cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 4   5   6   7   8 
FUNGSI PETUGAS PENYULUH LAPANGAN PERTANIAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI E/2072151137 - 2017, Bustami
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepenyuluh Pertaninan Pasal 12 Ayat 2 menyatakan: Bahwa; Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Penyuluh pertanian Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pemberdayaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Kurangnya penyuluh lapangan pertanian memberikan penyuluhan kepada masyarakat petani akan mempengaruhi peningkatan produktivitas pertanian  yang diusahakan masyarakat petani, selain dapat mengurangi semangat kerja di suatu lembaga juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peningkatan kemampuan penyuluh pertanian untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tidak hanya didasarkan pengalaman, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan latihan, kualitas sumber daya manusia (human capital) selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Oleh karena itu, Kepercayaan, kemampuan (competency), penempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam suatu organisasi, kewenangan yang jelas, tanggung jawab penyuluh pertanian yang jelas, kepercayaan terhadap penyuluh pertanian yang bersangkutan, dukungan terhadap penyuluh pertanian yang bersangkutan sangat menentukan kemampuan setiap PNS di lingkungan BP4KKP dalam menjalankan tugas, khususnya fungsi penyuluh lapangan  di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Subyek penelitian ini adalah Petugas Penyuluh Lapangan di Kecamatan Ella Hilir pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Melawi, Pejabat Struktural dan Staf  khususnya tenaga penyuluhan pertanian lapangan yang ada di BPP Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi yang tersebar di wilayah desa di Kecamatan Ella Hilir. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan kinerja penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi sangat dirasakan kurang, hal itu dapat dilihat dari wewenang yang terkait dengan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan target. Di samping itu banyak faktor yang mempengaruhi upaya pemberdayaan kinerja penyuluh lapangan yang dilakukan, baik faktor internal maupun external.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEMPAWAH E2071171028, Petrus Nolascus Suryaka
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya organisasi, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan terhadap kinerja di Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer dengan mengambil sampel Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah sebanyak 92 pegawai. Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sedangkan variabel kesempurnaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil uji F menunjukkan bahwa integritas, profesionalisme, seinergi, pelayanan, dan kesempurnaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Artinya semakin baik faktor integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan maka kinerja pegawai pada Kantor  KPP Pratama Mempawah semakin meningkat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda, faktor integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja pegawai di  Kantor  KPP Pratama Mempawah sebesar 83,7% dan sisanya 16,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan di dalam penelitian.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2071141047 - 2016, Andri Yuniardi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Layanan Fasilitasi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara teknis diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perkuliahan serta mengambil program Tugas Belajar untuk jenjang pendidikan Pasca Sarjana. Isi Kebijakan (Content of Policy) pemberian tugas belajar mencakup Kepentingan yang dipengaruhi, Tipe manfaat, Derajat perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, Pelaksana program, Sumber daya yang digunakan. Adapun Lingkungan Kebijakan (context of implementation) mencakup Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap.
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA SINGKAWANG Sepriyanto, Dwi Satrio
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.518 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengangkatan pejabat struktural kelurahan pada lingkungan Pemerintah Kota Singkawang serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kepala daerah pada proses penataan tersebut dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan PNS dalam jabatan struktural di Kota Singkawang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam proses pelaksanaannya mengabaikan faktor-faktor formal dan mengabaikan penilaian secara objektif. Dalam prakteknya, proses penataan dalam jabatan dimaksud tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah yang mengedepankan faktor informal karena adanya hubungan kedekatan seperti hubungan keluarga, kawan akrab dan teman baik, yang bersumber dari Parpol pendukung, Tim Sukses yang mewakili dari kalangan bisnis dan lebih dari itu juga melibatkan jaringan birokrasi didalamnya. Kebijakan kepala daerah ini diwujudkan dengan mengakomodir teman, kawan dekat serta titipan dari Parpol maupun Tim Sukses yang mendukung kemenangan kepala daerah pada Pilkada yang lalu untuk menduduki jabatan strategis. Sebaiknya pada proses pengangkatan PNS dalam jabatan struktural harus diperhatikan faktor formal dengan mengedepankan prinsip-prinsip merit system yang mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi dari PNS yang bersangkutan, sehingga akan didapat SDM yang profesional, bertanggungjawab, jujur, adil dan tangguh dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pengembangan potensi masing-masing PNS untuk dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi melalui sistem pangkat, sistem diklat, sistem karir dan sistem prestasi kerja. Kata kunci : Implementasi kebijakan, jabatan struktural, kepala daerah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG E/2072141021 -2016, Bagus Enggal Kuncoro
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab implementasi kebijakan penjatuhan hukuman disiplin cenderung kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kecenderungan penyimpangan dalam implementasi kebijakan penjatuhan hukuman disiplin di Kota Singkawang. Kecenderungan ini bermula dari penyimpangan unsur Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada proses pemeriksaan dan penandatangaan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Misalkan proses pemeriksaan dan penandatangan yang seharusnya dilakukan oleh kepala SKPD, namun yang terjadi justru proses-proses tersebut langsung dilakukan oleh BKD Kota Singkawang. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka dikawatirkan akan terjadi keacuhan oleh seluruh pejabat esselon di lingkungan SKPD terutama dalam hal penegakan disiplin ASN.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU E/11211007 - 2017, Kosmas Dayat
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengungkapkan proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mengenai pengelolaan perikanan diperairan umum Kabupaten Kapuas Hulu, baik itu berkaitan dengan rpikanan tangkap dan perikanan budidaya. Banyak factor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Peranan berbagai pihak baik itu Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif, legislative dan masyarakat pembudidaya perikanan sangat diperlukan dalam upaya peningkatan produksi perikanan di perairan umum dan populasi ikan spesifik local dapat dipertahankan kelestariannya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI RSUD DR. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG Marselus, Marselus
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Jampersal di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Jampersal masih belum efektif seperti terdapat perbedaan persepsi tentang kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan administrasi baik itu ditingkat Kepala Unit maupun Bidan Pelaksana. Proses Communication (komunikasi) meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan komunikasi sudah berjalan cukup baik karena semua informan kegiatan sudah mendapat informasi dari pihak manajemen sampai ke unit-unit terkait dan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung tentang kriteria persyaratan Jampersal. Resources (sumber daya) tidak ada instrumen kebijakan berupa kewenangan yang melengkapi juknis Jampersal. Staf sudah memadai sebagai rumah sakit PONEK, karena sudah memiliki dokter spesialis kandungan 2 orang dan 1 dokter spesialis anak dan bidan berjumlah 40 orang. 1 orang dokter spesialis kandungan dan kebidanan, 1 orang dokter spesialis anak, 2 orang perawat, 1 orang dokter umum, dan 5 orang bidan sudah mengikuti PONEK. Fasilitas baik sarana sudah memadai, akan tetapi sebenarnya belum memenuhi syarat. Sedangkan prasarana tidak memiliki ruang laktasi, unit perawatan intensif/ekslampsia/sepsis dan area pencucian incubator. Disposition or Attitudes (sikap) yang terkait dengan persyaratan adalah sebagian besar karena masih banyak dari pasien yang tidak memiliki kartu identitas seperti KK dan KTP. Beberapa kendala diantaranya : sikap para implementor Jampersal di unit-unit terkait yang kurang responsive dan tidak adanya pergantian staf,. Para implementor di unit-unit terkait merasa belum puas dengan insentif yang diterima dari jasa pelayanan terhadap pasien Jampersal. Selain itu para implementor tidak mengetahui besaran tarif yang akan harus dibayar pada setiap tindakan yang dilakukan, karena mereka hanya bertugas melayani pasien. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi) berupa fragmentasi masih ada yang belum optimal, karena masih ada unit-unit terkait atau kepala ruangan yang kurang koordinasi antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat merugikan pasien pengguna Jampersal. Selain itu koordinasi antara tim pengelola Jampersal dengan staf pelaksana juga masih kurang, karena masih ada para pelaksana yang tidak mengerti secara jelas tentang persyaratan Jampersal. Tata cara laksana kebijakan program Jampersal ini sudah berjalan cukup baik meskipun tidak adanya SPO khusus tentang Jampersal, hanya mengacu pada juknis saja sehingga masih terjadi multitafsir.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PONTIANAK E/2072141037 - 2016, Natalia
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kantor Pertanahan  terhadap PPAT dalam pembuatan Akta Tanah di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap PPAT di Kota Pontianak belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan pengawasan  yang dilakukan hanya bersifat pemeriksaan laporan bulanan PPAT yang sifatnya tertulis. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan belum sampai pada pemeriksaan mendalam (materil) terhadap prosedur kerja dan operasional PPAT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengawasan juga belum efektif, karena hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh PPAT dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap PPAT di Kota Pontianak, belum berjalan optimal disebabkan oleh faktor-faktor komunikasi yang kurang dan konsisten; faktor sumber daya, yaitu minimnya dukungan SDM dan informasi; factor disposisi yaitu motivasi Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pengawasan kepada PPAT masih rendah; dan factor struktur birokrasi; yaitu SOP pengawasan yang kurang diatur dengan jelas.
KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMENANGAN PASANGAN ATBAH ROMIN SUHAILI DAN HAIRIAH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 E/2092151032 - 2017, ROFI’ RAMADHONA IYOEGA
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam strategi komunikasi politik PKS dalam memenangkan pasangan Atbah Romin Suhaili dan Hairiah pada pemilukada Kabupaten Sambas tahun 2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi komunikasi politik PKS meliputi merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan dengan khalayak, serta dengan membangun konsensus. Atbah dikenal sebagai sosok tokoh agama yang sangat friendly, menerima keberagaman, dan berbudaya. Selain itu, Atbah mampu menciptakan suasana yang homofili yakni dengan membangun persamaan keyakinan, kepentingan, dan motivasi dengan masyarakat. Atbah adalah seorang orator ulung sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi khalayak melalui pesan - pesan politik yang persuasif. Kemenangan Atbah - Hairiah pada pemilukada Kabupaten Sambas tahun 2015 lalu adalah kemenangan yang tak terduga, perolehan suara mereka jauh melampaui perolehan suara pasangan lainnya yakni Tony - Eka dan Juliarti - Hasanusi. Pasangan Juliarti - Hasanusi awalnya diprediksi dapat mendulang suara terbanyak, posisinya sebagai petahana menguntungkan dari tingkat popularitas, jaringan atau relasi yang lebih luas, serta dukungan politik yang sangat kuat karena diusung oleh partai besar pemenang pemilu tahun 2014. Atbah yang tidak memiliki track record dalam birokrasi mampu unggul dengan perolehan suara yang signifikan. Kemenangan pasangan ini adalah hasil kerja kolektif dari para partai pengusung lainnya yang tergabung dalam koalisi. PKS sebagai partai pengusung utama memegang andil yang sangat besar. Komunikasi politik yang dibangun PKS salah satunya menjadi faktor yang membuat unggul pasangan ini.
IMPLEMENTASI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN USAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK E/2071141005 - 2017, Untung Purnomo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengenaan Pajak Penghasilan terhadap wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)iStandar dan ukuran kebijakan PP Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan pada KPP Pratama Pontianak belum sepenuhnya mengacu kepada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), 2) Sumber daya yang tersedia seperti kemampuan petugas, finansial dan sarana prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih terbatas. 3) Disposisi atau sikap pelaksana petugas KPP Pratama Pontianak yang berkaitan dengan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Usaha Tertentu sebenarnya sudah menunjukkan sikap upaya peningkatan pajak penghasilan, walaupun belum secara komprehensif; 4)Kkarateristik organisasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dalam melaksanakan pengenaan pajak penghasilan terlihat belum maksimal karena tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan dan pandangan yang sempit dari pihak petugas yang dapat menghambat dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan, 5) Komunikasi antar pelaksana terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, belum terlaksana secara maksimal. Karena masih adanya pemahaman yang berbeda dari wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu; 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang masih mempengaruhi terhambatnya implementasi Peraturan pemerintah  Nomor 46 Tahun 2013 karena masih ada prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup.

Page 6 of 31 | Total Record : 301

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Politik Sosiologi Ilmu Administrasi Negara