Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Jurnal Kolaboratif Sains

JKS
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Palu

ISSN : - EISSN : 26232022 DOI : https://doi.org/10.31934/jom

Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 2,794 Documents

11 12 13 14 15

AKIBAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN POLDA SULTENG NOMOR PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP) Devy Erisandy; Syamsul Haling; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Hubungan pelaksanaan putusan pengadilan dan hasil sidang kode etik sebagai wujud pertangungjawaban hukum belum sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan dampak hukum yang maksimal karena setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai terpidana tidak segera ditindak lanjuti dengan Sidang Kode Etik Profesi Polri sehingga berdampak pada munculnya tindak pidana baru penggelapan sebagai pridicate crime tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan mekanisme pemberian gaji bagi oknum anggota kepolisian yang telah terbukti bersalah oleh pengadilan dan hasil putusan Kode Etik Profesi Polri tidak berhak lagi menerima gaji sepenuhnya sejak status hukumnya sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum yang tetap. Perlunya pengawasan dari pihak kepolisian untuk menindak tegas terhadap pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan dilingkungan Polri agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kode etik profesi Polri. Memberikan sanksi administratif kepada aparat Satuan Kerja Polda yang tidak menerapkan ketentuan Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan sidang kode etik dan pemotongan gaji bagi anggota polri sebagai terpidana.

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BISNIS MULTI LEVEL MARKETING DI KOTA PALU GA. Inggit Divayanti; Osgar S. Matompo; Irmawaty Ambo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa yang harus di jadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, ataupun ekonomi. Salah satu unsur penting dari negara hukum adalah perlindungan hukum yang di berikan oleh negara kepada setiap warga negaranya, baik dalam bentuk perlindungan hukum preventif ataupun perlindungan hukum represif. Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris, menggunakan metode penelitian hukum empiris dan analisis secara deduktif dan induktif ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam bisnis multi level marketing serta untuk mengetahui sanksi hukum apa yang pantas di berikan pada upline yang tidak bertanggung jawab dalam bisnis MLM ini. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban MLM penanganan hukumnya masih sangat lemahSanksi hukum yang dapat di berikan yaitu dengan dua cara dengan pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi). Saran dari penelitian ini adalah Sebelum masuk pada suatu bisnis MLM masyarakat diharapkan mencari tahu latar belakang bisnis tersebut Pemerintah Indonesia perlu membentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan usaha penjualan berjenjang atau Multi Level Marketing (MLM).

Pengaruh Iklim Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Loyalitas Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali: The Influence Of Organizational Climate And Leadership Style On Employee Loyalty At The Regional Youth, Sports And Tourism Office Of Morowali Regency Ulfina Riala; Yoberth Kornelius; Niluh Putu Evvy Rossanty; Nur Risky Isliyanti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis iklim organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali baik secara serempak maupun parsial. Penelitian ini menggunakan data primer yang diolah dan diperoleh dari penyebaran kuesioner. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah 64 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 24. Berdasarkan hasil analisis data, persamaan regresi yang didapatkan adalah Y = 9,746 + 0,268X1 + 0,313X2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel iklim organisasi terhadap loyalitas pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali dan variabel gaya kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali. Untuk hasil analisis regresi linier berganda secara serempak variabel iklim organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali. Koefisien determinasi menunjukkan nila R Square sebesar 0,449 yang menunjukkan bahwa 44,9% variabel loyalitas dipengaruhi oleh variabel iklim organisasi dan gaya kepemimpinan, sedangkan sisanya 55,1% diluar dari variabel yang diteliti.

TINJAUAN YURIDIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu) Hendra Rasinan Tandungan; Ida Lestiawati; Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu serta untuk mengetahui kendala dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, adapun hasil dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, belum optimal karena keadaan lembaga masih dalam satu kompleks dengan Lembaga Pembinaan anak Klas II Palu, sehingga menggangu dalam hal pembinaan, pembinaan lebih fokus pada pembinaan keterampilan atau non formal serta terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu seperti lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu yang masih tergabung dengan Lembaga Pembinaan Klas II Palu yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, sarana yang tersedia belum memadai, keterbatasan petugas pembinaan, kurangnya perhatian masyarakat, Pemda dan organisasi sosial dalam pembinaan anak serta alokasi anggaran yang minim untuk pembinaan, sehingga pelaksanaa pembinaan belum oprtimal.

FUNGSI PELAYANAN OLEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA PALU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2017 Heriati Sakaria; Osgar S. Matompo; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpinan DPRD dan Anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk Untuk mengetahui fungsi pelayanan sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Anggota DPRD sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 6 tahun 2017 dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Palu. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris, hasil dalam penelitian ini adalah fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti misalnya dalam hal penyelenggaraaan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta dalam Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu dalam Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli untuk DPRD masih belum optimal Pentingnya peran sekretariat DPRD Kota Palu dalam memberikan pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat disiplin pegawai kesekretariatan DPRD Kota Palu serta minimnya sarana dan prasarana

Penyuluhan Membangun Kesadaraan Terkait Kesetaraan Gender Pada Remaja Di SMPN 15 Kota Baubau: Awareness Building Counseling on Gender Equality among Adolescents at SMPN 15 Baubau City Waode Azfari Azis
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental yang menggarisbawahi hak-hak yang sama bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan gender yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di kalangan remaja. Remaja adalah fase penting dalam pembentukan sikap, nilai, dan pola pikir individu, dan sangat rentan terhadap stereotip gender yang dapat mempengaruhi pemahaman dan perilaku mereka terkait kesetaraan gender. Di SMPN 15 Kota Baubau, seperti di banyak sekolah lainnya, kesadaran terkait kesetaraan gender seringkali belum menjadi fokus utama dalam pendidikan formal. Kondisi ini dapat berkontribusi pada perpecahan gender, ketidakadilan, dan diskriminasi di lingkungan sekolah dan masyarakat lebih luas. Oleh karena itu, perlunya upaya yang sistematis dan terarah untuk membangun kesadaran terkait kesetaraan gender di kalangan remaja di SMPN 15 Kota Baubau menjadi sangat penting. Dengan menyadarkan remaja akan pentingnya kesetaraan gender, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil. Melalui program pengabdian ini, kami bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kondisi kesadaran terkait kesetaraan gender di kalangan remaja SMPN 15 Kota Baubau, serta merancang dan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dapat efektif meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang kesetaraan gender. Dengan demikian, diharapkan hasil dari pengabdian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya membangun kesadaran terkait kesetaraan gender di kalangan remaja.

Literatur Review Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam: Literature Review of Legal Relations Between Patients and Medical Personnel in Health Services from an Islamic Law Perspective Reni Agustina Harahap; Anna Kholijah; Muhammad Reza Fahlevi; Restu Amalia Mazid
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan hukum yang jelas dan adil, terutama dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mengatur interaksi antara pasien dan tenaga medis, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk mengeksplorasi hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis dalam perspektif hukum Islam sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan adil untuk mengatur hubungan antara pasien dan tenaga medis, serta memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjaga kesehatan.

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI Nurhayati Nurhayati; Osgar S. Matompo; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah termasuk BPN adalah memberikan pelayanan, karena pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Good Governance dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dalam menerapkan prinsip Good Governance guna memberikan pelayanan pendaftaran sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, menerapkan beberapa prinsip-prinsip good governance di antaranya prinsip transparansi, prinsip pelayanan prima dan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Untuk menerapkan good governance dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi tidak selamanya berjalan dengan baik terdapat beberapa kendala dalam penerapan good governance yaitu diantaranya masih minimnya sumber daya manusia, Melekatnya stigma negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah serta Masih minimnya sarana dan prasarana Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi

OPTIMALISASI PERATURAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PALU Rabiatul Adawiyah; Syamsul Haling; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palu belum optimal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dan kendala yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalah juru parkir yang terdaftar saat ini tidak sebanding dengan jumlah pengawas dilapangan ataupun legalitas tempat parkir yang belum memadai. Saran penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Perhubungan lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang parkir, pembentukan kembali UPTD perparkiran serta peningkatan sumber daya manusia yaitu tim satgas parkir sebagai unsur pendukung pelaksanaan peraturan daerah tentang parkir dalam melakukan pengawasan di lapangan. Dan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu dibuat peraturan walikota tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum agar penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum kedepan dapat berjalan optimal.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TERHADAP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA TOAYA) Rifaldi Rifaldi; Osgar S. Matompo; Muh. Akbar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya belum sepenuhnya terlaksana dalam rangka untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Rasio pembagian alokasi dana desa seperti yang diamanatkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya sudah tidak relevan lagi. Saran penelitian ini adalah implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya harus dilaksanakan sepenuhnya untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat dan rasio pembagian alokasi dana desa seperti yang termuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada Desa Toaya perlu pembaharuan aturan yang mengatur rasio pembagian alokasi dana desa. (Isinya Tujuan penelitian, Metode, Hasil)

Page 13 of 280 | Total Record : 2794

11 12 13 14 15

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Yani

Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com

Phone
+6281245936241

Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id

Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Yani

Contact Email ahmadyani.publichealth@gmail.com

Phone +6281245936241

Journal Mail Official contact@unismuhpalu.ac.id

Editorial Address Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

Location Kota palu, Sulawesi tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Yani

Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com

Phone
+6281245936241

Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id

Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA