Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
279 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGGUNAAN DAN PENGADAAN SENJATA API STANDAR MILITER BAGI ANGGOTA KORPS BRIMOB POLRI UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME INTISARI ]]>
<![CDATA[Nur Faiz Setiawan]]>;
<![CDATA[H. Moch. Ardi]]>;
<![CDATA[Galuh Praharafi Rizqia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (970.637 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu ditinjau dari sisi yuridis. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menangani tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena belum ada regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas tentang penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri. Akan tetapi Korps Brimob Polri dipandang perlu untuk memiliki kewenangan penggunaan senjata api standar militer guna menunjang tugas dan tanggung jawab sebagai alat keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL TELUR PENYU DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Evi Dwi Putri]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.794 KB)
<![CDATA[ABSTRAKAncaman terhadap penyu adalah perdagangan baik dalam bentuk daging, telur ataupun bagian tubuhnya. Perdagangan daging penyu ini masih terjadi di Kota Samarinda. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda. Serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda.Metode Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dimana penulis menggabungkan bahan bahan data sekunder dengan melakukan penelitian secara langsung di Kota Samarinda serta memadukan fakta lapangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat indonesia. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjuan yuridis (hukum) dan bersifat analisis kualitatif.Penegakan Hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda dilakukan dengan upaya Preventif yaitu dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA. Upaya represif dengan melakukan razia terhadap penjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda. Fakor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda yaitu kurang sadarnya masyarakat akan peraturan yang dan masih adanya mitos kepercayaan dengan mengkonsumsi telur penyu dapat meingingkatkan stamina dan mengobati beberapa macam penyakit. Pedagang yang menjual telur penyu yang di lindungi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) . ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OKNUM PETUGAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR KEPADA WARGA BINAAN BEBAS BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Dana Rahman]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.142 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum oknum petugas yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Balikpapan yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Balikpapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Pertanggunngjawaban Hukum terhadap warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan seharusnya didapatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang tidak sama sekali mengatur mengenai biaya administrasi saat pemberkasan bebas bersyarat dan pembebasan bersyarat merupakan hak yang didapatkan oleh setiap warga binaan. Sedangkan Pertanggungjawaban hukum terhadap Oknum Petugas yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Balikpapan yakni pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pertanggungjawaban hukum administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Silvia Indriyani]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (712.346 KB)
<![CDATA[Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak pidana semakin mengkhawatirkan. Terbatasnya jumlah lapas anak, memberi peluang anak yang melakukan tindak pidana berada di lapas dewasa dan pemuda. Anak yang melakukan tindak pidana sering tidak mendapat perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Balikpapan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian: pendekatan penelitian yuridis empiris, mengumpulkan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, studi kepustakaan, studi lapangan, juga dengan menganalisis data.Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa peran Dinas Sosial sebagai pelaksana sosial dari Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah menjadi tanggungjawabnya sudah sangat baik, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu di Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan mempunyai fungsi melakukan pelaksanaan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.Adapun faktor yang menghambat peran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam melakukan tugas-tugasnya yaitu dari faktor hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor penegak hukum, dan foktor kebudayaan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DOGOL DI KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Gennyfer Christine Soukotta]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1045.556 KB)
<![CDATA[ABSTRAK                                   Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah penulis mengangkat adanya permasalahan mengenai pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara yang penegakan hukumnya terlihat tidak sesuai dengan peraturan saat ini. Penggunaan alat penangkap ikan dogol berdampak kerusakan pada terumbu karang dan dapat memusnakan ikan beserta bibit ikan akibat alat penangkap ikan dogol yang digunakan sampai ke dasar laut. Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengunakan alat penangkap ikan dogol di Kutai Kartanegara.Hasil penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum secara preventif dengan cara pembinaan, sosialisasi, pengawasan, serta pengendalian, dan penegakan hukum secara represif dengan cara memberi surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak menggunakan alat penangkap ikan dogol lagi. Faktor-faktor penghambat dari sisi yuridis yaitu kurangnya diskusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan nelayan sebelum menetapkan peraturan tersebut, faktor masyarakat yaitu kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan saat ini, faktor dari penegak hukum yaitu aparat penegak hukum yang kurang efektif melakukan pengawasan atau patroli diperairan Kutai Kartanegara, dan dari faktor sarana dan prasarana pendukung yaitu kurangnya dari aparat penegak hukum yang hanya memiliki kapal terbatas untuk melakukan patroli atau pengawasan.   Kata kunci : Alat Penangkap Ikan, Penegakan Hukum,  ]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DI BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Ami]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.53 KB)
<![CDATA[Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mencatat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Balikpapan sepanjang tahun 2017 sebanyak 113 kasus dengan total jumlah korban sebanyak 108 orang. Lebih spesifik lagi, dari 108 korban ini, yang menjadi korban pedofilia sebanyak 33 anak dengan rincian 6 korban pedofil laki-laki dan 27 anak perempuan. Salah satu kasus pedofilia yang menghebohkan warga Balikpapan dilakukan oleh sosok yang dikenal berprestasi dan berpengaruh. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Kota Balikpapan? dan faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum di Kota Balikpapan? Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Kesimpulan yang didapat yaitu perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Kota Balikpapan yaitu meliputi perlindungan hukum secara preventif seperti memberikan layanan perlindungan anak dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pelayanan berupa pusat konseling keluarga (puspaga), melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan bersama mitra terkait dalam upaya perlindungan anak. Sedangkan faktor-fakto yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban pedofil di Balikpapan antara lain faktor penegak hukum yang memiliki persepsi minimal dua alat bukti yang dimana pada kasus pedofil, pembuktian medis berupa visum sulit untuk terdeteksi jika kejadian tersebut telah terjadi lebih dari satu minggu. Faktor lainnya yaitu budaya masyarakat seperti ketidakberanian untuk melapor dan relasi kuasa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Balikpapan Timur ]]>
<![CDATA[Kusdina Dwi Hartari]]>;
<![CDATA[Rista Paradistya]]>;
<![CDATA[Susiswo Susiwo]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.145 KB)
<![CDATA[Salah satu hak anak pelaku tindak pidana pencurian tetap dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Balikpapan Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polsek Balikpapan Timur dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, Polsek Balikpapan Timur tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Dalam penanganan perkara ini Polsek Balikpapan Timur juga berhasil dalam mengupayakan proses diversi.Kata Kunci: Perlindungan hak anak; tindak pidana pencurian; Diversi.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Rizki Evita]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.671 KB)
<![CDATA[Rumusanmasalahpenelitianadalahbagaimanapengaturanpengelolaanhutankota di Balikpapan danfaktor-faktor yang mempengaruhipengelolaan hutan kotadiBalikpapan.TujuanpenelitianadalahuntukmengetahuipengaturanpengelolaanhutankotadiBalikpapandanapakahfaktor-faktoryangmempengaruhipengelolaanhutankotadiBalikpapan.Metodepenelitianadalahpenelitianyuridisempirisdimanaobjekpenelitiannyaadalahsikapdanperilakusosialterhadaphukumdanmemadukanbahan-bahanhukumyangdidapatsaatpenelitiandilakukan.HasilpenelitianyaitubahwapengelolaanHutanKotadiBalikpapanbelumdilakukansecaramaksimalolehDinasLingkunganHidupKotaBalikpapandanDinas-Dinasterkaitlainnya.Faktor-faktoryangmempengaruhipengelolaanHutanKotadiBalikpapanadalahpertama,penerbitan20SuratKeputusanWalikotatentangHutanKotadariTahun1996-2004terdapatbeberapayangbelumdiketahuikeberadaanya, kedua,tumpangtindihkepemilikanlahanhutankota,ketiga, pengurangandanpenambahanluasareaHutanKota,keempat, pembebasanlahanperludilakukanolehPemerintahKotaBalikpapan,dankelima,penyusunanarsipberkasHutanKotayangtidaktersusun baik dan rapi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKAPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI MARGASARI ]]>
<![CDATA[Dian Nihayatul]]>;
<![CDATA[Risma Indriani]]>;
<![CDATA[Ari Pujo Sakti]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.117 KB)
<![CDATA[Didalam pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia khususnya diperkotaan yang berlangsung dengan pesat menimbulkan dampak dari berbagai aspek kehidupan bangsa terutama diwilayah perkotaan. Salah satu aspek yang sangat terasa adalah dengan semakin sulitnya untuk memenuhi beberapa kebutuhan rumah ataupun tempat tinggal bagi warga atau penduduk itu sendiri. Yang tersebut disebabkan karena terbatasnya kemampuan untuk membangun pemukiman yang layak bagi warga untuk memenuhi dan mencukupi beberapa syarat. Penelitian ini membahas tentang peraturan daerah kota Balikpapan nomor 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Margasari yang cenderung diabaikan oleh pemerintah kota Balikpapan. Karena melihat kondisi permukiman di Margasari yang jauh dari kata layak. Mengingat kota Balikpapan terletak dari provinsi Kalimantan Timur yang rencananya akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penegakan perda tersebut dilaksanakan oleh pemerintah di kota Balikpapan khususnya di Margasari. Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan serta wawancara yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya. Hasil dari penelitian ini bahwa peraturan daerah Balikpapan nomor 3 tahun 2017 belum dijalankan secara efektif. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengkaji beberapa aspek yang terkait dengan Perda kota Balikpapan nomor 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan kondisi di lapangan.Kata Kunci : implementasi, peraturan daerah, permukiman kumuh]]>
<![CDATA[PEERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Alexander Adhietya Darmawan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.918 KB)
<![CDATA[Alexander Adhietya D, Roziqin, Sri Endang Rayung WulanFakultas Hukum Universitas BalikpapanJln. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagiaalexander.renmin@yahoo.com  ABSTRAKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kota Balikpapan dan apakah yang menjadi kendala bagi Disnakertrans Kota Balikpapan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Terhadap Tenaga Kerja Ourtsoucing. Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kota Balikpapan, dan mengetahui dan menganalisis apakah yang menjadi kendala bagi Disnakertrans Kota Balikpapan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Terhadap Tenaga Kerja Ourtsoucing. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan prespektif mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kota Balikpapan meliputi Perlindungan persyaratan hubungan kerja, perlindungan persyaratan pengupahan, perlindungan persyaratan waktu kerja waktu istirahat dan upah kerja lembur, perlindungan persyaratan jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja outsourcing di Kota Balikpapan tidak diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tenaga kerja merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan tidak adil serta tidak manusiawi sebelum, selama dan setelah mereka bekerja.]]>
