Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 2 (2023)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dalam Mempercepat Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan ]]>
<![CDATA[Sabinus Beni]]>
<![CDATA[ Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.97
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang sebagai tindak lanjut dari kegiatan pertemuan peningkatan kesejahteraan keluarga (P2K2) pada program keluarga harapan (PKH) yang dilakukan oleh para pendamping sosial sebagai upaya peningkatan perubahan perilaku, apakah dengan dilakukannya kegiatan tersebut sudah menjawab harapan pemerintah dan menjawab tujuan dari adanya program keluarga harapan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat yang berharap mendapat bantuan PKH dan menjadikan bantuan sebagai sesuatu yang harus diterima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana penerapan kegiatan P2K2 dalam mempercepat perubahan perilaku masyarakat yang menjadi KPM PKH. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam serta pengamatan langsung terhadap perilaku warga penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan P2K2 secara rutin dan konsisten melalui lima modul pertemuan dapat mempercepat perubahan perilaku masyarakat dari yang menganggap bahwa kesejahteraan merupakan tanggung jawab pemerintah, berubah menjadi tanggung jawab setiap masyarakat untuk bekerja keras merubah perilaku. Kesimpulannya, kegiatan P2K2 sangat efektif dalam merubah dan mempercepat perubahan perilaku masyarakat penerima bantuan PKH untuk dapat lebih sejahtera baik dengan ada atau tidaknya bantuan sosial.]]>
<![CDATA[Analysing Mental Health Problems among Pregnant Women: A Literature Review ]]>
<![CDATA[Marya Yenita Sitohang]]>
<![CDATA[ Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.103
<![CDATA[This study aims to investigate evidence on perinatal mental health problems in low-middle income countries (LMICs). Pregnancy that changes women’s physical condition may give unexpected mental health burden to women during and after the pregnancy. While prevalence of perinatal mental health problems higher in LMICs than developed countries, exploration of this issue in LMICSs is still limited. Using narrative literature review, this study provides critical analysis on existing literature about perinatal mental health problems. Findings shows the prevalence of perinatal mental health problems in LMICs is quite high with complex risk factors. Risk factors for pregnant women experiencing mental health problems can come from individuals, families, and communities, including biological and social factors. Social factors determine perinatal mental health problems often related to gender. Therefore, this study proposes gender analysis of perinatal mental problems in LMICs and how gender transformative approach can contribute to promote health of mothers, fathers, and children during the perinatal period.]]>
<![CDATA[Intervensi Diversifikasi Pangan Lokal dalam Menurunkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Batang: Analisis Kajian Politik Keamanan Non-tradisional ]]>
<![CDATA[Hendy Setiawan]]>;
<![CDATA[Choirunnisa Choirunnisa]]>
<![CDATA[ Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.112
<![CDATA[Data SSGI tahun 2022, dari 58.000 balita di Kabupaten Batang yang diambil sampel, hanya 719 balita atau 1,2% hasilnya meningkat 1%. Angka ini tentu sangat tinggi melebihi batas toleransi yang diizinkan oleh WHO yakni tidak melebihi batas 20%. Sementara instruksi Presiden Joko Widodo, setiap daerah harus menurunkan stunting dengan batas paling tinggi 14% bahkan bila perlu zero stunting. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Batang sampai saat ini harus membuat Pemerintah Daerah untuk mampu mendayagunakan sumber daya pangan lokal yakni pangan lokal. Selama ini sektor ini cukup diam tidak ada mobilisasi dalam diversifikasi pangan lokal. Padahal ketersediaan pangan lokal di Kabupaten Batang cukup tinggi, mulai dari ubi-ubian, biji-bijain, buah-buahan, hingga ikan laut. Oleh karena itu, ketersediaan pangan lokal yang cukup harusnya dapat dijadikan sebagai sumber daya aktif dalam rangka membangun keamanan manusia demi terciptanya kesehatan pada derajat yang paripurna. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskusikan bagaimana diversifikasi pangan lokal dalam mengintervensi kasus stunting melalui pendekatan politik keamanan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan konsep Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kasus stunting di Kabupaten Batang diakibatkan oleh cara pandang pemerintah setempat yang belum komprehensif akan ketersediaan pangan lokal setempat. Banyaknya sumber pangan lokal belum dioptimalkan pemanfaatannya, salah satunya melalui diversifikasi pangan lokal dalam mengatasi bentuk ketidakamanan manusia ini (stunting). Padahal ketersediaan pangan lokal ini harus dilakukan intervensi dengan cara mengidentifikasi sumber pangan lokal yang kandungannya banyak nutrisi dan gizi, dan selanjutnya digalakkan sebagai gerakan pangan lokal yang beragam di masyarakat.]]>
<![CDATA[Keterlibatan Komunitas dalam Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Membangun Kesejahteraan Sosial-ekonomi melalui Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Dwi Nugroho]]>
<![CDATA[ Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.117
<![CDATA[Kemiskinan ekstrem menjadi permasalahan di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan anggaran menyebabkan penyelesaian permasalahan kemiskinan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemberdayaan dari bawah ke atas memungkinkan untuk membangun kemandirian warga negara dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan di tingkat akar rumput. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana komunitas pemberdayaan melakukan inovasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengembangkan destinasi wisata desa dan sinergi seperti apa yang dibangun dengan pihak-pihak pemangku kepentingan sehingga dapat mendukung kegiatan pemberdayaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bukti fenomena yang terjadi di Desa Rigis Jaya, Lampung Barat. Pertama, pemberdayaan wisata desa dengan inovasi pemberdayaannya membawa perubahan positif dan signifikan terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Kontribusi masyarakat antara lain meningkatkan kemampuan warga lokal sebagai tuan rumah dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata, mendorong pelestarian alam dan budaya sebagai daya tarik wisata, serta mengoptimalkan media sosial yang melibatkan generasi muda sebagai sarana promosi. Sementara itu, komunitas pemberdayaan juga mampu membangun sinergi dengan pemangku kepentingan. Kedua, meski bersifat pasif, namun pemangku kepentingan seperti pemerintah mempunyai peran yang cukup penting dalam mendongkrak popularitas pariwisata dan memperkuat gerakan pemberdayaan melalui kebijakan yang diambil. Pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti pariwisata, merupakan gerakan yang berdampak pada penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem. Pemberdayaan bisa dilakukan di berbagai tempat, oleh semua pihak, dan dengan modal sosial tersedia. Penelitian ini masih dimungkinkan untuk dilanjutkan dengan menggunakan sudut pandang dan kerangka berpikir yang lebih luas.]]>
<![CDATA[Policy for Eliminating Extreme Poverty with an Entrepreneurial Ecosystem: A Poverty Reduction Policy Design ]]>
<![CDATA[Eko Eddya Supriyanto]]>
<![CDATA[ Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.118
<![CDATA[Eliminating extreme poverty is the mandate of the Indonesian constitution. This study's methodology is qualitative, specializing in designing poverty eradication policy analysis as an entrepreneurial ecosystem. Indonesia's extreme poverty condition will be at 1.74% in 2023. The government has created a program to eliminate extreme poverty, which can meet needs from the health aspect in the form of a Healthy Indonesia card, the food aspect in the form of rice for low-income families, and the education aspect in the form of an intelligent Indonesia card. Of these three aspects, there needs to be an aspect so that low-income families continue to get income to meet their living needs and avoid falling into extreme poverty with an entrepreneurial ecosystem in the form of social entrepreneurship. According to the findings of this study, the government may use a Penta-helix partnership model with other stakeholders to tackle the issue of eradicating poverty by 2024 and meet the target of 0%-1% severe poverty elimination.]]>
<![CDATA[Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Yendra Erison]]>;
<![CDATA[Hendy Setiawan]]>
<![CDATA[ Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.119
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Salah satu fenomena yang menarik dari sekian banyak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang agil, salah satunya ialah Kabupaten Kulon Progo melalui branding pengaturan Bela-Beli Kulon Progo. Pada awalnya Kabupaten Kulon Progo dikatakan sebagai Kabupaten yang mengalami kebocoran, karena Kelurahan Wates yang dalam hal ini sebagai ibukota kabupaten tidak mampu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar kecamatannya. Sehingga diciptakanlah inovasi Bela-Beli Kulon Progo. Gerakan ini diciptakan sebagai bentuk dan upaya serta komitmen Pemerintah Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mengangkat produk lokal yang bisa dinikmati semua unsur, baik itu bersifat lokal, nasional bahkan internasional. Maka filosofi yang tekandung dalam program ini yakni membela Kulon Progo dengan membeli produk lokalnya. Penelitian ini menggunakan metode historis-komparatif dengan pendekatan library research. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita, ataupun data agregat yang berasal dari institusi formal di Kabupaten Kulon Progo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Luna terkait agile governance. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang telah dilakukan Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian terkait agile governance untuk melihat kemampuan organisasi dalam merespon secara cepat dan tepat atas perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.]]>
<![CDATA[Apakah Peningkatan Inklusi Keuangan Relevan dengan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia? ]]>
<![CDATA[Nuri Taufiq]]>;
<![CDATA[I Made Giri Suyasa]]>
<![CDATA[ Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.120
<![CDATA[Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara spesifik menyebutkan bahwa program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu dari tiga strategi besar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Strategi ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, dengan upaya meningkatkan akses pembiayaan khususnya akses terhadap lembaga keuangan formal yang mana merupakan bagian dari inklusi keuangan. Penelitian terdahulu terkait keterkaitan inklusi keuangan dengan kemiskinan di Indonesia secara umum menggunakan unit analisis pada tingkat makro yaitu pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik keterkaitan antara inklusi keuangan dengan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem pada tingkat mikro yaitu pada level rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi research gap penelitian terdahulu terkait hubungan antara inklusi keuangan dengan kemiskinan, sekaligus menakar salah satu program dari strategi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan inklusi keuangan. Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan rumah tangga yang diukur berdasarkan status kepemilikan rekening dan status penggunaan layanan keuangan berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan ekstrem rumah tangga, di mana rumah tangga yang tidak memiliki rekening peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 1,2 butir persen dan rumah tangga yang tidak menggunakan layanan keuangan maka peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 0,6 butir persen. Hasil penelitian ini menguatkan bahwa strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui upaya meningkatkan inklusi keuangan relevan untuk dilakukan guna mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem.]]>
<![CDATA[Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Sonyaruri Satiti Ruri]]>;
<![CDATA[Nawawi Nawawi]]>;
<![CDATA[Mugia Bayu Rahardja Mugia Bayu Rahardja]]>
<![CDATA[ Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.123
<![CDATA[Kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah melalui Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi kemiskinan ekstrem, profil rumah tangga miskin ekstrem dan implementasi Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui in-depth interview (wawancara mendalam) dan analisis data sekunder bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Pusat Statistik, regulasi dan beberapa dokumen serta laporan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan melibatkan banyak organisasi masyarakat, pondok pesantren, organisasi keagamaan, Forum CSR dan lainnya. Ternyata program-program yang ada pada mitra pembangunan itu banyak sekali yang menyentuh kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dalam Forum CSR misalnya, ada banyak perusahaan yang menyalurkan dana-dananya kepada masyarakat. Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan merupakan energi baru dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dinilai sebagai salah satu pemantik angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB bisa menurun.]]>
