cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA mei lani
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.757 KB)

Abstract

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNANDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MeilaniFakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagiameilanigitu@gmail.com/085386331339 ABSTARACTRumusan masalah dalam penulisan ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pemilik Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan Penelitian adalah  untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara danPertanggungjawaban Hukum bagi Pemilik Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, selain wawancara penulis juga menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum sebagai bahan hukum primerHasil penelitian dalam melaksanakan tekait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara  terdapat dua upaya yang bisa dilakukan, yaitu dengan upaya preventif dan upaya refresif, upaya preventif yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan aturan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami. Sementara upaya refresif adalah sebagai bentuk penindakan berupa pemberian sanksi, kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki izin. Pertanggungjawaban ketika masyarakat tidak memilik izin mendirikan bangunan sudah diatur pada Pasal 64 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada intinya sanksi yang diberikan mulai dari pembongkaran bangunan bahkan sampai dengan denda atau pemidanaan. Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Tentang Izin Mendirikan BangunanIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNANDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Penegakan Hukum Terhadap Residivis Anak Dalam Kasus Pencurian Motor Di Kota Balikpapan Said Lutfhi Nuh
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (862.119 KB)

Abstract

ABSTRAKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan mengenai kasus pencurian motor di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh anak. Kasus ini menarik Karena terhadap pelaku anak sudah pernah dilakukan upaya penegakan hukum, namun ternyata kembali melakukan pencurian motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap residivis anak dalam kasus pencurian motor di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pidana terhadap residivis anak dalam kasus pencurian motor di Kota Balikpapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dengan sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lapangan mendekati masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan Satuan Polres Kota Balikpapan dan Unit PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Polres Kota Balikpapan. Hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa dalam penegakan hukum yang dilakukan adalah secara preventif dengan cara Operasi yang dilakukan dibeberapa sekolah, sosialisasi. Dan secara represif mengenai kasus tersebut hukuman yang diberikan kepada anak adalah ½ (satu perdua) dari orang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan budaya, faktor sarana dan prasarana.Kata Kunci : Anak, Residivis, Penegakan Hukum
PENEGAKAN HUKUM PELAKU USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM TERKAIT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KEPADA PENGUNJUNG DI BAWAH UMUR DI KOTA BALIKPAPAN Teguh Prayitno; Yuliansyah Tri Pratomo; Hamdan Saidin
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.612 KB)

Abstract

Pada jurnal ini penulis ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana secara empiris terkait dengan penegakan regulasi daerah terkait dengan penjualan minuman beralkuhol kepada anak dibawah umur. Terlebih di Kota Balikpapan telah mengatur tentang izin minuman keras beralkohol khusus nya dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 tahun 2000, dimana Setiap Badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang diizinkan oleh kepala daerah, Serta tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah, Izin tidak boleh di pindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah, pada kesempatan ini penulis akan memberikan bukti bahwasanya masih ada hal hal yang tidak boleh dilakukan terjadi di Kota Balikpapan, masih ada nya anak dibawah umur yang masuk Tempat Hiburan Malam dan membeli minuman keras hingga tak sadarkan diri dan ditemukan oleh petugas Satpol PP Kota Balikpapan  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIBERIKAN OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA BALIKPAPAN KEPADA PENGUNGSI Musdahlipa Musdahlipa; Oktavianti Putri; Rhafizqa Nur Syarifah Syafna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4717.689 KB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang HAM). Untuk itu hak asasi manusia perlu diterapkan untuk menghindari permasalahan yang ada. Namun terdapat permasalahan hukum terkait Hak Asasi Manusia, yaitu kasus pengungsi dan pencari suaka di Rudenim Kota Balikpapan. Penelitian ini berupaya untuk melihat dinamika dalam proses penanganan deteni (pengungsi dan pencari suaka) terhadap perlindungan hak asasi manusia di Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Dari permasalahan  hukum tersebut penulis melihat penanganan deteni dari aspek perlindungan hak asasi manusia deteni di rudenim dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator, yaitu; pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan), pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian), pemenuhan hak menjalankan ibadah, pemenuhan hak mengakses layanan kesehatan, pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, pemenuhan hak akan aktivitas dan rekreasi serta pemenuhan hak bagi deteni berkebutuhan khusus. Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Pengungsi, RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi).
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENGATURAN MENGENAI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENNERBANGAN DI KOTA BALIKPAPAN Arisah Arisah Arisah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.618 KB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENGATURAN MENGENAI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DI KOTA BALIKPAPAN Arisah,Roziqin, Sri Endang Rayung WulanFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagiarhiesajiecezt@yahoo.co.id ABSTRAKRumusan masalah adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik bangunan yang tidak sesuai dengan pengaturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemilik bangunan yang tidak sesuai dengan pengaturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik bangunan yang tidak sesuai dengan pengaturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemilik bangunan yang tidak sesuai dengan pengaturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yang ditunjang dengan data primer dan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan para narasumber, mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum administrasi negara terhadap pemilik bangunan yang mendirikan bangunaan tidak sesuai dengan pengaturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Kota Balikpapan dilakukan dengan cara preventif dan represif. Preventif dengan cara sosialisasi terencana yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan represif dengan cara surat peringatan untuk melakukan perubahan atau menyesuaikan dengan bangunan sekarang atau menyesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemilik bangunan yang tidak sesuai dengan pengaturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Kota Balikpapan adalah faktor penegak hukum, kurangnya personil yang melakukan pengawasan dan pengendalian bangunan yang berdiri sesuai dengan pengaturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemilik Bangunan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH DAN BANGUNAN BERSTATUS SENGKETA ANTARA PENGEMBANG DENGAN PEMBELI elisa elyas elyas
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2044.121 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah mengkaji bagaimanakah kedudukan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan berstatus sengketa antara Pengembang PT. Azarya Griya Pesada dengan pembeli, serta bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Pengembang PT. Azarya Griya Persada atas tanah dan bangunan yang berstatus sengketa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan berstatus sengketa antara pengembang PT. Azarya Griya Persada dengan pembeli, serta untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap pengembang PT. Azarya Griya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan berstatus sengketa yang merugikan pembeli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang ditunjang dengan data-data wawancara serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik, yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2016, akan tetapi pihak pembeli tidak membayar lunas sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut batal demi hukum. Dan Pertanggungjawaban Hukum pengembang PT. Azarya Griya Persada dalam bentuk Pertanggungjawaban Perdata yaitu berupa Ganti rugi yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang yang berlaku.
TINJAUAN KRIMONOLOGIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI Lady Uriyana Nainggolan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.696 KB)

Abstract

ABSTRAKPenulisan ini akan mengkaji tentang pemerkosaan laki-laki terhadap laki. Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap laki-laki merupakan tindak pidana yang jarang terjadi serta tidak umum. Maka peneliti merumuskan masalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki.Maka tujuan penelitian hendak mengetahui penelitian ini diarahkan untuk menjawab untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode yuridis normatif, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder.Berdasarkan kesimpulan pengaturan pemerkosaan laki-laki yang melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki belum ada aturan yang mengaturnya tapi pengaturan pemerkosaan terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang sekarang sudah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki yaitu pengaruh perkembangan budaya, gaya hidup atau mode pergaulan, tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya, rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan, serta keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.Kata kunci : tindak pidana, kriminologi, pemerkosaan terhadap laki-laki
FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM Siska Ikhtiarina; Ardiah Anggreni; Ashar .
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.661 KB)

Abstract

Pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan suatu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Fenomena nikah siri ini terjadi karena berbagai factor yang menjadi pemicunya. Penikahan siri akan menimbulkan kerugian khususnya bagi perempuan baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Meskipun pernikahan sirri tidak memiliki kepastian hukum seperti status perkawinan, hak-hak perempuan yang diabaikan dan hak-hak anak yang tidak terjamin, namun fenomena nikah sirri tetap dilakukan hingga saat ini. Pentingnya Pencatatan perkawinan atau menikah secara resmi adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oky Rompana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.007 KB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRIDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oky RompanaFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung BahagiaOky39.or@gmail.com/082255127686 ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara dan penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak meberitahukan kegiatan kampanye terhadap Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah kegiatan kampanye yang banyak dan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sedangkan pengawas dilapangan hanya ada 1 orang setiap desa atau kelurahan sehingga tidak semua kegiatan kampanye  dapat dipantau dan diawasi.Kata kunci : Penegakan Hukum, Pemilu   
Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang Melakukan Tindakan Disiplin Terhadap Murid hardiyani hardiyani
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.36 KB)

Abstract

Dalam penelitian ini akan mengkaji tindakan guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap muridnya dalam kasus pelecehan terhadap profesi guru di SDN Penjalin Kidul V Majalengka Jawa Barat.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap murid serta faktor – faktor yang mempengaruhi guru melakukan tindakan disiplin terhadap murid.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap murid serta untuk mengetahui faktor – faktor apakah yang mempengaruhi guru melakukan tindakan disiplin terhadap murid .Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai tindakan guru yang melakukan tindakan disiplin.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dilakukan dengan cara preventif yaitu berupa Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 12 Agustus 2016 yang berbunyi “ Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa” dan perlindungan hukum secara represif yaitu karena guru memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap murid yang dilindungi oleh peraturan perundang – undangan maka sepanjang tugas dan wewenang guru tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan lain maka tindakan disiplin oleh guru tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik pertanggungjawaban hukum administrasi maupun pertanggungjawaban hukum pidana.Berdasarkan rumusan masalah pertama saran penulis dengan semakin banyaknya kasus kasus pemidanaan guru yang melakukn tindakan disiplin terhadap murid diharapkan wali murid serta murid lebih menghargai profesi guru dan kedepannya tidak ada lagi kasus pemidanaan guru karena melakukan tindakan disiplin terhadap muridnya serta berdasarkan rumusan masalah kedua diharapkan guru memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau bahan yang diajarkan dan guru dapat memberikan sanksi kepada muridnya yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Disiplin 

Page 7 of 28 | Total Record : 279

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue