Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

1 2 3 4 5

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Jeverson Leo Odom Naitboho, 2. Tjahya Supriatna, 3. Bayi Priyono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum baik hal ini dilihat dari aspek: Pemberian suara dalam pemilihan umum masih ada sedikit masalah di mana pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa e-KTP yang bukan alamat tinggal di RT/ RW di tempat pemungutan suara tersebut serta pelaksanaan sosialisasi belum diikuti oleh semua masyarakat karena dilaksanakan di Hotel. Menghadiri rapat umum telah dilakukan masyarakat dalam bentuk diskusi formal guna membahas mengenai keinginan serta usulan yang diinginkan terkait pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 serta bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hubungan dengan pejabat pemerintah belum terjalin dengan baik karena pejabat pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat namun untuk tim sukses sudah terbentuk sebagai tim kampanye pasangan calon masing-masing serta adanya demonstrasi yang disebabkan lambannya penyelesaian proses pembuatan E-KTP. Menjadi anggota partai politik belum dapat menarik perhatian sebagian simpatisan dan partisipan sehingga hal tersebut belum dapat meningkatkan partisipasi politik.

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN BIDANG KESEHATAN DALAM PENINGKATAN DERAJAT DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT 1. Naomi Netty Howay, 2. Murtir Jeddawi, 3. Khasan Effendy, 4. Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Program pelayanan kesehatan di Kabupaten Sorong belum dapat berjalan optimal karena kurangnya sarana/prasarana, terutama di wilayah distrik dan kampong, kualitas para medis, distribusi obat-obatan, pola kerja dan sistem informasi pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Eksplanatorif dengan pendekatan Induktif dan dianalisis dengan model interaktif. Grindle mengatakan, 1980, ada enam indikator utama dan dua indikator turunan dalam implementasi kebijakan yakni Interests affected, Site of decision making, program implementors and resources commited, Extent of change envisioned, Power, interests and strategies of actors involved, Institution and regime characteristics, Complienceand responsiveness, Impact on society, individual and groups, change and its acceptance. Model NAOMI dalam implementasi kebijakan bidang kesehatan berdasarkan kekhasan daerah papua dengan memperhatikan kebutuhan Orang Asli Papua dan Orang Non-Asli Papua.

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI OPINI DISCLAIMER ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU 1. Jusrizal, 2. Bambang Supriyadi, 3. Baharuddin Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, menunjukkan perolehan opini Kabupaten Seram Bagain Barat mulai pada tahun 2008 sampai tahun 2017 selalu memperoleh opini disclaimer. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil judul “Strategi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Opini Disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku”. Metode Penelitian ini menggunakan metode ekploratif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, teknik dokumentasi, dan kuesioner. Untuk menjawab dan mengungkapkan permasalahan - permasalahan terhadap fenomena yang terjadi peneliti menggunakan analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti opini disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku belum berjalan secara optimal, hal ini terjadi karena masih terbatasnya sumber daya manusia dibidang akuntansi, teknik sipil, dan IT, belum tersedianya tenaga auditor pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, penganggaran peningkatan kompetensi SDM masih belum memadai, masih rendahnya kualitas reviu atas LKPD oleh Inspektorat Daerah, penyajian dan penyusunan LKPD masih belum sesuai dengan SAP sepenuhnya, upaya tindak lanjut temuan aset yang lama belum terselesaikan, sistem pengendalian intern masih lemah, dan masih rendahnya kapabilitas APIP Kabupaten Seram Bagian Barat. adapun faktor yang mendukung adalah adanya komitmen yang kuat oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, adanya regulasi yang mendukung, dukungan anggaran penyelesaian laporan yang memadai, penerapan teknologi informasi telah memadai, adanya tim konsultan keuangan, peran perwakilan BPKP Provinsi Maluku dalam melakukan penguatan kapabilitas APIP. Sedangkan faktor yang menghambat adalah terbatasanya aparatur yang profesional, keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan, permasalahan aset, Adanya kebijakan pergantian kepala SKPD dan bendahara yang cepat, belum maksimalnya kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Adapun langkah – langkah strategis yang peneliti ajukan bagi pemerintah daerah dalam menindaklajuti opini disclaimer adalah membentuk Tim Terpadu yang berfungsi dalam penerapan akuntansi, pengelolaan BMD dan tindak lanjut temuan BPK di SKPD jangka panjang, membuat rencana aksi dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan BPKP Provinsi Maluku, mengadakan bimtek ataupun diklat yang bersifat aplikatif yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan akuntan yang handal, meningkatkan kapabilitas APIP dan penguatan SPIP secara serius dengan melakukan MOU antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian dengan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM JINAYAT DALAM MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH 1. Asrial Vahmi, 2. Tjahya Supriatna, 3. Nuryanto
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penerapan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh yang didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan suatu bentuk kekhususan Provinsi Aceh untuk menerapkan hukumnya di bidang Agama. Hukum Jinayat bertujuan untuk menjaga akhlak dan moral masyarakat. Namun saat ini, pelaksanaan penegakan Syariat Islam di Aceh belum berjalan dengan baik, karena masih tingginya pelanggaran Syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik, adapun kendala-kendala yang dihadapi Masih terjadinya tumpang tindih hukum, Kurangnya anggaran Wilayatul Hisbah, Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan Kurangnya PPNS. Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan anggaran yang cukup, guna membangun sarana dan prasarana yang memadai sehingga kinerja dari lembaga-lembaga ini (Dinas Syariat Islam dan Dinas Satpol PP-WH) dapat meningkat, penyediaan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, serta pembinaan rutin dilakukan setiap tahun agar aparatur WH semakin sigap dan siap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penegakan Qanun Jinayat.

MANAJEMEN TATA KELOLA KEARSIPAN DATA KEPRIBADIAN PRAJA DALAM MEWUJUDKAN SIKAP DAN PERILAKU KEPAMONGAN (Studi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor Sumedang Jawa Barat) 1. Maureen Cindy Novita Bogar, 2. Hj. Erliana Hasan, 3. Dharmawan A.B.
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, yang bertujuan untuk mempersiapkan kader pemerintahan dalam negeri. Dalam lembaga pendidikan, kegiatan administrasi menjadi bagian disiplin akademik karena berkaitan dengan jalannya roda organisasi, dalam hal ini lembaga IPDN. Untuk mewujudkan sikap dan perilaku kepamongan, segala bentuk penilaian dan rekam jejak peserta didik yang dalam hal ini disebut praja, harus diarsipkan dengan baik. Untuk itu, melalui penelitian ini, penulis mengangkat judul tentang “Manajemen Tata Kelola Kearsipan Data Kepribadian Praja dalam Mewujudkan Sikap dan Perilaku Kepamongan (Studi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor Sumedang Jawa Barat)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis manajemen tata kelola kearsipan data kepribadian praja dalam mewujudkan sikap dan perilaku kepamongan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi manajemen tata kelola kearsipan data kepribadian praja dalam mewujudkan sikap dan perilaku kepamongan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan bagaimana upayaupaya lembaga dalam memaksimalkan manajemen tata kelola kearsipan data kepribadian praja dalam mewujudkan sikap dan perilaku kepamongan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, teknik angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen tata kelola kearsipan data kepribadian praja sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal, dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup sebagai faktor pendukung, namun kompetensi pegawainya yang belum bisa mengimbangi kebutuhan kearsipan, serta kurangnya komunikasi yang aktif antara sub bagian tata usaha dan pengasuh langsung. Lembaga juga melakukan upaya dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya manajemen kearsipan di bagian pengasuhan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan beberapa saran, di antaranya adalah hendaknya Kepala Bagian Pengasuhan memberikan pengawasan dan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan kearsipan secara rutin, perlu adanya kerja sama yang baik yang diimbangi dengan kemampuan serta keahlian yang semakin dikembangkan dalam melakukan manajemen tata kelola kearsipan, dan alangkah baiknya apabila lembaga melakukan upaya untuk mengubah sistem kearsipan yang awalnya manual menjadi online system.

PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI, DAN KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. Rusman Yaqub, 2. Ermaya Suradinata, 3. Ngadisah, 4. Lalu Wildan
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian adalah (1) Membahas pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan (2) Mendapat konsep baru dari pembahasan pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sampel penelitian 149 responden diambil dari populasi 149. Penentuan 13 Informan Penelitian gunakan snow ball technique. Pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan, Kuesioner, Wawancara dan Observasi. Teknik analisis data menggunakan Analisis SEM dan Analisis Deskriptif. Hasil penelitian adalah berikut. Besarnya pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 0,67 ditentukan oleh communication, networking dan personifying the vision. Besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 0,59 ditentukan oleh kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi etika; Besarnya pengaruh pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 0,59 ditentukan oleh Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Tata Kerja, Rapat dan Taklimat, Surat Keputusan Bersama/Surat Edaran Bersama, Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Gugus Tugas. Konsep Baru yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kaltim adalah Konsep Baru I tentang Personifikasi Wawasan Kepemimpinan Legislatif; Konsep Baru II tentang Kompetensi Teknis Anggota Legislatif; Konsep Baru III tentang Forum Koordinasi Legislatif.

EFEKTIVITAS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) GUNA MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU 1. Elvira Septiany Latuconsina, 2. Sadu Wasistiono, 3. Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guna meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Latar belakang dalam penelitian ini berawal dari adanya kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Derah Provinsi Maluku, dan bagaimana kinerja ASN setelah pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), serta untuk mengetahui dan menganalisis model seperti apa yang mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang merupakan unsur penunjang kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Peneliti melakukan wawancara dan pengambilan data pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu simpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) terhadap peningkatan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku belum berjalan efektif sesuai aturan yang ada. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Maluku khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan disesuaikan pada indikator penilaian kinerja ASN. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada maka pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

PROSES PEMBENTUKAN PERDA MENGENAI DESA ADAT DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU Muh. Rival Payapo; Muchlis Hamdi; Megandaru Widhi Kawuryan
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku. Peluang ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan membentuk peraturan daerah mengenai desa adat guna mangatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, walaupun dalam proses pembentukannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 belum dapat ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan teori Indrati (2017), faktor-faktor yang memengaruhi menggunakan teori Halim (2013), dan Strategi dalam mengefektifkan proses pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis reduksi data, display data, dan penarikan Simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat belum dilaksanakan sesuai dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan rancangan peraturan daerah mengenai desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu kurangnya kualitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, adanya kepentingan berbagai pihak, kurangnya kualitas SDM tenaga pendukung, lambatnya penetapan desa adat oleh Pemerintah Daerah dan kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat khususnya pelibatan lembaga adat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Strategi dalam mengefektifkan pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat, yaitu membangun komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melibatkan partisipasi masyarakat khususnya lembaga adat dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah, dan meminimalisir kepentingan yang bertentangan dengan aturan normatif dan aturan adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAN STRUKTUR EKONOMI WILAYAH KABUPATEN PADANGPARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Arina Romarina
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan struktur ekonomi wilayah Kabupaten Padangpariaman dengan menggunakan berbagai alat analisis yaitu Typology Klassen, gabungan Location Quotient and Dynamic Location Quotient, Shift Share dan Overlay. Data berasal dari Badan Pusat Statistik dalam bentuk data time series PDRB Kabupaten Padangpariaman ADHK 2010 kurun waktu tahun 2011-2016. Berdasarkan analisis Tipology Klassen, sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor prima/andalan di Kabupaten Padangpariaman. Analisis DLQ menemukan delapan sektor yang mengalami reposisi dari sektor nonbasis menjadi sektor basis di masa yang akan datang yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Berdasarkan hitungan gabungan seluruh alat analisis (overlay), sektor industri pengolahan merupakan sektor andalan/unggulan utama di Kabupaten Padangpariaman.

ANALISIS PENEMPATAN JABATAN STRUKTURAL BERBASIS KOMPETENSI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGPANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT 1. Ade Evgusni Deny, 2. I Nyoman Sumaryadi, 3. Slamet Djunaedi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali. Salah satu perubahan itu adalah diwujudkannya tata pemerintahan yang demokratis dan baik. Upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Peningkatan tersebut antara lain dilakukan dengan bentuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara sistematik dan terukur di Kota Padangpanjang, pengangkatan dalam jabatan tersebut tampak belum berdasarkan pada standar kompetensi jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa pelaksanaan penempatan jabatan struktural berbasis kompetensi belum sesuai di Sekretariat Daerah Kota Padangpanjang, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan atau teknik penelitian deskriptif. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah karakteristik kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer, yaitu Motif, Watak, Konsep Diri, Pengetahuan dan Keterampilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penempatan pegawai dalam jabatan struktural belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta adanya penempatan jabatan yang belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah perlu membuat sistem karier jabatan yang jelas, yang sesuai dengan standar kompetensi pada masing-masing jabatan.

Page 2 of 26 | Total Record : 251

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA