Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
279 Documents
<![CDATA[KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PERSPEKTIF KOMUNIKASI & HUKUM BISNIS ISLAM ]]>
<![CDATA[Nurul Islam]]>;
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.008 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengurai konsep Corporate Social Responsibility dengan menggunakan perspektif Komunikasi dan Hukum Bisnis Islam. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen atas sumber-sumber referensi.Konsep CSR merupakan konsep yang membangun keuntungan secara berkesinambungan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan (planet), dengan memperhatikan etika dalam aktivitas bisnis perusahaan pada Quran. Konsepsi ini dirancang dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif dengan tujuan membangun pemahaman masyarakat bahwa CSR sebagai pesan membangun kesejahteraan masyarakat (people) dan lingkungan (planet) dengan dasar etika bisnis, bukan hanya urusan profit semata. Kedua, sebagai bagian pemenuhan implementasi perundang-undangan pada UU Perseroan Terbatas, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Image, Komunikasi, Bisnis Islam]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[nana mardiana mardiana]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.904 KB)
<![CDATA[Latar belakang masalah dalam penulisan tugas akhir ini  yaitu penyalahgunaan narkotika khususnya anak di Kota balikpapan, tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika oleh pelaku khususnya anak di Kota Balikpapan.           Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Balikpapan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Balikpapan, pengumpulan data dilakukan dengan mencari data-data terkait obyek penelitian dan wawancara. Data primer yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriftif.           Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Balikpapan adalah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sanksi dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dilakukan upaya diversi. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi seorang anak itu sendiri sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi seorang anak. Usaha-usaha yang telah di lakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Balikpapan adalah dengan Usaha preventif dari pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) di Kota Balikpapan yakni dengan diadakan penyuluhan ke Lembaga Pendidikan yang ada di Kota Balikpapan dan Pembentukan penggiat anti narkoba dan relawan anti narkoba di masing-masing lingkungan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap (P4GN).]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH ]]>
<![CDATA[Julaeni Eny]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.114 KB)
<![CDATA[Dalam penulisan ini mengkaji tentang pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah antara Saudara Mawar dengan Saudara Ramli. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah. Hasil penelitian terhadap kasus ini yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang dimana penyidik menerapkan Pasal 263 KUHP, menurut analisa penulis perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Tigor dapat di pidana, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukkan oleh Saudara Tigor tempus delicti atau waktu terjadinya suatu tindak pidana dilakukan pada tahun 1993, sehingga perkara tersebut dianggap daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris SULASTRI, SH (Alm) dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, akan tetapi pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukkan oleh Saudara Notaris SULASTRI, SH (Alm) tidak dapat dilakukan, karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh Mawar dikenakan Pasal 263 KUHP, menurut penulis seharusnya menambahkan Pasal 264 KUHP, berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya surat yang dipalsukan tersebut adalah akte otentik.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE DENGAN MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG DAN IMBALAN LAIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Bambang Sasmito]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.921 KB)
<![CDATA[Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Calon Anggota DPRD yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD Balikpapan yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.Metode penelitian ini penulis mengunakan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum serta mengadakan penelitian dilakukan secara melihat kenyataan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD Balikpapan yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil penelitian ini, penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD Balikpapan yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu dilakukan melalui kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum, terutama dalam proses kampanye, baik antar sesama penegak hukum maupun memperhatikan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA PANTI PIJAT YANG MELAYANI JASA PROSTITUSI DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Kristian Anugrah Rumagit]]>;
<![CDATA[Nurfarahin .]]>;
<![CDATA[M. Firky Bahreysi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.317 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan para pekerja panti pijat melayani jasa prostitusi serta penulis juga ingin mengetahui bagaiamana peran pihak Kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap para pekerja panti yang melayani jasa prostitusi tersebut. Penelitian ini digunakan dengan metode kepustakaan serta melakukan metode penelitian dilapangan yang dilaksanakan di Subdit Renakta Reskrimum Polda Kaltim dengan melakukan wawancara terhadap salah satu penyidik untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kasus tersebut serta penulis juga melakukan penelitian di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikapan (Disporapar) guna memperoleh data sekunder dan Primer. Selain itu juga penulis melakukan wawancara dengan pekerja panti pijat yang melayani jasa prostitusi tersebut. Hasil penelitian ini penulis memperoleh faktor–faktor apa saja yang menyebabkan para pekerja melakukan atau melayani jasa prostitusi tersebut, faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Adapun upaya penanggulangannya adalah ; melakukan pengecekan terhadap izin usaha panti pijat tersebut , melakukan upaya Preventif dan Represi]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Dela Kris Tanti]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangin karena ada 19 pondokan yang digrebek pada bulan September 2018. Dari gambaran yang didapat sebenarnya hal ini udah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006. Selain itu sanksinya sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, pada faktanya di lapangan peneliti masih melihat adanya pelanggaran namun tidak adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara pondokan terkait dengan pelanggaran tersebut. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan yang melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 beserta faktor-faktor penghambatnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pondokan yang melanggar Peraturan Daerah tersebut beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut meliputi penegakan preventif yaitu pengaturan sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Balikpapan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pondokan. Sedangkan penegakan hukum represifnya berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun faktanya, penerapan sanksi tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena penegakan hukum hanya diberikan kepada penyelenggara pondokan yang tidak memiliki izin serta tidak melakukan pembayaran pajak. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum Peraturan Daerah tersebut adalah kurangnya kesadaran pemondok dan juga penyelenggara pondokan, Kurang tegasnya aparat penegak hukum, Kurangnya sosialisasi Pemerintah terkait Peraturan Daerah tersebut serta banyaknya pondokan yang tidak memiliki izin sehingga menghambat aparat penegak hukum untuk menegakkan Peraturan Daerah tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 372 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANATENTANG PENGGELAPAN DALAM PEMIDANAN TERHADAP NOTARIS/PPAT ]]>
<![CDATA[Pandapotan Jackro]]>;
<![CDATA[Suhadi Suhadi]]>;
<![CDATA[Galuh Praharafi Rizqia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.413 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang pentingnya suatu akta otentik yang harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga akta tersebut dapat memiliki pembuktian yang sempurna untuk pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak oleh para pihak yang bersangkutan. Akta Notaris yang merupakan akta otentik, menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam praktek kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta oleh notaris tidak jarang dijumpai adanya akta-akta yang dibuat secara proforma (pura-pura). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu apakah pemidanaan terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan mengacu pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pengelapan sudah tepat dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan profesi jabatannya. Metode Penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji hasil putusan pengadilan terhadap bukti-bukti yang ada. Dan meneliti hasil putusan didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya. Hasil dari penelitian ini berupa kajian bahwa Putusan Pengadilan yang memutuskan pemidanaan seorang Notaris yang sebenarnya hanya sebagai pembuat akta perjanjian dari adanya suatu ikatan antara para pihak dan bukan merupakan bagian dari perjanjian itu sangat melukai eksistensi jabatan notaris itu sendiri. Karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata. Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Penggelapan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN HEWAN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Nur Reza wati]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.001 KB)
<![CDATA[ABSTRAKMarak terjadinya kekerasan terhadap hewan di Kota Balikpapan. Hal ini merupakan contoh nyata dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bagaimana memperlakukan hewan dengan baik, sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan itu sendiri, serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan di Kota Balikpapan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai kekerasan terhadap hewan peliharaan di Kota Balikpapan sebagai metodologi penelitian yang mampu menunjang keakuratan sumber data yang diambil dari pengumpulan data.Pertanggungjawaban hukum terhadap penganiayaan hewan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut telah melanggar dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 302 KUHP dan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sedangkan sanksi administrasi ditentukan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan berupa perlindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Perlindungan preventif yang diberikan terhadap hewan di Kota Balikpapan dengan didirikannya Yayasan Pro Natura program yang dilakukan yaitu Education Exhibits, Environmental Education, dan Domestic Animals Exhibit. Sedangkan Perlindungan represif terhadap hewan di Kota Balikpapan yaitu program yang telah dibangun Yayasan Pro Natura setelah hewan mengalami penganiayaan yaitu Helping Abandoned Pets.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN TERSANGKA ASEP YUDHA PRASETYA ]]>
<![CDATA[Syaid yusriadi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Apakah Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Asep Yudha Prasetya bin Suraynto dapat dikategorikan dalam Perbarengan Tindak Pidana sesuai dengan Peraturan perundang - undangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Alisa Rusdiana Noor]]>;
<![CDATA[Suhadi Suhadi]]>;
<![CDATA[Galuh Praharafi Rizqia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (798.244 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yangmenjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Balikpapan dan apakahfaktor-faktor yang melatarbelakangi anak dapat menjadi korban kejahatan seksual sesamaanak.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindunganhukum yang seharusnya didapatkan oleh korban kejahatan seksual yang dilakukan olehanak di kota Balikpapan dan untuk mengetahui faktor – faktor apa yang melatarbelakangianak dapat menjadi kejahatan seksual sesama anak.Metode dalam penelitian ini adalahmelalui pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian pendekatan mengenaihal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan dengan sebuah kenyataan fakta-fakta yangterjadi mengenai hal-hal yang bersifat empiris.Hasil dalam penelitian ini adalahperlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang seharusnya didapatkansesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yaitutentang edukasi kesehatan, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, danpendampingan sosial. Sedangkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak pelakukejahatan seksual disebabkan oleh pergaulan bebas, kurangnya perhatian/ pengawasanorang tua, pengaruh negatif dari teknologi dan akhlak- moral yang semakin menurun.]]>
