Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

2 3 4 5 6

KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA 1. Isaak Florence Prawira Yudha Rahawarin, 2. Tjahya Supriatna, 3. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi dalam memberikan pelayanan di anggap kurang maksimal, hal ini dikarenakan masih lambatnya Sumber Daya Aparatur dalam memproses setiap dokumen pelayanan perizinan, kurangnya pemahaman tentang Teknologi dan Informasi sehingga belum memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, serta dukungan anggaran belanja dinas yang masih minim sehingga kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan. Penelitian ini menggunakan teori dari Dwiyanto terkait kinerja organisasi yang dilihat dari indikator kinerja, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Diimbangi dengan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat, serta untuk menentukan strategi ke depannya dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi adalah menggunakan analisis ASOCA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Serta Teknik Pengumpulan Data, peneliti melakukan observasi, wawancara serta mengumpulkan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatan kualitas dari pegawai pemberi pelayanan, selain itu juga perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat penerima layanan serta perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi: Adanya motivasi serta dorongan kerja dari pimpinan kepada pegawainya; Membuat Standar Operasional Prosedur Pelayanan; Perlu adanya bimbingan teknis dan studi banding keluar daerah; Adanya koordinasi yang sifatnya menetap karena beberapa izin masih memerlukan rekomendasi dari tim teknis yang berada di dinas teknis; Sosialisasi tentang kelengkapan persyaratan pembuatan dokumen perizinan.

PENGARUH KOMPETENSI, PROFESIONALISME, DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1. Dori Santosa, 2. Ngadisah, 3. Didik Suhardi, 4. Marja Sinurat
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah kinerja Auditor pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor; (2) mengetahui dan menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor; (3) mengetahui dan menganalisis pengaruh kapasitas kelembagaan terhadap kinerja auditor. Dengan metodologi kuantitatif, Structural Emodel (SEM) hasil penelitian ini menghasilkan: Besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor sebesar 0,79 ditentukan oleh Mutu Personel, Pengetahuan Umum, dan Pengetahuan Khusus. Besarnya pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor sebesar 0,58 ditentukan oleh Kesesuaian Standar Profesi, Pengetahuan dan Kecakapan, Hubungan Antarmanusia dan Komunikasi, Pendidikan Berkelanjutan, dan Ketelitian Profesional. Besarnya pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor sebesar 0,78 ditentukan oleh strategic leadership, program planning, management and execution, resource allocation, relation to client partners, government policymaker and external donors. Konsep Baru I yang didapat dari pembahasan pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor adalah (1) Konsep baru tentang Kompetensi Khusus Auditor. (2) Konsep Baru II yang didapat dari pembahasan pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor adalah Konsep Baru tentang Kesesuaian Pendidikan Standar Profesional Auditor; dan (3) Konsep Baru III yang didapat dari pembahasan pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor adalah Konsep Baru tentang Manajemen Pemeriksaan Keuangan Negara.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA 1. Reza Hendra Wibowo, 2. Bahrullah Akbar, 3. Ika Sartika, 4. Megandaru Widhi Kawuryan
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tujuan penelitian adalah: Membahas pengaruh implementasi kebijakan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora; Membahas pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora; Memperoleh konsep baru dari pembahasan pengaruh implementasi kebijakan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora; Memperoleh konsep baru dari pembahasan pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora. Sampel penelitian 165 responden diambil dari populasi 281 aparatur dengan rumus Slovin. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, kuesioner penelitian dan observasi. Analisis data menggunakan Analisis SEM. Simpulan yang didapat dari pembahasan hasil penelitian adalah berikut. Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora mencapai 0,46: terbilang cukup kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora mencapai 0,44: terbilang cukup kuat dan signifikan. Konsep baru yang diperoleh dari analisis pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora adalah konsep baru tentang karakteristik lembaga pelaksana kebijakan. Konsep baru yang diperoleh dari analisis pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora adalah konsep baru tentang Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara.

PENGEMBANGAN KAPASITAS INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Heribertus Wahang Ganar, 2. Tjahya Supriatna, 3. Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam upaya pengembangan kapasitas Inspektorat Daerah Kabupeten Manggarai, baik dari aspek pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi maupun reformasi kelembagaan, sehingga kemudian dapat dirumuskan berbagai strategi pengembangan kapasitas dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place dan paper. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa berbagai upaya pengembangan kapasitas Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sudah dilakukan, baik upaya pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi maupun reformasi kelembagaan. Namun berbagai upaya tersebut belum mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu karena belum optimalnya upaya yang dilakukan maupun masalah dan tantangan lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, beberapa strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilaksanakan adalah: (1) menyusun rencana kebutuhan Auditor dan Pengawas Pemerintahan; (2) menyusun dan merancang pedoman dan petujuk teknis bidang pengawasan; (3) Menjaga dan memelihara lingkungan kerja tetap kondusif; (4) membangun komitmen bersama dengan seluruh Perangkat Daerah; dan (5) menyusun rencana kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai.

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH (Studi Kasus Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Lingga Pranata; Muh. Ilham; Romi Saputra
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pelaksanaan Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri, baik dari segi pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan. Hal ini menjadi persoalan bagi daerah untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan yang memadai. Peningkatan PAD merupakan salah satu instrument untuk mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangka serta mengetahui strategi daerah dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak Minerba. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis SWOT, dengan melihat kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka yang ada serta strategi apa yang akan diterapkan dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dan alalisis SWOT maka determinan Faktor Kekuatan (Strength) yaitu SDM dilihat dari kuantitas, Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PAD, Struktur Organisasi yang jelas, dukungan anggaran, kedisiplinan pegawai, Faktor; Kelemahan (Weakness) SDM dilihat dari segi kulaitas, sarana dan prasarana yang terbatas, Ego masing-masing bidang, kurangnya pengawasan internal, Kurangnya pelaksaan diklat tentang perpajakan; Faktor Peluang (Opportunities) Yaitu dukungan Eksekutif dan DPRD, potensi Pajak Minerba yang belum digali secara optimal, Kondisi keaamanan yang kondusif sehingga berpeluang berinvestasi, kemajuan teknologi dalam mengakses informasi dan komunikasi; Faktor Ancaman (Treath) yaitu Belum adanya peraturan tentang Pajak Minerba, masih kurangnya koordinasi antar OPD, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak, akses internet yang belum merata dan belum optimal, masih ada petugas pajak yang melakukan penyimpangan terhadap pemungutan pajak. Simpulan dari penelitian ini adanya 3 isu yang sangat strategis yaitu membuat peraturan daerah tentang pajak Minerba, peningkatan komitmen pemerintah untuk memeberikan dukungan pelatihan atau diklat pada SDM yang ada, memberikan kemudahan berinvestasi bagi masyarakat yang ingin mengelolaa pasir dan batuan. Disarankan untuk segera membuat perda tentang pajak Minerba, memberikan peningkatan kapasitas SDM seperti PPNS Pajak dan Jurusita dan Mempermudah persyaratan pengajuan perizinan tentang pengelolaan pasir dan batuan.

PENERAPAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 1. Togi Jose P. Silitonga, 2. Stefie Hendric Alexander L., 3. Marja Sinurat
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penyelenggaraan Pemerintahan yang secara langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat secara formal diamanatkan 70 persen urusan pemerintahan namun hanya dibekali dengan 30 persen anggaran dari APBN. Ketidakseimbangan tersebut dirasakan oleh daerah dalam menghadapi penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami perubahan sangat cepat terutama bidang ekonomi daerah, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Pemerintah sebenarnya telah dilengkapi dengan asas diskresi untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan dalam mendorong bangkitnya perekonomian daerah, akan tetapi pelaksanaannya diskresi juga memiliki tantangan yang di kenal dengan GoKresi (Ego dan Creation) yang sulit untuk dihindari.

KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN DESA Restu Widyo Sasongko
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam kerangka pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Salah satu ukuran dari peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunnya angka kemiskinan suatu daerah adalah banyak sedikitnya jumlah keluarga sejahtera di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Dana Desa. Mengingat sumber Dana Desa adalah dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaannya pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota diserahkan pada pemerintah desa yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dana ini pemerintah desa bisa mengoptimalkan pembangunan yang mana tujuan utamanya untuk pemberdayaan serta menyejahterakan masyarakat yang ada di sebuah desa, artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan.

KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU 1. Hery Setiawan, 2. Tjahya Supriatna, 3. Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini difokuskan pada Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah yang berdasar pada teori Agus Dwiyanto mengenai Kinerja Birokrasi Publik terdiri dari Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas, Responsivitas dan Responsibilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Kabupaten Bengkalis, menganalisis faktor penghambat dan pendukung serta mengetahui strategi yang dilakukan Dinas mengatasi faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan dengan menggunakan analisis data secara induktif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis menggunakan analisis SWOT dengan menentukan faktor internal guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman sebagai dasar untuk menetapkan sasaran dan perumusan strategi kinerja Dinas. Matriks SWOT digunakan untuk merumuskan isu-isu strategis dan selanjutnya dilakukan Litmus Test guna memberikan prioritas strategi kinerja Dinas yang akan dipilih. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keterbatasan lahan TPA, sehingga tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah, dan belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan di TPA (tempat pemprosesan akhir), sosialisasi dalam pengelolaan sampah belum secara keseluruhan hanya sebatas kalangan aparatur saja, belum maksimalnya koordinasi tugas dengan UPT (unit pelaksana teknis) kebersihan Kecamatan, kompetensi pegawai masih berkualitas rendah, Masih kurangnya manajemen pengelolaan sampah dan terbatasnya sarana dan prasarana sehingga pengelolaan sampah belum dijalankan secara maksimal dan Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengurangi volume sampah, memilah sampah, dan memanfaatkan sampah.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DI KAMPUNG MEKURIMA DISTRIK KWAMKI NARAMA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA Rahmat Noviantara Rumbou; Murtir Jeddawi; Udaya Madjid
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua”, bertujuan: (1) Ingin menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika;. (2) Ingin menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika; serta (3) Ingin mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta solusinya dalam implementasi pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika. Model yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Model George C. Edward III yaitu (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi (Sikap Pelaksana); (4) Struktur Birokrasi; dalam hubungannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang di dalamnya memuat 4 dimensi pokok, yaitu (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Penatausahaan; (4) Pelaporan; dan (5) Pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah: (1) wawancara; (2) Observasi; dan (3) Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan ideal seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang secara Implementatif tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Faktor-faktor penghambat yang memengaruhinya adalah: (1) Komunikasi dalam kaitannya dengan implementasi Pengelolaan Dana Desa dan kurang transparansinya pengelolaan Dana Desa; (2) Sumber daya dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan Dana Desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) disposisi/sikap pelaksana dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh kurangnya partisipasi sekelompok masyarakat dan konflik horizontal di masyarakat; (4) Struktur Birokrasi dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan Dana Desa yang menjadi faktor penghambat adalah lemahnya koordinasi dan dinamika perubahan masyarakat di Kampung Mekurima Distrik Kwamki Narama.

FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017) 1. Bayu Eka Lesmana, 2. Muh Ilham, 3. Andi Pitono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam memperbaharui sistem pemerintahan serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pemerintah senantiasa mengeluarkan kebijakan yang diimplementasikan oleh setiap pemerintah daerah, salah satu implikasi dari keluarnya kebijakan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ada permasalahan pada proses formulasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017 dengan tidak melaksanakan prinsip anggran berbasis kinerja secara optimal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan APBD di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan teori dari Halim tentang prinsip anggaran berbasis kinerja. Adapun ukurannya adalah tranasparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran,keadilan anggaran, efektivitas dan efisiensi anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja. Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data antara lain melalui triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (Studi penyusunan APBD di Pemerintah Tasikmalaya Tahun Anggran 2017) yang diukur berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran kurang baik dilihat dari penyajian informasi yang kurang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Disiplin anggaran sudah cukup baik karena dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Keadilan anggaran yang belum cukup baik dilihat dari pembangunan yang tidak semua masyarakat secara merata menikmati proses pembangunan dan pelayanan. Efektif dan efisien pada perumusan APBD Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari rencana/agenda setting belum efektif dalam pencapaian kinerjanya. Disusun dengan pendekatan kinerja belum maksimal, mengingat pola hubungan yang dibangun lebih kepada pola hubungan kerja sama dan akomodasi.

Page 4 of 26 | Total Record : 251

2 3 4 5 6

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA