cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 248 Documents
 21   22   23   24   25 
Analisis Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Pencegahan Peredaran Barang Ilegal Nasywa Nathania Maheswari; Atika Sari; Wahdah Aulia Azzahra; Naila Salsabila; Softy Tenorita
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.470

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) demi mencegah beredarnya barang ilegal yang berpotensi menimbulkan korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode studi kasus. Data yang diperoleh melalui literatur ilmiah, laporan resmi, dan berita yang relevan. Menurut hasil penelitian, DJBC telah menerapkan pengawasan fisik, administratif, dan digital berbasis teknologi seperti CEISA 4.0 dan Trade AI untuk mendukung pengawasan keapebean. Tapi, efektivitas pengawasan belum optimal karena masih terdapat penyelundunpan barang ilegal, manipulasi dokumen, dan korupsi dalam proses pengawasan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi lemahnya pengawasan, di antaranya yaitu lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, serta faktor teori GONE. Dapat disimpulkan bahwa  diperlukan penguatan pengawasan internal, optimalisasi teknologi digital, peningkatan integritas aparatur, serta penegakkan hukum yang tegas  dan konsisten agar pengawasan DJBC dalam mencegah peredaran barang ilegal dan praktik korupsi dapat  lebih efektif
Implementasi E-Government Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas, Transparansi, Dan Kepuasan Masyarakat Di Era Society 5.0 Erinaldi; Ade Rindi Ely; Dita Sofia; Riska Ayu Fitri; Ade Candra
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.474

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi pelayanan publik melalui penerapan e-government sebagai bagian dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui penerapan e-government pada Kantor Imigrasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di era Society 5.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang memanfaatkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait implementasi e-government dan pelayanan publik digital. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, seleksi, dan pengkajian literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi pelayanan publik berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan keimigrasian melalui percepatan proses administrasi paspor, kemudahan akses layanan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Keberhasilan implementasi e-government dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, kualitas sumber daya manusia yang kompeten, tingkat literasi digital masyarakat yang terus berkembang, serta penerimaan pengguna terhadap layanan digital yang semakin meningkat. Selain itu, sistem pelayanan yang responsif, inklusif, dan mudah digunakan terbukti mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara signifikan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam jangka panjang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong keberhasilan transformasi digital layanan publik. Dengan demikian, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pengguna menjadi strategi penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik berbasis digital di era Society 5.0.
Analisis Peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Aliyah Fitri; Andri Marta; Kris Suryandari
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yang mencakup dimensi kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan publik berbasis bukti belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2024, Balitbangda menghasilkan 11 kajian, namun hanya 2 kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Pada dimensi kewenangan, Balitbangda telah melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada dimensi tujuan, lembaga telah berupaya menghasilkan kajian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, pada dimensi pelaksanaan tugas, proses penyusunan kajian telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait. Namun, pada dimensi tanggung jawab masih ditemukan kelemahan, terutama dalam aspek evaluasi, monitoring, dan pengendalian mutu hasil kajian sehingga berdampak pada rendahnya implementasi rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, evaluasi, serta peningkatan kualitas hasil kajian agar rekomendasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah.
Peranan Koordinasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II M Hasan Palembang Heru Putranto; Fina Arini; Citra Iasha; A. Habena; Verra Octarinna
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.477

Abstract

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut sebagai upaya menyerasikan tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Koordinasi sangat penting bagi suatu Instansi dalam pelaksanaan tugas masing – masing pegawai baik pimpinan, bawahan hingga sesama atasan dan sesama bawahan sekalipun yang berada pada subbag/ subbid yang berbeda agar dapat terkoordinasi dengan baik. Koordinasi yang kurang optimal dapat mengakibatkan pegawai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan tepat waktu karena kurangnya kerjasama antar personil pada Instansi yang pada akhirnya mengakibatkan tidak efisiennya pekerjaan karena keterlambatan pengerjaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis deskriptif, keabsahaan data menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa Peranan Koordinasi dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II M Hasan Palembang masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari masih adanya beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti ketepatan waktu kerja, kualitas pelayanan, dan kemandirian pegawai, dan kualitas SDM yang masih rendah, meskipun sudah ada upaya koordinasi melalui apel, evaluasi bulanan, dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih efektif untuk mencapai kinerja pegawai yang optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.
Akuntabilitas Publik dalam Implementasi Digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di DKI Jakarta Syafina Ainur Yusup; Alfi Mubarok; Rayhan Ibnu Hafiz; Fatkhuri; Maisarah Mitra Adrian
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.481

Abstract

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data nasional utama yang dijadikan acuan pemerintah dalam penetapan penerima program bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi DTKS di Provinsi DKI Jakarta serta kontribusinya terhadap akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi dokumentasi dan analisis data sekunder yang mencakup periode 2017-2023. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi DTKS telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi dan keterlacakan data secara kelembagaan. Namun demikian, akuntabilitas publik yang substantif belum terwujud secara optimal. Terdapat empat persoalan utama yang teridentifikasi: pertama, persistensi inclusion error pada kisaran 20-30% yang mengindikasikan masih masuknya penerima yang tidak berhak; kedua, exclusion error pada kisaran 30-40% yang menunjukkan kelompok rentan belum terjangkau sistem secara memadai; ketiga, proses validasi di tingkat RT dan RW yang rentan terhadap subjektivitas akibat absennya protokol terstandarisasi; dan keempat, keterbukaan data penerima kepada publik yang masih sangat terbatas sehingga menghambat pengawasan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut penelitian ini merekomendasikan, penguatan integrasi data lintas lembaga untuk meminimalkan error data, standarisasi mekanisme validasi lapangan guna mengurangi subjektivitas, serta perluasan akses publik terhadap data penerima sebagai bentuk transparansi. Langkah-langkah ini dipandang krusial untuk mengoptimalkan DTKS sebagai instrumen tata kelola yang akuntabel dan berkeadilan
Kepemimpinan Perempuan dalam Kebijakan Fiskal: Studi Sri Mulyani Indrawati dalam Perspektif WID, WAD, dan GAD Canda Della Agustia Disy; Salwa Adina Zafira; Putri Salsadila; Aniqotul Ummah; Chomariyana Kartika Hesti
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.482

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dalam kebijakan fiskal Indonesia melalui perspektif Women in Development (WID), Women and Development (WAD), dan Gender and Development (GAD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan data sekunder melalui studi dokumentasi serta penelusuran pustaka. Analisis dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Sri Mulyani mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan negara. Perspektif WID menunjukkan keberhasilan perempuan memasuki ruang kebijakan strategis, perspektif WAD menyoroti kontribusi kebijakan fiskal terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, sedangkan perspektif GAD menunjukkan upaya pembangunan responsif gender melalui gender responsive budgeting meskipun masih menghadapi hambatan struktural. Penelitian menyimpulkan bahwa representasi perempuan dalam posisi strategis penting bagi pembangunan inklusif, namun belum cukup menciptakan kesetaraan gender substantif tanpa perubahan struktur kebijakan dan relasi kekuasaan.
Pengaruh Kompetensi Komunikasi Aparatur dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Sarah Dwi Angraini; Raisa Hillia Aini Syifa
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi komunikasi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat Di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif metode explanatory research. Data dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih. Alat analisis SPSS digunakan untuk menganalisis data: Uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda. Uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan komunikasi aparatur dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah 59,2% menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh kompetensi komunikasi dan kualitas pelayanan, sementara sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan kompetensi komunikasi aparatur dan kualitas pelayanan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
Menimbang Rasionalitas Nasdem dalam Usulan Penetapan IKN Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Najwa Annisa Balqis; Nadia Vega Hermawan; Za'im Baihaqi Nursetyo; Maizia Hariyanti Zahra; Tiara Egellina Hasugian; Muhammad Farel Adrian; Lafina Prima Nufaliha; Dhandy Rahmat Lingga; Raihan Raditya; Abdul Ghofur
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.490

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya mewujudkan dimensi pembangunan, tetapi juga menghasilkan dinamika kontestasi politik yang kompleks di antara partai-partai dalam sistem demokrasi multipartai di Indonesia. Di tengah ketidakpastian seputar status IKN, Partai NasDem mengusulkan agar wilayah IKN ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai alternatif administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas politik di balik usulan tersebut dan menguji kelayakannya sebagai sebuah kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka analisis: Tipologi Tujuan Partai Politik dari Kaare Strøm—yang membedakan orientasi pencarian suara (vote-seeking), pencarian jabatan (office-seeking), dan pencarian kebijakan (policy-seeking) sebagai teori utama (grand theory) untuk membedah motif strategis NasDem—serta Instrumental Values Framework dari Weimer dan Vining, yang menempatkan kelayakan politik, administratif, dan teknis sebagai prasyarat instrumental bagi terwujudnya kebijakan publik yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis isi terhadap dokumen kebijakan dan laporan media daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa usulan NasDem tidak memenuhi kriteria kelayakan kebijakan karena adanya pertentangan hukum dengan regulasi IKN yang sudah ada, ketidaksesuaian teknis antara rancangan infrastruktur dan fungsi yang diusulkan, serta minimnya dukungan politik dari aktor-aktor terkait. Lebih lanjut, dari perspektif Strøm, usulan tersebut mencerminkan kombinasi orientasi pencarian suara (vote-seeking) dan pencarian jabatan (office-seeking) daripada pencarian kebijakan (policy-seeking) yang substantif. Oleh karena itu, rasionalitas NasDem dapat dipahami sebagai rasionalitas politik alih-alih teknokratis.

Page 25 of 25 | Total Record : 248

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): August Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue