Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
279 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL MENGGUNAKAN ALAT SETRUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN ]]>
<![CDATA[Septian Dwi Nurwanto]]>;
<![CDATA[Achmad Rifai]]>;
<![CDATA[Riyan Asviyanda]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.983 KB)
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati di laut. Indonesia juga dikenal memiliki beragam satwa laut, mulai dari ikan sampai terumbu karang. Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan penigkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan. Berkaitan dengan kebijakan pengaturan di bidang perikanan, Negara Republik Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Didalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai larangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal seperti dengan menggunakan alat setrum. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal menggunakan alat setrum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.  Berdasarkan hasil analisis penulis  menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tetang Perikanan.]]>
<![CDATA[penegakan hukum terhadap penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di kota balikpapan ]]>
<![CDATA[Rahmat Dika Oktavian]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.386 KB)
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT PADA KENDARAAN PRIBADI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BALIKPAPANINTISARIRahmat Dika Oktavian[1]Penulisan ini mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Balikpapan yang telah dilakukan penerapan berupa sanksi administratif dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penegakan hukum penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di Kota Balikpapan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi. Hasil penelitian penulis mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Balikpapan telah dilakukan penegakan hukum secara preventif yakni berupa sosialisasi kepada unsur masyarakat dan pelaksanaan operasi yang dilakukan pada kawasan yang rawan kemacetan dan pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum secara represif pihak Kepolisian telah memberikan sanksi administratif kepada para pelanggar berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kinerja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dirasa belum optimal terutama dalam penegakan hukum secara represif, diharapkan kepada aparatur penegak hukum bisa bekerja lebih intensif dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di Kota Balikpapan.[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan ]]>
<![CDATA[RENALDY RENALDY]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2038.832 KB)
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan tersebut akan diteliti oleh penulis dalam tugas akhir ini. Tulisan tugas akhir ini, Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta Bagaimanakah penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Tulisan tugas akhir ini bertujuan Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis sejauhmana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Kedua, untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan. Pada bagian pertanyaan ini, penulis akan menelaah serta mengkaji penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan, disini akan diungkap apakah penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan benar-benar dilaksanakan, oleh karena itu akan diuji apakah bekerjanya suatu aturan telah berfungsi dimana akan dilakukan secara akurat. Penulis akan menjelaskan tentang Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta Penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Tulisan tugas akhir ini mengunakan metode penelitian hukum Empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan.Kata kunci : penganiayaan, mediasi, pertanggungjawaban hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PT. PLN (PERSERO) BALIKPAPAN TERKAIT ADANYA PEMADAMAN LISTRIK ]]>
<![CDATA[Sayyid Muhammad zein Alydrus]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.93 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas terjadinya pemadaman listrik oleh PT.PLN (Persero) Balikpapan.    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas terjadinya pemadaman listrik oleh PT.PLN (Persero) Balikpapan.    Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif empiris yang ditunjang dengan data wawancara serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini., yaitu pendekatan dengan konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang yang ditunjang data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan prosedur pengumpulan data dengan cara studi pustaka    Hasil dari penelitian adalah pertama Perlindungan Hukum yang dilakukan PT. PLN terkait pemadaman listrik di Kota Balikpapan, berupa perlindungan hukum preventif yaitu melakukan sosialisasi terkait pemadaman listrik, kemudian perlindungan hukum represif yaitu apabila pemadaman listrik tidak sesuai dengan SOP dan menimbulkan kerugian, maka masyarakat Kota Balikpapan berhak menyampaikan keluhan pelanggan.]]>
<![CDATA[PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Febi Alfitra Rahman]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (789.575 KB)
<![CDATA[Berdasarkan kasus posisi di atas, maka permasalahan hukum yang diajukan dalam Legal Memorandum ini adalah bagaimanakah pertangungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian (Hate speech) di Kabupaten Penajam Paser Utara ?]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH DEVELOPER TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK BANK ]]>
<![CDATA[Ashara Syafira Putri]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.907 KB)
<![CDATA[Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah status hukum peralihan hak atas tanah dan bangunan oleh developer tanpa sepengetahuan pihak bank. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah status hukum peralihan hak atas tanah tersebut yang dilakukan debitur dengan developer dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh pihak bank. Pertama Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melespaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak, Kedua berdasarkan perjanjian kredit antara debitur dengan bank pada Pasal 11 angka 3 huruf d bahwa tanpa persetujuan tertulis dahulu dari bank, debitur dilarang untuk Mengalihkan Agunan kepada pihak lain. Ketiga berdasarkan Pasal 3 Akta Notaril tanggal21 Juni 2017 Nomor 413 Menyatakan bahwa Pihak Pertama dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk selama jual beli PERSIL tersebut belum dilaksanakan, secara bagaimanpun tidak akan menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan hak atas sebagai dari PERSIL tersebut kepada pihak lain. Tindakan peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut yang dilakukan oleh debitur pertama termasuk kesepakatan sepihak dikarenakan tanpa adanya sepengetahuan dari bank. Meskipun peralihan objek jaminan tersebut telah dibuat perjanjian antara debitur pertama dengan debitur baru dihadapan pejabat yang berwenang. Maka dari itu peralihan rumah tersebut tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan di dalam perjanjian kredit antara debitur pertama dengan bank.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melanggar Ketentuan Pasal 28 Huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ]]>
<![CDATA[Asrul Paduppai]]>;
<![CDATA[Asri Rusli]]>;
<![CDATA[Agus Siswanto]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.606 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Perusahaanyang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja yang melaksanakan aktivitas sebagaipengurus serikat pekerja berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum kepadapekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena melaksanakan aktivitas sebagai pengurusserikat pekerja berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan pendekatanpenelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan dataprimer dan data sekunder. Hasil Penelitian terkait Penegakan hukum terhadap perusahaan yangmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang melaksanakan aktivitas sebagai pengurusserikat pekerja berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh yang pada intinya yaitu dapat dilaksanakan ketika memenuhi unsur-unsurtindak pidana pelanggaran kebebasan berserikat. Meskipun dalam Pasal 28 tidak spesifikmenyebutkan siapa yang dimaksud dengan pelaku, namun jika melihat unsur cara maka jelaslah yangdimaksud pelaku utamanya adalah pengusaha. Motif atau tujuannya adalah untuk menghalang-halangikebebasan berserikat yang diwujudkan dengan cara-cara yang diatur secara limitatif yaitu PemutusanHubungan Kerja, memberhentikan sementara (skorsing), menurunkan jabatan (demosi), ataumelakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh.Kata kunci: Kebebasan; Pekerja; Membentuk Serikat Pekerja]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TANAH MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH PENAJAM PASER UTARA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Albar]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (550.326 KB)
<![CDATA[Muhammad Arif AlbarFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung BahagiaArifalbar2015@gmail.com/085247690852 ABSTRACTAlasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut kepastian hukum pemberian ganti kerugian tanah masyarakat oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kepastian hukum pemberian ganti kerugian tanah masyarakat oleh pemerintah daerah Penajam Paser Utara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode peneitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan adanya wanprestasi maka kepastian hukum terkait dengan isi perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan masyarakat batal demi hukum, disebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang saling berhubungan satu sama lain. Saran bagi peneliti dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait jalan coastalroad, pemerintah seharusnya berpedoman dengan mekanisme aturan yang ada serta dituntut untuk lebih serius agar tidak menimbulkan kerugian antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam membangun daerahnya yang adil, makmur dan sejahtera serta dapat menjamin kepastian hukumnya. Kata kunci: Kepastian Hukum,  Ganti kerugian, Pengadaan Tanah ]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU BULLYING DIKALANGAN PELAJAR DI SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Nur Hairunisa]]>;
<![CDATA[Rachel Ayu S.H.P]]>;
<![CDATA[Rosdiana Rosdiana]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.652 KB)
<![CDATA[Bullying diindonesia bukan sebuah hal baru khususnya dikalangan pelajar (sekolah). Perbedaan antara senioritas dan junior menjadi budaya yang menyebabkan bullying akan terus ada dan menjadi kebiasaan yang tidak sehat dikalangan pelajar (sekolah). Di Kota Balikpapan kasus bullying masih tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan kebiasaan bullying yang dianggap sudah hal yang lumrah oleh pelajar dan ketakutan terhadap pengaduan kejalur hukum. Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi pilihan akhir dalam menyelesaikan kasus bullying di Kota Balikpapan khususnya di SMK Negeri 3 Balikpapan yang tidak menjadikan pelaku mendapat efek jera. Hasil penelitian penulis banyak kasus bullying di SMK Negeri 3 Balikpapan yang merugikan secara psikis sampai fisik yang tidak dilaporkan. Melihat hal ini menyadarkan kita bahwa bullying sudah menjadi masalah yang serius dikalangan pelajar, tindak pencegahan sejak dini melalui pendidikan moral, peran keluarga, serta lingkungan sangat dibutuhkan agar kebiasaan atau budaya bullying di lingkungan sekolah dapat menjadi awal untuk mengurangi tindak bullying. Dengan demikian penulis melakukan penelitian di SMK Negeri 3 Balikpapan.Kata Kunci: Kriminologis, Bullying, Pelajar]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI ]]>
<![CDATA[Yoanda Eka Saputri]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.206 KB)
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita yamg Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-laki]]>
