Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PONTIANAK FIVESA ZURIANA, SH NIM. A. 2021141056, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

1PUBLIKASI ILMIAHPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TbkKANTOR CABANG PONTIANAKFIVESA ZURIANA, SHNIM. A. 2021141056Pembimbing I : Dr. Aktris Nuryanti,SH.,M.HumPembimbing II : Chandra Maharani,SH.,MHABSTRACTThis thesis discusses the legal protection against credit card holders at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Office of Pontianak, because in practice the legal protection of the customers' credit card services are not running properly. Legal relationship between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Office of Pontianak with customer service users credit card is based on agreements, whose format has been prepared by the bank in the agreement raw, so from a legal relationship can give rise to rights and obligations between the customer with the bank , The rights of the holder of a credit card can not be well protected by the issuing bank, causing inconvenience to the cardholder in a transaction using a credit card. Party credit card holders here be the weaker party than an entrepreneur as the credit card issuing bank. It can be seen from the credit card agreement as stipulated in the credit card application form that has been prepared and made unilaterally by the bank.In this research method used is the method of normative legal research through the study of literature and equipped with field studies. Research literature, derived from books, papers, internet sites as well as legislation and documents related to the title of this thesis. Field Research is an activity of searching for data by going directly to the location or object of research in order to observe, collect and disclose data that has to do with the research problemRegulations on the legal protection of the customers 'use of credit card services are not running as it should, although it is generally the legal protection for customers' use of credit card services have been set in legislation, in particular those directly related to the banking and consumer protection, but these regulations yet efficient. In this case, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Office of Pontianak undertake the path of peace as efforts to resolve the problems of the customer complaints for using a credit card facility PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Keywords : Credit Card, Legal Protection, Credit Card Holder, BankPublisher.2ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Cabang Pontianak, karena pada prakteknya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. Hubungan hukum antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit didasarkan pada perjanjian, yang formatnya telah disiapkan oleh pihak bank dalam perjanjian baku, sehingga dari hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak nasabah dengan pihak bank. Hak-hak pemegang kartu kredit tidak dapat terlindungi dengan baik oleh bank penerbit, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pemegang kartu dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Pihak nasabah pemegang kartu kredit disini menjadi pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha selaku bank penerbit kartu kredit. Hal ini dapat terlihat dari perjanjian kartu kredit yang tertuang dalam formulir aplikasi kartu kredit yang sudah disiapkan dan dibuat sepihak oleh pihak bank.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan studi lapangan. Penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku?buku, makalah-makalah, situs internet maupun peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan judul tesis ini. Penelitian Lapangan merupakan kegiatan mencari data dengan terjun langsung pada lokasi atau obyek penelitian guna mengamati, mengumpulkan, dan mengungkapkan data yang ada hubungannya dengan masalah penelitianPeraturan-peraturan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penggunan jasa kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun secara umum perlindungan hukum terhadap nasabah penggunan jasa kartu kredit telah diatur dalam perundang-undangan, khususnya yang langsung berkaitan dengan perbankan dan perlindungan konsumen, namun peraturan-peraturan tersebut belum efisien. Dalam hal ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Cabang Pontianak melakukan jalur damai sebagai upaya penyelesaian permasalahan terhadap pengaduan nasabah selama menggunakan fasilitas kartu kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Kata kunci : Kartu Kredit, Perlindungan Hukum, warta, regional, terbaru,Pemegang Kartu Kredit, BankPenerbit.

KAJIAN TERHADAP UPAYA MERUMUSKAN IUS CONSTITUENDUM DALAM PENGATURAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) MARIANA VERIDIANA NGGAI, S.H. NPM.A2021151019, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.029 KB)

ABSTRAKTesis ini membahas Kajian Terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak). Metode Penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan Kualitatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian bekas masih perlu meningkatkan Pengawasan dan Penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum terkait impor illegal pada pakaian bekas impor di Kota Pontianak masih belum sesuai dengan aturan yang seharusnya. Faktor penyebab masih maraknya perdagangan pakaian bekas impor dikota pontianak salah satunya adalah karena pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Hal ini dikarenakan para penegak hukum belum menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang mulai berlaku serta adanya perubahan terhadap aturan mengenai larangan pakaian bekas impor menjadi penyebab kurangnya penegakan terhadap larangan pakaian bekas impor. Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada instansi Bea dan Cukai Pontianak untuk mengawasi daerah Pabean juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan. Dari sisi lain, Masyarakat juga masih belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Masyarakat juga memandang bahwa pakaian bekas impor yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan membuat pakaian bekas impor menjadi daya tarik masyarakat. Untuk mengatasi maraknya perdagangan pakaian bekas impor, Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor secara spesifik tentang baku mutu (Standart Kelayakan) khususnya untuk pakaian bekas impor sehingga hal tersebut dapat mengatasi kejahatan penyelundupan yang masih sering terulang.Kata Kunci: Pakaian Bekas impor, Peraturan menteri Perdagangan, Efektivitas Hukum, ABSTRACTThis thesis discusses the Study of Efforts to Formulate Ius Constituendum in Arrangement of Imported Apparel Trade (Case Study in Pontianak City). The research method used is Normative research method with Qualitative approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that Implementation of Regulation of the Minister of Trade No. 51 of 2015 concerning the Prohibition of Import Used Clothes still needs to improve Supervision and Law Enforcement. Supervision and law enforcement related to illegal imports on imported used clothing in Pontianak City still not in accordance with the rules that should be. Factors causing the widespread trade of imported used clothing in the city of Pontianak one of them is due to the supervision and law enforcement is still weak. This is because law enforcers have not implemented the rules as they should. The lack of socialization on the rules that come into force and the changes to the rules on the prohibition of imported used clothing is the cause of the lack of enforcement against the ban on imported clothing. In addition, the Limitations of Human Resources that exist in Pontianak Customs and Excise agencies to oversee the Customs area is also one of the obstacles encountered in conducting surveillance. On the other hand, the Society also still can not accept the rules and do not consider it a crime or violation of law. The community also considers that imported used clothing that is relatively cheap and reachable by all circles to make imported used clothing to attract people. To overcome the rampant trade of imported second-hand clothing, the Government is expected to issue legislation regulating the specific import of quality standards (Standart Eligibility) especially for imported clothing so that it can overcome the smuggling crimes that are often repeated.Keywords: Imported Used Clothing, Trade Minister Regulation, Legal Effectiveness

OPTIMALISASI TUPOKSI BADAN ANGGARAN DPRD DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN APBD (STUDI PADA BANGGAR DPRD KABUPATEN KUBU RAYA) NPM. A2021161008, JOKO TRIONO, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini berjudul ?Optimalisasi Tupoksi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya Dalam Pembahasan Rancangan APBD?. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam penentuan kegiatan dan program pada rancangan APBD tidak maksimal. Adapun sebab-sebab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam penentuan kegiatan dan program pada rancangan APBD tidak maksimal, dikarenakan: (1) Dalam membahas penentuan kegiatan dan program pada rancangan APBD Kabupaten Kubu Raya, para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya sering tidak hadir sehingga menghambat rencana kegiatan dan program yang akan dibahas; (2) Masih ada para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Badan Anggaran (Banggar); dan (3) Dalam penentuan kegiatan dan program pada rancangan APBD Kabupaten Kubu Raya, pihak eksekutif atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya sering tidak komitmen terhadap rencana kegiatan dan program yang sudah disepakati, sehingga banyak rencana kegiatan dan program yang sudah disepakati tidak terakomodir dalam APBD. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya terhadap rencana kegiatan dan program yang sudah disepakati tetapi tidak terakomodir dalam APBD, adalah: (1) Memasukkan kembali kegiatan dan program yang sudah disepakati tetapi tidak terakomodir dalam APBD Perubahan pada akhir tahun; dan (2) Membina hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif agar dalam pembahasan rancangan APBD seluruh kegiatan dan program yang telah disepakati bersama dapat terakomodir dengan baik. Kata Kunci : Optimalisasi, Badan Anggaran, Rancangan APBD. ABSTRACT This thesis is entitled "Optimization of Autonomy from the Parliament Budget Agency of the Kubu Raya Regency in the Draft APBD Discussion". Through literature study using the empirical legal approach method, it can be concluded that in reality, the implementation of the Parliament Budget Agency main tasks and functions of the Kubu Raya District in determining the activities and programs in the APBD draft is not optimal. The reasons for the implementation of the Parliament Budget Agency main tasks and functions of the Kubu Raya District in determining the activities and programs in the APBD draft are not optimal, because: (1) In discussing the determination of activities and programs in the Kubu Raya District APBD draft, the members of the Parliament Budget Agency of the Kubu Raya Regency often do not attend, which hampers plans for activities and programs to be discussed; (2) There are still members of the Parliament Budget Agency of the Kubu Raya District who do not understand the main tasks and functions (duties and functions) of the Budget Agency; and (3) In determining the activities and programs in the Kubu Raya District APBD draft, the executives or the Kubu Raya District Regional Work Unit (SKPD) often do not commit to the agreed plans for activities and programs, so that many planned activities and programs have been agreed. not accommodated in the APBD. The efforts made by the Parliament Budget Agency of the Kubu Raya District against the planned activities and programs that have not been accommodated in the APBD, are: (1) Reinserting agreed activities and programs but not accommodated in the Amendment APBD at the end of the year; and (2) Fostering a harmonious relationship between the legislature and the executive so that in the discussion of the APBD draft all activities and programs that have been agreed upon can be accommodated properly. Keywords: Optimization, Budget Agency, APBD Draft.

Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa FAISAL RIZA, ST A.21207092, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractDevelopment planning in the village during this time has not touched the aspect to a-space, because it is often the quality of planning development in the village is not based on existing potential. With the presence of Village laws resting basic recognition and subsidiarity as a principle of the new, gives a broader space to the village to do the Setup and management of the potential of its territory for the sake of making the village advanced, prosperous, independent and democratic.Spatial arrangement of the village is basically up to the present there has been no particular settings. Spatial laws which conceptually are top-down is not set up on this subject. Nevertheless some initiatives of the village is constantly evolving to make the policy space of the village, along with the enactment of the legislation. Therefore, the spatial arrangement of urgency is this village became a significant issue as the study of the law that need to be formulated.Keynote : Developmental Planning in Village, Spatial Planning, Spatial Arrangement, Villages LawAbstrakPerencanaan pembangunan di Desa selama ini belum menyentuh aspek ke-ruang-an, karena itu kerapkali kualitas perencanaan pembangunan di desa tidak berbasis pada potensi yang ada. Dengan hadirnya Undang-undang Desa yang disandarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai prinsip baru , memberikan ruang yang lebih luas kepada desa untuk melakukan penataan dan pengelolaan potensi wilayahnya demi menjadikan Desa Maju, Sejahtera, Mandiri dan Demokratis.Pengaturan Tata Ruang Desa pada dasarnya hingga saat ini belum ada pengaturan khususnya. Undang-undang Penataan Ruang yang secara konseptual bersifat top-down tidak mengatur mengenai hal ini. Meski demikian beberapa inisiatif dari desa terus berkembang untuk membuat produk kebijakan tata ruang desa, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Desa. Karenanya, Urgensi pengaturan tata ruang desa inilah menjadi isu signifikan sebagai kajian hukum yang perlu dirumuskan.Kata Kunci:Kewenangan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Penataan Ruang, Peraturan Desa, Tata Ruang Desa

POLITIK KRIMINAL TERHADAP ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA FREDDY SURYA PURNAMA NPM. A2021151008, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The research in this thesis is conducted to find out how the criminal politics (non penal) to illegal fishing by foreign ships in the territorial of Indonesia, especially at West Kalimantan region and to know how non penal efforts in preventing the impact of the sinking of foreign ships which is doing Illegal Fishing. As for the method used in this research is normative empiric. Normatic method law imaged the law from the standpoint of its norm, while empirical law research method is also used because of this is the technical nature in operating the rule of law. From the research results can be concluded that 1. Criminal politics (non penal) committed against theft by foreign fishing vessels in the territorial waters of Indonesia, especially West Kalimantan is by way of blasting and sinking the ship. This is done after the case has obtained a decision in the Court, so that the evidence can be destroyed. However, the research data indicates that the act of sinking the foreign ship has not been able to provide deterrent effect or deternal effect on the crime of fish theft, marked by the number of crimes revealed and handled by Ditpolair Polda Kalbar; 2. In preventing the impact of the drowning Foreign fishing vessels that have the potential to disrupt the safety of shipping, no significant non-penal effort has been made in order to prevent the occurrence of drowning effects such as the removal of the ship's skeleton from the seabed and the clearing of the surface of the waters from the scattered debris of ships. Efforts made to minimize the impact of drowning is to determine the exact coordinate point and safe as the location of the sinking. Therefore it is recommended that: 1) 1. the government should make policies that prioritize the interests of the community without disrupting the safety of the voyage that is by not drowning the ship of foreign thief fish that is by granting to local fishermen. This is given that the condition of the ship is very good and has adequate fishing capability will be very useful for fishermen and 2. to the 115 Task Force, so if it is forced to do the sinking of foreign ships, so as not to use explosions that make the debris scattered around the harbor and endanger the safety of both fishing vessels and patrols. Keywords : illegal fishing, ship, drowning, safety, shipping 2 Abstrak Penelitian dalam tesis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana politik kriminal (non penal) terhadap illegal fishing oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan barat serta untuk mengetahui bagaimana upaya non penal dalam mencegah dampak dari penenggelaman kapal asing. Adapun metode yang digunakan adalah hukum normative yang bersifat mencitrakan hukum dari sudut pandang normanya saja, seangkan metode penelitian hukum empiris juga digunakan karena bersifat teknis dalam mengoperasikan peraturan hukum. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Politik kriminal (non penal) yang dilakukan terhadap pencurian oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan Barat adalah dengan cara melakukan peledakan dan penenggelaman kapal. Hal ini dilakukan setelah perkaranya telah mendapatkan putusan di Pengadilan, sehingga barang bukti dapat dimusnahkan. Akan tetapi, data hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penenggelaman kapal asing belum dapat memberikan efek jera maupun efek detern terhadap tindak pidana pencurian ikan, ditandai dengan jumlah tindak pidana yang terungkap dan ditangai oleh Ditpolair Polda Kalbar semakin banyak 2. Dalam mencegah dampak dari penenggelaman kapal ikan asing yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, belum ada upaya non penal yang signifikan dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dampak penenggelaman seperti pengangkatan kerangka kapal dari dasar laut maupun pembersihan permukaan perairan dari puing-puing kapal yang berserakan. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak penenggelaman adalah dengan menentukan titik koordinat yang tepat dan aman sebagai lokasi penengelaman. oleh karena itu diberikan rekomendasi bahwa : 1. pemerintah harus membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa mengganggu keselamatan pelayaran yaitu dengan tidak menenggelamkan kapal asing pencuri ikan yaitu dengan menghibahkan kepada nelayan lokal. Hal ini mengingat bahwa kondisi kapal yang sangat baik dan memiliki kemampuan menangkap ikan yang memadai akan sangat bermanfaat bagi nelayan dan 2. kepada satgas 115, agar apabila memang terpaksa akan melakukan penenggelaman kapal asing, agar tidak menggunakan peledakan yang membuat puing-puing berserakan di sekitar pelabuhan dan membahayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal nelayan maupun patrol. Kata Kunci : pencurian ikan illegal, kapal asing, penenggelaman, keselamatan, pelayara

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KETAPANG YANG MELANGGAR PASAL 90 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN UMI KALSUM, SH A. 2021131042, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTEmployment issues will continue to be the talk of interest among the law enforcement agencies, thus becoming one of the main targets in the execution of the duties of law enforcement and related institutions that have the authority and supervision over the implementation of the labor laws of this. Violation of the payment of wages of workers / laborers are low or not according to the standard is very harmful and disturbing the balance of the life of the workers / laborers in Indonesia. Welfare of workers / laborers are very far from expectations. The violations committed by rogue elements of oil palm plantation company owners who want to earn big profits in violation of statutory provisions contained in the normative. Minimum wage is a minimum standard that is used by employers to provide wages to workers / laborers in accordance with a clause of Article 90 paragraph (1) Labor Law. Is there oil palm planters in Ketapang are punished when paying wages of the workers / laborers of his under UMSK (Sector Minimum Wage District). This is the background of the author's interest to develop a thesis with the problem: How can law enforcement against oil palm plantation companies in Ketapang That Violate Article 90 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 on Employment; Why against palm oil companies in Ketapang That Violate Article 90 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 on Manpower is not given sanction article 185 of Law No. 13 of 2003. address concerns and goals of research in this thesis, Juridical sociological method used descriptive analytical research to specifications. Data types include Data Primary and Secondary Data were collected through library research and documentation (library and documentation) as well as field research (field research), while the sampling was done by using non-random sampling with purposive sampling method. From the discussion, it is known that legality, there has been a violation of Article 90 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 on Employment conducted by oil palm plantation companies in Ketapang but Article 185 of Law No. 13 of 2003 on Labour in enforcement the law is not implemented because of the weakness in the system of employment law, both the substance, structure and culture. Therefore, it is necessary revision of the laws and regulations of labor, the district government of Ketapang need to increase the number of personnel labor inspectors, provide facilities and an adequate budget for the operation of labor inspection in order to carry out its duties and functions optimally and empower Unions / labor union to be able to carry out the purpose and functions well.Keywords: Law Enforcement, Corporate, Labor / Labour, Wages.2ABSTRAKPermasalahan ketenagakerjaan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan ini. Pelanggaran pembayaran upah pekerja/ buruh yang rendah atau tidak sesuai standar sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan pekerja/ buruh di Indonesia. Kesejahteraan pekerja/ buruh sangat jauh dari harapan. Pelanggaran ini dilakukan oleh oknum-oknum pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang tertera secara normatif. Upah Minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah terhadap pekerja/ buruh sesuai aturan dalam klausul pasal 90 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. Adakah pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang yang dihukum ketika membayar upah pekerja/ buruh-nya dibawah UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten). Hal inilah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk menyusun tesis dengan permasalahan : Bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit Di Kabupaten Ketapang Yang Melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Mengapa terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit Di Kabupaten Ketapang Yang Melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak diberikan sanksi pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian di dalam tesis ini, digunakan metode Yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation) serta penelitian lapangan (field research), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive Sampling.Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas, telah terjadi pelanggaran Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang namun Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam penegakan hukumnya tidak dilaksanakan karena adanya kelemahan dalam system hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perusahaan, Pekerja/Buruh, Upah.

KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU) ANWAR W.M. SAGALA, SH NPM. A2021151085, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kajian yuridis sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi pada Pengadilan Negeri Putussibau). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, serta upaya mengatasi kendalakendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode empiris diperoleh kesimpulan, dalam kasus narkoba yang melibatkan RH anak berumur 16 tahun sebagai kurir, ternyata Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan/vonis 8 (delapan) bulan penjara. Putusan hakim tersebut jelas mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dan asas kepentingan terbaik bagi si anak. Adapun kendalakendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah bahwa: (a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan, umumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, dengan kata lain anak tersebut menjadi residivis; dan (b) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan memiliki batas usia transisi, maksudnya mereka berada pada batas usia transisi antara anak dan dewasa. Pada saat diajukan ke persidangan, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berusia 16 tahun atau 17 tahun, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka mereka dikategorikan dalam usia anak, tetapi apabila melihat lingkungan pergaulannya maka mereka dapat digolongkan sebagai orang dewasa. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah sebagai berikut: (a) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk berkaitan dengan batas usia anak sehingga dalam menjatuhkan putusan (vonis) tidak dipersalahkan; dan (b) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus menerapkan keadilan restoratif dan diversi, walaupun status anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah residivis. Kata Kunci : Sistem Pemidanaan Edukatif, Hakim, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. ABSTRACT This thesis discusses about juridical study of educative punishment system for children in conflict with law (study at Putussibau District Court). In addition, it also aims to disclose and analyze the application of educative judicial systems by judges to children in conflict with the law at the Putussibau District Court, the constraints in applying the educational punishment system for children in conflict with the law in Putussibau District Court, as well as to overcome Constraints in the application of educational punishment systems for children in conflict with the law in Putussibau District Court. Through the literature study using the empirical method obtained the conclusion, in the case of drugs involving RH 16-year-old child as a courier, apparently Putussibau District Court Judge sentence / sentence of 8 (eight) months in prison. The judge's verdict clearly ignored the educational punishment system and the best interests of the child. The obstacles in applying the educational punishment system to children in conflict with the law in the Putussibau District Court are that: (a) The child who is in conflict with the law submitted to the court, generally has several times committed a crime, in other words the child becomes a recidivist ; And (b) Children in conflict with the law submitted to the court have transitional age limits, meaning they are at the transition age limit between child and adult. At the time of the trial, the child in conflict with the law is 16 years old or 17 years old, if it refers to the provisions of legislation they are categorized in the age of the child, but when looking at the social environment they can be classified as adults. Efforts to overcome obstacles in the application of educational punishment systems for children in conflict with the law in Putussibau District Court are as follows: (a) The judges who hear cases of children in conflict with the law still refer to the provisions of Law Number 11 Year 2012 On the Criminal Justice System of the Child, including with regard to the age limit of the child so that in deciding the verdict (verdict) is not blamed; And (b) Judges who hear cases of children in conflict with the law must apply restorative and diversionary justice, even if the child's status in conflict with the law is a recidivist. Keywords : Educative Penal System, Judge, Children In Conflict With Law.

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG) NPM. A2021161076, CHARLIE NOBEL, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Implementation of Legal Assistance In Law Number 16 Year 2011 About Legal Aid (Study In Singkawang District Court). Based on the result of the research, it can be concluded that the mechanism of providing legal aid based on Law Number 16 Year 2011 regarding legal aid, To obtain Legal Aid, Applicant of Legal Aid is eligible Applying in writing containing at least the identity of the Legal Aid Applicant and a brief description of the subject matter who is appealed for Legal Assistance, Submits documents relating to the Case and encloses a poor letter from the Village Head, the Village Head, or an official at the Legal Aid residence level. Legal Assistance is provided by the Legal Aid, who is eligible Legally, Accredited, Has a permanent office or secretariat, Has a Truster and Has a Legal Aid program. Procedures for granting assistance may be made with the identity of the Legal Aid Applicant evidenced by identity cards and / or other documents issued by the authorized institution. In the event that the Legal Aid Applicant does not have an identity, the Legal Aid Legal aids the Legal Aid Applicants in obtaining temporary address certificates and / or other documents and authorized institutions in accordance with the domicile of the Legal Aid. And a brief description of the subject matter that the Legal Aid asked for. Implementation of legal assistance at the Singkawang District Court, Implementation of legal assistance to the poor in Singkawang City is closely related and influenced by the laws and regulations that have been or are in force. Juridically, the provision of legal aid for the people or groups of the poor has been regulated in various international and national instruments, so that it has fulfilled the legal certainty and the principle of legality as one of the characteristics of the concept of the State of Law, one of the characteristics of the rule of law is rule-based government. - the constraints faced by the State Court of Singkawang in providing legal services for the community due to the existence of legal substance factors, legal structure, legal culture and community factors being one of the factors influencing the implementation of aid law in Singkawang City. Law enforcement comes from the community, and aims to achieve peace within the community. Therefore, it is viewed from a certain angle, then society can influence the law enforcement. Community views, perceptions or opinions (opinions) of the community can also affect the implementation of legal assistance to the poor. Keywords: Implementation, Granting, Legal Aid. ABSTRAKTesis ini membahas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Singkawang). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum memenuhi syarat Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara dan Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang memenuhi syarat Berbadan hukum, Terakreditasi, Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, Memiliki penguruss dan Memiliki program Bantuan Hukum. Tata cara pemberian bantuan dapat dilakukan dengan Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dan instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. Dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singkawang, Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Singkawang sangat terkait dan dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang pernah atau sedang berlaku. Secara yuridis, pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin telah diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional, sehingga telah memenuhi kepastian hukum dan asas legalitas sebagai salah satu ciri dari konsep Negara Hukum, salah satu ciri dari negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Singkawang dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat karena adanya Faktor substansi hukum (legal substance), Faktor struktur hukum (legal structure), Faktor budaya hukum (legal culture) dan Faktor Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kota Singkawang. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemberian,Bantuan Hukum.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Sosio Legal Pada Kejaksaan Negeri Pontianak) LINDA IRMA SARI, S.H NPM. A2021151060, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta upaya mengatasi kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kejaksaan Negeri Pontianak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan sosio legal diperoleh kesimpulan, bahwa dalam praktiknya, kebijakan Jaksa Agung dengan mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4P dan TP4D belum dapat diimplementasikan secara maksimal dengan instansi pemerintah yang terdapat di daerah. Adapun kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4D pada Kejaksaan Negeri Pontianak adalah adanya anggapan dari pejabat-pejabat daerah yang ada di instansi Pemerintah Kota Pontianak bahwa TP4D hanya mencari-cari kesalahan dan ingin ikut campur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan anggota TP4D yang dibentuk belum seluruhnya mendapatkan pelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan terhadap SKPD. Selain itu, adanya anggapan bahwa pembentukan TP4D pada Kejaksaan Negeri Pontianak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena sifatnya hanya keputusan dan instruksi untuk internal Kejaksaan saja. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4D pada Kejaksaan Negeri Pontianak adalah dengan cara: (a) Memberikan pemahaman kepada SKPD Pemerintah Kota Pontianak bahwa pembentukan TP4D bukan untuk mencari-cari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, tetapi justru memberikan advis agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah; (b) Meningkatkan sumber daya anggota TP4D melalui pelatihanpelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan terhadap SKPD; dan (c) Meminta kepada Presiden melalui Jaksa Agung Republik Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Presiden agar kedudukan TP4D memiliki kekuatan hukum. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Tugas TP4D, Kejaksaan. 2 ABSTRACT This thesis discusses the implementation of the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties Team Guards, Security Administration and Regional Development (TP4D) at the State Attorney Pontianak. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the technical and juridical in implementing the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties Team Guards, Security Administration and Regional Development at the State Attorney Pontianak and efforts to overcome the technical obstacles and juridical in implementing the policy of the Attorney General on Establishment and Implementation of Duties of the Guard, Security and Governance Team at the Pontianak District Attorney. Through literature study using the approach of socio-legal conclusion that, in practice, the policy of the Attorney General issued a Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: KEP-152/A/JA/10/2015 concerning the Formation Team Guards, Security Governance and Development (TP4) and instructions for the Attorney General of Republic of Indonesia Number: INS-001/A/JA/10/2015 on the Establishment and Duties TP4P and TP4D can not be implemented to the fullest with the government agencies of the region. As for technical and juridical in implementing the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties TP4D the State Attorney Pontianak is the perception of local officials in government institutions Pontianak City that TP4D only find fault and wants to interfere in the implementation of development activities The areas and members of TP4D that have been formed have not been fully trained with regard to procedures and mechanisms of the SKPD mentoring process. In addition, the assumption that the formation of TP4D at the Pontianak District Attorney is considered to have no legal force because it is only a decision and instructions for internal Justice. Efforts to overcome technical obstacles and juridical in implementing the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties TP4D the State Attorney Pontianak are to: (a) To provide an understanding to SKPD Government of Pontianak City that the establishment TP4D not to find fault in the implementation of activities Regional development, but instead advises against irregularities or misappropriation in the use of regional financial budgets; (b) Increase the resources of TP4D members through trainings regarding the procedures and mechanisms of the mentoring process to the SKPD; And (c) Requesting the President through the Attorney General of the Republic of Indonesia to enact legislation in the form of a Presidential Regulation in order for TP4D to have a legal standing. Keywords: Policy Implementation, TP4D Duty, Attorney Office.

PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA DI BAWAH STRAF MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 243/PID.SUS/PN.PTK) NPM. A2021161038, MULYADI UMAR S.H
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKNarkotika atau zat adiktif lainya atau yang memiliki kandungan yang serupa atau sejenis dengan narkotika sangatlah bermanfaat serta berguna bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan,untuk itu pemerintah perlu atau wajib menjamin dengan baik ketersedian,penggunaan dan peredaranya dimasyarakat ,sehingga dapat terhindar dari adanya penyalahgunan Narkotika. setiap perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang,tentu memilki motif atau tujuan tertentu dan berbeda-beda,dalam hal ini kaitanya dengan subjek hukum atau pelakunya,misalnya berkaitan dengan motif para pelaku melakukan tindak pidana Narkotika. Menyinggung persoalan tersebut,putusan hakim saat ini menjadi sorotan utama bagi masyarakat untuk menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan atau nilai kebenaran atau tidak,hal ini tentu dikarenakan bahwa pada prinsipnya putusan hakim tersebut menyangkut persoalan hak hidup,hak kemerdekaan,hak kebebasan dan hak-hak lainya yang menyangkut persoalan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dewasa ini ada banyak sekali putusan hakim yang terjadi dilingkungan peradilan yang mengandung pertentangan atau meimbulkan opini dimata masyarakat,baik yang sifatnya bertentangan dengan undang-undang,bertentangan dengan hukum acara atau formil,serta bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,sehingga akibat dari adanya persoalan tersebut menimbulkan suatu opini di mata masyarakat kenapa hal yang demikian dapat terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut,tentu yang demikian memiliki alasan atau dasar penilaian dan pertimbangan tersendiri yang dimilki oleh hakim terhadap apa yang ia putuskan,baik alasan yang bersifat yuridis, sosiologis, filosofis maupun alasan tertentu lainya yang menurut penilaian hakim dan pertimbagan hukumnya serta berdasarkan keyakinannya yang diperoleh dari proses menggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat,hakim menilai dan berpendapat bahwa putusan yang demikianlah yang tepat dan seharusnya dijatuhkan terhadap seorang terdakwa. Dengan kata lain bahwa apa yang diputusakan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tentu memilki maksud dan tujuan tertentu yang hendak dicapai,baik yang berkaitan dengan penegakan hukum dan tujuan hukum itu sendiri maupun yang berkaiatan dengan rasa keadilan yang berada dalam ruang lingkup masyarakat. Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi di Kalbar khususnya di kota Pontianak,sehingga kemudian menimbulkan opini dimasyarakat dan dimata hukum, yaitu persoalan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Iswanto alias Iwan bin Ilyas,dengan nomer perkara 243/pid.Sus/2017/PN Ptk,bentuk dakwaan subsidaritas,dakwaan primernya adalah pasal 114 ayat 1 dan subsidernya pasal 112 ayat 1 yang ancaman pidananya paling rendah adalah 4 tahun penjara. Adapun pokok persoalanya adalah bahwa hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dibawah ketentuan pidana minimum yaitu selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000(delapan ratus ribu rupiah),sedangkan yang terdapat dalam ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 112 ayat 1 tersebut ketentuan minimalnya adalah selama 4(emapat) tahun. Berkaitan dengan persoalan tersebut bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya menjadi landasan yuridis dan non yuridis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa,sehingga dijatuhi pidana dibawah penjara dibawah ketentuan minimum khusussebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum klinis,yang memilki arti bahwa metode ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan alat bantu berupa wawancara, sekaligus menggunakan kajian sosio-legal yang dimaksudkan untuk menggali informasi dari berbagai macam sumber serta mengkaji berbagai macam peraturan,baik berupa undang undang,yurisprudensi,doktrin, maupun peraturan-peraturan lainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapakan bahwa vonis terhadap terdakwa Iswanto alias Iwan bin Ilyas dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dibawah ketentuan minimum khusus oleh hakim tidak hanya didasari oleh alsan yuridis sebagaiamana yang terdapat dalam KUHAP dan SEMA No 4 tahun 2010 dan SEMA No 3 tahun 2015,akan tetapi juga didasari oleh berbagai macam pertimbagan non yuridis lainya yang terungkap dalam fakta persidangan. Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Penjara,dibawah straf Minimum Khusus,Pidana Narkotika.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA