Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 240 Documents

3 4 5 6 7

TATA KELOLA KOLABORATIF PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA 1. Horas M. Panjaitan, 2. H.M. Aries Djaenuri, 3. Reydonnyzar Moenek, 4. Marja Sinurat
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus penelitian ini untuk mengkaji tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah dengan mengambil studi kasus pada kota DKI Jakarta. Kajian ini penting karena secara empiris tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah diterapkan melalui pelibatan BUMD (PT Jakpro), Swasta, Masyarakat, DPRD dan stakeholders terkait. Perumusan masalah dalam penelitian dirinci dalam beberapa pertanyaan yaitu tata kelola kolaboratif, faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung, strategi dan model desain kelembagaan tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah modern yang diharapkan dapat diterapkan di daerah pada masa yang akan datang. Fokus penelitian ini untuk mengkaji tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah dengan mengambil studi kasus pada kota DKI Jakarta. Kajian ini penting karena secara empiris tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah diterapkan melalui pelibatan BUMD (PT Jakpro), Swasta, Masyarakat, DPRD dan stakeholders terkait. Perumusan masalah dalam penelitian dirinci dalam beberapa pertanyaan yaitu tata kelola kolaboratif, faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung, strategi dan model desain kelembagaan tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah modern yang diharapkan dapat diterapkan di daerah pada masa yang akan datang. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) kesiapan kondisi awal, proses tata kelola kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan dalam pengolahan sampah modern; dan 2) Pengembangan model desain organisasi kolaboratif dalam pengelolaan sampah. Dari hasil analisis ditemukan model desain kelembagaan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan menerapkan Model MAURITS mencakup modern, autority, understanding, review, innovation process, transparancy dan sustainable development goals untuk mewujudkan tujuan kolaborasi pengelolaan sampah modern di DKI Jakarta.

E-READINESS DALAM PENERAPAN E-PLANNING DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA Nesty Epa; Sampara Lukman; Ella Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur E-Readiness Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Penerapan E-Planning. Kabupaten Mamberamo Tengah secara geografis termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses, namun Di sisi lain harus melakukan inovasi yang tidak biasa untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Penelitian ini akan membahas eksisting kondisi serta syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan oleh Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menerapkan pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengukur e-readiness yaitu metode e-readiness yang dikembangkan dari model hubungan variabel e-readiness menurut Musa (2010). Indikator-indikator yang diintegrasikan ke dalam kerangka pengukuran e-readiness dalam tool dipetakan ke dalam tiga faktor penting yang memengaruhi e-readiness yaitu faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional khususnya di tingkat lokal (pemerintah daerah). Hasil pengukuran e-readiness menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah belum siap dalam menerapkan e-planning baik diukur dari faktor teknologi, faktor manusia maupun faktor institusional, sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah agar lebih serius dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur dan juga pemerintah daerah perlu membangun kerja sama antarpemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat serta perlu adanya regulasi yang secara khusus berbicara tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) agar lebih baik ke depannya dan pelaksanaan e-planning dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien.

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1. Andri Hanico, 2. Ermaya Suradinata, 3. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Pemulihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Penulis menemukan masalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun masih lemah memanajemen kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kabupaten karimun pada 2015 hal tersebut terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya serta upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karimun. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Dwiyanto. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun dilihat dari indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran serta sulitnya sarana dan prasarana penyeberangan laut. Saran kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun antara lain: perlu pengelolaan anggaran yang baik, meningkatkan sosialisasi, melakukan komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain yang terkait.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS BANK SAMPAH DI KECAMATAN KADIA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1. Aan Amustryatma, 2. I Nyoman Sumaryadi, 3. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Kecamatan Kadia pada 2015 memiliki Bank Sampah di 5 (lima) kelurahan di antaranya Kelurahan Anaiwoi, Bende, Kadia, Pondambea, Wowawanggu. Program Bank Sampah yang telah ada pada 2016 pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Anaiwoi, Kadia, Pondambea, dan Wowawanggu berhenti dan pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Bende masih berjalan melaksanakan pemilahan dan penanganan sampah. Bank Sampah yang telah berjalan pada 2015 di Kecamatan Kadia, hanya bank sampah di Kelurahan Bende yang masih beroperasi. Teori yang digunakan adalah teori pengelolaan sampah yang dikemukakan oleh Iqbal dan Nurul yaitu aspek perencanaan, kelembagaan, operasional, pembiayaan, peraturan dan teori strategi menggunakan analisis ASOCA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, serta mengumpulkan dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa kebijakan sistem pengelolaan sampah berbasis bank sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tidak efektif, di mana dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Kadia, hanya satu kelurahan yang mampu menjalankan kebijakan bank sampah tersebut, yaitu Kelurahan Bende. Faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Kadia Kota Kendari, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan bank sampah Kota Kendari, yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan sampah, memberikan pelatihan manajemen dan organisasi kepada pengelola bank sampah, mengembangkan manajemen pelayanan Bank Sampah, meningkatkan peran serta Dinas Lingkungan Hidup dalam mengembangkan Bank sampah, meningkatkan pemahaman pengelola bank sampah mengenai pemilahan sampah dan jenis-jenis sampah hal ini dapat dilakukan dengan studi banding, meningkatkan kemampuan pengelola bank sampah dalam membaca kondisi pasar sampah organik, memberikan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan menyediakan tempat pembuangan sampah dengan metode pemilahan di lingkungan masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT 1. Erfin Eko Bintoro Setyo Haryanto, 2. I Nyoman Sumaryadi, 3. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Latar belakang penelitian ini adalah karena permasalahan pengelolaan barang milik daerah yang sering terjadi hampir di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Kualitas pengurus barang dalam mengelola barang milik daerah yang masih kurang baik menjadi masalah selanjutnya, serta faktor hardware dan software di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang tidak memadai untuk menggunakan aplikasi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah Grindle 1980: 12 yang menyatakan bahwa “The Succesful Implementation of Public Policy is Influenced by Two Fundamental Variabels That Content of Policy and Context of Implementation”. Hal ini berarti tingkat kesuksesan dari implementasi suatu kebijakan disebabkan oleh dua variabel yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi tidak langsung, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan Litmus Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat masih belum berjalan dengan baik dan belum mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kaimana. Hal itu berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, seperti adanya sarana hardware yang tidak memadai dalam menjalankan software SIMDA BMD, dan rendahnya kualitas operator menjadi penyebab belum maksimalnya penerapan kebijakan ini. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Kaimana khususnya mereka yang bekerja di instansi pemerintahan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DALAM MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTANSINGINGI PROVINSI RIAU 1. Dedek Kurniadi, 2. Khasan Effendy, 3. Ella L. Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penambang Emas Tanpa Izin sendiri yang termasuk ke dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral di bidang pertambangan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah seharusnya diatur oleh Pemerintah Pusat. Namun kenyataan di lapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur permasalahan PETI dikarenakan kasus ini bersifat ilegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah. Oleh karena itu kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI ini masih tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantansingingi. Pemerintah Kabupaten Kuantansingingi untuk mengurangi bahkan bisa membasmi keberadaan para penambang-penambang ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Kuantansingingi dengan menerbitkan Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam implementasi kebijakan menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980: 8-10) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin belum menunjukkan hasil yang optimal, karena masih terdapatnya para penambangan emas tanpa izin masih beroperasi di wilayah Kabupaten Kuantansingingi. Pemerintah Kabupaten Kuantansingingi selaku implementor dalam kebijakan Kurang berkomitmen dan tegas dalam melaksanakan penertiban penambang ilegal guna mengurangi kerusakan lingkungan hidup.

PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH (Studi Kasus di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat) 1. Fakhrur Robiya, 2. Dety Muliaty, 3. Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan tentang permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Provinsi Aceh dan bertujuan untuk mendeskripsikan peran camat dalam keterkaitannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Samatiga tahun 2017; 2) Bagaimana peran Camat Samatiga tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa; dan 3) Bagaimana hambatan dan strategi yang dilakukan oleh Camat Samatiga tahun 2018 dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 1) akuntabilitas pengelolaan dana pada 32 desa se-Kecamatan Samatiga tahun 2017 bermasalah. 2) Camat Samatiga Tahun 2018 berperan dalam tahapan maupun kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan dana Desa. 3) Camat samatiga tahun 2018 dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhambat oleh faktor kualitas sumber daya manusia, yaitu a) 5 kepala desa telah melampaui batas usia produktif, dan b) pendidikan formal kepala Desa; 9 dari 32 kepala desa hanya lulusan SLTP dan 21 di antaranya lulusan SLTA. Dan krisis kepercayaan masyarakat lantaran masalah laporan penerapan APBDes pada 2017. Untuk itu, 3) Camat samatiga 2018 menekankan kepada 32 Desa setempat untuk melaporkan hasil penerapan APBDes kepada Masyarakatnya di akhir tahun berjalan, membina kepala desa beserta para aparaturnya secara bergilir, dan membentuk tim khusus untuk menanggulangi krisis kepercayaan masyarakat pada beberapa titik kawasan. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten aceh barat perlu mendukung penanggulangan masalah yang tengah dilakukan oleh Camat Samatiga.

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (Kasus Pemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur) 1. Denny Nubatonis, 2. M.N.B.C. Neolaka, 3. William Djani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat dilihat melalui pelayanan pembuatan Akta Kelahiran. Akta kelahiran menjadi sangat penting karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan menggunakan konsep pengukuran kinerja dengan lima indikator yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. (2) untuk mengetahui cakupan pelayanan pelayanan Akta Kelahiran 0-18 tahun, dan (3) menguraikan faktor penghambat dalam pelayanan akta kelahiran. Dengan perumusan masalah adalah: (1) Bagaimana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). (2) Faktor apa saja yang menghambat dan mendorong Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS. Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS. (2) Untuk mengindentifikasi dan menganalisis aspek yang menghambat dan mendorong kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS, adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran terkait kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS dalam rangka meningkatkan pemilikan akte kelahiran bagi masyarakat TTS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber penelitian ditentukan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana disebut juga Simple Random Sampling sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan simpulan (conclusion drawing). Hasil penelitian menunjukkan simpulan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah selatan berdasarkan produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas cukup baik, namun berdasarkan kualitas layanan dan responsivitas belum memuaskan. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Timor Tengah Selatan juga masih sangat rendah, serta terdapat beberapa faktor penghambat pelayanan Akta Kelahiran yaitu keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kependudukan.

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT MALAMOI DI DISTRIK SALAWATI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT 1. Endang Irianti, 2. Ermaya Suradinata, 3. Hyronimus Rowa
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat adat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan difokuskan pada strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik, faktor pendukung dan penghambat strategi, serta menemukan model dan menganalisis strategi yang sesuai dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Datadata dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden (sampel berjudul), penelahaan dokumen serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam strategi pemerintah daerah menggunakan teori Ermaya Suradinata (2013: 18-37). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yaitu strategi AbO (Ability Opportunity), strategi SO (Strength Opportunity), strategi AgO (Agility Opportunity), strategi AbC (Ability Culture) dan strategi SC (Strength Culture). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong yaitu tumpang tindih peraturan; nilai ekonomi tanah yang tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; dan kemiskinan. Upaya penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong yaitu dengan negosiasi; mediasi; konsiliasi; memecahkan masalah; dan rekonsiliasi.

EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KHUSUS PEREMPUAN DI KECAMATAN JOHANPAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH 1. Ferizal, 2. Deti Mulyati, 3. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Peraturan Bupati Aceh Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas dalam Kabupaten Aceh Barat merupakan mandat yang diturunkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 kepada pemerintah untuk mengikutsertakan peran dan kontribusi perempuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan bertujuan untuk menampung aspirasi dan usulan pembangunan bagi kaum perempuan di gampong dan di Daerah Aceh Barat yang belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang diperuntukkan bagi perempuan. Namun dalam pelaksanaannya, musyawarah khusus perempuan di Kecamatan Johanpahlawan dan Kabupaten Aceh Barat belum memberikan hasil yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup serta menampung aspirasi masyarakat perempuan di Kecamatan Johanpahlawan secara khusus dan Kabupaten Aceh Barat secara umumnya. Penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Khusus Perempuan di Kecamatan Johanpahlawan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan serta dengan menggunakan Analisis SWOT untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang digunakan untuk mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan belum menampung secara maksimal partisipasi dan kebutuhan kaum perempuan dalam pembangunan yang disebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan serta masih belum efektifnya pelaksanaan hasil Musrenbang khusus perempuan dalam rencana kerja pemerintah. Faktor penghambat seperti kurangnya Partisipasi kaum perempuan, responsivitas pemerintah dan faktor pendukung yakni pemerintah, ketentuan Hukum dan akses informasi dalam pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah memanfaatkan responsivitas sikap responsivitas masyarakat, melibatkan tenaga ahli, bekerja sama dengan pihak swasta dan melakukan edukasi dan pemberian pemahaman yang mendalam agar pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan peran dan keterlibatan perempuan di dalam pembangunan.

Page 5 of 24 | Total Record : 240

3 4 5 6 7

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA