals properly if employees are not likely to achieve goals properly if employees do not get good job satisfaction. The research method in this research is descriptive qualitative. This type of research is quantitative, with a sample of 173 respondents. The purpose of this study was to determine the effect of job characteristics on employee job satisfaction at the Riau Islands Province Education Office. Based on the tests carried out on the results of research and discussion, it can be seen that Job Characteristics have a positive and significant influence on Job Satisfaction. This certainly gives an indication that the increase in Job Characteristics will have a significant effect on increasing employee job satisfaction at the Riau Islands Province Education Office. The percentage of influence given by Job Characteristics to Job Satisfaction based on the results of data processing with an r square value of 13.5%.
Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur) Rahmi Widia Purnama; Fitri Kurnianingsih; Rudi Subiyakto
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.1050

Abstract

One of the recognized stages in addressing population growth is the Family Planning Program. In essence, the results of the Family Planning Program are beneficial for the growth and development of Indonesian society. Community participation is very influential in the family planning program, especially in improving the quality of life of the community at the village level or equivalent to the family planning program and other development programs that have been adjusted by each region. The evaluation of the family planning program in Kampung Bulang sub-district aims to obtain comprehensive information on the implementation and implementation of family planning programs in increasing family resilience and welfare. In this study, researchers used descriptive research using a qualitative approach, with primary and secondary data sources. This study uses the Program Evaluation Theory according to Wirawan, where in this theory there are five indicators consisting of (1) Input Evaluation, which aims to assess the adequacy of the Quantity and Quality of the Family Planning Program. (2) Process Evaluation, which aims to see or monitor how far the activities have been carried out. (3) Output Evaluation, which aims to see whether the Family Planning Program is running well or vice versa. (4) Outcome Evaluation which aims to see the results of whether the community understands the importance of the Family Planning Program. (5) Impact Evaluation, which aims to assess changes that occur in society. The conclusion of the program researchers is that it is running well, but it must continue to raise public awareness for the family planning program. The government also needs to reaffirm family planning not only in certain circumstances but for national needs.
Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Farida Hani Sri Wahyuni; Rumzi Samin; Rudi Subiyakto; Fitri Kurnianingsih
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1072

Abstract

Stunting is a lack of nutritional intake with a long duration, starting from pregnancy to 24 months. The prevalence of stunted children recorded at the Tanjungpinang City Health, Population Control, and Family Planning Office increased by 1.3% in 2020 to 3.49% in 2021 and 3.91% in 2022. Based on these data, it can be seen that there has been an increase in stunting cases in Tanjungpinang City. The problem that will be the focus of discussion in this study is how to implement stunting prevention programs in the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office. This study aims to analyze the implementation of stunting prevention programs in the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office.The research approach used in this study is explained using a qualitative approach. The theory used by researchers in implementation uses Soren C. Winter's theory which includes indicators: the behavior of relationships between organizations, the behavior of lower-level implementors (apparatus / bureaucrats) and the behavior of target groups. The implementation of the stunting alleviation program at the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office has been going well, but it is still not optimal. This is because there are still people who do not know about stunting, socialization carried out by puskesmas officers and posyandu cadres has not been thoroughly carried out. However, the response from the community itself is very good or positive, this is because puskesmas officers continue to provide assistance and check regularly. The commitment made by the health Office in collaboration with the Ministry of Religious Affairs made an MOU so that these brides-to-be get IEC (Educational Information Communication) and with the formation of the Stunting Reduction Acceleration Team at the Tanjungpinang City level, this is nothing but an effort to reduce stunting rates in Tanjungpinang City.
ANALISIS PERKEMBANGAN SMART GOVERNMENT DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS DISKOMINFO) Dewi Soraya; Rudi Subiyakto; Ramadhani Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.39543

Abstract

Salah satu grand desain smart city ialah smart government. Smart government atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah dimensi yang mengkhususkan diri dalam pemerintahan. Tata kelola yang cerdas mencakup semua persyaratan, kriteria dan tujuan untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan pemerintah bersama-sama. Namun, kurangnya sumber daya manusia dalam memahami smart government dan pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya infrastruktur berbasis teknologi dan informasi, adalah beberapa faktor yang akan berdampak pada perkembangan smart government. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan smart government dalam pemanfaatan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 di Kota Tanjungpinang, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 15 orang, serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam perkembangan smart government di lingkungan birokrat dan masyarakat, masih belum bisa dikatakan maksimal, karena masih adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta sosialisasi yang dilakukan belum gencar dilaksanakan. Beberapa indikator tersebutlah yang menghambat perkembangan smart government. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi digital, di lingkungan birokrat dan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital tersebut sudah cukup maksimal. Hal ini dikarenakan, seluruh aktivitas yang dilakukan sebagian besar sudah menggunakan teknologi digital. One of the grand designs of smart cities is smart government. Smart government or smart governance is a dimension that specializes in governance. Smart governance includes all the requirements, criteria and objectives for the empowerment and participation of the community and government together. However, the lack of human resources in understanding smart government and the use of digital technology, as well as the lack of technology and information-based infrastructure, are some of the factors that will have an impact on the development of smart government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the development of smart government in the use of digital technology in the era of the industrial revolution 4.0 in Tanjungpinang City, especially at the Department of Communication and Information. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 15 informants, and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results obtained from this study are that in the development of smart government in the bureaucratic and community environment, it still cannot be said to be optimal, because there are still limited budgets, human resources and infrastructure, as well as socialization that has not been intensively implemented. These are some of the indicators that hinder the development of smart government. As for the use of digital technology, in the bureaucratic environment and in the community, the use of digital technology is quite maximal. This is because, most of the activities carried out are already using digital technology.
Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Industri Kerupuk Ikan Di Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan Delia Delia Alfrianty; Rudi Subiyakto; Jamhur Poti
Bahasa Indonesia Vol 4 No 2 (2023): JAPS Agustus 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v4i2.108

Abstract

The fish cracker business is one of the focuses of the Small and Medium Industries (IKM) in Bintan Regency, especially the Sei Lekop Village. The fish cracker business has been carried out by community groups to improve the economy of the surrounding community. However, there are still several problems, including limited storage space (cool storage/cooling box), limited space for drying, and a lack of manpower in producing fish crackers. This study aims to evaluate the implementation of the fish cracker industry center program in Sei Lekop Village, East Bintan District, by the Office of Cooperative Micro Enterprises, Industry and Trade, Bintan Regency. The research method uses descriptive research with a qualitative approach. Result of this research is that implementation of the fish cracker industry center program in the Sei Lekop Village has been running according to the objective, namely to be able to improve the community's economy. It is hoped that this program can continue with the presence of assistants from the relevant agencies to assist business actors, both technical and non-technical.