cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281213771730
Journal Mail Official
ipmhi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Jl Kampus Timur, Ruang Gugus Pengembang Jurnal FH UNNES Gedung K1 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang, 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 27978508     EISSN : 28078330     DOI : https://doi.org/10.15294/ipmhi
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal atau disebut IPMHI Law Journal (ISSN Print 2797-8508, ISSN Online 2807-8330) merupakan a double blind peer-review journal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual berkaitan dengan bidang ilmu hukum secara luas. Jurnal ini terbit setiap Januari dan Juli setiap tahunnya, dan menggunakan sistem Open Access Journal System. Jurnal ini menerima dan menerbitkan naskah dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Bidang kajian jurnal ini meliputi berbagai bidang hukum kontemporer, baik itu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pajak, Hukum Lingkungan, Perbandingan Hukum, Hukum dan Masyarakat, Hukum Imigrasi, Hukum Laut, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter, Hukum Asuransi, Hukum Pertambangan, Hukum dan Kebijakan, Hukum Konstitusi, dan berbagai bidang hukum lainnya baik dalam kajian ke-Indonesia-an maupun global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 74 Documents
 2   3   4   5   6 
Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia Dhamayanti, Febby Shafira
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.53740

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang berepegang teguh dan berpedoman kepada norma agama di mana perilaku seksual menyimpang tidak langsung diterima begitu saja. Disatu sisi, Indonesia juga merupakan negara yang menghormati Hak Asasi Manusia atau HAM, yang mana seharusnya menghargai setiap insan manusia di Indonesia. Namun, dalam hal ini para kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) seringkali merasa tidak mendapatkan hak nya karena diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Fenomena LGBT di Indonesia sendiri masih menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok, begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum jelas arahnya. Maka dari itu, diperlukan penelitian menilai bagaimana orang Indonesia bereaksi terhadap fenomena LGBT, terutama di kalangan generasi muda, serta apakah fenomena LGBT tidak sesuai dengan cita-cita penting Pancasila sebagai negara Indonesia.
Formulasi Yuridis Terhadap Urgensi Perancangan Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pendorong Transisi Energi Baru Terbarukan Berdasarkan Pancasila Harris, Rahadyan Fajar; Ramadhan, Muhammad Fariz Adhyaksa
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.54653

Abstract

Mitigasi perubahan iklim setelah pandemi Covid-19 telah menjadi masalah global yang vital. Salah satu alasannya adalah sektor industri yang terus tumbuh pasca perlambatan ekonomi selama pandemi dan menjadi ancaman besar bagi lingkungan. Menanggapi memburuknya perubahan iklim, "United Nations Framework Convention on Climate Change" (UNFCCC) telah merumuskan kebijakan untuk memitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon. Sebagai anggota, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030 melalui kerja sama internasional yang dituangkan dalam Perjanjian Paris. Mengikuti komitmen internasional tersebut, Indonesia harus merancang kebijakan pajak karbon yang efektif mengurangi emisi karbon. Selain itu, pajak karbon dapat menjadi langkah awal dalam pelaksanaan transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Namun faktanya, akibat kenaikan biaya produksi, penerapan pajak karbon disinyalir menyebabkan kenaikan harga, yang berujung pada penurunan tenaga kerja dan peningkatan pengangguran. Selain itu, daya beli masyarakat juga akan melemah. Sehingga berdampak besar pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana pajak karbon yang akan mengurangi emisi karbon dengan tetap menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan pajak karbon harus sejalan dengan nilai Pancasila, agar kesejahteraan masyarakat dapat sejalan dengan komitmen pemerintah.
Legal Protection For The Community In Cyber Space Through Regulation Forming With The Omnibus Method Juaningsih, Imas Novita; Hidayat, Rayhan Naufaldi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.54684

Abstract

This study examines the laws and regulations in Indonesia that contain material related to cyberspace. The goal to be achieved is to provide a detailed description of the problems contained in laws and regulations, especially at the level of laws related to cyberspace, their implications in people's lives, and appropriate concepts to solve these problems. The method used is normative legal research with a state approach. The results of this study indicate that there is regulatory obesity that regulates cyberspace in Indonesia. There are 30 regulations at the statutory level. Moreover, the content material contained in it is still general in nature and has not been integrated with one another. This fact creates legal uncertainty in the realm of implementation, creating loopholes that can be exploited by irresponsible parties to carry out cyber crimes, such as the spread of negative content, cyber attacks, hacking and theft of personal data. The rise of crimes that occur in cyberspace is very detrimental to the wider community, disrupts security and public order, and even threatens the resilience of the state. Therefore, it is necessary to reform in the realm of law, namely by applying the omnibus method to draft universal sweeping laws that can integrate legal norms in many laws effectively and efficiently. ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi terkait ruang siber. Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberi gambaran secara detail mengenai problematika yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama di tingkat undang-undang yang terkait dengan ruang siber, implikasinya dalam kehidupan masyarakat, dan konsep yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi obesitas regulasi yang mengatur ruang siber di Indonesia. Regulasi tersebut berjumlah 30 di tingkat undang-undang. Terlebih, materi muatan yang terkandung di dalamnya masih bersifat general dan belum terintegrasi satu sama lain. Kenyataan yang demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum di ranah implementasi, sehingga menimbulkan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan siber, seperti penyebaran konten negatif, serangan siber, peretasan dan pencurian data pribadi. Maraknya kejahatan yang terjadi di ruang siber sangat merugikan masyarakat luas, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, bahkan mengancam ketahanan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi di ranah undang-undang yaitu dengan menerapkan metode omnibus untuk merancang undang-undang sapu jagat yang dapat mengintegrasikan norma-norma hukum dalam banyak undang-undang secara efektif dan efisien.
Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak Parvez, Abel; Superani, Andi Vallian; Juaningsih, Imas Novita
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.54782

Abstract

Law protection on domestic worker is one of occupation that woman and children do where in the implementation they must get protection from government since the constitution has guarantee certainty, equality, and protection for every citizen without exception to include them. Government as facilitator in private realm must take responsibility to protect woman and child domestic worker with formulate comprehensive regulation and the institution that carry on in order to shape socio-culture of people to friendly domestic worker. Unfortunately, statutory are not accommodate legal protection for domestic worker. The only hope right now is on department ordinance that still have problem such as contradiction. Based on those problem, the reconstruction of law to solve substantial, structure, and cultural are needed. This research is use statutory approach, comparation approach, and conceptual approach as the method. The conclusion that this research got is the absent of comprehensive legal protection for domestic worker is caused by no legal recognition can give them certainty and protection. Therefore, the initiation to reconstruct protection for domestic worker with the basis is draft act protection for domestic worker that emulate Philippines statutory named Batas Kasambahay and creation of special inspector team for domestic worker are needed.
Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Huda, Muhammad Wahyu Saiful; Izza, Rizqiya Lailatul
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.54874

Abstract

It has been two years since the corona virus pandemic has swept the world. A pandemic that affects every aspect of life, as a result the government is required to provide security to its people. Various programs are implemented to reduce the spread of Covid-19. But the problems this pandemic has created have also led to crime. More specifically, sexual violence. The increase in cases of sexual violence every year is increasingly worrying. The government, at the Preamble to the 1945 Constitution, must protect its people, including sexual violence. Sexual violence is a physical act that injures the honor of the perpetrator and is related to sex. Sexual violence takes many forms, but Indonesian law only covers rape and obscenity. Indonesian law now cannot protect the people as a whole, it is necessary to reform the law on sexual violence. To answer the problem of sexual violence in Indonesia, Komnas Perempuan submitted a draft law on the elimination of sexual violence. The purpose of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is to provide protection, treatment and restore the condition of victims. The hope of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is the realization of environmental conditions without any acts of sexual violence. The journey so that the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence becomes ratified requires assistance, because of the many misinterpretations of the existing articles. As well as protecting the transfer of the original purpose of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence.
Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government Kurniawan, Teguh
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.55032

Abstract

Kota pintar (Smart city) ialah sebuah bentuk dari potongan visi pembangunan kota dalam menciptakan integritas melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK)dan solusi Internet of Things (IoT) guna langkah tata kelola berbasis keamanan data wilayah. Salah satu unsur yang membangun terciptanya Smart City ialah diterapkannya e-government. Kaitannya dengan pelayanan publik, penerapan e-government merupakan pengintegrasian antara teknologi informasi dan internet guna menyelenggarakan layanan publik. Hal ini bertujuan guna mewujudkan layanan publik yang baik dan profesional. Dalam digitalisasi layanan publik dihadapkan pada sebuah masalah terkait dengan jaminan perlindungan dan keamanan data digital. Data digital menjadi sesuatu yang riskan terkait penyalahgunaan bagi oknum yang tidak berkepentingan dan menjurus kepada tindakan kejahatan. Mirisnya, pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi saat ini di Indonesia sifatnya hanya parsial dan sektoral sehingga tidak dapat melindungi secara naik dan tepat guna, sebagaimana data ini sifatnya juga privasi. Adapun permasalahan dalam karya tulis ini yaitu: 1) Bagaimana Peran Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Smart Government 2) Bagaimana Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi pada Pelayanan Publik Berbasis Digital. Penelitian ini memakai Jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder berperan sebagai data utamanya serta memakai model Studi Kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan. Semua materi yang terkumpul nantinya akan dilakukan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis dengan memakai model analisis deskriptif yang tujuannya guna memberikan uraian permasalahan sehingga didapatkan solusi inovatif. Dengan disahkannya Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi bisa menyempurnakan aturan tentang perlindungan data pribadi yang sudah ada serta mampu menjamin kepastian hukum yang optimal bagi perlindungan data pribadi warga negara.
Evaluation of Cash on Delivery System for Improving Legal Certainty in the Development Of Electronic Transactions In Indonesia Aqil, Nabil Abduh; Putri, Chelsea Mutiara; Yunisa, Dinda
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.55074

Abstract

Online transactions using the Cash On Delivery (COD) payment method play an important role in increasing the intensity of electronic transactions in Indonesia, this is because the COD payment method can reach consumers who do not have bank accounts or other digital wallets. The increase in the use of this payment method is inversely proportional to the public's perception of misguided understanding of the COD payment method, resulting in new problems such as consumers who are reluctant to pay for goods that have been ordered to protests accompanied by threats to delivery couriers. This paper aims to examine the weaknesses in COD transactions so that evaluations can be carried out in order to increase legal certainty for all parties. The type of research used is normative juridical using the statutory and conceptual approach. This study uses secondary data as the main data and uses library research as a material collection technique. All materials that have been collected are then inventoried, classified, and analyzed using descriptive analysis which aims to describe the problem so that innovative solutions are obtained. There are several shortcomings in this COD method, such as: buyer's misconception of the COD system, disinformation of goods with real conditions, and complicated methods of purchasing goods. This deficiency can be overcome in several scenarios, namely: strengthening legal protection for couriers delivering goods, using the principle of strict liability and reversing the burden of proof (reversion of the burden of proof) in the protection of E-Commerce consumers, and simplifying the rules for returning goods.
The Urgency of Regulations on Waste Management in Indonesia Esther Evelyn Simamora; Alfin Junuudhizbulloh
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.55123

Abstract

ndonesia already has Law No. 18 of 2008 on Waste Management and its derivative regulations. However, the condition and need for waste management regulations continues to grow so the regulation is currently not in accordance with the development of waste management needs in Indonesia. In various Final Processing Sites (Tempat Pemrosesan Akhir), there has been some erosion due to being unable to accommodate existing garbage. The purpose of this research is to analyze the shortcomings of existing regulations and provide revised suggestions to the regulations. This research method uses normative research methods. The result of the analysis is that the regulation on waste management that currently exists is not comprehensive enough to regulate waste management. Waste management guidelines are technically submitted to the Regional Regulations causing uneven regulations and the implementation of these regulations is also inadequate. In Singapore, the waste management process is handled by the National Environment Agency and has the full support from the Government. The waste management process in Singapore is done by collecting waste with a special truck and then recycling and burning with an integrated system. Based on those problems, the laws and regulations related to waste management must be changed. In the preparation of the revision, Indonesia needs to learn from various other countries that already have a good system, such as Singapore. This is because the existing rules have not been able to regulate the entire waste management process. This rule needs to be prepared starting from the smallest scope, namely the scope of households, then from garbage carriers in the village scope, to the management at the Final Processing Site (TPA). The existence of regional autonomy to set their own waste management rules is not wrong. However, it is necessary to add compelling rules in the management that apply nationally.
Law Enforcement Procedure Against the Third Liner Stock Pompom Phenomenon as a Legal Protection Effort for Retail Investors Luthfi Hafidz Rafsanjani; Maulana Ramaditya Bahri; Novita Renawati
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.55180

Abstract

Tren investasi justru mengalami peningkatan saat kondisi ekonomi menurun akibat pandemi Covid-19. Kenaikan jumlah investor ritel secara signifikan ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan analisis dan faktor psikologi yang memadahi, sehingga hal itu menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku fenomena pompom saham untuk melakukan aksinya yaitu memberikan kepada para investor ritel agar membeli saham yang telah dipastikannya. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui regulasi pasar modal saat ini serta upaya untuk mencegah dan memberantas fenomena pompom saham yang semakin merebak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak diatur secara eksplisit keberadaan pompom saham, namun secara implisit fenomena pompom masuk ke dalam pengaturan pada Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai bagaimana saham pasar, dan perdagangan orang dalam, yang secara spesifik diatur pada Pasa;90 ayat (3). Kemudian, diperlukan upaya untuk melakukan perubahan terhadap UUPM terkait dengan pengaturan sanksi pidana dan administratif melalui pendekatansistem double track sebagai penyesuaian dengan perkembangan zaman serta optimalisasi kelembagaan di pasar modal.
Settlement of Default by the Debtor and Liability of the Creditor in the Pledge Agreement Dilla Pyarrani; Tiara Puspita Sari; Wina Karlina
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i1.57547

Abstract

The condition of people who are experiencing difficulties in the economic field, credit with collateral is needed by community and is the right choice by the community in meeting their needs as an addition to business capital and to meet their daily needs. The purpose of this study to explain the phenomena that occur in debt-receivable agreements with pledged guarantees, the phenomenon that is the existence of customers who are in default. Customers also need to know the responsibilities of a creditor. Research approach with normative juridical analysis. The legal basis for a pawn agreement is regulated by Article 1150 of the Civil Code (Burgelijjk Weetboek). A pawn agreement arises by a legal relationship between debts that are guaranteed to be repaid with movable objects, so that the pawned goods are in the hands of the creditor. Regarding this matter, the creditor must maintain the collateral that was pawn by the debtor. While the debtor is obliged to pay debts to creditors. If one of the parties does not fulfil its obligations, then parties has failed to comply with the agreement. The results from the study show that the legal consequence of debtors who have defaulted are cancellation of agreements and risk transfer. While the responsibility carried out due to the negligence of the creditor on the pawned object is by same item, repair the object and etc in accordance with the negligence that occurred.

Page 4 of 8 | Total Record : 74

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2024): July-December, 2024 Vol 4 No 1 (2024): January-June, 2024 Vol 3 No 2 (2023): IPMHI Law Journal, July 2023 Vol 3 No 1 (2023): IPMHI Law Journal, January 2023 Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022 Vol 2 No 1 (2022): IPMHI Law Journal, January-June 2022 Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021 Vol 1 No 1 (2021): IPMHI Law Journal, January-June 2021