cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "vol 7, no 2 (2025)" : 15 Documents clear
PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN TATA RUANG DI INDONESIA Pebwiranda, Rosita; Nurhikmah, Nurhikmah; Fitriah, Hilyatun Nida; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.905

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin banyak berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang ada mengakibatkan pemerintah harus membuka lahan baru yaitu dengan mengalihfungsikan hutan untuk membangun pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi motivasi pemerintah dalam membangun suatu pemukiman dan bagaimana pengaturan pengalihan fungsi hutan yang sesui dengan Sustainable Development Goals (SDG’S): Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Tata Ruang. Metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute-Approach). Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder dengan pengumpulan melalui studi pustaka atau library research. Faktor pengalihan hutan menjadi suatu pemukiman yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Selain itu juga terdapat faktor lain seperti, faktor aksesibilitas, pelayanan umum, karakteristik lahan, peraturan mengenai tata guna lahan dan prakarsa pengembangan. Pengalihan fungsi hutan menjadi kota dan pemukiman berkelanjutan diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Tata Ruang, artinya Pengaturan Tata Ruang itu merupakan suatu upaya pembentukan landasan hukum bagi masyarakat dalam tata ruang. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan suatu kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan ruang untuk mewujudkan suatu struktur ruang dan pola-pola yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan serta penetapan tata ruang.
KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BALIKPAPAN Nugraha, Rivaldi; Mehdi, Asiyah; Dzulfirda, Andi Riska; Shavara, Irzety Aulia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan investasi ilegal melalui media sosial. Serta mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan penipuan investasi ilegal melalui sosial media di wilayah hukum Kota Balikpapan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, diolah secara sistematis, faktual, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas korban investasi dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. dalam memberikan perlindungan kepada korban, negara menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya menjelaskan bahwa bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi korban dalam sebuah transaksi elektronik atau cyber crime ini hanya diberikan solusi berupa bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukumannya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda.Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polresta Balikpapan, dalam tindak pidana investasi ilegal yaitu pihak kepolisian membantu dalam proses pelaporan dan mengawal proses sampai ke instansi kejaksaan, pihak kepolisian membatu dalam proses restitusi yaitu upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban suatu tindak pidana, pihak kepolisian membantu untuk menghadirkan saksi saksi ke persidangan, pihak kepolisian membantu korban utnuk mengawal jalannya persidangan sampai di vonis nya tersangka.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH LAUT INDONESIA Apriana, Elsa; Afianti, Nita; Sandi, Ira Grace; Imanuel, Dharma Putra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.983

Abstract

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan area yang terletak di luar laut teritorial dan berada di bawah sistem hukum tertentu, dengan lebar maksimum 200 mil yang diukur dari garis pangkalyang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Wilayah laut Indonesia yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif memberikan potensi kekayaan terbesar untuk Indonesia.Pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi guna mengatur, menjaga, dan menegakkan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia karena besarnya potensi sumber daya laut yang dimiliki.Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, beserta sejumlah regulasi terkait lainnya, sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Potensi-potensi laut Indonesia yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tentu akan menarik pihak -pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kekayaan laut tersebut. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus melindungi dan menegakkan hukum untuk menjaga keberadaan laut Indonesia dimata dunia. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN WANITA YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA Nadhif, Athaillah Favian; Fatah, Alrizal Ilhami; Prabowo, Dimas
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai upaya perlindungan hukum terhadap karyawan wanita yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kerja, serta bagaimanakah sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian secara yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian, berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karyawan wanita mendapatkan upaya perlindungan hukum atas kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b, dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan tempat kerja wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang mencakup kesejahteraan, dan keselamatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Pekerja perempuan korban tindak kekerasan seksual di tempat kerja berhak mendapatkan pertanggungjawaban berupa dapat melakukan pelaporan, mendapatkan pendampingan, penanganan, dan tindakan pemulihan dari perusahaan tempat kerja serta pemerintah. Pelaku kekerasan seksual di lingkungan kerja masuk kedalam perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA Salehah, Ananda Putri; Marwan, Azzam; Steffani, Catherina
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.984

Abstract

Anak merupakan suatu anugrah yang di karuniai oleh TuhanYang Maha Esa. Selama masa pertumbuhannya anak memliki hak untuk dilindungi agar dapat hidup dan berkembang.SNPHAR 2018 mengklasifikasikan kekerasan pada anak menjadi tiga kelompok yaitu kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya dan salah satu kasus terbanyak adalah kekerasan seksual berbasis gender. SIMFONI-PPA mencatat sejak tahun 2021 hingga agustus 2024, terdapat 78.488 kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Tahun 2024 persentase pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sebanyak 18.6%atau sebanyak 2.568 kasus. Penelitian ini juga akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Selain itu penelitia ini akan membahas bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh keluarga yang masih memiliki hubungan darah dengan korban. Penelitianmenggunakan metode penulisan yuridis normatif yangmenitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku dengan topik yang dibahas untuk analisis. Berdasarkan hasil penelitian mengelompokkan penyebab kekerasan seksual atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kejiawaan, faktor Biologis, faktor Moral, dan perasaan ingin balas dendam dan trauma masa lalu. Faktor eksternal meliputi faktor budaya, faktor ekonomi, minimnya kesadaran terhadap perlindungan anak, paparan pornografi, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik Undang-Undang, KUHP, maupun peraturan daerah yang berlaku khususnya. Hukuman bagi anggota keluarga yang melakukan tindak kekerasan seksual memperhatikan faktor kedekatan antara pelaku dan korban, serta dampak yang diperoleh oleh korban. Selainhukuman penjara dan denda, pelaku juga diberikan program rehabilitas.Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Keluarga, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Faktor Kekerasan Seksual
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA MAHASISWA PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN PEMBAYARAN BIAYA KULIAH DI UNIVERSITAS BALIKPAPAN Rosdiana, Rosdiana; Lumbaa, Efras Anugerah; Al Ayyubi, Muhammad Shahjahan Salahudin; Muhtarom, Naufal Basman
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1071

Abstract

Kasus pemalsuan pembayaran biaya kuliah di Universitas Balikpapan merupakan contoh nyata dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Para pelaku, baik mahasiswa aktif maupun alumni, secara cerdik memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memanipulasi bukti pembayaran secara digital. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial bagi universitas, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem administrasi akademik. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan keamanan sistem informasi dan pengawasan yang ketat terhadap transaksi keuangan di lingkungan pendidikan. Pelaku tindakan ini dapat dijerat dengan UU ITE terkait manipulasi data elektronik, selain juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP. Tujuan utama dari penelitian hukum ini adalah untuk memberikan analisis mendalam terhadap kasus pemalsuan pembayaran biaya kuliah di Universitas Balikpapan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih oleh penulis karena memungkinkan peneliti untuk menggabungkan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan analisis terhadap fakta-fakta konkret yang terjadi dalam kasus tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi secara jelas bentuk pelanggaran hukum yang terjadi, dasar hukum yang relevan, serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum di bidang teknologi informasi, khususnya terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam konteks pendidikan tinggi.
DAMPAK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP HUBUNGAN DAGANG DI BALIKPAPAN Prisca, Pricilia; Toding, Litania; Emanuella Tombeng, Kayla Kezia; Suseno, Clarissa Wahyuni
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1098

Abstract

ABSTRAKHubungan dagang internasional di Balikpapan, sebagai salah satu pusat ekonomi strategis di Indonesia, memerlukan dukungan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum perdata internasional terhadap hubungan dagang di Balikpapan dengan fokus pada pengaturan kontrak, penyelesaian sengketa, dan kendala penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur terhadap peraturan nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku usaha, tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan keterbatasan kapasitas lembaga lokal dalam menangani sengketa. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum ini, disarankan adanya pelatihan hukum bagi pelaku usaha, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hubungan dagang internasional yang lebih baik di Balikpapan.Kata Kunci: hukum perdata internasional, hubungan dagang, Balikpapan, penyelesaian sengketa, kontrak internasionalABSTRACTInternational trade relations in Balikpapan, as one of Indonesia's strategic economic hubs, require robust legal support to address the challenges of globalization. This study aims to analyze the impact of private international law on trade relations in Balikpapan, focusing on contract regulations, dispute resolution, and implementation challenges. The study employs a normative juridical approach through a literature review of relevant national and international regulations. The results show that private international law provides a clear framework for business actors, but challenges persist, such as the lack of understanding of international legal principles among local business actors and the limited capacity of local institutions in handling disputes. To enhance the effectiveness of this law, legal training for business actors, regulatory harmonization, and strengthening local judicial capacities are recommended. This research is expected to contribute to the improvement of international trade relations in Balikpapan.KKeywords: private international law, trade relations, Balikpapan, dispute resolution, international contracts
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM KUTAI KARTANEGARA Darma, Harfi; Wardana, Boby Indra; Clarity, Chris; Luhfitasari, Ratna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.988

Abstract

Abstrak Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat penebangan liar (illegal logging) bagi lingkungan dan hutan adalah bencana alam, kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka. Prinsip pelestarian hutan sebagaimana diindikasikan oleh ketiga fungsi pokok tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan perannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi yang akan mendatang. Secara umum wilayah Kutai Kartanegara termasuk dalam wilayah Kalimantan Timur sebagai provinsi terluas setelah Papua. Berbagai sumber daya alam seperti, minyak, bumi, gas alam, batu bara, agrobisnis dan hutan. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pidana Illegal Logging Yang mengangkut secara illegal baik secara individu maupun korporasi di perairan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara dan faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu Undang-undang. faktor penyebab pembalakan liar (illegal logging) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian dan pemukiman. Kejahatan illegal logging merupakan pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam kategori perbuatan yang bersifat khusus, khususnya dalam konteks delik-delik kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan kayu. Meskipun pada dasarnya kejahatan illegal logging, dalam hubungannya dengan unsur-unsur pelanggaran hukum umum dalam KUHP. Hambatannya, Kata Kunci: Illegal logging, Tindak Pidana, Kalimantan Timur.
IMPLEMENTASI PERKAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012 TERHADAP PENANGANAN PROVOKATOR DALAM AKSI DEMONSTRASI DI KOTA BALIKPAPAN Renaldy, Achmad Firdaus; Sesar, Nur Adam; Eriska, Regita Ayu
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1032

Abstract

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan aspirasi, tuntutan, atau protes terhadap kebijakan pemerintah maupun isu-isu sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran demonstrasi dalam dinamika perubahan sosial dan politik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. demonstrasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menekan kebijakan pemerintah dan meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu isu, terutama ketika didukung oleh media dan strategi komunikasi yang baik. Namun, efektivitas demonstrasi juga bergantung pada faktor-faktor seperti respons pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan gerakan tersebut. Dengan memahami faktor-faktor ini, demonstrasi dapat dimanfaatkan secara lebih strategis untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, khususnya dalam menangani provokator dalam aksi demonstrasi di Kota Balikpapan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Balikpapan telah dijalankan sesuai prosedur, dengan pendekatan persuasif dan preventif dalam menghadapi potensi gangguan keamanan akibat provokasi. Aparat kepolisian menerapkan strategi identifikasi dini, komunikasi aktif dengan peserta aksi, serta tindakan represif yang terukur terhadap provokator yang memicu anarkisme. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, serta dinamika sosial politik yang mempengaruhi eskalasi demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, optimalisasi koordinasi dengan stakeholder terkait, serta edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme penyampaian pendapat yang sesuai dengan regulasi. Kata Kunci: Perka Polri, Provokator, Demonstrasi 
AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Gultom, Mangara Maidlando; Basar, Salsabilla Samti; Novanka, Gladys
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1020

Abstract

Pemenuhan hak anak korban tindak pidana, peraturan restitusi masih memiliki kekurangan dalam hal pemenuhan hak anak korban tindak pidana. Perlu dikaji mengenai pengajuan hak restitusi yang diberikan kepada anak yang merupakan korban tindak pidana serta akibat dari hak restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku. Studi ini menerapkan jenis penelitian normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan cara analisis deskriptif. Pelaksanaan restitusi kepada anak korban tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak membayarkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan Peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menekankan dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai putusan pengadilan melalui dana bantuan korban.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2026) Vol 8, No 1 (2026) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue