Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
279 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA OPTIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN REFRAKSIONIS OPTISIEN PADA PAPAN NAMA DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[rahana maiwa]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.972 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenyelenggara optik yang tidak mencantumkam refraksionis optisien pada papan nama, masih banyak di Kota Balikpapan dan beberapa penyelenggara optik yang beralasan tidak mengerti atau tidak memahami mengenai aturan yang ada padahal sebelum membuka usaha tersebut penyelenggara optik sudah diberikan aturan mengenai kewajiban sebagai penyelenggara optik yang wajib meletakkan papan nama refraksionis optisien pada papan nama dan apa saja yang harus mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara optik yang tidak mencantumkan refraksionis optisien pada papan nama di Kota Balikpapan. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang ditunjang dengan data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dan mendapatkan data secara langsung dengan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan , Dinas Perizinan Kota Balikpapan dan Dinas Kesehatan Kota Yang Berada di Kota Balikpapan untuk mengetahui data-data mengenai pelanggaran terserbut. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Optik Yang Tidak Mencantumkan Refraksionis Optisien Pada Papan Nama Di Kota Balikpapan, ada bentuk dilakukannya yaitu Pertanggungjawaban Hukum secara administratif berupa teguran tertulis,pencabutan izin sementara,dan/atau pencabutan izin.Kata Kunci: Kesehatan, Penyelenggara Optik, Refraksionis Optisien  dan Pertanggunggungjawaban Hukum.]]>
<![CDATA[OTORITAS NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN SITUS JUDI ONLINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hernanda Ramdhani]]>;
<![CDATA[Muhammad Fauzi]]>;
<![CDATA[Alexandro Martin Tiga]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.648 KB)
<![CDATA[Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis kepastian hukum yang seharusnya muncul akibat terbatasnya penegakan hukum dalam memberantas situs judi online Internasional, dengan menelusuri sisi tujuan, serta masalah yang muncul dari sudut pandang hukum pidana yang ada di Indonesia, dalam hal implementasi pemberantasan tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh bandar di luar negeri. Kedua, peneliti ingin mengetahui pihak dari Corporate Crime mana yang dapat dipidana ditinjau dari peraturan tindak pidana judi online di negara Indonesia, dalam hal pemberantasan bandar judi online Internasional, dalam hal ini peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara pengaturan dengan pelaksanaanya, penelitian ini menelusuri dari sisi masalah yang muncul dalam penegakan hukum terhadap situs judi online Internasional. Jenis penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dan pendekatan normatif, pengaturan hukum bagi tindak pidana judi online adalah bentuk penerapan sanksi pidana dalam hukum di Indonesia. Dengan tujuan memberikan kepastian hukum setiap perbuatan yang dianggap menyimpang moral, norma dan nilai ideologi Pancasila, terhadap penerapan sanksi pidana atas tindak pidana judi online. Hal yang mempengaruhi proses dari penegakan hukum seperti faktor yang menghambat dalam proses pembuktian yang masih konflik dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga menyebabkan unsur dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE tidak berjalan efektif. Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun sebaliknya atau badan hukum Indonesia maupun sebaliknya yang memiliki akibat hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[M Syafii]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.215 KB)
<![CDATA[Euphoria yang besar dari para penggemar kosmetik membuat sebagian orang tidak bertanggung-jawab memanfaatkan hal ini untuk memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik yang sebenarnya tidak memenuhi standard untuk di edarkan di masyarakat. Salah satunya juga terjadi di Kota Balikpapan. Produk yang tidak sesuai standard ini memberi efek atau dampak negatif bagi kesehatan kulit konsumen. Hal ini membuat ketiga pelaku pengedaran kosmetik illegal yang terjadi kemarin di kota Balikpapan harus ditahan untuk mempertanggung-jawabkan tindak kejahatannya tersebut. Namun, ketiga tersangka tersebut hingga kini masih dapat menghirup udara bebas setelah permohonan penangguhan penahanan mereka di kabulkan. Maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah penangguhan penahanan untuk tindak pidana pengedaran kosmetik illegal di Kota Balikpapan diperbolehkan atau tidak.Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan mengenai tinjauan yuridis mengenai penangguhan penahanan tentang tindak pidana pengedaran kosmetik illegal di kota Balikpapan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangguhan penahanan dalam tindak pidana pengedaran kosmetik illegal di Kota Balikpapan dengan alasan kemanusiaan dapat dilakukan. Hal ini ditempuh dengan jalan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada instansi atau pihak yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 yang berbunyi atas pemintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut hukum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang.Kata Kunci : penangguhan penahanan, pertanggungjawaban hukum]]>
<![CDATA[Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan ]]>
<![CDATA[Bunga Indah]]>;
<![CDATA[Reza Dwi Ariesta]]>;
<![CDATA[Yuni Rahayu Mundu]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.825 KB)
<![CDATA[Sejarah perkembangan manusia telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, melalui proses sosialisasi yang dibangun dengan interaksi sosial tidak selamanya menghasilkan pola-pola perilaku yang positif tetapi juga dapat menimbulkan hal yang negatif sehingga tidak menutup kemungkinan secara langsung maupun tidak langsung akan banyak mempengaruhi gaya hidup di masyarakat. Salah satu yang menimbulkan hal yang negatif adalah kejahatan. Faktor yang meliputi adanya kejahatan yaitu karena, keinginan mendapatkan hak orang lain menjadi salah satu penyebab kejahatan, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu: 1) upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Balikpapan, yaitu: Pre-emtif, Preventif, Represif; 2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua, yaitu: Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor sarana dan prasarana; 3) faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu, sebagai berikut: Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Pencurian; Kekerasan; Pengendara Bermotor Roda Dua]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Wartwan Yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Oleh Anggota Polri Pada Saat Melakukan Peliputan Di Kota Balikpapan ]]>
<![CDATA[Azwar Dhanny Pranajaya]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (974.563 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti mengangkat adanya permasalahan mengenai Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapatkan tindakan kekerasan oleh anggota polri dalam melakukan peliputan di Kota Balikpapan dan Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan kekerasan kepada wartawan yang melakukan peliputan di Kota Balikpapan. Penelitia ini juga mengkaji perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Peneliti ini juga mengkaji bagaimanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pers yang melakukan penyiaran diKota Balikpapan. Sebagaimana yang di maksud pada Pasal l18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengacu kepada Pasal 4 ayat (3), merupakan suatu permasalahan hukum yang selama ini belum efektif penegakan hukumnya, dan bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak kekerasan, khusus nya anggota POLRI yang melakukan kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan peliputan di Kota Balikpapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris yakni pendekatan mengenai hal - hal yang bersifat normatif (Undang - Undang) dengan sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lapangan.mendekati masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Balikpapan dan Pihak-pihak yang sesuai dengan kapasitasnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap wartawan menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 kurang memberikan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan secara preventive dan represif dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan pernananya. Kata Kunci: Pers, Wartawan, Perlindungan Hukum. ]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANGiNOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Eed Lin]]>;
<![CDATA[May Dlin]]>;
<![CDATA[Aditiya Dani Anto]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (821.056 KB)
<![CDATA[Perlindungan konsumen sekarang tidak dapat dipisahkan berdasarkan kegiatan perdagangan, dalamkegiatan perdagangan ini diharapkan memicu kesepadanan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dankonsumen, di Indonesia sekarang perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karenamenyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan melalui adanya kesepadanan antara pelaku usahadan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera. Masalah kerugian konsumen yang dilakukanoleh pelaku usaha dalam melakukan peredaran rokok ilegal melalui mengabaikan hak-hak konsumen.melihat fakta hukum yang ditemukan dilapangan mungkin tidak begitu terlihat jelas dampak yangdialami oleh pihak konsumen. Konsumen yang sebagai pengguna rokok juga belum menyadari akanhak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Padahal telah dijelaskandalam Undang-Undang tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur olehnegara sehingga konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taatsehingga pelaku usaha dapat melalui leluasa memanfaatkan kelemahan konsumen dengenmengedarkan rokok ilegal. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian iniadalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahandalam penelitianmelalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-normahukum. Pada pembahasan ini perlu dikaji dari segi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Meskipun untuk saat ini belum ada laporan terkait mengenai kasusperedaran rokok ilegal yang merugikan konsumen, namun mengingat banyak jumlah perokok diIndonesia, maka hal ini menjadi perhatian untuk mencegah konsumen tidak mendapatkan hak-hak nyadalam membeli suatu barang dan/atau jasa.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peredaran Rokok, Ilegal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Mujahidin Mujahidin]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1159.992 KB)
<![CDATA[ABSTRACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris ( sociological research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktek dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.[1]Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimaksud pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan cara menjaring informasi atau data secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian penulis juga merujuk kepada aturan-aturan yang terkait dengan judul penelitian serta menggunakan referensi buku-buku untuk melengkapi data yang diperoleh dari pemilik yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pertama, Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah, Salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah melalui pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas. Kedua, Mencatat dan Menghitung aset/barang yang menjadi kebutuhan tahunan SKPD, Seksi Pembinaan dan Perencanaan Barang Milik Daerah bagian perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek jarang melaporkan ke bidang perlengkapan pada Stuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Ketiga, Pencatatan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Daerah, Proses pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terlaksana dengan baik. Proses pengamanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagian Perlengkapan Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dimulai dari pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pemasangan label dilakukan oleh pengguna berkoordinasi dengan pembantu pengelola kemudian pembantu pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah. Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Aset Daerah ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN USAHA GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Dedi Kurniawan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.266 KB)
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN  USAHA GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dedi Kurniawan Fakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagiagatotkoco179@gmail.com/082143304286 ABSTRACTAlasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor-faktor apa sajakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin di Kabupaten Penajam Paser Utara.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan skunder, selain wawancara penulis menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum ssebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin, antara lain secara preventif maupun refresif, preventif yang dimaksud adalah melakukan pencegahan dengan mengadakan sosialisasi terkait izin pertambangan. Sementara represif berupa penindakan langsung di lapangan oleh aparat pihak Kepolisian terhadap pelaku kegiatan usaha galian C yang tidak memiliki izin, akan tetapi ketika ingin ditindak para pelaku penambang terlebih dahulu mengetahui informasi bahwa akan dilaksanakan operasi penindakan. Adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukumnya, aparat Kepolisian selalu mengalami kesulitan dalam proses penindakan, faktor masyarakat semenjak diambil alih oleh Pemerintah Provinsi membuat masyarakat cenderung memilih tidak untuk mengurus perizinannya karena membutuhkan biaya dan menyita waktu yang cukup lama, faktor kebudayan yaitu sebagian kecil masyarakat menggantukan mata pencahariannya terhadap hasil tambang tersebut. Hal ini berdampak pada mata pencaharian ketika akan dilakukan penindakan.Saran bagi peneliti terkait perizinan pertambangan agar pemerintah lebih serius dalam memberikan pemahaman atau mensosialisasikan terkait dengan pentingnya izin usaha pertambangan, serta menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan proses administrasi agar dapat mendapatkan kepastian hukum dan tentunya memperhatikan dampak kerusakan lingkungan akibat dari proses penambangan. Kata kunci : Penegakan Hukum, Pertambangan, Izin  ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Renita Dharma Pratiwi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.623 KB)
<![CDATA[Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan restorative justice terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Pada prakteknya masih terdapat anak yang dijatuhi tindak pidana penjara serta dijatuhi vonis hukuman mati tanpa melihat konsep diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penerapan prinsip Restorative Justice dalam perkara tindak pidana anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penerapan prinsip Restorative Justice dalam perkara tindak pidana anak belum maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum,Faktor sarana atau fasilitas,Faktor masyarakat. Kata Kunci: Restorative Justice, Diversi, Pidana anak]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BALIKPAPAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Nita Pandini Legawi]]>;
<![CDATA[Elvina Nanda Pradina]]>;
<![CDATA[Joshua Jodie Gabriel]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.762 KB)
<![CDATA[Dilatar belakangi oleh keresahan yang dirasakan oleh para orang tua yang memiliki anak hendak masuk ke Sekolah Menengah Atas, kesulitan untuk masuk di sekolah yang dinginkan dengan adanya sistem zonasi. Zonasi dinilai membatasi siswa cerdas yang kediamannya agak jauh dari sekolah dan menguntungkan siswa biasa yang nilai ujian nasionalnya lebih rendah tetapi berdomisili lebih dekat dari sekolah. Orangtua siswa menyesalkan adanya sistem tersebut. Rumusan masalah dalam hal ini ialah bagaimanakah kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum), bertujuan untuk mengetahui kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Dengan kesimpulan, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi adalah sebuah sistem yang mengganggu hakekat pendidikan itu sendiri. Sistem zonasi akan sangat berpengaruh pada psikologis peserta didik dalam pengembangan semua potensi yang ada dalam dirinya. Terdapat masih banyak kendala atas pelaksanaan Penerimaan Peseerta Didik Baru (PPDB) dan kurangnya sosialisasi yang dirasa perlu untuk orang tua kertika pendaftaraan online berlangsung. Juga terdapat kendala server yang eror serta masih banyak lagi kendala lainnya yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Terhadap berlakunya sistem Zonasi di Kota Balikpapan.]]>
