Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 NPM. A2021161099, AGUS SUROTO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTesis ini membahas tentang Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimana konsekuensi hukum dihapusnya kata ?dapat? dalam PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 terhadap kerugian negara sebagai unsur tindak pidana. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Konsekuensi Hukum Dihapusnya Kata ?Dapat? Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25.25/PUU-XIV/2016 Terhadap Kerugian Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana. Konsekuensinya titik berat pemahaman (penafsiran) tindak pidana korupsi sekarang ini hanya diletakkan semata-mata pada pemahaman delik formal, yang atas dasar delik ini meskipun dalam suatu tindak pidana korupsi belum/tidak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekoniomian negara, namun cukup apabila suatu perbuatan telah "dapat" dikategorikan ?akan menimbulkan kerugian negara?, maka pelakunya sudah dapat dihukum. Terjadi perkembangan baru di dunia hukum yakni keluarnya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konsitusi menyatakan menganulir kata ?dapat? yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada pada kalimat ?dapat? merugikan Keungan Negara, Mahkamah Konsitusi menganggap kata ?dapat? tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu penanganan Tindak Pidana Korupsi menurut dua Pasal tersebut harus benar-benar memenuhui adanya Kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang nyata.Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016AbstractThis thesis discusses Juridical-Normative Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV / 2016. The approach method used in this research is normative legal research through library studies and field studies. As for the problem in this thesis research is how the legal consequences of the removal of the word "can" in the CONSITUTION COURT DECREE NUMBER 25 / PUU-XIV / 2016 against state losses as an element of criminal acts. From the results of this thesis study, it was found that the Legal Consequences of Removing the Word "Get" in the Decision of the Constitutional Court Number 25.25 / PUU-XIV / 2016 Against State Losses as an Element of Criminal Acts. As a consequence, the center of understanding (interpretation) of corruption is currently only placed solely on the understanding of formal offenses, which on the basis of this offense, although in a criminal act of corruption has not / does not cause state financial losses, but it is sufficient "can" be categorized as "will cause state losses", then the culprit can be punished. New developments occur in the world of law, namely the issuance of the decision of the Constitutional Court Number: 25 / PUU-XIV / 2016 concerning the testing of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption, the Constitutional Court declares the word "can" annulled in Article 2 and Article 3 The Law on the Eradication of Corruption Crime which is in the sentence "can" harm the State Financial, the Constitutional Court considers the word "can" do not have binding legal force, therefore the handling of Corruption Crimes according to the two Articles must fully comply with the Loss State or real State Economy.Keywords: Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV /2016

PRAKTEK PENGAMBILALIHAN TANAH OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT â€œSTUDI KASUS PADA MASYARAKAT DAYAK IBAN DUSUN PAREH DESA SEMUNYING JAYA KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANGâ€ DUNASTA A.21211094, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTLand expropriation is apparently became quite serious discussion in the international community inline with the global food crisis that occurred in 2008. It immediately raises fears of country of its inability to meet the food for its own people. Realizing the impact of food scarcity would be bad for the life of a country. As a result, the "exploitation" of a number of commodities started by each country in order to maintain their food security. In Indonesia, land acquisition practices occured since the development of oil palm plantations in which the Indonesian government has launched the development of oil palm plantations in the frontier region (Indonesia and Malaysia) along 850 km with an area of 1.8 million hectares with a count of 1,000,000 million hectares will be developed in West Kalimantan Province. Therefore, the productive lands of indigenous peoples for agricultural land and plantation of rubber, local fruits such as durian, and mentawa is converted into oil palm plantations owned by the company. It is certainly threating the Indigenous Peoples who think and treat the land as the only place for their business of agriculture and a place to live. At the same time, the government has issued permits granted to large corporations. Problems of this research: How is the practices of land acquisition of the Indigenous Dayak Iban of Jaya Pareh sub village of Semunying village, Bengkayang District bythe Oil Palm Company, PT. Ledo Lestari and what are the impacts to the local community when their land is occupied by the company?.In 2004, PT. Ledo Lestari got license to open oil palm plantation granted by the government of Bengkayang District. Afterwards, the company was directly executing the land clearing in the area of indigenous peoples' customary in where there woods for building materials, rattan to make a bidai (mats from rattan), many types of fruits, and the place for hunting. These activities are well-said as their source for income?s gathering, and the company came with no consent from the people.The impacts of oil palm plantation development in the border region has caused changes in the condition of people?s livelihood who live and work in there, especially in Semunying Jaya. The impacts for instances, firstly is, socio-cultural aspect; conflict in society is occured and the loss of source of traditional medicine. Secondly is, environmental sspects; the loss of2Indigenous forests as the source of people?s livelihood and loss of clean water resources; Thirdly, economic aspect; loss of rattan as a source of soceity?s potential economy and the loss of plants and tembawang. Above-mentioned impacts are causing a crisis of agricultural land.The conclusion is that the land acquisition practiced by PT. Ledo Lestari over the Indigenous Dayak Iban of Semunying Jaya by doing land clearing is only based on permits issued by local governments Bengkayang through Regent Decree Bengkayang Number . 13 / IL-BPN / BKY / 2004 dated December 20, 2004 regardings the granting of concessions for oil palm plantations to PT. Ledo Lestari of as large as 20,000 Ha area. There is no Indigenous Peoples?s consent . The impacts of company?s presence to the community are; the conflict in the community, source of traditional medicines disappear, indigenous forest been cleared, source of clean water is polluted, rattan as a source of the local economy is also missing,the community lost their agricultural land as well as lost thier plants growing like fruits that will lead to food crisis.Keywords: Oil Palm, conflict, indigenous peoples, land expropriation, food crisisABSTRAKPengambilalihan tanah muncul dan menjadi pembahasan yang cukup serius di dunia internasional bersamaan dengan terjadinya krisis pangan global yang terjadi pada tahun 2008 silam. Hal tersebut langsung memunculkan ketakutan bagi negara akan ketidakmampuannya untuk mencukupi pangan bagi rakyatnya sendiri. Menyadari dampak kelangkaan pangan akan berakibat buruk bagi kehidupan sebuah negara, maka kemudian ?eksploitasi? terhadap sejumlah komoditas mulai dilakukan oleh masing-masing negara demi menjaga keamanan pangan mereka. Di Indonesia sendiri praktek-praktek pengambilalihan lahan itu terjadi karena pembangunan perkebunan sawit, dimana Pemerintah Indonesia sendiri telah mencanangkan pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit diwilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) sepanjang 850 km dengan luas 1,8 juta hektar dengan hitungan 1.000.000 juta hektar akan di kembangan di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tanah-tanah masyarakat adat yang produktif untuk lahan pertanian dan perkebunan baik itu karet, buah-buahan lokal seperti durian, langsat, mentawa beralih fungsi menjadi tanaman sawit yang miliki oleh perusahaan, hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat adat, yang berangapan bahwa tanah merupakan satu-satu tempat usaha pertanian dan tempat untuk hidup, sementara di wilayah mereka, pemerintah telah mengeluarkan ijin usaha perkebunan sawit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar.Permasalahan penulisan ini adalah: Bagaimana Praktek-praktek pengambilalihan tanah pada Masyarakat Adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit PT. Ledo Lestari dan Seperti apa dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika tanahnya sudah kuasai oleh pihak perusahaan PT. Ledo Lestari ?Setelah Perusahaan PT. Ledo Lestari mengantongi ijin untuk membuka perkebunan sawit di Desa Semunying Jaya pada tahun 2004 dengan ijin yang diberikan oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Bengkayang maka perusahaan langsung mengarap lahan-lahan usaha masyarakat dengan cara melakukan pengusuran dan pembabatan hutan adat milik masyarakat adat semunying jaya yang didalam hutan adat terdapat kayu-kayu untuk bahan bangunan masyarakat, rotan-rotan untuk membuat bidai (tikar dari rotan), jenis-jenis buah-buahan,3tempat berburu dan itu semua merupakan sumber mata pencharian masyarakat adat Semunying Jaya tanpa terlebih dahulu musyawarah dengan masyarakat adat.Dampak-dampak Pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan perbatasan telah menyebabkan perubahan kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan perbatasan khususnya di Semunying Jaya yaitu Pertama, Aspek sosial budaya Terjadinya konflik di masyarakat dan hilangnya Sumber obat tradisional hilang kedua, Aspek Lingkungan yaitu Hilangnya Hutan Adat yang menjadi sumber penghidupan dan Hilangnya Sumber air bersih . Ketiga, Aspek ekonomi yaitu hilangnya Potensi Rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat dan Hilangnya Tanam Tumbuh dan Tembawang sehingga menimbulkan Krisis lahan pertanianKesimpulan bahwa Praktek-praktek pengambilalihan tanah pada Masyarakat Adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying jaya yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit PT. Ledo Lestari dengan cara melakukan pengusuran tanah-tanah masyarakat adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya tanpa melalui musyawarah hanya didasarkan atas ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang melalui Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian ijin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada pihak PT. Ledo Lestari seluas 20.000 Ha. Dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran perusahaan tersebut yaitu terjadinya konflik di masyarakat, Sumber obat tradisional hilang, Hutan Adat habis ditebang, Sumber air bersih tercemar, Potensi Rotan yang sebagai sumber ekonomi masyarakat juga hilang, dan diperparah lagi masyarakat tidak punya lahan pertanian, sementara Tanam Tumbuh buah-buahan juga sudah tidak ada lagi sehingga akan mengakibatkan krisis pangan.Kata kunci : Sawit, konflik, masyarakat adat, pengambilalihan tanah, krisis pangan

ANALYSIS OF ECONOMIC CONFLICT BETWEEN THE COMMUNITY WITH PALM OIL PLANT COMPANY (Study of Supreme Court Decision Number: 152 PK / TUN / 2015 in Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya) DOMINIKUS ARIF, SH NPM. A2021141095, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis analyzes land conflicts between communities and oil palm plantation companies (Study on Supreme Court Decision Number: 152 PK / TUN / 2015 in Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya). The approach method used in this research is sociological normative approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the Supreme Court Judges Rejected the Request of Review of PT.Sintang Raya In the Supreme Court Decision Number: 152 PK / TUN / 2015.On the Supreme Court ruling, which granted the citizens' claim to restore the overlapping areas. What Factors That Cause Land Conflicts In Oil Palm Plantations Between Communities With PT. Sintang Raya Kubu Sub-district of Kubu Raya Regency is the occurrence of various conflicts between local communities and plantation companies both regarding community land and plantation development for the community, conflict overlapping land among palm oil plantation companies, and conflicts between plantation land and mining area. The existence of overlapping land among palm oil plantation companies. Efforts that must be done by the National Land Agency (BPN) Kubu Raya cancel the certificate of Right to Business PT. Sintang Raya, by refusing the submission of a review (PK) filed by PT. Sintang Raya then obtains a permanent legal force (Inkracht Van Gewijsde). And do the Execution. Recommendation: Land Agency Immediately Cancel Certificate of Right to Use Business PT. Sintang Raya. Execute with the attendance of the judges of the State Administrative Court of Pontianak, the police officers, the Village Head, the community, and the land parties that border on each other.Keywords: Conflict, Land, Plantation, Oil Palm.2ABSTRAKTesis ini analisa konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 152 PK/TUN/2015 di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT.Sintang Raya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :152 PK/TUN/2015. Pada putusan Mahkamah Agung, yang mengabulkan gugatan warga untuk mengembalikan areal yang tumpang tindih itu. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Pertanahan Di Perkebunan Kelapa Sawit Antar Masyarakat Dengan PT. Sintang Raya Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat ,konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan. Adanya tumpang tindih lahan antar sesama perusahan perkebunan sawit.Upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya membatalkan sertifikat Hak Guna Usaha PT. Sintang Raya, dengan menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Sintang Raya maka memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Dan melakukukan Eksekusi. Rekomendasi : Badan Pertanahan segera Membatalkan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Sintang Raya. Melakukan Eksekusi dengan di hadiri hakim pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, aparat Kepolisian, Kepala Desa, masyrakat, dan para pihak tanah yang saling berbatasan.Kata Kunci: Konflik, Pertanahan, Perkebunan, Kelapa Sawit.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENAMBAHAN NORMA PENETAPAN TERSANGKA DAN PEMBERITAHUAN SPDP SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XII/2015) NPM. A2021161047, AAN,SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penambahan Norma Penetapan Tersangka Dan Pemberitahuan SPDP Sebagai Objek Praperadilan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Akibat hukum yang ditimbulkan atas permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka dan pemberitahuan SPDP Apabila dikabulkan oleh pengadilan, kewajiban adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum tidak tergambar secara jelas dalam KUHAP. Tidak adanya kewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum akan berpengaruh terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana. Bahwa ketika penyidikan tidak disertai dengan adanya SPDP, secara otomatis penyidikan berjalan tanpa adanya check and balances dari penuntut umum dan tentunya bertentangan pula dengan prinsip transparansi penyidikan. Ketiadaan check an balances antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap penyidikan akan berpotensi menimbulkan kesewenangan-wenangan penyidik dalam melaksanakan kewenangannya. Akibat hukuma aApabila SPDP tidak disampaikann tepat waktu, akan mengakibatkan cacat prosedural dalam tahapan penyidikan.Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Penambahan Norma, Pemberitahuan SPDP AbstractThis thesis discusses the Implications of the Constitutional Court Ruling on the Addition of Norms for Determination of Suspects and Notification of SPDP as Pre-Court Objects in the Investigation Process (Case Study of Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 and Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XII / 2015). The approach method used in this study is a normative and sociological approach. From the results of this thesis research, it is found that the legal consequences arising from a pretrial request regarding the determination of suspects and SPDP notification. If granted by the court, the obligation to notify the commencement of the investigation to the public prosecutor is not clearly illustrated in the Criminal Procedure Code. The absence of an obligation to inform the commencement of the investigation to the public prosecutor will affect the integration of the criminal justice system. Whereas when the investigation is not accompanied by the existence of SPDP, the investigation will automatically proceed without the existence of checks and balances from the public prosecutor and of course contrary to the principle of transparency of investigation. The absence of check-balances between investigators and public prosecutors in the investigation stage will potentially lead to the arbitrariness of investigators in carrying out their authority. Legal consequences If the SPDP is not delivered on time, it will result in procedural flaws in the investigation stage. Keywords: Constitutional Court, Addition of Norms, SPDP Notification

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 NIM. A2021151062, YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis yuridis ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis sifat mengikat atau tidaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan dari pejabat pemerintahan dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan implikasi hukum yang ditimbulkan apabila terjadi disparitas putusan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach) diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kaitannya dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan dari pejabat pemerintahan dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara yuridis tetap memiliki sifat mengikat dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Akan tetapi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan dari pejabat pemerintahan tidak bersifat mengikat dalam proses peradilan pidana. Maksudnya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan dari pejabat pemerintahan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana dari tindakan menyalahgunakan wewenang menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Implikasi hukum yang ditimbulkan apabila terjadi disparitas putusan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan dualisme hukum dan ketidakpastian hukum.Kata Kunci: Tindakan Pejabat Pemerintahan, Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana. ABSTRACTThis thesis discusses the juridical analysis of the provisions of Article 21 Paragraph (2) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration related to the provisions of Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001.The purpose of this research is to reveal and analyze the binding nature of the decision of the State Administrative Court to assess whether there is an element of abuse of authority in the actions of government officials in relation to the provisions of Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Action Corruption Crime as amended by Law Number 20 of 2001 and legal implications arising in the event of a disparity in the decision between the State Administrative Court and the Corruption Court concerning the presence or absence of elements of abuse of authority.Through library research using normative juridical research methods with a statute approach approach, the conclusion is obtained, that in relation to the decision of the State Administrative Court to assess whether there is an element of abuse of authority in the actions of government officials in relation to the provisions of Article 3 Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 legally has a binding nature in the realm of State Administrative Law. However, the decision of the State Administrative Court to assess whether there is an element of abuse of authority in the actions of government officials is not binding in the criminal justice process. That is, the decision of the State Administrative Court to assess whether or not the element of abuse of authority in the actions of government officials cannot be used as a basis for abolishing criminal acts of misuse according to Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended. with Law Number 20 of 2001. The legal implications that arise if there is a disparity in decisions between the State Administrative Court (PTUN) and the Corruption Court related to whether or not there is an element of abuse of authority can lead to legal dualism and legal uncertainty.Keywords: Actions of Government Officials, Elements of Abuse of Authority, State Administrative Law, Criminal Law.

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT) ANDI FAHRUDDIN, SH. A.2021131090, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discuss the duties and authority of prosecutors in the field of civil and state administration (a case study in the High Court of West Kalimantan). The method used in this research using normative juridical approach. From the results of research using legal research methods normative juridical conclusion, that the duties and authority of the Prosecutor in the field of Civil and State Administrative High Court of West Kalimantan, the Attorney General of the Republic of Indonesia, which is a state agency that has the function to assure the rule of law, save the riches of the country , maintain the authority of the government, and protect the interests of the community to carry out these functions, the prosecutor of the Republic of Indonesia the field of civil and state administration is given the authority by law and discretionary of a power of attorney, the authority of the state prosecutor in the field of civil include legal assistance, law enforcement legal considerations, legal services, and other measures already run optimally in accordance with existing legislation. The prosecutor as the state attorney can run right an arbitrary there must be a special power, either the prosecutor's proceedings in the district courts, commercial courts, religious courts and the Supreme Court although the way to beracaranya different but born out of the memorandum of understanding made by the parties beforehand. Obstacles encountered in functionalizing the Prosecutorial Authority in the field of Civil and State Administration is the constraint of the prosecutor's own internal institutions that not all elements of the internal Attorney understand the existence, tasks and finagsi and Datun JAM organization, so that the function has not been implemented optimally Datun. JAM existence Datun turned out rnernerlukan human resources consisting of mental attitude as a prosecutor with the state attorney and have the educational background and knowledge of civil law and state administration. Constraints of external agencies ie prosecutor constraints in the legislation, the need for legislation that affirms the institution prosecutor as the state attorney's office, the need for legislation requiring SOEs to use JPN services. The assertion of the Attorney Organization as an institution that can represent the public interest. Elimination of the provision which states obligation to provide specific authorization from the Government or state / local enterprises for JPN who will perform duties and authority in the field of Civil and State Administration. Cultural constraints not all institutions / government agencies recognize the role of the prosecutor as the state attorney. To overcome the problem that not all agencies / government agencies recognize the role of the prosecutor's. The state attorney, the prosecutor has done correctional function datum of the concerns of institutions / agencies to submit a special power to kejaksaan.Lembaga / Government Agencies worried about the AGO will open weakness Institutions / Agencies concerned, the clan will be used to ensnare them in the criminal field, so they are not willing to give Power of Attorney to the Attorney.Keywords: Authority Attorney, Civil and Administrative.ABSTRAKTesis ini membahas masalah tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (studi kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitianmenggunakan metode penelitian hukum yuridis normative diperoleh kesimpulan, Bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat untuk melaksanakan fungsi tersebut, kejaksaan Republik indonesia bidang perdata dan tata usaha negara di berikan wewenang oleh undang-undang dan secara delegatif dari surat kuasa, kewenangan jaksa pengacara negara di bidang perdata meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainya sudah berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Jaksa sebagai pengacara negara bisa menjalan kan kewenanganya harus ada surat kuasa khusus, baik jaksa itu beracara di dalam pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan agama maupun Mahkamah agung walaupun cara untuk beracaranya berbeda tetapi dengan dilandasi oleh memorandum of understanding yang dibuat oleh para pihak terlebih dahulu. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah kendala dari intern lembaga kejaksaan sendiri yaitu belum semua unsur intern Kejaksaan memahami keberadaan, tugas dan finagsi serta organisasi JAM DATUN, sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal. Eksistensi JAM DATUN temyata rnernerlukan sumber daya manusia yang terdiri dari Jaksa dengan sikap mental sebagai pengacara negara dan mempunyai latar belakang pendidikan serta wawasan hukum perdata dan tata usaha negara. Kendala dari ekstern lembaga kejaksaan yaitu Kendala dalam perangkat peraturan perundang-undangan, perlunya peraturan perundangan yang menegaskan lembaga kejaksaan sebagai kantor pengacara negara, perlunya peraturan perundangan yang mewajibkan BUMN untuk mempergunakan jasa JPN. Perlunya penegasan Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan umum. Penghapusan ketentuan yang menyatakan kewajiban pemberian kuasa khusus dari Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD bagi JPN yang akan melakukan tugas & kewenangannya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kendala Budaya belum semua lembaga/instansi pemerintah mengenal peranan kejaksaan sebagai pengacara negara. Untuk mengatasi permasalahan belum semua lembaga/instansi pemerintah mengenal peranan kejaksaan sebagai. Pengacara negara, kejaksaan telah melakukan pemasyarakatan fungsi datum adanya kekhawatiran lembaga/instansi pemerintah untuk menyerahkan surat kuasa khusus kepada kejaksaan.Lembaga/Instansi Pemerintah merasa khawatir pihak Kejaksaan akan membuka kelemahan Lembaga/Instansi bersangkutan, clan akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang pidana, sehingga mereka tidak bersedia menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan.Kata Kunci: Wewenang Kejaksaan, Perdata Dan Tata Usaha Negara,

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH PRAYITNO, SH. A.2021141067, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of policies assistant task TNI to the Police in the province of West Kalimantan in the era of regional autonomy. The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that that implementation tasks perbantuan TNI run by Kodam XII / Tanjongpura to West Kalimantan Regional Police in West Kalimantan Province on the regional autonomy era faced a number of problems and obstacles that caused its implementation does not take place in accordance with the original purpose of this policy is set by the government. Security services conducted by Police in West Kalimantan has been able to keep the security situation in West Kalimantan, but the presence of some security disturbance cases show the importance of demand perbantuan military command XII / Tanjongpura but not performed optimally, causing various forms of threats not handled properly and prone to causing a threat, not only the region but the West Kalimantan Indonesia's national security as a whole.Factors that lead to ineffective implementation of tasks perbantuan by Kodam XII / Tanjongpura caused by many factors, but the most notable is the Associated public policy in the form of legislation is not clear and not synergistic in the settings assistant task, separation of the TNI and the Police in absolute terms post reform is more emotional and not equipped with the regulations can be implemented, lack of clarity on the status of the organization the military and police in the state system led to cooperation, coordination and communication between these two institutions are not going well, including in the discharge perbantuan, barriers because of the lack new regulations that bridges the role of the military and police in the field, especially to synergize the role of TNI military Command XII / Tanjongpura on MOOTW in order to provide assistance to the police and local government in the field, Ego sectoral since the separation of the TNI and the Police in 2002 was very influential and a bottleneck in implementation of security duty in West Kalimantan and West Kalimantan Governor not play an optimal role in issuing political decisions at provincial level to maintain the security in order to provide protection to the people by empowering the device in Kalbar including military and police elements.Keywords: Policy Implementation, assistant task, TNI to the Police.ABSTRAKTesis ini membahas implementasi kebijakan tugas perbantuan TNI kepada Polri di wilayah provinsi kalimantan barat dalam era otonomi daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa Implementasi tugas perbantuan TNI yang dijalankan oleh Kodam XII/Tanjungpura kepada Polda Kalimantan Barat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada era otonomi daerah menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan yang menyebabkan implementasinya tidak berlangsung sesuai dengan tujuan awal kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan keamanan yang dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Barat selama ini mampu menjaga situasi keamanan di wilayah Kalimantan Barat, akan tetapi adanya beberapa kasus gangguan keamanan yang menunjukkan pentingnya permintaan perbantuan kepada Kodam XII/Tanjungpura namun tidak dilakukan secara maksimal, menyebabkan berbagai bentuk ancaman tidak tertangani secara tepat dan rawan menyebabkan timbulnya ancaman, tidak hanya wilayah Kalimantan Barat tetapi keamanannasional Indonesia secara keseluruhan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi tugas perbantuan oleh Kodam XII/Tanjungpura disebabkan oleh banyak faktor, namun yang paling menonjol adalah Berkaitan kebijakan umum dalam bentuk undang-undang yang tidak jelas dan tidak sinergis dalam pengaturan tugas perbantuan, Pemisahan TNI dengan Polri secara absolut pasca reformasi lebih bersifat emosional dan tanpa dilengkapi dengan regulasi-regulasi yang dapat diimplementasikan, Ketidakjelasan tentang kedudukan organisasi TNI dan Polri dalam sistem kenegaraan menyebabkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi kedua institusi ini tidak berlangsung dengan baik, termasuk dalam pelaksanaan tugas perbantuan, Hambatan karena belum adanya regulasi-regulasi baru yang menjembatani peran TNI dan Polri di lapangan khususnya untuk mensinergiskan peran TNI Kodam XII/Tanjungpura pada OMSP dalam rangka memberikan bantuan kepada Polri dan Pemda di lapangan, Ego sektoral sejak pemisahan TNI dengan Polri pada tahun 2002 sangat berpengaruh dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah Kalbar dan Gubernur Kalimantan Barat belum berperan secara optimal dalam hal mengeluarkan keputusan politik pada tataran provinsial untuk menjaga keamanan guna memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan memberdayakan para perangkat di Kalbar diantaranya unsur TNI maupun Polri.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, laporan, warta, harianregional.com, Tugas Perbantuan, TNI kepada Polri.

EFEKTIVITAS PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRI LASTARI, SH NPM.A2021151055, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Pemekaran Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat Dasar hukum pembentukan daerah otonom baru menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan direvisi kembali menjadi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah dan desain besar penataan daerah masih dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri dan belum diterbitkan hingga saat ini. Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat Berjalan Secara Efektif Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Yang menjadi perhatian serius pemerintah saat ini adalah banyaknya daerah yang setelah dimekarkan justru tidak memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakatnya, bahkan ada yang lebih buruk dibandingkan sebelum dimekarkan, seperti Kalimantan Barat. Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik, yang mana hal ini sangat bertolakbelakang dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan di wilayah yang disinyalir berkompeten, dengan demikian kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induk pemerintahan, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat. Kata Kunci: Pemekaran, Efektivitas 2 ABSTRAK This thesis discusses the effectiveness of division Area Regency in West Kalimantan Province. From the research result using normative and sociological law research method. From the results of the analysis and discussion to get the conclusion that is: Pemekaran Daerah In West Kalimantan Province The legal basis for the establishment of new autonomous regions using Law No. 22 of 1999 on local government and Government Regulation No. 129 of 2000 on the requirements of the formation and criteria of pemekaran, deletion and merger of regions , In 2004 was revised into Law Number 32 Year 2004 and Government Regulation Number 78 Year 2007 and revised back into Law Number 23 Year 2014, Law Number 9 Year 2015 regarding the second amendment to Law Number 32 Year 2004 On Regional Government but the Government Regulation on Regional Arrangement and the great design of regional arrangement is still discussed by the Ministry of Home Affairs and has not been published until now. Implementation of Regional Expansion District In West Kalimantan Province Runs Effectively To Achieve People's Welfare. The main concern of the government at this time is that the number of areas that after the split did not provide the level of welfare to the people, even worse than before it was split, such as West Kalimantan. In some cases, the phenomenon of regional pemekaran tends to shift into a tool for sharing power for political purposes, which is very contradictory with the purpose of regional expansion, namely for the welfare of society. Expansion of the territory is of national interest intended to provide benefits to various groups, both society and government, because the expansion of the region will make the area, become open, the development path is wider, scattered, and productive. In addition, the urgent factor in the expansion of a region is to avoid the concentration of development from various sectors of life in the area that is allegedly competent, thus the need for the expansion of the region encourages its fulfillment by separation from the parent government, with the main objective of accelerating the welfare of the people. Kata Kunci : Expansion, Effectiveness

DISPARITAS PUTUSAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK BAKATIâ€™ DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS NPM. A2021161020, YUSAK SUTOMO, S.K.M.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakatiâ€™ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakatiâ€™ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, apakah penjatuhan putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakatiâ€™ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sudah memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat adat Dayak Bakatiâ€™, dan upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakatiâ€™ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Melalui metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakatiâ€™ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dikarenakan pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Adat (Singe) Desa atau Tokoh Adat, sehingga sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelakunya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Adat (Singe) Desa atau Tokoh Adat. Di samping itu, pelaku merupakan salah satu keluarga terpandang di wilayah dusun atau desa, sehingga Ketua Adat (Singe) Desa dan Tokoh Adat merasa tidak enak untuk menjatuhkan sanksi adat yang lebih berat. Selain itu, pelaku sudah sering melakukan pencurian (nangko) atau dalam bahasa hukum disebut residivis, sehingga Ketua Adat (Singe) Desa dan Tokoh Adat sengaja menjatuhkan sanksi adat yang lebih berat dengan maksud agar pelakunya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehubungan dengan terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakatiâ€™ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, maka pemenuhan rasa keadilan bagi pelaku, korban maupun masyarakat adat Dayak Bakatiâ€™ belum dapat diwujudkan secara parsial. Hal ini disebabkan karena putusan pidana adat dapat dikatakan adil oleh pelaku pencurian, tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat adat. Begitu pula sebaliknya, putusan pidana adat bisa dikatakan adil oleh korban atau masyarakat adat, tetapi dianggap tidak adil bagi si pelaku. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya disparitas Putusan Pidana Adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakatiâ€™ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, antara lain dengan cara-cara: Ketua Adat (Singe) maupun tokoh-tokoh adat (Pamande) harus bersikap objektif dalam menyelesaikan perkara pencurian tersebut tanpa harus memikirkan hubungan kekerabatan atau status sosial dari pelakunya karena dapat menimbulkan gejolak di dalam masyarakat adat itu sendiri, dan Ketua Adat (Singe) maupun tokoh-tokoh adat (Pamande) merupakan panutan bagi warga masyarakat adat sehingga setiap putusan pidana adat harus bisa memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat adat itu sendiri.Kata Kunci: Â Â Â Â Disparitas, Putusan Pidana Adat, Perkara Pencurian, Masyarakat Adat Dayak Bakatiâ€™.Â ABSTRACTÂ Â This thesis discusses the disparity of traditional criminal verdict in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the causes of the disparity of customary criminal decision in the settlement of theft case in Indigenous Dayak Bakati 'community in Kecamatan Subah Sambas regency, whether the indictment of adat criminal punishment in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati' in Kecamatan Subah Sambas District has provided a sense of justice for the perpetrators, victims and indigenous people of Dayak Bakati ', and the effort to prevent the disparity of customary criminal decision in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati' in Kecamatan Subah Sambas District. Through empirical law research method, it can be concluded that the causes of disparity of customary criminal decision in the settlement of the theft of Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District because the perpetrator has a kinship relationship with the Chairman of Adat (Singe) Village or Customary People, so the sanction customs that were handed down to the perpetrators were lighter than those who did not have a kinship relationship with the Village (Singe) Chairman or Adat Customary. In addition, the perpetrator is one of the most respected families in the hamlet or village area, so the Adat (Singe) Chairman and the Customary Leaders feel uncomfortable to impose heavier customary sanctions. In addition, the perpetrators have often committed theft (nangko) or in legal language called residivis, so the Chairman of Indigenous (Singe) Village and Customary Figures deliberately impose heavier custom sanctions with the intention that the perpetrators do not repeat his actions. In relation to the occurrence of disparities of customary criminal verdict in the settlement of the theft of Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District, the fulfillment of justice for the perpetrators, victims and indigenous people of Dayak Bakati' can not be realized partially. This is because customary criminal sanction can be said to be fair by the perpetrators of theft, but unfair to victims or indigenous peoples. Similarly on the contrary, customary criminal verdict can be said to be fair by victims or indigenous peoples, but is considered unfair to the perpetrator. The efforts to prevent the disparity of the Customary Criminal Decision in the settlement of the theft case on Dayak Bakati Indigenous Peoples in Kecamatan Subah Sambas District, among others by means of: Adat Chairman (Singe) and traditional figures (Pamande) must be objective in resolving and the Chairman of Indigenous (Singe) and traditional figures (Pamande) are role models for indigenous peoples so that any customary criminal verdict should can provide a sense of justice for the perpetrators, victims and indigenous peoples themselves.Keywords: Â Â Â Â Â Disparity, Customary Criminal Ruling, Theft Case, Indigenous Dayak Bakati '.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI, LEGAL PROTECTION AGAINST WIVES WHO ARE VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE BY HER HUSBAND. KARTIKA AGUS SALIM, SH NIM : A.2021141010, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPerlindungan Hukum terhadap Isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universtas Tanjungpura Pontianak., Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KartikaAgusSalim, 2016, Legal Protection against Wives who are victims of domestic violence by her husband, Master of Legal Studies Program, Faculty of Law, UniversitasTanjungpura Pontianak. Pokok Permasalahan yang diteliti dalam Tesis Ini adalah banyaknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat khususnya Kabupaten Sintang saat ini. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Ada empat faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu : 1. Faktor ekonomi, 2. Karena kebutuhan biologis, 3. Hak ? hak istri yang tidak berikan oleh suami, kendala yang dihadapi yaitu sarana prasarana yang tidak mendukung, seperti rumah aman (shelter) yang belum disiapkan pemerintah, serta keterbatasan personil Polri (polwan) dalam melakukan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.ABSTRACKMany households became a place of suffering and torture because of outbreaks of violence. This study aimed to determine the factors that cause the occurrence of domestic violence against the wife by the husband. Methods of research in this thesis were a normative legal research and empirical legal research. Normative the primary data in the field. There are four factors that have led to violence in the home are: 1. Economic Factors, 2. Biological needs, 3. Unfulfilled right by the husband, such as the infrastructure, a safe house (shelter) by the government, as well as the limitations of the police personnel (policewoman) in performing services to victims of domestic violence.Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Isteri, KorbanKeywords: Protection, Law, Wife, Victims of Domestic Violence

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA