cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Fauzan
Contact Email
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Phone
+628996444357
Journal Mail Official
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jln. Lektol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : -     EISSN : 27460126     DOI : 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.
Core Subject : Religion,
Religion
El Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law jurnal yang membahas artikel dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata dengan berbagai pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 82 Documents
 5   6   7   8   9 
Pesantren sebagai Lembaga Substitusi Nafkah bagi Santri Broken Home: Analisis Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam Ahmad Wafiyul Ahdi; Ita Rahmania Kusumawati
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/wwzf2754

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian nafkah terhadap santri yang berasal dari keluarga broken home di Pondok Pesantren Al-Bisri Mambaul Ma’arif. Fenomena santri broken home memunculkan pergeseran tanggung jawab nafkah yang semula menjadi kewajiban orang tua, namun dalam praktiknya turut dipikul oleh pihak pesantren dan lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori kewajiban nafkah dalam hukum Islam serta prinsip maslahah mursalah dan ta‘āwun (tolong-menolong). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren berperan sebagai lembaga substitusi nafkah dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan pembinaan spiritual. Praktik ini sejalan dengan nilai keadilan sosial dan perlindungan anak dalam hukum Islam, namun tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga atau wali santri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan internal pesantren terkait sistem pemberian nafkah bagi santri dari keluarga broken home. Kata Kunci: Nafkah, Santri Broken Home, Pesantren.
Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan Yulianti; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/j06fzc35

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dilakukan secara bawah tangan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, khususnya ditinjau dari kepastian hukum peralihan hak atas tanah dan keterdaftarannya dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat kelurahan dan pihak Kantor Pertanahan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dibuat di bawah tangan dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memenuhi syarat formil peralihan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, sehingga tidak dapat didaftarkan dan tidak memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Praktik jual beli bawah tangan tersebut tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum masyarakat, kebiasaan lokal, serta terbatasnya sosialisasi hukum pertanahan oleh pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum pertanahan, penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, serta optimalisasi program sertifikasi tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Page 9 of 9 | Total Record : 82

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Juni 2020 More Issue