cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 6   7   8   9   10 
FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021 (Studi Kasus Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2016-2021) E/2072151103 - 2017, Risqa Nur Rahman
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini mengetahui proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kendala–kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dalam Proses  Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terbagi menjadi enam tahap yaitu: Tahap : - Penyiapan Rencana Awal RPJMD; -: Tahap Penyiapan Renstra–SKPD; - Tahap Penyusunan Rancangan RPJMD; - Tahap  Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah; - Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD; - dan Tahap Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD; 2). Kendala–kendala yang dihadapi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021  adalah terkait ; - Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih berjalan lamban; - Batas waktu pelaksanaan dalam penyusunan RPJMD terlalu singkat; dan masih minimnya kualitas sumber daya manusia aparatur tim perencana pemerintah daerah dan tim perencana dan penganggaran pemerintah daerah yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Oleh karena itu disarankan agar bupati berperan aktif aktif dalam proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, agar visi dan misi bupati yang telah disampaikan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dirumuskan dan dapat direalisasikan dalam RPJMD.
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI E2072171021, Muhammad Iskandar
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Pinoh Utara”. Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Melawi, yang mana kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori George Edward III. Berdasarkan hasil penelitin diketahui bahwa, proses implementasi kebijakan tersebut belum berjaan dengan optimal. Adapun hambatan yang mempengaruhi belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Pinoh Utara sebagai bagian dari penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Melawi meiputi beberapa factor diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan identifikasi dan analisis yang dilakukan bahwa faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Pinoh Utara yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah tingkat Kebupaten, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia dan ketersdiaan sarana serta prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL PERIAU SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN MADU HUTAN (PENELITIAN PARTISIPATIF PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ASSOSIASI PERIAU DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU) E/2082131005 - 2016, Herculana Ersinta
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan tropis sangat penting bagi manusia sebagai sistem pendukung kehidupan, namun saat ini mengalami degradasi sangat pesat akibat pola pengelolaan yang tidak partisipatif. Salah satu implikasi kerusakan hutan adalah menurunnya produksi madu hutan di Taman Nasional Danau Sentarum. Pemeliharaan hutan akan efektif apabila masyarakat sekitar hutan ikut berperan aktif mengelola dan menjaga hutan, memperoleh manfaat ekonomi dan ekologi langsung secara berkelanjutan. Potensi madu hutan Kapuas Hulu memiliki prospek yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta sebagai modal pembangunan wilayah. Bagi kelompok periau Danau Sentarum, pengorganisasian merupakan kegiatan inti, sebagai wadah proses pengambilan keputusan masyarakat  secara berkelompok, terorganisasi dan bertanggungjawab. Empat hal penting dalam proses pengorganisasian Assosiasi Periau Danau Sentarum adalah 1) Standar Internal APDS, 2) Praktek panen madu lestari, 3) Sistem Pengawasan Internal dan 4) Good Governance. Pengorganisasian dan Pemberdayaan APDS berkembang baik dan pengelolaan madu hutan organik memperlihatkan hasil konkrit. Organisasi ini meletakkan dasar-dasar pembuatan standar mekanisme organisasi yang mengandalkan pengawasan internal. APDS mendapatkan Sertifikat Pangan Organik pertama untuk madu hutan dari BIOCert. Melalui pengelolaan madu hutan organis dan partisipatif, madu hutan organis terbaik dihasilkan, hutan rawa Danau Sentarum lebih terjaga, Insentif ekonomi diperoleh langsung oleh masyarakat, kesiapan masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak luar semakin berkembang.
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak) Mulyono, Edy
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, serta berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Melalui metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dan mampu mengurangi praktek KKN dan premanisme dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Pontianak dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kota Pontianak dengan memanfaatkan layanan LPSE Kota Pontianak. Hanya saja terlepas dari manfaat penerapan e-procurement oleh Dinas PU, masih terdapat beberapa hal yang masih sulit untuk diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang, kendati dalam e-procurement diatur kriteria pemenang lelang, tetapi persaingan kurang sehat diantara perusahaan masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi e-procurement yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa dan pengguna jasa yang kurang memahami sistem e-procurement di LPSE karena kurang mendapatkan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami ganguan, karena belum didukung dengan infrastrktur yang memadai.
IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141063 - 2016, Rudy Kurniawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat propinsi, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unit yang memiliki peran strategis. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Nomor 105 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada pasal 179 dinyatakan bahwa secara umum tugas Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan inventarisasi, pengadaan dan pengamanan aset, pemeliharaan dan pendayagunaan aset dan perlengkapannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.  Sebagai unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Akan tetapi terdapat beberapa kendala, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Hal yang sangat utama adalah  profesionalitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas-tugas tersebut, sumber daya organisasi seperti peralatan kerja (komputer, penyimpanan data), dan sistem informasi (manajemen data dasar) untuk pengumpulan data aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kendala eksternal dalam dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain menyangkut dukungan (supporting) dari legislatif terutama dukungan penganggaran bagi kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kapuas Hulu akan berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan secara tepat waktu.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN PADA SATUAN RESKRIM POLISI RESORT BENGKAYANG E/2072151018 - 2017, Heri Purnomo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis implementasi diversi dan penanganan anak pelaku tindak kriminal yang Belum Berumur 12 Tahun pada Satuan Reskrim Polres Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun belum sesuai dengan harapan. Hal tersebur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, belum terlaksana secara maksimal. Karena masih adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban; 2)iDisposisi atau sikap pihak penegak hukum dalam melaksanakan diversi dan penanganan anak belum terlaksana secara komprehensif, sehingga belum dapat sepenuhnya membawa perubahan baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum; 3) Sumber daya yang tersedia seperti kemampuan petugas, finansial dan sarana prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 masih terbatas; 4) Pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 terlihat belum optimal. Karena tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan dan pandangan yang sempit dari pihak penegak hukum yang dapat menghambat terjadinya diversi antara korban dan pelaku.
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak) Augustianti, Sintya
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.206 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin, mencari faktor pendorong terjadinya pelanggaran disiplin dan mengidentifikasi dampak penjatuhan sanksi administrasi terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak belum optimal dilaksanakan, faktor penyebabnya karena kurang tegasnya atasan atau pejabat yang berwenang menghukum. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan disarankan bagi Pejabat yang berwenang menghukum harus memiliki disposisi yaitu watak dan karakter yang memegang teguh komitmen, kejujuran dan sifat demokratis, Badan Kepegawaian Daerah harus intens berkomunikasi dengan Pejabat Struktural yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, Badan Kepegawaian Daerah harus meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Aparatur Tim Badan Pertimbangan Disiplin Kepegawaian (BAPERDISPEG) dan Pejabat Struktural yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Kata kunci : Sanksi Administrasi, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK E/01212025 - 2016, Syarif Mahmud
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.536 KB)

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran  mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pontianak Timut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pemungkinan pada program PNPM Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Pontianak Timur, masyarakat mendapatkan pelatihan pengembangan masyarakat. Melalui penyokongan pada program PNPM, masyarakat mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Penyokongan pada program PNPM telah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan.Ditinjau dari aspek pengembangan  penguatan  masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur bisa dikatakan telah memiliki kesadaran yang cukup baik terkait dengan pembangunan lingkungannya.  Pemberdayaan Masyarakat MelaluiPerlindungan pada Program PNPM Mandiri Perkotaan yang meliputi rangkaian kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), penjaringan relawan, Pemetaan Swadaya (PS), pembangunan Badan Keswadayaaan  Masyarakat (BKM), dan penyusunan  PJM Pronangkis, maka secara politis masyarakat telah terlibat dan telah memiliki peran dalam pengelolaan pembangunan dalam komunitasnya.
KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MELAWI E/2072151138 - 2017, Misbah Sumantri
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja Bagian Umum  Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak dalam penyusunan produk hukum daerah dan penyusunan Sistem Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Umum yang disinergiskan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi setiap tahunnya dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini juga menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak dalam proses penyusunan produk hukum daerah dan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak sudah berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan produk hukum daerah selama ini. Dalam penyusunan Sistem Rencana Kerja dan Anggaran daerah ini sangat diperlukan data dan informasi yang akurat sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima semua pihak yang ada dimasyarakat.
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBURAYA DALAM MELAKUKAN PENDIDIKAN POLITIKBAGI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018 DI SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA E2091161004, Rajemi
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sungai Raya pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis Penelitian deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian pada peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 di SMA Negeri 1 Sungai Raya menunjukkan bahwa, partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kubu Raya 2018 secara umum meningkat sebesar 72 persen.  Ada beberapa factor yang perlu mendapatkan perhatian diantara pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan hanya pada saat menjelang Pemilu atau Pilkada dan tidak dilaksanakan secara rutin. KPU Kabupaten Kubu Raya dalam  melaksanakan pendidikan politik pemilih pemula dan masyarakat mengalami kendala seperti keterbatasan anggaran.  Selanjutnya, rentang kendali geografis wilayah Kabupaten Kubu Raya cukup luas, sedangkan jumlah personil pelaksana pendidikan politik dari KPU Kabupaten Kubu Raya terbatas, sehingga menyebabkan tidak semua wilayah dapat dijangkau. Pendidikan politik kepada pemilih pemula yang hanya dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum, menyebabkan dari segi waktu dan biaya menjadi tidak efektif dan efesien karena tidak mampu menyelesaikannya sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Page 8 of 31 | Total Record : 301

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik