cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalal-muamalat@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jl. AH. Nasuiton No. 105 Cibiru Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20863225     EISSN : 27160610     DOI : 10.15575/am
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah is a journal that focuses on the development of Islamic Economics. The journal comprehensively examines various aspects of current and emerging laws and economics relevant to the field. The journal board welcomes articles from scholars, professionals, researchers, and students as a collective effort toward the advancement of Islamic economics, submitted manuscripts will be published and disseminated. The journal releases new issues twice annually, in January and July. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah focuses on the main issues in the development of Islamic Economics, covering conceptual ideas and research findings related to the following areas: 1. Islamic Economics Law 2. Islamic Banking and Finance 3. Islamic Business 4. Islamic Law 5. Islamic Marketing 6. Islamic Philanthropy 7. Islamic Human Capital 8. Halal Supply Chain Management 9. Halal Industry 10. Other Topics Related to Islamic Economics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 228 Documents
 3   4   5   6   7 
RELEVANSI TRANSAKSI E-PAYMENT DALAM APLIKASI OVO DENGAN FATWA NO. 116/DSN/MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH Andini Rahmawati Mauli
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 7, No 2 (2020): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v7i2.16862

Abstract

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, lahirnya uang elektronik menjadi salah satu solusi yang memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi. OVO merupakan salah satu produk uang elektronik yang diterbitkan oleh perusahaan dibawah naungan Lippo group yakni PT. Visionet Internasional yang diluncurkan tepatnya pada bulan maret 2017.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme transaksi e-payment dalam aplikasi OVO, dan relevansi transaksi e-payment dalam aplikasi OVO dengan Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2027 tentang Uang Elektronik Syariah.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang didasarkan atas penalaran dan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mekanisme yang digunakan dalam melakukan transaksi menggunakan produk uang elektronik OVO, para pengguna menyetorkan uang untuk disimpan di akun OVO pengguna yang kemudian akan digunakan sesuai dengan kebutuhan.  Kedudukan PT Visionet International OVO sebagai penerima titipan karena perusahaan tersebut menyediakan fasilitas penitipan uang yang dapat digunakan para pengguna OVO. Relevansi transaksi e-payment dalam aplikasi OVO dengan Fatwa No. 116/DSN/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dalam penggunaan akad wadiah pada klasifikasi pengguna OVO Club belum sempurna karena pengguna OVO Club tidak dapat menarik kembali saldo yang terdapat dalam akunnya.Kata Kunci:      E-payment, Uang Elektronik, OVO.
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN KAITANNYA DENGAN PRAKTIK RIBA DI MASYARAKAT DESA ALUE DAWAH Perdana, Putri; Ruhendi, Ateng; Sadi'ah, Diah Siti
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2021): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v8i2.12901

Abstract

Qanun on Islamic financial institutions is one way for the Aceh government to present a community economy that is in accordance with Islamic teachings. However, the people of Alue Dawah village, Babahrot sub-district, still carry out muamalah practices that are not in accordance with Islamic teachings, these practices are transactions that still contain elements of usury. This study aims to determine the understanding of the people of Alue Dawah village that there is usury, to find out the types of usury practices that are often carried out by the people of Alue Dawah village and to know the application of Aceh Qanun No. 11 of 2018 on the practice of usury in the village community of Alue Dawah. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach and normative juridical, to collect data in the Alue Dawah village community and describe or explain what is from the results of the research and synchronize the qanun of Islamic financial institutions so that it can be compiled in written form (narrative), interpreted and analyzed. The results show that the people of Alue Dawah village can understand usury and its law from various perspectives, although they cannot explain it systematically. The practice of usury that is often carried out by the people of Alue Dawah village is usury qard and usury jahiliyah, while the current application of the qanun of Islamic financial institutions has not shown any connection with usury practices carried out by the people of Alue Dawah village.  Qanun Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu cara pemerintah Aceh menghadirkan ekonomi syariah di tengah – tengah masyarakat Aceh. Kenyataannya, masih ada desa yang tidak melaksanakan Qanun tersebut. Masyarakat Desa Alue Dawah kecamatan Babahrot masih melakukan praktik riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Alue Dawah terhadap riba, mengetahui jenis praktik riba yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah dan mengetahui penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 terhadap praktik riba di masyarakat Desa Alue Dawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan yuridis normatif. Penulis mengumpulkan data, sinkroniasasi dengan Qanun, menganalisis, dan memaparkan dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Desa Alue Dawah mengetahui jenis – jenis riba dan hukumnya, namun tidak dapat memahami dan menjelaskan secara sistematis. Oleh karena itu, masyarakat masih melakukan praktik riba. Praktik riba yang sering dilakukan masyarakat Desa Alue Dawah ialah riba qard dan riba jahiliyah. Kesimpulannya, Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Alue Dawah. 
TELAAH KRITIS PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR DAN TIMUR KURAN Saep Saepudin
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 8, No 1 (2021): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v8i1.16443

Abstract

Muhammad Baqir Al – Sadr mengatakan ekonomi islam merupakan cara yang dipilih ummat islam untuk dijalani dalam mencapai kehidupan ekonomi dan memecahkan masalah ekonomi praktik. Menurut Baqir Al – Sadr islam tidak mengurus hukum permintaan dan hukum penawaran. Beberapa pokok pemikiran ekonomi yang banyak tertuang dalam buku hampir sepertiga berkenaan terkait dengan teori produksi dan teori distribusi . Gagasan ekonomi islam tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam konsepsi  Baqir peranan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraaan di tengah – tengah kehidupan manusia yaitu mewujudkan jaminan sosial dan dan keseimbangan sosial. Menurut pendapat Timur Kuran doktrin ekonomi islam sederhana yaitu bahwa Al – Qur’an melarang praktek riba yang melibatkan peracikan dari utang pinjaman yang tidak mampu  untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Riba adalah sumber ketidakstabilan politik, atas dasar ini Kuran menyarankan pentingnya perbankan syariah terletak hampir seluruhnya dalam simbolisme dan dalam meningkatkan itu memberikan gerakan global Islamisme.
ZAKAT SAHAM MNC SEKURITAS CABANG BANDUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH TABARRU’ Muzaki, Amar; Arifin, Tajul; Yuniarti, Vinna Sri
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2021): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v8i2.12969

Abstract

Share zakat is a development object of zakat mal. With the increase in stock investors, zakat shares have high potential. MNC Sekuritas has a stock zakat feature as a zakat service with a stock object in collaboration with Rumah Zakat as amil zakat fund manager. However, zakat on shares is not for all shares listed on the IDX. This study aims to determine, describe, and analyze the criteria for shares that can be zakat and how the practice of implementing zakat shares at MNC Sekuritas Bandung is based on a review of sharia economic law. This research was conducted with a descriptive method, namely describing and reviewing the implementation of stock zakat at MNC Sekuritas Bandung. Sources obtained from the provisions relating to zakat shares from the MNC Sekuritas Bandung. This study concludes, shares that can be used as objects of zakat must be included in the Sharia Securities List (DES) and obtained lawfully so that not all shares can be zakated as not all assets can be zakat, the implementation of zakat shares at MNC Sekuritas Bandung is the same as the implementation of zakat in general and its implementation also easy and efficient. According to a review of sharia economic law, the implementation of zakat shares at MNC Sekuritas Bandung is based on sharia provisions and principles terms, and pillars.  Zakat saham merupakan pengembangan objek zakat mal. Bertambahnya investor saham, zakat saham memiliki potensi tinggi. MNC Sekuritas memiliki fitur zakat saham sebagai layanan zakat dengan objek saham bekerja sama dengan Rumah Zakat sebagai amil pengelola dana zakat. Namun zakat saham tidak untuk semua saham yang terdaftar di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kriteria saham yang dapat dizakatkan serta bagaimana praktik pelaksanaan zakat saham di MNC Seuritas Bandung berdasarkan tinjauan fiqh tabarru’. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan meninjau pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung. Sumber diperoleh dari ketentuan yang berkaitan dengan zakat saham dari pihak MNC Sekuritas Bandung. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa saham yang dapat dijadikan objek zakat haruslah masuk Daftar Efek Syariah (DES) dan diperoleh dengan halal sehingga tidak semua saham dapat dizakatkan sebagaimana tidak semua harta dapat dizakati. Selain itu, pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung sama dengan pelaksanaan zakat pada umumnya serta pelaksanaanya pun mudah dan efisien. Kesimpulannya, pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung telah sesuai dengan ketentuan serta prinsip syariah baik dari segi syarat maupun rukun.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BLIND BOX PADA MARKETPLACE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Sylvia Nurazizah Kurnia; Jaenudin Jaenudin
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 7, No 2 (2020): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v7i2.13498

Abstract

Jual beli Blind Box ialah jual beli dimana ketika pembeli telah melakukan pembayaran yang telah ditawarkan oleh penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan dengan harapan pembeli akan mendapatkan barang yang diharapkannya. Penjual dan produsen sebagai pihak Blind Box hanya mendeskripsikan jenis barang yang akan dijual di lapak Blind Boxnya tersebut tanpa memberitahukan kepada pembeli apa yang ada didalam box tersebut. Sudah pasti pembeli akan mendapatkan resiko akan mengalami kerugian yang sangat besar dan jual beli Blind Box ini dianggap gharar karena barang yang akan dibeli oleh pembeli itu mengandung unsur ketidakjelasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli Blind Box pada Marketplace. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analis dengan melakukan pendekatan studi kasus. Selain itu jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa: (1) jual beli blind box dilakukan melalui jual beli pesanan yang pada umumnya jual beli Blind Box dilakukan karena adanya sifat surprise (kejutan) yang akan dirasakan oleh pembeli pada saat membuka box tersebut. Dinamakan Blind Box karena pembeli tidak dapat mengetahui isi dari box tersebut, bahkan pelapak yang berperan sebagai penjual pun tidak mengetahui dengan pasti isi dari box tersebut sehingga produk yang akan dikirimkan secara random oleh pelapak. (2) Dalam praktik jual beli Blind Box pada Marketplace tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli salam (Ba’i al-salam).
PRAKTEK PENYELENGGARAAN TRANSAKSI LAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA PT. FINTEK KARYA NUSANTARA DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 116/DSN- MUI/IX/2017 Dhimas Candra Pradina; Sumiati Sumiati
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 8, No 1 (2021): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v8i1.14464

Abstract

ABSTRACTThe contract between the issuer and the electronic money holder based on the DSN-MUI Fatwa regarding sharia electronic money is to use a wadi'ah contract or a qardh contract. One of the sharia electronic money products is the LinkAja Sharia Service. The purpose of this study is to determine the mechanism and implementation of electronic money transactions for LinkAja Syariah Services based on the DSN-MUI Fatwa Number: 116/DSN-MUI/IX/2017. The research method used is descriptive in the form of exposure and review of the implementation of the LinkAja Syariah Service transaction. The results of this study conclude that the LinkAja Syariah Service electronic money transaction mechanism is more core using the qardh contract in the contract, and the rewards/promotions provided are voluntary. The mechanism of sharia electronic money transactions with voluntary rewards is allowed, while the required rewards are not allowed because there is an element of usury. ABSTRAKAkad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah adalah memakai akad wadi’ah atau akad qardh. Salah satu produk uang elektronik syariah adalah Layanan Syariah LinkAja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif yang berupa pemaparan dan peninjauan pelaksanaan transaksi Layanan Syariah LinkAja, Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja lebih inti menggunakan akad qardh dalam akadnya, serta imbalan/promosinya yang diberikan bersifat sukarela. Mekanisme transaksi uang elektronik syariah dengan imbalan secara sukarela adalah diperbolehkan, sedangkan imbalan yang dipersyaratkan adalah tidak diperbolehkan sebab terdapat unsur riba. 
PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS DI BJB SYARIAH KCP PATROL) Milati, Arina; Arifin, Tajul
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2021): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v8i2.14002

Abstract

Defaults can be subject to ta'zir, contract cancellation, risk transfer, or paying for the case. Ta'zir is enforced by Islamic Banks to prevent customers from being negligent about their obligations. The research aims to find out the settlement of default customers, to find out the factors that cause customer defaults, and to find out the results of the analysis regarding DSN Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 regarding procedures for settling defaults in mudharabah contracts at BJB Syariah KCP Patrol. The method used is descriptive qualitative. The results of his research are that settlement of default customers at KCP Patrol is carried out by imposing ta'zir fines and attempts to reprimand via SMS, visiting the customer's house, summoning the customer to come to the bank, giving a subpoena 3 (three) times, to confiscating collateral if the customer is still just don't pay the installments. Factors that cause default customers are a declining business, deliberately delaying payments or being negligent, not having good faith, and sick customers. In conclusion, DSN Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 is not fully implemented because at BJB Syariah KCP Patrol still applies ta'zir fines to all customers without exception. Wanprestasi dapat dikenakan ta’zir, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar perkaranya. Ta’zir diberlakukan oleh Bank Syariah dalam upaya mencegah nasabah yang lalai akan kewajibannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyelesaian nasabah wanprestasi, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi nasabah dan mengetahui hasil analisis mengenai Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap prosedur penyelesaian wanprestasi dalam akad mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi di KCP Patrol dilakukan dengan cara mengenakan denda ta’zir dan upaya teguran melalui SMS, mendatangi rumah nasabah, memanggil nasabah datang ke bank, memberikan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, hingga penyitaan jaminan apabila nasabah masih saja tidak membayar angsurannya. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi yaitu memiliki usaha yang menurun, sengaja menunda-menunda pembayaran atau lalai, tidak mempunyai itikad baik dan nasabah sakit. Kesimpulannya, Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tidak sepenuhnya diterapkan karena di BJB Syariah KCP Patrol masih menerapkan denda ta’zir kepada semua  nasabah tanpa terkecuali.
IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH AKIBAT PANDEMI COVID-19 PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN BERDASARKAN POJK NOMOR 11 TAHUN 2020 Yulita Mulyani; Jaih Mubarok; Diah Siti Sa'diah
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 7, No 2 (2020): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v7i2.13423

Abstract

Pandemi Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Kondisi tersebut menimbulkan guncangan tidak hanya pada bidang kesehatan, namun perekonomian mendapatkan imbasnya. Kegiatan bisnis perbankan syariah ikut terhambat terutama dalam menjaga kolektabilitas kelancaran pembiayaan. Dalam menghadapi hal ini, OJK mengeluarkan POJK Nomor 11 tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan dengan POJK Nomor 11 tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi di BPRS HIK Parahyangan dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Metode restrukturisasi yang sering digunakan pada nasabah produk murabahah UMKM yang terdampak pandemi adalah reconditioning. Reconditioning digunakan untuk menurunkan jumlah angsuran setiap bulannya tanpa menambah waktu, sisa pokok dan margin. Pelaksanaan restrukturisasi akibat pandemi di BPRS HIK Parahyangan sudah sesuai dengan POJK Nomor 11 tahun 2020. Meskipun di BPRS HIK tidak memiliki pedoman khusus mengenai restrukturisasi pada saat pandemi Covid-19, akan tetapi pelaksanaannya tetap mengacu kepada POJK dan tidak ada pelaksanaan yang melanggar atau menyalahi POJK.
PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN RISIKO PADA APLIKASI INVESTREE TERHADAP KEPUTUSAN BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PEER TO PEER LENDING SYARIAH Fadhila Ihsan Nursyahida
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 8, No 1 (2021): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v8i1.16662

Abstract

Digital technology is currently developing very rapidly, many new innovations have emerged in the field of technology ranging from hardware to software and even other supporting devices. Digital technology has also developed, supported by the increasing use of the internet and gadgets, from the financial service operating system, which has now undergone changes. Many financial service operating systems based on digital technology have emerged that can assist the activities and needs of the community. This study aims to determine how much influence the ease of use (Ease of Use), and risk on the Investree Application on the decisions of students who transact in using Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah simultaneously. The research uses quantitative research methods, for the quantitative method is multiple test with a sample of 77 respondents. Questionnaire data collection was carried out as a data collection technique, for data processing assisted by using SPSS version 26 analysis tool. The results of the study based on the data obtained showed that the results of the Ease of Use variable had a significance value of tcount of 5.702 > ttable = 1.9917 or sig = 0.000 < = 0.05, meaning that Ha is accepted so that there is an influence of the ease of use of the Investree application on the decision to transact using Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah, so it has a positive effect. The risk variable from the t test results with an alpha value of 0.05 then HO is accepted and Ha is rejected, because t = 1.696 < t-table = 1.9917 or sig = 0.094 > = 0.05 then there is no effect of risk on transaction decisions using Peer to Peer Lending Syariah, therefore it can ensure that the risky variable is negative and significant to the decision to transact using Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah. The R² value has a value of 0.642, so it can be stated that the ease of use and risk in the Investree application affect the decision to transact using Sharia peer to peer lending financial technology (Fintech) together by 41.2%.
INVESTASI EMAS ONLINE DI APLIKASI SHOPEE DAN PT. PEGADAIAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI Sopiah, Pipi; Sadi'ah, Diah Siti
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2021): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v8i2.12961

Abstract

PT. Pegadaian cooperates with Shopee to launch Gold Savings which is present in the Shopee Application. This study aims to determine the online gold investment mechanism in Shopee and PT applications. Pegadaian, as well as knowing the implementation of sharia contracts in gold investment in the Shopee Application and the review of the DSN-MUI Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 on online gold investment practices in the Shopee application. This type of research is qualitative-descriptive with the case study method to explain or describe online gold investment in the Shopee and PT applications. Pawnshop. Based on the results of the study, it was found that the Shopee Application only provides facilities for the gold investment process, including gold buying and selling services in the form of digital or balance. Furthermore, gold can be printed through PT. Pawnshop with terms and conditions that apply. Online gold investment on the Shopee Application and PT. The pawnshop is not following the murabahah contract or the wadi'ah contract. So, the gold investment at Shopee does not use sharia contracts following Islamic sharia principles. However, according to the DSN-MUI fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, buying and selling gold in cash is permitted, provided that the gold is not used as a means of payment/debt (tsaman). In conclusion, investing in gold in the Shopee application is permissible but does not use sharia contracts. PT. Pegadaian bekerjasama dengan Shopee meluncurkan Tabungan Emas pada Aplikasi Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme investasi emas online di aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian, serta mengetahui implementasi akad – akad syariah pada investasi emas di Aplikasi Shopee, serta mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap praktik investasi emas online di aplikasi Shopee. Jenis penelitian ini adalah kualitatif – deskriptif dengan metode studi kasus yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan investasi emas online di aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian.  Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Aplikasi Shopee hanya menyediakan fasilitas pada proses investasi emas, termasuk juga layanan pembelian dan penjualan emas berupa digital atau saldo. Selanjutnya emas bisa cetak melalui PT. Pegadaian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Investasi emas online pada Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian tidak sesuai dengan akad murabahah, maupun akad wadi’ah. Sehingga investasi emas tersebut tidak menggunakan akad – akad syariah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Namun, menurut fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat pembayaran / utang (tsaman). Kesimpulannya, investasi emas pada aplikasi Shopee diperbolehkan namun tidak menggunakan akad – akad syariah. 

Page 5 of 23 | Total Record : 228

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): July Vol 12, No 1 (2025): January (IN PRESS) Vol. 12 No. 1 (2025): January Vol 11, No 2 (2024): July Vol. 11 No. 2 (2024): July Vol 11, No 1 (2024): January Vol. 11 No. 1 (2024): January Vol 10, No 2 (2023): July Vol. 10 No. 2 (2023): July Vol 10, No 1 (2023): January Vol. 10 No. 1 (2023): January Vol 9, No 2 (2022): July Vol. 9 No. 2 (2022): July Vol 9, No 1 (2022): January Vol. 9 No. 1 (2022): January Vol 8, No 2 (2021): July Vol. 8 No. 2 (2021): July Vol. 8 No. 1 (2021): January Vol 8, No 1 (2021): January Vol 7, No 2 (2020): July Vol. 7 No. 2 (2020): July Vol 7, No 1 (2020): January Vol. 7 No. 1 (2020): January Vol. 6 No. 2 (2019): July Vol 6, No 2 (2019): July Vol. 6 No. 1 (2019): January Vol 6, No 1 (2019): January Vol 5, No 2 (2018): July Vol. 5 No. 2 (2018): July Vol 5, No 1 (2018): January Vol. 5 No. 1 (2018): January More Issue