Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP NAKHODA KAPAL YANG MELAYARKAN KAPALNYA TANPA LAIK LAUT SESUAI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DARI SYAHBANDAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PONTIANAK) NPM. A2021161010, SURAHMAN S.H.,
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSetiap kapal yang berlayar harus mempunyai Surat Persetujuan Berlayar dan untuk melakukan Pelayaran kapal harus laik laut sehingga dapat dirumuskan bahwa Kelaiklautan kapal merupakan syarat untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut harus sesuai dengan surat pernyataan Nakhoda yang dilampirkan bersamaan surat permohonan oleh agen pelayaran dan setelah memenuhi kewajiban lainnya secara administratif. Dengan terpenuhinya unsur kelaiklautan kapal maka pihak kapal dapat mengoperasikan kapalnya dengan baik dan bagi pihak Syahbandar ada jaminan pertanggungjawaban dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Nakhoda atau pemilik kapal wajib mempertahankan kapalnya agar tetap laik laut sampai masa berakhir sertifikat keselamatannya, untuk itu perlu ada rencana perawatan dan perbaikan kapal yang mana perawatan dan perbaikan tersebut diawasi oleh marine inspector dan atau BKI dan kemudian diterbitkan sertifikat keselamatan kapal. Terhadap kapal yang berlayar namun terjadi kecelakaan akan diadakan investigasi serta pemeriksaan pertama oleh syahbandarkarena harus ada suatu pihak yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kesalahan yang walaupun tidak secara langsung dilakukan oleh terdakwa, namun jika ditemukan dugaan adanya kelalaian pada saat beroperasinya kapal tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan, maka pihak yang dapat dipertanggung jawabkan atas kecelakaan tersebut adalah Nakhoda kapal dan/atau awak kapal (strict liability) karena terdakwa langsung dimintai pertanggung jawaban atas kesalahan yang diperbuat. kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Pelayaran untuk tingkat pemeriksaan kedua, jika ada unsur kelalaian dari pengoperasian kapal oleh Nakhoda atau perwira kapal maka dapat diberikan sanksi administratif dari putusan Mahkamah Pelayaran jika ada unsur tindak pidana PPNS dapat memproses ke ranah hukum pidana pelayaran melalui kordinasi Kepolisian Republik Indonesia, putusan Mahkamah Pelayaran dapat dijadikan Bukti berupa surat. Penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nakhoda yang melayarkan kapalnya tanpa laiklaut sesuai Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Memaparkan bagaimana kedepannya agar Nakhoda kapal yang melayarkan kapalnya agar tetap dalam kondisi laiklaut sesuai Surat Persetujuan Berlayar.Mengungkap sanksi hukum apakah yang diberikan oleh pihak yang berhubungan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang kapalnya mengalami kecelakaan dalam kondisi tidak laik laut. Penelitian ini tergolong penelitian normatif, penulis menggunakan Pendekatan statute approach dan conseptual approach sekaligus Case approach. Pendekatan empiris juga penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi kasus yang telah terjadi dilapangan sehingga Dass Solen dengan Dass Sein bisa berhubungan.Kesimpulan dan saran sementara penelitian penulis dapatkan sebagai berikut:Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak dalam menerbitkan Suat Persetujuan Berlayar telah sesuai prosedur Perundang-undangan yang berlaku.Nakhoda Kapal seharusnya berusaha dengan sewajarnya untuk membuat kapalnya tetap laik laut.Terdapat Sanksi hukum yang diberikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Pejabat Penerbit Surat Persetujuan Berlayar serta Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak laut. Dalam proses pengoperasian kapal agar pihak kapal mengusahakan sewajarnya sehingga sertifikat keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar tetap dipertahankan sesuai kondisi fisik kapal yang layak laut sampai masa berlakunya habis (expire date). Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana Nakhoda, Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ABSTRAC Each ship that sails must have a Sail Approval Letter and to conduct a cruise ship must be seaworthy so that it can be formulated that the feasibility of a ship's sea is a condition for the issuance of a Sailing Approval. To issue the Sailing Approval must be in accordance with the skipper's statement letter attached together with the application letter by the shipping agent and after fulfilling other obligations administratively. With the fulfillment of the ship's marine worthiness, the ship can operate the ship properly and for the Syahbandar party there is a guarantee of accountability in issuing the Sailing Approval. The skipper or ship owner is obliged to keep his ship in order to remain seaworthy until the end of the safety certificate, for that there is a plan to maintain and repair the ship where the maintenance and repair is supervised by the marine inspector and or BKI and then the ship safety certificate is issued.For ships sailing but an accident will be conducted, an investigation and the first inspection will be held by Syahbandar because there must be a party who will be held responsible for mistakes that are not directly carried out by the defendant, but if there is an alleged negligence during the operation of the vessel resulting in an accident , the party that can be held responsible for the accident is the ship captain and / or crew (strict liability) because the defendant is directly held accountable for mistakes made. then proceed to the Shipping Court for the second level of inspection, if there is an element of negligence from the operation of the ship by the skipper or ship officer then administrative sanctions can be given from the Court of Appeal decision if there is an element of criminal acts PPNS can process into the shipping criminal court through the coordination of the Republic of Indonesia Police the decision of the Shipping Court can be used as evidence in the form of a letter. The author intends to find out how the Criminal Liability Against the skipper who ships his ship without being in the sea in accordance with the Sailing Approval from the Syahbandar based on the Legislation. Describes how in the future the ship skipper who ships his ship to remain in sea-worthy condition in accordance with the Sailing Approval. Reveals what legal sanctions are given by the parties relating to the issuance of Sailing Approval whose ship has an accident in conditions not seaworthy. This research is classified as normative research, the author uses a statute approach and conseptual approach as well as a case approach. The empirical approach is also used to collect data and information on cases that have occurred in the field so that Dass Solen with Dass Sein can relate. Conclusions and suggestions while the research authors get the following: Class II Pontianak Port Authority and Port Authority in issuing Suat Approval of Sailing according to procedures The applicable legislation. The ship captain should make reasonable efforts to make the ship remain seaworthy. There is a legal sanction given by the Ship Safety Inspector Officer, the Sailor Approval Publishing Officer and the skipper who ships his ship while the concerned knows that the vessel is not seaworthy . In the process of operating the ship so that the ship makes reasonable efforts so that the safety certificate issued by the Shahbandar is maintained according to the physical condition of the seaworthy vessel until the expiration date expires. Key: Helmsman Criminal Responsibility, Issuance of Sailing Approval.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KORPORASI (Studi Pembaruan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi) ALFIAN WAHYU PRATAMA, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrackDiscussion Of The Theoretical And Normative Study Of The Penal Porlicy in Purposive to prevent and handle Corporate Coruption. The fungction of penal reform is reforming penal substantion in capacity the rebuild a national penal sistem. A purposive is to reevaluated, reforming, reorienting a penal to achieving a national goal with based on national value (Pancasila). The main problem in this study are How a Penal Policy for Corporate Crime presently, What is the purposive and basic principle to operating a penal, How to formulated a penal operating future. The metodolgy is normative study with policy and value approaches, the specification of study is descrptif analys with secondary data. When they gathering from bibliography and documentering study with kualitatif systematic normatif method. Based on study, the penal policy is transform from classical prespective when the purposive is to revenge a crime act becoming a restorative concept with a main purposive to retorating a condition, to recovering a criminal actor and to protecting society. A principle values in penal reform is unused in Penal System presently. There is a reason why a penal reform for.Key words : Penal Policy for Corporate Crime, Penal reform for corporate criminal.AbstrakPembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Kebijakan Hukum Pidana terhadap Koroporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam berfungsinya sebagai pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan pembaruan pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan pidana dan pemidanaan. Tujannya pembaruan pidana untuk reevaluasi, reformasi dan reorientasi hukum pidana dengan landasan Pancasila agar dapat dipergunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan nasional.Yang menjadi kebijakan penggunaan pidana dalam hukum pidana pada saat ini merupakan kebijakan yang berlandaskan ajaran klasik yang mengedepankan tujuan pembalasan dan bentuk kepastian hukum, dalam perkembangannya konsep-konsep klasik tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan terakhir subjek hukum pidana telah mengalami perluasan yaitu memasukkan korpoasi sebagaia subjek hukum pidana. Tujuan pidana telah mengalami pergeserang ke arah keadilan khususnya keadilan restorative dengan orientasi pada pengembalian keseimbangan, pembinaan/perbaikan pelaku tanpa mengesampingkan perlindungan masyarakat sendiri. Demikian pula kepastian hukum yang dipergunakan perlahan telah bergeser kepada flexibilitas dan modifikasi pidana itu sendiri.Nilai-nilai dan prinsip-prinsip pembaruan penggunaan pidana sebagaimana tersbut di atas belum dipergunakan hingga saat ini. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan pidana dalam penggunaan pidana terhadap korporasi.Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana untuk Korporasi, Hukum Pidana, Pembaruan pidana untuk korporasi.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENYALAKAN LAMPU UTAMA SIANG HARI BERDASARKAN PASAL 293 AYAT (2) UU NO. 22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK) DWI SANTOSO,S.Ik A.21210018, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the application of criminal sanctions against the motorcycle driver who does not turn on headlights during the day based on Article 293 Paragraph (2) Uu No. 22, 2009 (Case Study in Police Pontianak). The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that the factors that affect the application of criminal sanctions against the motorcycle driver who does not turn on headlights during the day based on Article 293 Paragraph (2) UUNo. 22 of 2009 on the Police Pontianak is a lack of knowledge / understanding of the provisions of the law in the Traffic Act that regulates such issues are caused by low / not optimal dissemination to the public, lack of legal culture / community legal awareness especially about the urgency of a setting instrument law passed traffic, poor law enforcement process performed by law enforcement officials against any violations. That what efforts will be undertaken Police Satlantas Pontianak in the enforcement of Law No. 22 of 2009 in particular article 293 paragraph (2) is an extension of the traffic, conducting police say hello to the people who carried out routinely every day of the week, training in traffic, Services manufacture SIM, Installation of banners, billboards, pamphlets and distribution of brochures, Installation of signs warning cooperate with Prog, Doing kegaiatan interactive dialogue about traffic rules in several TV and radio stations in the city of Pontianak. Recommendation: that Sat Then Polrestabes Pontianak city should improve the dissemination of the obligations of bikers turn on headlights during the daytime so that these rules apply efektif.Sat Then Polrestabes Pontianak City must act decisively to impose sanctions on riders who do not carry out the obligations turn on headlights in daytime Then hari.Sat Polrestabes Pontianak City should improve dissemination to the motorcyclist about the obligation of turning on the headlights in daylight with emphasis on the placement of banners, billboards, pamphlets about the keawajiban in the streets of the protocol.Keywords: Application, Criminal Sanctions, Against, Driver, Motorcycle.ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama siang hari berdasarkan Pasal 293 Ayat (2) Uu No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polresta Pontianak).Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksipidana terhadap pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama siang hari berdasarkan Pasal 293 Ayat (2) UUNo. 22 Tahun 2009 di Polresta Pontianak adalah rendahnya pengetahuan / pemahaman terhadap ketentun hukum dalam UU Lalu Lintas yang mengatur hal tersebut yang disebabkan oleh masih rendahnya/belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya budaya hukum / kesadaran hukum masyarakat khususnya mengenai urgensi dari sebuah pengaturan instrument hukum berlalu lintas, rendahnya proses penegakan hokum yang dilakukan oleh aparat penegak hokum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Bahwa upaya-upaya apa yang di lakukan Satlantas polresta Pontianak dalam penegakan UU No 22 Tahun 2009 khususnya pasal 293 ayat (2) adalah Penyuluhan tentang berlalu lintas, melakukan kegiatan polisi menyapa masyarakat yang dilaksanakan secara rutin tiap hari minggu, Pelatihan berlalu lintas, Pelayanan pembuatan SIM, Pemasangan spanduk, baliho, pamphlet dan penyebaran brosur,Pemasangan rambu-rambu peringatan bekerja sama dengan Jasa Raharja, Melakukan kegaiatan dialog interaktif tentang tertib lalu lintas dibeberapa Stasiun TV dan Radio di Kota Pontianak. Rekomendasi : bahwa Sat Lantas Polrestabes kota Pontianak harus meningkatkan sosialisasi tentang kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari agar peraturan tersebut berlaku efektif.Sat Lantas Polrestabes Kota Pontianak harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi kepada pengendara yang tidak melaksanakan kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari.Sat Lantas Polrestabes Kota Pontianak harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor tentang kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari dengan memperbanyak penempatan spanduk,baliho, pamphlet tentang keawajiban tersebut di jalan-jalan protokol.Kata Kunci:Penerapan, Sanksi Pidana, Terhadap, Pengemudi, Sepeda Motor.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG PERIJINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT DI SATUAN INTELIJEN KEAMANAN POLRES SANGGAU (STUDI PADA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN POLRES SANGGAU) DHARMA SYAPUTRA SRG., S.T. NPM.A2021141064, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Kapolri Tentang Perijinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Di Satuan Intelijen Keamanan Polres Sanggau (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Sanggau) . Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yang mendasarkan kajian pada penegakan hukum, dengan mengkaji realitas empirik yang dilakukan dalam level analisis mikro, dengan melihat hukum sebagai paradigma definisi sosial. Pendekatan penelitian sosiologi mikro ini lebih menitikberatkan pada aspek makna aksi dan perilaku, dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Implementasi Kebijakan Kapolri Tentang Perijinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat yang ada di Wilayah Hukum Polres Sanggau diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kaporli Nomor 28/XIII1995. Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sikap terhadap permohonan atau permintaan yang berasal dari bawahan atau orang di luar organisasi kerja seperti masyarakat yang mengajukan permohonan izin untuk kegiatan keramaian, pameran atau pengawalan. Implementasi kebijakan bermakna bahwa kebijakan diterapkan atau dilaksanakan secara keseluruhan terhadap semua permohonan dari masyarakat secara individual maupun kelompok untuk memperoleh izin keramaian, pameran atau pengawalan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Kapolri Tentang Perijinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat yang ada di Wilayah Hukum Polres Sanggau adalah faktor komunikasi, sumberdaya manusia, disposisi, dan struktur. Kata Kunci : Perijinan, Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat, Intelijen Keamanan ABSTRACTThis thesis discusses about Police Policy Implementation on Licensing and Notification of Community Activities at Sanggau Police Security Intelligence Unit (Study on Security Intelligence Unit of Sanggau District Police Station). This study uses a sociological approach, which bases the study on law enforcement, by examining empirical realities conducted within the micro-analysis level, by looking at the law as a social definition paradigm. This micro sociology research approach focuses more on the aspect of the meaning of action and behavior, from the result of the research there are conclusion that Police Policy Implementation About Licensing and Notification of Community Activities in Sanggau District Police Region is regulated in Law Number 2 Year 2002 about Police of the Republic of Indonesia , as the Implementation Guidance (Juklak) Kaporli Number 28 / XIII1995. Policy is an action taken to define attitudes toward requests or requests that come from subordinates or persons outside of work organization such as those who apply for permission for crowd, exhibition or escort activities. Implementation of the policy means that the policy is applied or implemented in its entirety to all requests from the community individually or in groups to obtain permission for crowd, exhibition or escort. The factors influencing the Police Chief Policy on Licensing and Notification of Community Activities in the Sanggau District Police Law are the factors of communication, human resources, disposition, and structure. Keywords: Licensing, Notice of Community Activities, Security Intelligence

PEMBIMBINGAN MASYARAKAT HINDU DI KOTA PONTIANAK I WAYAN SEGARA, SH. A.21211089, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.112 KB)

AbstrakTulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran-pelanggarankebebasan beragama yang terjadi akhir-akhir ini, sementara kebebasanberagama dijamin dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 22 ayat 1 dan 2. Untuk menciptakankerukunan umat beragama di atas diperlukan peran aktif pemerintahterkait terutama Kementerian Agama untuk melakukan pelayanan,pembinaan, dan pembimbingan masyarakat. Dari penjelasan di atas,khusus untuk tulisan ini bahwa Implementasi Peraturan Menteri AgamaNomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja VertikalKementerian Agama, memiliki pertanyaan mendasar, yaitu BagaimanaPembimbing Masyarakat Hindu dalam melaksanakan pelayanan,bimbingan, pembinaan berdasarkan Pasal 653 Peraturan Menteri AgamaNomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja VertikalKementerian Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metodedeskriptif berbentuk penelitian hukum empiris. Subyek penelitiannyaadalah orang-orang yang terkait dalam pembimbingan. Lokasi penelitianpada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.Cara mengambil data menggunakan wawancara dan dokumentasi.Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa pembimbingan terhadap masyarakatHindu di Kota Pontianak menggunakan metode yang bervariasidimaksudkan agar jalannya pembimbingan tidak monoton dan2membosankan. Banyak metode yang digunakan dalam pembimbinganproses bimbingan terhadap masyarakat Hindu secara bersamaan,diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, tugas, problem solving(pemecahan masalah), dan demonstrasi. Kegiatan pembimbinganterhadap masyarakat Hindu tersebut cukup bermanfaat bagi masyarakatHindu di Kota Pontianak sebagai bekal dalam menghadapi proseskehidupan masyarakat Hindu itu sendiri baik dari segi iman, sosial,budaya, dan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalampembimbingan masyarakat Hindu di Kota Pontianak adalah perbedaanindividual peserta bimbingan, situasi kegiatan pembimbingan yangpemateri ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari, keterbatasanfasilitas, dan keterbatasan jumlah umat Hindu.Kata kunci : pembimbingan, masyarakat, HinduAbstractThis writing is inspired by the appearance of religious intolerants thesedays, while the fredom of performing certain religion is covered under theRegulation Number 39 Year 1999 of Human Righats 22 verse 1 and 2. Tocreate the harmony amongs the difference believers, it needs the role ofgovernment in this case Religious Affairs to actively doing service,counseling and guidance to the society. From the explaination above,especially in this writing that Implementation of the Religion MinistryRegulation Number 13 Year 2012 of Vertical Organization and Work ofReligious Affairs, having basic question, that is: How is the HinduCounselor doing service, counseling and guidance based on 653 ReligionMinistry Regulation Number 13 Year 2012 of Vertical Organization andWork of Religious Affair. The method used is descriptive in the form ofempirical legal reserach. The subject of this research is persons who trulyincluded in doing service, counseling and guidance to their society. Thelocation of this research is at Province Office of Religious Affairs West3Kalimantan. Collecting the data using interview an documentation.Analizing the data is done qualitatively by using interactive model. Theresult of this research indicates that guidance towards Hindu society inPontianak City using variative method in order that the guidance runningwell, not monotone and boring. Many method which used in the process ofguidance towards Hindu society in turn at the same occation such asspeech, question and answer, discussion, exercise, recitation, problemsolving and demonstration. The activity of guidance towards Hindu societyis meaningful to Hindu Pontianak socity them selves as instrument or toolto face their living process in the form of believe, social, culture, andeconomy. Factors that influence guidace of Hindu society in PontianakCity is individual differences among participant, the air of guidanceactivities created by the presenter is not always standard day by day, thelimitation of facilities, and the number of Hindu followers is rare.Keyword : guidance, society, Hindu

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH ETY YUSMANIARTI, SH NPM.A2021151054, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu :Bahwa pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi telah memberikan kepastian hukum yang kongkret terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Dengan kata lain, sudah efektif secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi tahun 2011-2014. Kontribusi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Melawi terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2014: a. Meskipun realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan PLN selama tahun 2011 s.d. 2014 menunjukkan trend peningkatan penerimaan pajak daerah yang sangat positif; Akan tetapi dari hasil perhitungan kontribusinya ternyata kurang optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yaitu hanya mencapai 13,63%. Nilai kontribusi ini hanya dapat ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak daerah yang baru. dan memaksimalkan manajemen pajak daerah. b. Meskipun realisasi retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pengujian kendaraan bermotor selama tahun 2011 s.d. 2014 menunjukkan trend peningkatan penerimaan retribusi daerah yang sangat positif; Akan tetapi dari hasil perhitungan kontribusinya ternyata masih minimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yaitu hanya 1,31%. Nilai kontribusi ini hanya dapat ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan retribusi daerah yang baru dan memaksimalkan manajemen pemungutan retribusi daerah. c. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan Total Pajak Daerah, baik terhadap peraturan daerah yang dievaluasi maupun yang tidak dievaluasi terhadap target PAD selama 2011 s.d. 2014 diperoleh persentase sebesar 48,89 %. Jika persentase rasio efktivitas 48,89 %. dikorelasikan dengan Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD, maka berada pada posisi kontribusi 40,10-50,00% atau dengan kategori Baik. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan Total Retribusi Daerah, baik terhadap peraturan daerah yang dievaluasi maupun yang tidak dievaluasi terhadap target PAD selama 2011 s.d. 2014, diperoleh persentase sebesar 35,82 %. Jika persentase rasio efektivitas 35,82 % dikorelasikan dengan Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD, maka berada pada posisi kontribusi 30,10 â€“ 40,00% atau dengan kategori Cukup Baik. Kata Kunci: Pajak Daerah, Efektifitas, Pendapatan Asli Daerah ABSTRAK This thesis discusses the Effectiveness of the Implementation of Melawi Regency Regulation on Taxes and Local Retributions in Supporting the Original Revenue. From the research result using normative and sociological law research method. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that: The regulation of Taxes and Levies Melawi District has provided concrete legal certainty on the implementation of the collection of taxes and levies that become the authority of the Regional Government Melawi District. In other words, it has been philosophically, juridically and sociologically effective. Realization of Local Tax and Retribution revenue of Melawi Regency in 2011-2014. Contribution of tax and retribution of Melawi Regency to Local Original Income in 2011-2014: a. Despite the realization of hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, advertisement taxes, and PLN street lighting taxes during 2011 s.d. 2014 shows an increasing trend of positive local tax revenues; However, the results of the contribution calculation was less optimal to contribute to the original revenue area, which only reached 13.63%. The value of this contribution can only be enhanced by discovering potential new tax revenues. And maximize local tax management. B. Despite the realization of regional levies sourced from the levy on waste / cleanliness services, market service retribution and vehicle testing retribution during 2011 s.d. 2014 shows an increasing trend of positive local revenue retribution; However, from the calculation of the contribution was still at least contributed to the original revenue area, which is only 1.31%. The value of this contribution can only be enhanced by discovering new potential retribution levies and maximizing local retribution collection management. C. From the calculation of the ratio of the effectiveness of the total revenue of local taxes, both to the regional regulations evaluated or not evaluated against the target PAD during 2011 s.d. 2014 obtained a percentage of 48.89%. If the percentage of effectiveness ratio is 48.89%. Correlated with Criteria of Local Tax Contribution to PAD, then in position of contribution 40,10-50,00% or with Good category. From the calculation of the ratio of the effectiveness of total revenue Levy area, both against the local regulations evaluated and not evaluated against the target PAD during 2011 s.d. 2014, obtained a percentage of 35.82%. If the percentage of effectiveness ratio of 35.82% is correlated with the Criteria of Local Retribution Contribution to PAD, then it is in the contribution position of 30.10 - 40.00% or with Good Enough category. Kata Kunci : Local Tax, Effectiveness, Local Original Income

IMPLEMENTASI SMART CITY (KOTA CERDAS) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019 (STUDI KOTA PONTIANAK) NPM. A2021161060, HADI WINATA, S.H.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Implementasi Smart City (Kota Cerdas) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Studi Kota Pontianak. Kesimpulan dari tesis ini bahwa syarat-syarat Smart City sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah dipenuhi oleh Kota Pontianak yang harus dilakukan. Yaitu, pembangunan soft infrastrukture, hard infrastrukture dan culture. Pembangunan Soft infrastrukture dilakukan dengan menyiapkan akses atau ruang publik dengan WIFI, dan menyiapkan data digital yang bisa diakses publik. Melalui cara itu, interaksi pemerintah dan masyarakat bisa terjadi. Pembangunan hard infrastrukture dilakukan dengan menyiapkan keamanan dan kenyamanan pada berbagai fasilitas publik. Seperti, transportasi publik yang baik, penyediaan energi yang berkelanjutan, penyediaan air bersih, dan lainnya. Pembangunan budaya dilakukan dengan membiasakan masyarakat menggunakan teknologi informasi, sehingga memudahkan pelayanan melalui sistem online. Faktor-Faktor Yang Menyebutkan Kota Pontianak Belum Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Smart City adalah belum terpenuhui faktor yang dapat ditempuh dalam membangun Kota Pintar, yaitu Mendorong dan mengembangkan pola baru struktur kepemimpinan dan tata kelola Kota dan para pelaku usaha harus dapat bekerjasama dalam memperjuangkan konsep Smart City, Bekerjasama dengan melibatkan semua pihak. Membangun dan menggunakan infrastruktur pintar dan Mempersiapkan model pembiayaan yang mampu menjawab tantangan dan peluang ke depan. Langkah-langkah Pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan Smart City yaitu dengan Proses pembangunan sebuah kota memiliki fase-fase awal pembangunan untuk menuju Smart sebagai berikut : Fase pertama, pembenahan internal pemerintah, merupakan fase dimana fokusnya adalah pembenahan kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur teknologi sebagai modal dan alat untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dalam fase pertama penggunaan teknologi dominan dalam internal pemerintah. Fase kedua, penguatan modal sosial, fokusnya adalah untuk pendekatan sosial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menyiapkan masyarakat untuk melek teknologi. Dalam fase kedua ini program-program pembangunan juga difokuskan untuk penanganan masalah prioritas. Fase ketiga yaitu fase pengembangan layanan eksternal pemenrintah, adalah fase yang berfokus pada penggunaan teknologi dalam pengembangan pelayanan publik. Berbagai pelayanan publik dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi di dalamnya, setelah masyarakat mendapat edukasi teknologi sehingga menghindari urban splintering dan Fase keempat, fase pengembangan layanan kota berbasis teknologi tinggi, merupakan fase dimana fokusnya adalah pengembangan sistem-sistem dengan teknologi yang lebih tinggi dengan melihat best practice di kota atau negara lain yang juga telah mengembangkan konsep Smart City.Kata Kunci: Implementasi, Smart City, Kota Pontianak. ABSTRACTThis thesis discusses Smart City Implementation Based on Presidential Regulation No. 2 of 2015 on National Medium Term Development Plan (RPJMN) Year 2015-2019 (Pontianak City Study) The conclusion of this thesis that Smart City requirements as regulated in the Presidential Regulation No. 2 of 2015 has been fulfilled by the City of Pontianak to be done, namely the development of soft infrastructure, hard infrastructure and culture.Soft infrastructure development is done by preparing access or public space with WIFI, and prepare digital data that can be accessed by the public. the way that government and community interaction can take place Hard construction of infrastructure is carried out by preparing security and convenience in public facilities such as good public transport, sustainable energy provision, clean water supply, etc. Cultural development is done by getting people to use information technology, making it easier to service through the online system. The factors that mention Pontianak City has not met the requirements as Smart City is not yet fulfilled the factors that can be taken in building Smart City, which is Encourage and develop new patterns of leadership structure and governance of the City and business actors must be able to cooperate in fighting for the concept of Smart City, Cooperate with involving all parties. Build and use smart infrastructure and Prepare financing models that are able to answer challenges and opportunities ahead. The steps of Pontianak City Government in realizing Smart City is with the process of development of a city has the initial phases of development to the Smart as follows. The first phase, the internal government improvement, is a phase where the focus is on improving government performance and building technological infrastructure as a capital and tool for improving government performance. In the first phase the use of dominant technology within the internal government. The second phase, the strengthening of social capital, the focus is on social approaches to restore public confidence and prepare people for technology literacy. In this second phase, development programs are also focused on addressing priority issues. The third phase of the development phase of the external services of the government, is the phase that focuses on the use of technology in the development of public services. Various public services developed with the use of technology in it, after the community gets educated technology so as to avoid urban splintering and Phase four, the phase of development of high technology-based city services, is a phase where the focus is the development of systems with higher technology by looking at best practice in cities or other countries that have also developed the concept of Smart City.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG â€“ UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI DI KALIMANTAN BARAT) SUTRISNO,S.H A.2021131081, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (Money laundering), dimana dewasa ini praktik-praktik money laundering sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (money laundering) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Tindak Pidana mempunyai (Tipikor) Pengadilan Pontianak, sepanjang tahun 2014 telah menyidangkan 68 berkas perkara korupsi dan semuanya telah memiliki keputusan tetap yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 55 perkara perkara korupsi telah disidangkan dan 36 perkara diantaranya sudah diputus atau sudah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap tetap (inkracht van gewijsde). Menyadari akan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, yang berorientasi banyaknya perkara kejahatan korupsi yang berpotensi menimbulkan kejahatan tindak pidana pencucian uang, namun pada pra-penelitian di Polda Kalbar di indikasikan ada kendala dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, salah satunya berkaitan dengan pemaknaan unsur pidana pencucian uang. Maka dapat diketahui bahwa peran penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipergunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual dan kemudian data yang terkumpul dikelompokan, kemudian dilakukan analisa secara komprehensif dan mendalam. Adapun pendekatan penelitian yang dianggap relevan dipergunakan adalah secara sosio-legal.Kata kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang dan KorupsiABSTRACTMoney laundering or better known by the term money laundering in Indonesia became one of the nation's problems unresolved . Money laundering is a term that is often heard from various mass media , which is termed by money laundering , money laundering , panning money or it could be cleaning money from illicit transactions ( gross ) . For economic crimes , especially crimes of corruption are closely related to alleged money laundering ( Money laundering) , in which today's money laundering practices are very often made to money obtained from the crime of corruption . Money laundering (money laundering ) is one way to provide cover or concealment of the results of corruption are done. Based on data obtained from the Registrar Crime has (Corruption) Court of Pontianak , throughout 2014 has trial 68 case files of corruption and all of them have had a permanent decision that has permanent legal force ( inkracht van gewijsde ) and in 2015 there were 55 cases of corruption cases have been tried and 36 cases of which have been cut or own decisions and binding equipment ( inkracht van gewijsde ).Recognizing the importance of law enforcement in money laundering , which oriented the many cases of corruption crimes that potentially caused the crime of money laundering , but the pre - research at Polda Kalbar indicated there are problems in the handling of money laundering , one of which relates to the meaning elements of money laundering. It can be seen that the role of the investigator has a very important role in the prevention and combating of money laundering. The method used in this study used methods of Descriptive Analysis , which describes a situation or event that occurs as they are at the time the study conducted , focusing on actual problems and then the collected data is grouped , and then analyzed in a comprehensive and in-depth . The research approach used is considered relevant socio ?legal.Keywords: Law enforcement, Crime , Money Laundering and Corruption

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PONTIANAK) RADEN TRI WIJAKSONO, S.H NPM.A2021151050, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Implementation of Rental Policy of State Property Based on Government Regulation of Republic of Indonesia Number 27 Year 2014 About Management of State / Regional Property (Case Study In Police of Pontianak City). Approach method used normative law research method, from the research result there is conclusion that Implementation of Policy Implementation of State Property In Pontianak City Police, Implementation Implementation of policy of rent of state property in Polresta Pontianak City indicate that implementation of main principles of good governance in implementation of rent Owned goods in the Police of Pontianak City that is transparency and participation has not been implemented properly, but the principle of accountability has been implemented properly. Polresta Pontianak has implemented asset management and good administration system in accordance with its authority as the power of the goods user. Human resources in the Police of Pontianak City who have the skills to administer the administration of state-owned goods are still limited, coupled with the absence of funds to announce the leaseable state-owned property and its rent value resulted in less optimal implementation of the lease of state property. Inefficient bureaucratic structure that is not yet the existence of the delegation of authority in the process of leasing of state property from West Kalimantan Police to Police of Pontianak City resulted in the execution of rent of state property ineffective and efficient. Constraints Faced By Polresta Pontianak City In Implement Policy Rental of State Property Based on Government Regulation Number 27 Year 2014 About Management of State / Region Property that is Competence in managing state property have an effect on to quality of financial report of central government. Experience in managing state property has an effect on to quality of financial report of central government. Ethics, competence, and experience in managing state property jointly affect the quality of central government financial statements. Keywords: Lease State Property, Management 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Studi Kasus Di Polresta Kota Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian hukum normatif, dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Di Polresta Kota Pontianak, Pelaksanaan Implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Polresta Kota Pontianak menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip utama good governance dalam implementasi sewa barang milik negara di Polresta Kota Pontianak yaitu transparansi dan partisipasi belum dilaksanakan dengan baik, namun prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik. Polresta Kota Pontianak telah melaksanakan manajemen aset dan sistem administrasi yang baik sesuai dengan kewenangannya sebagai kuasa pengguna barang. Sumber daya manusia di Polresta Kota Pontianak yang memiliki keterampilan untuk melaksanakan administrasi barang milik negara masih terbatas, ditambah lagi dengan tidak adanya dana untuk mengumumkan barang milik negara yang bisa disewakan beserta nilai sewanya berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan sewa barang milik negara. Struktur birokrasi yang tidak efisien yaitu belum adanya pelimpahan wewenang dalam proses sewa barang milik negara dari Polda Kalimantan Barat kepada Polresta Kota Pontianak mengakibatkan pelaksanaan sewa barang milik negara tidak efektif dan efisien. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Kota Pontianak Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu Kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Kata Kunci : Sewa Barang Milik Negara, Pengelolaan

PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERDATA MEWAKILI BUMN (STUDI PADA BPJS KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG) NPM. A2021161079, SRI AMBAR PRASONGKO, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan masalah perdata mewakili BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan masalah perdata mewakili BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang dan upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengatasi kendala-kendala dalam menyelesaikan masalah perdata mewakili BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta bantuan hukum kepada pihak Kejaksaan Negeri Bengkayang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan masalah perdata mewakilinya untuk menggugat pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang tidak menaati kewajibannya dalam kepesertaan program jaminan sosial. Hal ini mengakibatkan peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjadi tidak maksimal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan masalah perdata mewakili BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang antara lain: (a) Ketidaktahuan BPJS Ketenagakerjaan mengenai keberadaan dan fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN); dan (b) Kurangnya sosialisasi dari Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengatasi kendala-kendala dalam menyelesaikan masalah perdata mewakili BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang adalah: (a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk mewakilinya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan (b) Membuat Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan dalam mengajukan gugatan kepada pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Kata Kunci: Peranan, Jaksa Pengacara Negara, Mewakili BPJS Ketenagakerjaan.ABSTRACT This thesis discusses about the role of State Attorney (JPN) in solving civil problem represent BPJS of Labor in Bengkayang Regency. The purpose of this research is to reveal and analyze the obstacles faced by State Attorney (JPN) in solving civil problem representing BPJS Employment in Bengkayang Regency and efforts made by Prosecutor of State Attorney (JPN) in overcoming obstacle in solving problem civil representing BPJS Employment in Bengkayang Regency. Through the literature study using empirical legal approach method, it is concluded that in reality, Social Security Administrator (BPJS) Employment has never asked for legal assistance to the State Prosecutor Bengkayang Division of Civil and State Administration (DATUN) as the State Attorney (JPN) in solving the civil problem represent it for to sue an employer other than the organizer of the state and any person, other than the employer, the worker and the beneficiary of contributions who do not comply with their obligations in the membership of the social security program. This resulted in the role of Public Prosecutor Attorney (JPN) to be not maximal. The obstacles faced by the State Attorney (JPN) in solving the civil problems represent BPJS Employment in Bengkayang Regency are: (a) Ignorance of Social Security Administrator (BPJS) Employment concerning the existence and function of the Prosecutor's Office as Prosecutor of State Attorney (JPN); and (b) Lack of socialization from the Civil and State Administrative Office (DATUN). The efforts made by the State Attorney General (JPN) to overcome the obstacles in solving the civil problems represent Social Security Administrator (BPJS) Employment in Bengkayang Regency are: (a) Cooperate and coordinate with Social Security Administrator (BPJS) Employment of Singkawang City and Bengkayang Regency to represent him as State Attorney (JPN) in applying Government Regulation Number 86 of 2013 on Procedures for Imposing Administrative Sanctions to Employers Other than the State Operator and Everyone, Apart from Employers, Workers and Beneficiaries in the Implementation of Social Security; and (b) Making a Memorandum of Understanding (MoU) with Social Security Administrator (BPJS) Employment of Singkawang City and Bengkayang Regency to represent BPJS Employment in filing a lawsuit to an employer who excludes his worker in the labor social security program pursuant to Government Regulation No. 86 of 2013. Keywords: Role, State Attorney, Representing Social Security Administrator Employment.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA