cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 9   10   11   12   13 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI AREA PARKIR PASAR PANDAN SARI KOTA BALIKPAPAN fathul qirom
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.868 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan Hukum terhadap pedagang kak lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari Kota Balikpapan  dan mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari Kota Balikpapan dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Balikapapan  Nomor 22 tahun 2000 tentang pengurusan dan pembinaan pasar yang mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikapapan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengurusan dan Penbinaan Pasar Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya yang didukung dengan hasil wawancara dengan responden terkait.Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa Penegakan Hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari kota Balikpapan yang di lalukan oleh Dinas Perdagangan dengan mengunakan upaya penegakan hukum secara preventif berupa pemberian sosialisasi dan Himbauaan terhadap PKL dan di lokasi Pasar Pandan Sari , sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan dengan cara merazia para PKL yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. PERTAMINA (PERSERO) AKIBAT KEBOCORAN PIPA DI TELUK BALIKPAPAN Seliyana Seliyana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.564 KB)

Abstract

ABSTRAKPencemaran lingkungan akibat kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan merupakan pencemaran lingkungan yang terbesar. Dampak dari tumpahan minyak tersebut mengancam ekosistem dan masyarakat sekitar Teluk Balikpapan. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah pertanggungjawaban PT. Pertamina (persero) akibat kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran di teluk Balikpapan dan bagaimanakah perlindungan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak kebocoran pipa minyak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) selaku pihak yang menyebabkan pencemaran di Teluk Balikpapan. Serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kebocoran pipa minyak.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode yuridis empiris, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data dilapangan. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjuan yuridis (hukum) dan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka Pertanggungjawaban PT. Pertamina (Persero) akibat kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan ada tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pertanggungjawaban hukum administrasi dalam hal ini paksaan pemerintah yang diberikan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, pertanggungjawaban hukum perdata berupa ganti rugi terhadap masyarakat, sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana yakni berupa pidana denda yang dibayarkan kepada negara dan penjara terhadap penanggungjawab yang lalai.Kata Kunci: Pencemaran, Lingkungan,  Pertanggunggungjawaban Hukum
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG BERADA DI DALAM STATUS HUBUNGAN BERPACARAN Devira Safitriana; Nia Apriliani; Sri Hardiyanti Mutia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.422 KB)

Abstract

Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya dari kalangan suami istri saja yang lebih kita kenal dengan KDRT. Bahkan kini banyak pula perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam status hubungan pacaran. Tindakan  kekerasannya tidak mesti berupa kekerasan fisik tetapi juga psikis. Kekerasan dalam status hubungan pacaran memang menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan terhadap perempuan setelah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Timbulnya kekerasan dalam status berpacaran pada dasarnya merupakan salah bentuk ketidak mampuan pasangan dalam melakukan kontrol diri. Kekerasan dalam pacaran seringkali diawali oleh kekerasan emosional dan kata-kata yang kemudian diikuti oleh kekerasan fisik atau kekerasan seksual.Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE YANG DIBERIKAN SECARA LISAN Putra, Johans Kadir; Aprilia, Dinda Eva; Hidayatullah, Nur Anggraini; Iswan, Muhammad
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.054 KB)

Abstract

Perjanjian nominee atau trustee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang yang dimilikinya. Perjanjian nominee sering disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak, orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik tanah pada sertifikatnya. Keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian nominee tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah perjanjian nominee secara lisan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian nominee di Indonesia, serta untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap perjanjian nominee yang diberikan secara lisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sistem studi pustaka, serta menggunakan bahan-bahan lainnya seperti makalah dan kamus. Hasil dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa perjanjian nominee tidak memenuhi unsur suatu sebab     yang     halal     karena menyangkut pemindahan hak atas tanah dari warga   negara Indonesia  kepada warga  negara  asing secara tidak langsung  yang  dilarang dalam Pasal  26  ayat  (2)  Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga menyebabkan perjanjian nominee menjadi tidak sah/absah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihaknya.
MEKANISME PENYELESAIAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PASER Abdul Abdul Wahid
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.634 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Mekanisme penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Paser Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Paser.Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dengan analisis secara normative kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis Normatif, Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti Pendekatan tidak terlepas dari persoalan-persoalan hukum yang terjadi mengenai bagaimana mekanisme Mekanisme penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Paser terhadap masyarakat atas kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan mekanisme penyelesaian pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten paser, adalah pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan di Kabupaten Paser tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadan Tanah Untuk Kepentingan umum yakni Pasal 38, dimana Panitia pengadaan tanah melakukan musyawarah dengan seluruh wargar yang terkena proyek Pembangunan jalan dua jalur dan serta pendekatan secara kekeluargaan dengan mendatangi rumah ke rumah warga yang masih mempertahankan tanahnya dengan cara musyawarah dan serta dilakukan Negoisasi ulang yang bertempat di Kantor Desa Janju  yang di ketua oleh  Sekretaris Daerah Kabupaten Paser selaku ketua Tim 9 Panitia pengadaan  Tanah Tahun 2014, dengan menginventarisir terhadap penyebab ketidak sepahaman dan penyelesaian  terhadap ganti kerugian tanah masyarakat yang tekena pembangunan  jalan dua jalur di Km 7-12 di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.   Kata kunci : Mekanisme Penyelesaian, Pemberian Ganti Rugi, Pengadaan Tanah 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK LUAR KOTA BALIKPAPAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DALAM WAKTU 2X24 JAM YANG BERDOMISILI DI KOTA BALIKPAPAN Achmad Ricard William
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (894.092 KB)

Abstract

ABSTRAKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan dan faktor - faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui faktor - faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan.Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal - hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan terbagi menjadi penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif berupa sosialisasi tentang administrasi kependudukan sekali dalam setahun di 34 (tiga puluh empat) kelurahan di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan, sedangkan penegakan hukum secara represif berupa dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun sekarang atas saran Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan pembayaran denda administratif didelegasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Faktor - faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor kebudayaan. Kata Kunci:Penduduk, Penegakan Hukum, Masyarakat
KEWENANGAN KEPOLISIAN MENGHENTIKAN PERKERJAAN PEMOTONGAN BUKIT DAN PENIMBUNAN JURANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BULUNGAN indah apriliana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.282 KB)

Abstract

Penghentian pekerjaan pemotongan bukit dan penimbunan jurang untuk pembuatan jalan milik pemerintah daerah kabupaten Bulungan melalui Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh PT. Karunia selaku perusahaan swasta selaku pemenang lelang pekerjaan tersebut oleh Kepolisian Resor Bulungan karena dalam kegiatannya PT. Karunia tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang melanggar Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00(Sepuluh Miliar Rupiah).
ANALISIS NORMATIF TERKAIT PENEGAKAN HUKUM BAGI BANGUNAN YANG MEMASUKI GARIS SEMPADAN JALAN DI KOTA BALIKPAPAN Permata Sari; Hendry Irvani; Dewi Ayu Maulitha
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.613 KB)

Abstract

Penulisan ini akan mengkaji tentang penegakan hukum garis sempadan jalan. Permasalahan yang dibahas mengenai bangunan-bangunan yang pembangunannya memasuki garis sempadan jalan dan mengakibatkan tidak adanya ruang terhadap jalan. Maka penelitian ini merumuskan masalah Bagaimakah penegakan hukum terhadap garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimakah penegakan hukum terhadap garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi  kepustakaan dengan keseluruhan daya yang diperoleh baik data primer dan data sekunder. Berdasarkan kesimpulan garis sempadan jalan masih menjadi persoalan yang belum menemui penyelesaian hingga saat ini. Penegakkan hukum garis sempadan jalan ini belum terlaksana dengan baik. hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum terkait permasalahan garis sempadan jalan di kota Balikpapan. Faktor- faktor yang menghambat tersebut yaitu ketiadaan aturan yang konkret dan spesifik mengenai garis sempadan jalan serta perhitungan atau pengukuran terkait garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Ketiadaan aturan ini berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum dimana di Indonesia sendiri menganut asas legalitas sehingga penegakkan hukum belum dapat terlaksana  sebelum ada aturan yang mengaturnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan tata ruang telah tertuang di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
LEGALITAS PENERBITAN SURAT REKOMENDASI POLISI LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALAN KOTA BALIKPAPAN Tri Mulyati Haravangko Acesti
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.728 KB)

Abstract

Penerbitan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh polisi lalu lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan pengangkut peti kemas tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah legalitas penerbitan Surat Rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan tronton untuk mengangkut peti kemas di jalan Kota Balikpapan. Kemudian bagaimanakah akibat hukum terhadap penerbitan Surat Rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur  terhadap kendaraan pengangkut peti kemas dijalan Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah legalitas penerbitan Surat Rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terhadap kendaraan tronton untuk mengangkut peti kemas di jalan Kota Balikpapan. Kemudian untuk mengetahui  bagaimanakah akibat hukum terhadap penerbitan Surat Rekomendasi Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur  terhadap kendaraan pengangkut peti kemas dijalan Kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturanperaturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data dilapangan.Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjuan yuridis (hukum) dan bersifat deskriptif analistis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING GIANTS DI BALIKPAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 hendry fiqie thoalif
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.726 KB)

Abstract

Krisis yang melanda ekonomi Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 mempunyai dampak yang buruk terhadap prospek perekonomian Indonesia. Indikasi yang terjadi antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar minus 14 persen, meningkatnya angka pengangguran, menurunnya nilai investasi serta nilai ekspor dan impor. Untuk bangkit dari krisis ekonomi salah satu caranya dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di Indonesia maupun di luar negeri disebut dengan merek terkenal (wellknown trademarks). Kemudian Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek asing Giants di Balikpapan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyrakat. Dengan pendekataan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian faktor perlindungan hukum merk di indonesia. Hasil penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan serta analisis data yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia, walaupun merek dagang asing tersebut telah terkenal. Kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal pendaftaran merek di Indonesia.

Page 11 of 28 | Total Record : 279

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue