cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 268 Documents
 23   24   25   26   27 
Akselerasi Transformasi Digital dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Menuju Smart Village di Desa Mendalo Darat Lara Sari; Aditya H. Purba; Dion Marsanggul Lumbanbatu; Mina Sabariah; Dinda Rosanti Salsa Bela
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelayanan publik berbasis digital serta optimalisasi pelayanan menuju Smart Village di Desa Mendalo Darat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menganalisis implementasi pelayanan digital berdasarkan teori optimalisasi yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Mendalo Darat telah menerapkan pelayanan berbasis digital melalui website Melayani Kepemilikan Dokumen Online Dukcapil Muaro Jambi (Mekdocabi) yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online. Penerapan sistem digital tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik karena masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor Dukcapil di Pusat pemerintahan yang berada di Kelurahan Sengeti , Kec.Sekernan, Kab. Muaro Jambi yang cukup jauh dari desa. Selain itu, pemanfaatan jaringan internet berbasis Starlink juga mendukung pelayanan digital di kantor desa. Namun demikian, implementasi pelayanan digital masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan website, rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, serta keterbatasan fasilitas pencetakan KTP. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini adalah diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sistem pelayanan digital yang lebih optimal, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat guna mendukung terwujudnya Smart Village di Desa Mendalo Darat.
Analisis Tata Kelola Dan Distribusi Pendapatan Dalam Pengembangan Kawasan Agrowisata Nanas Berbasis Lahan Perorangan Di Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi Iqbal Marshall Pratama; Nazwa Manisya Ramadani; Muhammad Azril; Beni Temira Hadi Kurniawan; Dinda Rosanti Salsa Bela
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola serta distribusi pendapatan dalam pengembangan Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa, pemilik lahan, petani nanas, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola agrowisata masih belum optimal karena pengelolaan wisata dilakukan secara perorangan dan belum terintegrasi. Prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan belum sepenuhnya diterapkan. Distribusi pendapatan juga masih belum merata karena manfaat ekonomi lebih banyak diterima oleh pemilik lahan. Namun demikian, keberadaan agrowisata memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM, penjualan produk olahan nanas, serta peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, namun diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sistem pengelolaan dan distribusi pendapatan yang lebih adil dan terintegrasi agar pengembangan wisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini ialah diperlukannya penguatan kelembagaan pengelola wisata seperti BUMDes atau Pokdarwis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta penerapan sistem pengelolaan dan distribusi pendapatan yang lebih transparan dan adil. Selain itu, dukungan pemerintah desa dan pemerintah daerah terhadap pengembangan UMKM, fasilitas wisata, serta inovasi produk berbasis nanas juga perlu ditingkatkan agar Agrowisata Nanas di Desa Tangkit Baru dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat desa.
Efektivitas Musrenbang Tematik dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang Marsya Azamatul Amalya; Nila Sa’adaty; Damba Adetya Mumpuni; M Iqbal Rusydi Mahafadz; Fauzi Ramadhan; Prisca Kiki Wulandari
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.509

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Musrenbang Tematik dalam mewujudkan prinsip good governance di Kota Malang, khususnya pada aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, kesetaraan, dan inklusivitas. Musrenbang tidak hanya dapat dipahami sebagai forum formal perencanaan tetapi juga sebagai sarana dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip kesetaraan dan inklusivitas sangat penting dalam memastikan seluruh elemen masyarakat, seperti perempuan, kelompok rentan, dan masyarakat yang berkebutuhan khusus dapat memperoleh ruang yang sama dalam berpartisipasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Tematik telah mendukung terwujudnya good governance melalui peningkatan partisipasi kelompok rentan, keterbukaan informasi, serta integrasi aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan daerah. Forum DiRAngkul menjadi sarana penting dalam menjaring aspirasi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemuda. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan umpan balik terhadap usulan masyarakat, rendahnya literasi dokumen perencanaan, dan belum optimalnya pendokumentasian partisipasi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi dan transparansi untuk meningkatkan efektivitas Musrenbang Tematik.
Collaborative Governance dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Kampung Sanan Kota Malang Salma Masrur; Nazwadifa Nur Atikasari; Raka Aditya Purwakusuma; Bening Alifa Prima Septiandita; Muhammad Alif Bajanegara; Prisca Kiki Wulandari
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kampung Sanan, Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang mencakup starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Sanan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, pelaku UMKM, masyarakat, koperasi, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan usaha, inovasi produk, akses permodalan, serta pengembangan pemasaran digital yang berdampak pada peningkatan daya saing UMKM dan ekonomi lokal. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan kapasitas pelaku usaha, dan koordinasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi dan koordinasi antaraktor untuk mendukung keberlanjutan pengembangan Kampung Sanan sebagai destinasi wisata industri unggulan.
Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Swedy Beach di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Fitri Syawalia; Taslim Fait; Nadila Insira; Dewi Sartika; Sultan Abadi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Pemerintah Desa Tambea dalam pengembangan Pantai Swedy sebagai objek wisata di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan narasumber yang terdiri dari pejabat desa, pengelola objek wisata, dan warga Desa Tambea. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam mengembangkan Pantai Swedy belum optimal. Dari segi efisiensi, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih rendah, dan fasilitas umum belum mengalami perbaikan yang signifikan. Mengenai efektivitas, perhatian yang diberikan oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pengelolaan kawasan wisata dinilai kurang memadai, sehingga kebutuhan fasilitas belum terpenuhi. Dari segi keadilan, transparansi dalam pengelolaan kawasan wisata belum diterapkan secara efektif, dan fasilitas yang tersedia masih terbatas. Sementara itu, dalam hal responsivitas, pengembangan pariwisata belum mampu menarik banyak pengunjung akibat kurangnya transparansi pengelolaan serta status proyek pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata yang belum selesai. Secara keseluruhan, pengelolaan Pantai Swedy memerlukan perbaikan agar dapat mewujudkan pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik: Studi Kasus KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Siti Fatima; Hayat Hayat; Taufiq Rahman Ilyas
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi pelayanan publik serta strategi penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung pelayanan berbasis digital di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), serta berbagai aplikasi administrasi berbasis elektronik mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, memperkuat transparansi informasi, meningkatkan akuntabilitas layanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keagamaan. Meskipun demikian, pelaksanaan digitalisasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama rendahnya literasi digital sebagian masyarakat serta keterbatasan kualitas infrastruktur jaringan internet yang belum merata. Untuk mengatasi hambatan tersebut, KUA Kecamatan Camplong menerapkan berbagai strategi penguatan kapasitas aparatur, antara lain melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan pembelajaran kolaboratif antarpegawai guna meningkatkan kompetensi digital dan kualitas pelayanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan ketersediaan teknologi dalam mendukung keberhasilan transformasi pelayanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor strategis dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Hyperreality and the Epistemological Crisis of Contemporary Communication: A Philosophical Review of the Ethical Philosophy of the Islamic Broadcasting Ecosystem in the Post-Truth Era Ikhwansyah Nasution; Rubino; Muhammad Randicha Hamandia; Zhila Jannati
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.515

Abstract

The ontological and epistemological transformations which occurred in the digital media ecosystem have created a communication disruption which reduces objective truth to a hyperreality commodity through its philosophical assessment. The study seeks to dismantle post-truth communication ethics problems while building an Islamic broadcasting system according to ethical principles. The study employs library research methods to examine philosophical texts and communication ethics using a philosophical hermeneutic methodology. Current digital communication systems operate as simulacra because users cannot distinguish between actual existence and virtual creation which leads to an ethical void that follows algorithmic patterns and constant online connections. Islamic broadcasting which depends on the values of liberation and truth (al-haqq) encounters major difficulties when prophetic messages transform into public entertainment. The study presents a new framework for communication ethics which combines tabayyun epistemological knowledge with discourse ethics to counteract common information practices. Islamic communication ethics serve two purposes established through their role as moral behavior guidelines and their function as a system which helps individuals restore their dignity when they experience technological disconnection
The Crisis of Communication Ethics in the Post-Truth Era: A Review of Islamic Moral Philosophy on the Phenomenon of Digital Simulacra Ahmad Sofian; Rubino; Muhammad Randicha Hamandia; Zhila Jannati
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.516

Abstract

Modern communication today exists in a highly controlled setting which combines algorithm-driven content delivery with artificial media and the rise of post-truth falsehoods. Digital simulacra enable people to confuse actual existence with virtual existence which results in false information and knowledge division and public trust erosion. This study examines how the post-truth era creates an ethical crisis for communication through Jean Baudrillard's simulacra theory while Islamic moral philosophy serves as an alternative ethical system. The study uses qualitative library research methods to examine current research articles and philosophical works and academic texts that focus on digital communication and post-truth cultural practices and communication ethics and Islamic knowledge systems. Digital simulacra and algorithm-based communication systems create hyperreality but they also disrupt established truth standards and traditional ethical systems. Islamic moral philosophy provides a complete normative system through its fundamental concepts of al-haqq (truth) and shiddiq (truthfulness) and amanah (trustworthiness) and tabayyun (verification) and prophetic communication ethics and Qur’anic principles of al-qaulan. These principles provide ethical guidance for strengthening information integrity, promoting responsible digital citizenship, and cultivating an akhlak based digital ecosystem. The study introduces Digital Prophetic Communication Ethics as a reconstructive framework which helps solve the ethical and epistemological issues arising from present-day digital communication.
Hyperconnectivity and Spiritual Alienation: An Islamic Epistemological Approach to Cyberspace Ethics Suhaily Amri Hasibuan; Rubino; Muhammad Randicha Hamandia; Zhila Jannati
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.517

Abstract

This study examines the ethical crisis of hyperconnectivity and its implications for spiritual alienation within contemporary cyberspace. It argues that digital platforms are not neutral communication channels, but socio-technical environments shaped by algorithms, visibility, speed, and symbolic power. Through a qualitative library research design, this article analyzes recent national and international scholarship on digital ethics, Islamic epistemology, cyberculture, intrapersonal communication, and spiritual well-being. The study employs reflexive content analysis, critical discourse analysis, and philosophical hermeneutics to interpret the relationship between digital overload, post-truth communication, and the weakening of the qalb. The findings indicate that hyperconnectivity produces cognitive fragmentation, dependence on external validation, and a reduction of reflective practices such as tafakkur, muhasabah, and dhikr. To address this crisis, the article reconstructs Islamic communication ethics through the integrated lenses of Bayani, Burhani, and Irfani epistemology. Bayani ethics strengthens verification and truthful speech; Burhani ethics cultivates critical algorithmic literacy; and Irfani ethics protects spiritual intention and self-discipline. The study proposes a Theocentric-Anthropocentric model of cyberspace ethics, positioning digital interaction as a moral responsibility before God, the self, and society. This framework offers a spiritually grounded alternative to secular digital ethics by prioritizing truth, dignity, wisdom, and public benefit in online life today.
Regulating the Algorithmic Panopticon: A Critical Library Research on Islamic Communication Policy and Digital Media Ethics in the Era of Hyperconnectivity Ikhwansyah Nasution; Hasan Sazali; Muhammad Randicha Hamandia; Zhila Jannati
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.518

Abstract

This study examines the ethical and regulatory challenges of hyperconnected digital media by integrating critical media theory with Islamic communication ethics. Using a critical textual-library methodology, the research analyzes scholarly literature, regulatory documents, digital policy texts, and Islamic normative sources related to algorithmic governance, post-truth communication, and public accountability. The findings show that traditional broadcasting regulation is increasingly inadequate because digital communication is now shaped by global platforms, OTT services, recommender systems, and algorithmic visibility. The study also finds that hyperreality and post-truth dynamics intensify ethical crises by allowing emotionally charged, divisive, and misleading content to gain influence through engagement-based amplification. In response, this article argues that Islamic principles such as tabayyun, qaulan sadida, amanah, and maslahah can provide a normative foundation for digital policy. The study proposes an ethical co-regulation model based on state oversight, civil society participation, platform transparency, algorithmic auditing, and freedom-of-expression safeguards to protect the digital public sphere. Its main contribution is a hybrid regulatory framework that links technological accountability with moral-spiritual responsibility in Islamic broadcasting

Page 26 of 27 | Total Record : 268

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): August Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue