cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141068 - 2016, Yayan Ernanda
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan pajak daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah didalam peraturan tersebut diatur juga mengenai pajak sarang burung walet, namun masih ditemui pelanggaran dimasyarakat. Adapun metode penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data secara sistematis. Penelitian implementasi ini menggunakan model implementasi Edward III sebagai  acuan mengidentifikasi data penelitian. Adapun analisis data menggunakan teknik triangulasi sebagai cara untuk memeriksa keabsahan data penelitian.  Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi secara keseluruhan lemah dalam mendukung implementasi Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011. Leading Sector implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 adalah Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu(DPPKAD) dibantu instansi teknis lainnya seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP), Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN PADA KANTOR CAMAT BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA E/2071151017 - 2017, Daniel Lentasi Sindang
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai Implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bidang Perizinan pada Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya menarik diteliti karena masih terdapat beberapa izin yang dilimpahkan belum terlaksana, adanya kecenderungan para pelaksana kebijakan menyimpang dari aturan yang berlaku serta adanya persyaratan dalam SOP yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa, implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bidang Perizinan [ada Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya belum optimal, yang meliputi  faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Diperlukan partisipasi aktif seluruh potensi kelembagaan pemerintah dan masyarakat ditingkat desa maupun kecamatan untuk lebih proaktif melakukan komunuikasi dalam rangka menegakkan peraturan yang berlaku sehingga pelayanan perizinan terlaksana dengan efektif.
KEPEMIMPINAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERIODE 2013-2018 E2091161006, Wahyu Fitriani
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Latar belakang Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah multi kultural yang dihuni oleh beragam suku dan budaya, namun sosok Cornelis mampu memimpin Kalbar selama dua periode. Hasil analisis peneliti melalui beberapa pendekatan menggambarkan gaya kepemimpinan Cornelis selaku Gubernur Kalimantan Barat yang cendrung mengarah pada tipe 1. Tipe militeristis, selama masa jabatan selaku Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mempunyai sikap disiplin keras, sehingga setiap anggota patuh mutlak,selain itu Cornelis menggemari upacara-upacara ritual berupa serangkaian adat istiadat dalam beberapa kegiatan adat yang muncul sebagai simbol kecintaan terhadap adat dan budaya khususnya adat Dayak2. Tipe rasional/birokratis, seperti adanya aturan yang baku dalam pelaksanaan tugas pada anggota selama masa jabatan Cornelis selaku Gubernur Kalimantan Barat 3. Tipe paternalistis/maternalistis(tradisional), adanya indikasi ikatan primordial yang dibangun oleh Cornelis selama masa jabatan selaku Gubernur Kalimantan Barat 4. Tipe karismatik,salah satu ciri tipe tersebut, yaitu Cornelismempunyai daya tarik yang sangat besar serta pembawaan luar biasa untuk mempengaruhi orang lain5. Tipe panutan,Cornelismempunyai sikap yang jujur, hidup sederhana, saling menghormati, tolong menolong, disiplin dan bekerja keras sehingga dapat dijadikan sebagai panutan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 3 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141079 - 2016, Rusli Kulya
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kapuas Hulu". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik pengurusan IMB kepada warga masyarakat, serta, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari kenyataan permasalahan di lapangan, seperti : jarak rumah penduduk dari jalan raya tidak teratur dan  jarak antar rumah tidak seragam dan terdapat rumah-rumah yang menghadap bagian rumah lain.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi  yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapka, ini disebabkan adanya aparat pelaksana masih bersikap kurang simpati sehingga urusan masih terlalu birokratis dan berbelit-belit. Sehubungan dengan hal itu, maka agar supaya aparat birokrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan sosialisasi peraturan dan peningkatan pendidikan aparatur pelaksana.
ORIENTASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR E/2092151018 - 2017, Rachmansyah
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan orientasi politik pedagang laki lima pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Timur. Hasil temuan penelitian bahwa, adanya PKL yang pendidikannya tidak tamat SD dan sebagian yang tamat SLTP memiliki pengetahuan politik yang rendah, peroses sosialisasinya lambat cendrung membentuk kesadaran politik magis yang membentuk orientasi politik pasif karena ada kepercayaan diluar kemampuan individu (irasional), dalam hubungannya dengan tindakan memilih partai Politik dasar pertimbangan yang digunakan adalah lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan (ikut-Ikutan). Kondisi demikian juga membentuk budaya partisipasi politik yang rendah. Kepada pemerintah daerah dan berbagai pihak yang peduli terhadap pembangunan dan perkotaan, pembangunan masyarakat ekonomi lemah, dan pembangunan bidang politik harus dapat memanfaatkan potensi kawasan perdagangan dan potensi ekonomi masyarakat pedagang kaki lima pada umumnya. PKL harus didorong untuk mengorganisasikan dirinya melalui pembinaan dari pemerintah daerah, sehingga PKL tidak dipandang sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek pembangunan.
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2015 DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN MELAWI (Studi Desa di Wilayah Kecamatan Belimbing Hulu) E/11212039 - 2016, Novandhika Tandililing
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ”Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Melawi (Studi Desa di Wilayah Kecamatan Belimbing Hulu)” dilakukan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Belimbing Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan secara cermat terhadap suatu fenomena sosial dalam jangka waktu tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Dana Desa untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka otonomi desa di wilayah Kecamatan Belimbing Hulu belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari ketidakmampuan kepala desa dan perangkatnya serta badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan, terutama dalam proses perencanaan pembangunan desa, perencanaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Belimbing Hulu antara lain: kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang masih rendah terutama dalam merencanakan, menentukan, dan mengelola Dana Desa; lemahnya sistem pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Melawi; kurangnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Melawi lebih meningkatkan pembinaan kepada pemerintah desa dalam rangka pengelolaan Dana Desa.
PELAKSANAAN HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU Supadmi, Utin Sri Ayu
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.447 KB)

Abstract

Perencanaan Pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan peranaktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Bottom Up Planning) yang secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2010, menunjukkan hasil yang kurang maksimal, hal ini tercermin dari prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi keinginan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan tidak sepenuhnya menjadi prioritas dan muncul di APBD, sehingga hasil musrenbang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Melalui penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang tersebut. Penjelasan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan musrenbang sudah terlaksana dengan baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu musrenbang kabupaten, prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing desa/kelurahan harus disingkronkan dengan program pembangunan SKPD yang notabene bersifat Top-Down. Pada tahap musrenbang SKPD ini terdapat usulan dari musrenbang kecamatan yang akhirnya tidak masuk dalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sanggau, karena usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih matang, terukur dengan baik. Kurang makismalnya musrenbang tersebut dipengaruhi oleh faktor keakuratan usulan kegiatan, faktor minimnya pendampingan, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, dan faktor anggaran.Kata Kunci : Implementasi, Musrenbang, Renja SKPD.
EFEKTIFITAS PROGRAM PROMOSI DAN INVESTASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG E/20721151111 - 2017, Petrolena Epi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendeskripsikan hasil penelitian mengenai efektifitas Program Promosi dan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTST sebagai upaya untuk mencapai efektivitas progam promosi dan investasi adalah secara konsisten mengikuti pameran dan seminar/audiensi kepada masyarakat/calon investor. Sumberdaya kebijakan meliputi dana/anggaran, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia, masih belum maksimal, terutama yang berhubungan dengan  aplikasi pelayanan perizinan, tidak tersedianya media informasi pelayanan seperti situs online dan juga SMS Center, serta  keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada,  tingkat pengetahuan dan pemahaman pegawai  terhadap tugas pokok dan fungsinya   serta penguasaan teknologi informasi masih rendah.  Disposisi pelaksana program promosi dan investasi, masih  belum efektif, karena masih banyak SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan perizinan ke DPMPTSP Kabupaten Sintang, belum adanya payung hukum untuk beberapa sektor yang potensial dalam bidang perizinan dan nonperizinan serta belum sinkronnya aturan-aturan pelaksanaan regulasi yang ada dalam perizinan dan nonperizinan.  Struktur birokrasi implementasi program promosi dan investasi DPMPTSP, melibatkan berbagai SKPD dilingkungan Kabupaten Sintang menimbulkan  ego sektoral dari masing-masing dinas/instansi teknis terkait. Rekomendasi terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut; perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal,  perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya  manusia, anggaran keuangan, sarana dan prasarana  perizinan terpadu satu pintu. Untuk menghindari adanya ego sektoral dari masing-masing dinas/instansi teknis, hendaknya dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK E/2071151025 - 2017, Herbangun Adi Nugroho
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan  proses implementasi kebijakan pengurangan sanksi administrasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ada beberapa indikasi permasalahan rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk mengikuti kebijakan ini. Kondisi ini terlihat dari jumlah jumlah Wajib Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pontianak tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak, hanya 53 Wajib Pajak saja atau sekitar 0,032% sedangkan  jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pontianak adalah 167.330. Selain itu jumlah tambahan pajak yang dapat dikumpulkan dari kebijakan ini hanya sekitar 26,40 milyar rupiah. Jumlah tambahan pajak tersebut tidak dapat menutupi target penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan / teori yang diungkapkan oleh George C. Edwards III melalui empat variabel analisis kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi dapat dideskripsikan bahwa, pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Pontianak sudah berjalan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga menyebabkan minimnya antusiasme Wajib Pajak pada KPP Pratama Pontianak yang memanfaatkan kebijakan tersebut.
EVALUASI LINGKUNGAN KEBIJAKAN PROGRAM DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT-COURSE DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KOTA PONTIANAK Studi Kasus Kecamatan Pontianak Barat E/2072141017 - 2016, Wahyuni Ariza
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi dan menganalisis lingkungan kebijakan program Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) dalam penanggulangan tuberkulosis menyangkut nilai budaya, ekonomi, sosial, demografi di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi menemukan bahwa lingkungan kebijakan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan program Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat yang belum optimal karena masih ditemukan masyarakat berisiko TB yang harus mengulang pengobatan TB. Hal tersebut dilihat dari nilai budaya, ekonomi, sosial dan demografi. Sebagian masyarakat Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat yakni di lingkungan tempat tinggal pasien TB sebagian besar masih menganggap TB adalah penyakit memalukan atau kotor. Pasien TB kerap menghentikan pengobatan dikarenakan sudah merasa sehat dan tidak dapat meninggalkan pekerjaan.  Sebagian masyarakat berisiko tidak mematuhi larangan dalam pengobatan DOTS misalnya penggunaan masker sehingga menyebabkan mudahnya penyebaran bakteri TB kepada individu lain. Berkembangnya kawasan tidak layak huni atau kumuh menyebabkan cepatnya perkembangan bakteri TB sehingga hal tersebut berakibat banyaknya kasus TB yang ditemui petugas kesehatan.

Page 7 of 31 | Total Record : 301

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Politik Sosiologi Ilmu Administrasi Negara