cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 6   7   8   9   10 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KOTA BALIKPAPAN Dennys William
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.753 KB)

Abstract

Keberadaan listrik yang sangat dibutuhkan membuat beberapa oknum melakukan hal-hal yang merugikan bagi PT. PLN. Dalam hal ini terdapat konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian listrik milik PT. PLN yang pada umumnya sangat merugikan PT. PLN. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik, tidak terpaut dengan keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah sehingga melakukan pencurian aliran listrik, namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatannya tinggi yang melakukan pencurian listrik karena tidak menginginkan membayar lebih dari yang seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan.Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian: pendekatan penelitian yuridis empiris, mengumpulkan bahan hukum dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, studi kepustakaan, studi lapangan, juga dengan menganalisis data.Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat mengacu pada 2 (dua) jalur pertangggungjawaban hukum yaitu jalur hukum pidana yang diatur pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan jalur hukum perdata yang diatur pada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan berpayung hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pada implementasinya PT. PLN lebih memilih pertanggungjawaban hukum perdata kepada pelaku pencurian listrik di Kota Balikpapan yaitu berupa tagihan susulan. Kemudian pada penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan ditegakkan dengan cara preventif maupun dengan cara represif, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya yaitu dari faktor hukum dan faktor penegak hukum. Kata kunci: Pencurian Tenaga Listrik, Tanggung Jawab Hukum, Penegakan Hukum 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN IJAZAH PEKERJA ADMINISTRASI OLEH RUMAH SAKIT RESTU IBU Nadhia Apriana; Nihaya Lila Utami; Pradita Gustarini Widjianti
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.238 KB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN IJAZAH PEKERJA ADMINISTRASI OLEH RUMAH SAKIT RESTU IBU
IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 736/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM KHUSUSNYA DI WILAYAH PENAJAM PASER UTARA Sahransyah Sahransyah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (895.83 KB)

Abstract

ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/ 2010  tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum di wilayah Penajam Paser Utara, serta bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha terkait Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010  tentang tata laksana pengawasan perlindungan hukum kualitas air minum di Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/ 2010  tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum di wilayah Penajam Paser Utara, serta untuk mengetahui Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku usaha terkait Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010  Tentang Tata Laksana Pengawasan Perlindungan Hukum Kualitas Air Minum di Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa  implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010  tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum di wilayah Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal karena dari 251 Pelaku usaha depot air hanya 67 yang syarat kualitas air yang baik bangunannya dan 184 memiliki sertifikat Laik Hygiene yang sudah tidak berlaku lagi dan bahkan tidak sesuai dengan Standar kualitas air parameter wajib Ph 6,5-8,5 yang ditetapkan oleh pemerintah Perbuatan tersebut dapat diberikan pertanggungjawaban hukum secara administrasi. Kata kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Bentuk-bentuk Pengawasan, Kualitas Air minum
Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pindana Illegal Logging (pengangkutan kayu secara ilegal) Yang Ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan muammar habib; Arief Irawan; Wahyu wahyu
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.431 KB)

Abstract

Kegiatan illegal logging masih sangat sering terjadi di Indonesia termasuk yang ada diKalimantan timur. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untukpemanenan kayu. Adapun konsep pengangkutan kayu secara ilegal yaitu dilakukannyapengangkutan atau hasil penebangan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannyapenanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari.Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undangtersebut, pengangkutan kayu adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidaksah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatukelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukanpemanenan kayu dan pengangkutan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan. Maka dari itu Setiaporang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang telahdirumuskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berkaitan dengan illegal loggingtelah dihapuskan, sehingga digunakan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging terdapat pada pada Pasal 83 ayat 2 dan 4.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Hukum; Pengangkutan kayu.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL DALAM IZIN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG Minarti Raja Gukguk
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.004 KB)

Abstract

Penulisan ini akan mengkaji dan menganalisis suatu mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam izin pembangunan pabrik semen di Rembang. Latar belakang permasalahan ini terkait pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah yaitu PT. Semen Indonesia. Konflik pembangunan pabrik semen ini bermula pada Tahun 2009 PT. Semen Indonesia telah selesai melakukan pengajuan kelengkapan izin AMDAL dari BLH Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan selesainya kelengkapan izin pembangunan dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia yang isinya adalah menyempurnakan dan memperbarui izin lingkungan dan dokumen addendum AMDAL pada Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 99/PK/TUN/2016 pada tanggal 5 Oktober 2016. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka antara lain bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan proses penyusunan AMDAL dalam pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa IMB dan penyusunan AMDAL telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini dapat dilihat dari izin terakhir dalam SK Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017 bahwa penerbitan surat izin lingkungan sudah didukung oleh dokumen AMDAL berdasarkan mekanisme yang tepat dan merupakan jawaban dari putusan Peninjauan Kembali MA karena telah melalui mekanisme wajib AMDAL hingga ke Sidang Komisi Amdal dan diterbitkan izin lingkungan dan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),PabrikSemen
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. KARYA ANAK BANGSA INDONESIA ATAS PEMBATALAN PESANAN SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI KOTA BALIKPAPAN Kurniawan Sidik; Septian M. N; Dwie Wahyu Nusantara Aji; Sri Endang Rayung Wulan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1606.046 KB)

Abstract

Zaman digitalisasi memberikan banyak kemudahan kepada masyarakay salah satunya adalah dengankemudahan memperoleh dan memesan makanan melalui aplikasi gojek. Namun ada beberapapermasalahan yang sangat merugikan pengemudi Gojek salah satunya adalah pembatalan yangdilakukan oleh konsumen dalam layanan order makanan (Go-Food) dimana penemudi Gojek telahmelaksanakan kewajibannya tetapi haknya tidak diberikan oleh konsumen akibat pembatalan tersebut.Permasalahan yang ingin peneliti angkat adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum PT. KaryaAnak Bangsa Indonesia atas pembatalan secara sepihak oleh konsumen terhadap pengemudi Gojek diKota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji danmembahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengannorma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber dataterdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dantersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisissecara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban PT. Karya Anaka BangsaIndonesia dan AKAB terhadap kerugian yang menimpa Mitra/pengemudi Go-Jek berupa ganti rugiterhadap Mitra. Ganti rugi tersebut dapat diberikan apabila Mitra mampu menunjukkan bukti berupascreenshot pesanan/orderan, nomor id konsumen, nota/struk pembelian makanan, dan produkmakanan yang telah dibeli. Upaya perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang merugiakibat penggunaan fitur Go-Food oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukandengan cara preventif dan represif.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Konsumen, Perjanjian Kemitraan
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM DI KOTA BALIKPAPAN Per Tiwi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.73 KB)

Abstract

Permasalahan yang terjadi di Kota Balikpapan salah satunya adalah maraknya tindak pidana judi khususnya judi sabung ayam. Hal ini merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan norma hukum, norma susila dan norma agama yang dapat memberi efek atau dampak negatif bagi perkembangan mental masyarakat, terlebih Kota Balikpapan mempunyai slogan sebagai Kota Beriman. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di Kota Balikpapan.Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier.  Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan mengenai tinjauan kriminologi tentang tindak pidana perjudian sabung ayam di kota Balikpapan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi khususnya judi sabung ayam di Kota Balikpapan berupa faktor dari sosial ekonomi, faktor pendidikan, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung tindak kejahatan perjudian, faktor kurangnya pendidikan agam serta faktor lingungan masyarakat dan keluarga. Adapun faktor yang lebih berpengaruh adalah faktor lingkungan, masyarakat dan keluarga.Kata Kunci : Kriminologi, Perjudian, Tindak Pidana,
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SEHINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADAPELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Erwin Sitompul
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1368.765 KB)

Abstract

Pertanggungjawaban hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana tidak dapat dipidanakan berdasarkan teori alasan penghapusan pidana. Pembelaan diri tersebut masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas dan merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Pelaku terpaksa melampaui batas atau noodweerexces terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK MELAPORKAN PENGANGKUTAN JENAZAH YANG DILAKUKAN DENGAN CARA IRING-IRINGAN DI KOTA BALIKPAPAN Monalisa Tjhoeng
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.497 KB)

Abstract

     Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kegiatan iring-iringan jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor yang wajib dilaporkan kepada petugas Kepolisian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan jenazah yang dilakukan secara iring-iringan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman di Kota Balikpapan. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap ahli waris yang tidak melaporkan pengangkutan jenazah yang mempengaruhi lemahnya penerapan sanksi terhadap ahli waris yang tidak dilakukan secara iring-iringan di kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder memberikan gambaran tinjauan dan bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemakaman bahwa pengangkutan jenazah ke tempat pemakaman yang menggunakan iring-iringan kendaraan bermotor wajib di laporkan kepada petugas Kepolisian belum dilakukan, baik dalam bentuk penegakan hukum secara preventif maupun penegakan hukum secara represif.
UPAYA POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBERCRIME Ridho Iwan Saputra; Dany Ghufron; Riffa Kho
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.808 KB)

Abstract

Upaya Polisi Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Cybercrime 

Page 8 of 28 | Total Record : 279

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue