cover
Contact Name
Dadang Adnan Dahlan
Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com
Phone
+6281312247263
Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Published by Alqaprint Jatinangor
ISSN : 08537984     EISSN : 28071247     DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1
Core Subject : Education,
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 264 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KECAMATAN GANEAS, KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Yani Alfian; Rinny Dewi Anggraeni; I Gusti Ayu Ambarawati; Stenly Ferdinand Pangerapan; Ines Wahyu Dwi Febriana; Hardya Hairunnisa
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v18i1.1852

Abstract

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendoro usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, sejak Januari hingga September 2025, terdapat 600.000 UMKM mempunyai NIB. Dengan total NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM. Penata Perizinan Ahli Madya DPMTSP Jaba mengatakan, pihaknya menargetkan pada 2026 jumlah UMKM di Jabar yang memiliki NIB mencapai 2,2 juta UMKM (Humas, Jawa Barat). Diharapkan ajang Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha yang akan dilaksanakan pada 21 November 2026 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB. Penata Perizinan Ahli mengungkapkan adanya kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB itu sulit dan berbayar. Namun, kenyataannya sebaliknya.
ANALISIS KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI PENDEKATAN TEORI DIFUSI INOVASI DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Mgs. Ismail; Gatiningsih; Udaya Madjid; Anya Risnawati; Subiyono; Joko Moersito
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1863

Abstract

Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap penting mengingat hingga saat ini belum tersedia kartu identitas khusus bagi anak, meskipun anak telah memiliki akta kelahiran dan/atau kartu pelajar. KIA bertujuan melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung melalui deskripsi yang mendalam, luas, dan terperinci terhadap objek atau subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Difusi Inovasi yang meninjau inovasi dari dua sisi, yaitu karakteristik inovasi dan elemen-elemen yang melekat dalam proses difusi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik inovasi belum mampu mendorong masyarakat untuk memiliki KIA. Demikian pula, elemen-elemen difusi inovasi belum berjalan secara optimal sehingga belum mampu meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN TEBO MENUJU TERCIPTANYA KETERTIBAN UMUM Surodi Pajri
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v18i1.1609

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, namun pemanfaatan trotoar, bahu jalan, dan ruang publik sebagai lokasi berdagang sering menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Di Kabupaten Tebo, jumlah PKL meningkat dari 4.892 pelaku usaha pada tahun 2020 menjadi 5.650 pelaku usaha pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 15,5 persen. Kondisi tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas, kesemrawutan kawasan perkotaan, dan terganggunya fungsi ruang publik. Policy paper ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan penataan PKL serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif di Kabupaten Tebo. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan penetapan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mengatur zonasi lokasi usaha, relokasi, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan secara terpadu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan penataan PKL yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendukung terciptanya ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
MODEL DIFUSI INOVASI PADA PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Mgs Ismail
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v18i1.1853

Abstract

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akta kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga Negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang mampu menggambarkan yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan, menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Dengan pendekatan Teori Difusi Inovasi yang dalam gambarannya melihat dua sisi yaitu sisi karakteristik dan sisi elemen yang melekat pada inovasi itu sendiri. Sisi pertama yg terdiri dari 3 elemen tidak membuat masyarakat tergugah dan sisi kedua sama begitu juga tidak berjalan dengan baik

Filter by Year

2020 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue