cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus" : 5 Documents clear
Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional Abrori, Achmad Fagil; Zulfikriyah, Mei Ayu; Ma'ruf, Irfan; Fatwa, Ahmad Fajruddin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.347

Abstract

Abstract: This research explores the power of international law in carrying out its role and function in the international arena, especially in shaping and enforcing global norms. The main problem in this study is the challenge of applying international law which is often hampered by the national political interests of various countries. This study aims to understand the factors that affect the binding power of international law and the obstacles to its integration into the national legal system. Using normative research methods, this article examines international legal theories and identifies criticisms that reflect differences of interest at the national level. The results of the study show that although international law plays an important role in building global norms, its implementation still faces obstacles. Therefore, reforms in global institutions are seen as necessary to improve international law enforcement and create a balance in international relations in the era of globalization. Keywords: international law, national law, international relations, theory of enforcement. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi kekuatan hukum internasional dalam menjalankan peran serta fungsinya di kancah internasional, khususnya dalam membentuk dan menegakkan norma global. Masalah utama dalam penelitian ini adalah tantangan penerapan hukum internasional yang sering kali terhambat oleh kepentingan politik nasional berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi daya ikat hukum internasional serta hambatan integrasinya ke dalam sistem hukum nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, artikel ini mengkaji teori-teori hukum internasional dan mengidentifikasi kritik yang mencerminkan perbedaan kepentingan di tingkat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional berperan penting dalam membangun norma global, penerapannya masih mengalami kendala. Oleh karena itu, reformasi dalam institusi global dipandang perlu guna meningkatkan penegakan hukum internasional dan menciptakan keseimbangan hubungan internasional di era globalisasi. Kata kunci: hukum internasional, hukum nasional, hubungan internasional, teori keberlakuan.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Fitria, Inayatul; Ahlina, Rusydina Nur
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.359

Abstract

Abstract: Law enforcement officials have the right to arrest perpetrators of criminal acts. However, there are still many misdetections due to various factors. In this case, victims of wrongful arrest are entitled to protection. This article discusses legal protection for victims of wrongful arrest in Indonesia. This research is normative juridical research. Data collection was carried out through legal studies and literature analysis, which included books, journals, and articles related to wrongful arrest cases in Indonesia. The data were analyzed descriptively. The results of the study show that victims of wrongful arrest are entitled to legal protection as stipulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law. Victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation. Compensation is given to compensate for losses incurred due to wrongful arrest, while rehabilitation is given to restore the victim's condition. In addition, firm action is needed for law enforcement officers who make false arrests so that there will be no similar incidents in the future. Keywords: Legal protection, victims, mistaken arrest, law. Abstrak: Aparat penegak hukum memiliki hak menangkap pelaku tindak pidana. Namun, masih sering terjadi salah pengkapan karena berbagai faktor. Dalam hal ini, korban salah tangkap berhak mendapat perlindungan. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui  kajian undang-undang serta analisis literatur yang mencakup buku, jurnal, dan artikel terkait kasus salah tangkap di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korban salah tangkap berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Korban salah tangkap berhak mendapat ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi diberikan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat salah tangkap sedangkan rehabilitasi diberikan untuk memulihkan kondisi korban. Selain itu dibutuhkan tindakan yang tegas bagi aparat hukum yang melakukan salah tangkap agar tidak ada kejadian yang serupa di masa datang. Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, salah tangkap, undang-undang.
Peran Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Dalam Menangani Anak Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Islam Aliffia, Deby Aura; Musyafaah, Nur Lailatul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.372

Abstract

Abstract: Human trafficking is an illegal practice that involves the exploitation of individuals for commercial purposes. Many minors are victims of human trafficking, including in Sidoarjo. Law enforcement officials, including the police, play an important role in dealing with victims of human trafficking. This study aims to discuss the role of the Sidoarjo City Resort Police (POLRESTA) in dealing with victims of human trafficking from the perspective of Islamic law. This research is a field research conducted at the Sidoarjo Police. Data was collected from observations, interviews, and documentation. The collected data is analyzed descriptively with a deductive mindset. The results of the study show that the Sidoarjo Police have an important role in handling victims of human trafficking. The efforts made by the Sidoarjo Police for victims of human trafficking are to accompany victims and provide safe houses. In addition, to handle the crime of human trafficking in Sidoarjo, the Sidoarjo police are making prevention efforts and repressive efforts. Prevention efforts include socialization, while repressive efforts are monitored, field operations, and the application of punishments. In Islamic law, the role played by the Sidoarjo police is closely related to the benefit. The protection of victims of human trafficking is closely related to the benefits of protecting the soul in maqasid al-shari'ah. Meanwhile, preventive efforts are related to maintaining the intellect (hifz al-aql), and repressive efforts are related to preserving the soul (hifs al-nafs). Keywords: human trafficking, children, victims, maslahah, maqasid al-syari'ah. Abstrak: Human trafficking adalah praktek ilegal yang melibatkan eksploitasi individu untuk tujuan komersial. Banyak anak di bawah umur yang menjadi korban human trafficking termasuk di Sidoarjo. Aparat penegak hukum, diantaranya polisi, berperan penting dalam menangani korban human trafficking. Penelitian ini bertujuan membahas tentang peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Sidoarjo dalam menangani korban human trafficking perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Polresta Sidoarjo. Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Sidoarjo memiliki peran yang penting dalam menangani korban human trafficking. Upaya yang dilakukan Polresta Sidoarjo bagi korban human trafficking adalah dengan mendampingi korban dan memberikan rumah aman. Selain itu, untuk menangani tindak pidana human trafficking di Sidoarjo, polresta Sidoarjo melakukan upaya pencegahan dan upaya represif. Upaya pencegahan meliputi sosialisasi sedangkan upaya represif dengan melakukan pemantauan, operasi lapangan, dan penerapan hukuman. Dalam hukum Islam peran yang dilakukan polresta Sidoarjo berkaitan erat dengan kemaslahatan. Perlindungan terhadap korban human trafficking berkaitan erat dengan kemaslahatan menjaga jiwa dalam maqasid al-syari’ah. Sedangkan upaya prefentif berkaitan dengan menjaga akal (hifz al-aql) dan upaya represif berkaitan dengan menjaga jiwa (hifs al-nafs). Kata kunci: human trafficking, anak, korban, maslahah, maqasid al-syari’ah.  
Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia Ilma, Hutmi Amivia
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.373

Abstract

Abstract: The recovery of assets and proceeds of crime has become an urgent global issue. International commitments, such as those enshrined in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), encourage countries to actively pursue illegally acquired assets. The Asset Forfeiture Draft Bill is currently being drafted and is expected to strengthen Indonesia's efforts to fulfill this international obligation. This article discusses the challenges of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism in the Asset Forfeiture Draft Bill in Indonesia. This research is normative research that analyzes the Asset Forfeiture Draft Bill and various relevant legal literature. Data collection is carried out through literature studies and analyzed qualitatively to describe the research object. The result of this study is that the Asset Forfeiture Draft Bill reveals a number of obstacles, including potential human rights violations, a shift in the paradigm of law enforcement, and a lack of coordination between institutions. However, given the limited effectiveness of imprisonment and fines in eradicating crime, the passage of this draft bill has become increasingly urgent to strengthen law enforcement and recover state losses. Keywords: Asset Forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Corruption Crime,  Draft Bill. Abstrak: Pemulihan aset hasil kejahatan telah menjadi isu global yang mendesak. Komitmen internasional, seperti yang tertuang dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), mendorong negara-negara untuk secara aktif mengejar aset-aset yang diperoleh secara ilegal. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tengah digodok diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasional ini. Artikel ini membahas tentang tantangan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menganalisis RUU Perampasan Aset serta berbagai literatur hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi pustaka dan dianalisa secara kualitatif untuk mendeskripsikan objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah RUU Perampasan Aset mengungkap sejumlah kendala di antaranya adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, pergeseran paradigma penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Meskipun demikian, mengingat keterbatasan efektivitas pidana penjara dan denda dalam memberantas kejahatan, pengesahan RUU ini menjadi semakin mendesak untuk memperkuat penegakan hukum dan memulihkan kerugian negara.
Penerapan Kecerdasan Artifisial dalam Pengawasan Kekuasaan Kehakiman sebagai Upaya Mereduksi Disparitas Putusan Pidana di Indonesia Putra, I Nengah Gardhita Arsa; Silaban, Jeremy Kevin Parlindungan
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.382

Abstract

Abstract: The legal sector is one of the sectors affected by the development of artificial intelligence (AI) in the 21st century. The application of artificial intelligence in the legal sector can be used as a means of reform to integrate the judicial supervision system in the process of deciding cases, leading to the reduction of disparities in criminal verdicts in Indonesia. This research uses a normative juridical method by conducting a literature study through primary legal materials in the form of laws and regulations and jurisprudence, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and articles. This research results in the opportunity to apply artificial intelligence in the judicial power supervision system as an auxiliary instrument for judges in the process of making decisions in a criminal case. In addition, artificial intelligence can also be designed as an integrated system with various supervisory institutions of judicial power consisting of the Supreme Court as the internal supervisor, the Judicial Commission, and the Corruption Eradication Commission as the external supervisor. The integration of this supervision system creates a control system for judges in the process of adjudicating cases. The application of artificial intelligence can later be regulated in PERMA, which regulates judicial procedural law. Keywords: artificial intelligence, surveillance system, judicial power, disparity, criminal. Abstrak: Sektor hukum merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh perkembangan artificial intelligence (AI) pada abad ke 21. Penerapan artificial intelligence pada sektor hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembaruan untuk mengintegrasikan sistem pengawasan kehakiman dalam proses pemutusan perkara yang bermuara pada pereduksian disparitas putusan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel. Penelitian ini menghasilkan adanya peluang penerapan artificial intelligence dalam sistem pengawasan kekuasaan kehakiman sebagai instrumen pembantu hakim dalam proses penjatuhan putusan suatu perkara pidana. Selain itu, artificial intelligence juga dapat didesain sebagai sistem terintegrasi dengan berbagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung selaku pengawas internal serta Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku pengawas eksternal. Pengintegrasian sistem pengawasan ini menciptakan sistem kontrol bagi hakim dalam proses mengadili perkara. Penerapan artificial intelligence nantinya dapat diatur di dalam PERMA yang mengatur seputar hukum acara peradilan. Kata Kunci: artificial intelligence, sistem pengawasan, kekuasaan kehakiman, disparitas, pidana.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue