Jurnal Acitya Ardana: Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Jurnal Acitya Ardana (JAA) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Kebijakan Publik dna Keuangan Negara. JAA diterbitkan oleh Unit Penerbitan PKNSTAN , Kementerian Keuangan JAA diterbitkan pertama kali pada tahun 2021 secara periodik dengan masa terbit dua kali setahun.
Articles
60 Documents
<![CDATA[Penilaian Ekonomi Hutan Kota Srengseng Sebagai Penyedia Jasa Lingkungan Berupa Kesejukan ]]>
<![CDATA[Anggraini Anisa Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 1 (2021): Dinamika Kebijakan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1200.776 KB)
|
DOI: 10.31092/jaa.v1i1.1062
<![CDATA[Pemanasan global menyebabkan temperatur udara di Jakarta meningkat. Keberadaan Hutan Kota Srengseng sangat penting untuk dipertahankan. Pepohonan mampu menghasilkan oksigen sehingga udara terasa lebih sejuk. Oleh karena itu perlu diketahui secara kuantitatif nilai ekonomi dari Hutan Kota Srengseng sehingga keberadaannya dapat dianggap berharga. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kesejukan dari Hutan Kota Srengseng. Dalam menentukan nilai manfaat Hutan Kota Srengseng sebagai penyedia kesejukan, metode pendekatan yang digunakan yaitu metode biaya pengganti. Nilai manfaat Hutan Kota Srengseng sebagai penyedia kesejukan untuk masyarakat di sekitarnya adalah sebesar Rp7.897.265.625,00 per tahun atau Rp526.484.375,00 per hektar per tahun. Dari hasil penilaian yang telah didapat, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Hutan Kota Srengseng memang perlu dipertahankan.]]>
<![CDATA[Valuasi Ekonomi Sumber Daya Perikanan Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan ]]>
<![CDATA[Astrid Dita Nafilah]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 1 (2021): Dinamika Kebijakan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1133.287 KB)
|
DOI: 10.31092/jaa.v1i1.1063
<![CDATA[Penelitian mengenai valuasi ekonomi sumber daya perikanan dilaksanakan di wilayah Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan pada Jumat, 24 Juli 2020. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai ekonomi sumber daya perikanan yang ada di Pantai Wonokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survey melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada responden. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk menghitung nilai manfaat perikanan adalah production function approach. Total pendapatan ikan per tahun di Pantai Wonokerto adalah Rp 15,145,744,000 dengan biaya penangkapan ikan yaitu Rp 13,703,140,000 per tahun. Hasil analisis sumber daya perikanan Pantai Wonokerto adalah Rp 1,442,604,000 per tahun.]]>
<![CDATA[Pajak atas Jasa Titip Barang Mewah: Sebuah Tinjauan ]]>
<![CDATA[Verren Eka Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 1 (2021): Dinamika Kebijakan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1002.996 KB)
|
DOI: 10.31092/jaa.v1i1.1065
<![CDATA[Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk membuka usaha jasa titip, di mana orang dapat membeli barang-barang yang mereka inginkan hanya dengan mengirim uang tanpa harus membelinya langsung ke toko. Dari usaha jasa titip ini, pelaku usaha dapat mengambil keuntungan berupa penghasilan maupun keuntungan untuk perjalanan. Tetapi pelaku usaha jasa titip barang mewah ini belum semuanya sadar akan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dengan kualitatif akan menjelaskan kewajiban perpajakan pelaku usaha jasa titip. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, paper, artikel, pengamatan langsung, dan berita. Terdapat keterbatasan mengenai spesifikasi penghasilan dan biaya usaha jasa titip sehingga penulis menggunakan perkiraan dari hasil pengamatan. Hasil penelitian ini akan menunjukkan kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa titip berikut dengan sanksi yang dapat dikenakan jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian berpengaruh bagi pelaku usaha untuk lebih sadar terhadap kewajiban perpajakannya. ]]>
<![CDATA[Transaksi Online sebagai Preventing Tools Tax Avoidance ]]>
<![CDATA[Alfindo Wira Yudha Pradana]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 1 (2021): Dinamika Kebijakan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1073.538 KB)
<![CDATA[Dalam artikel ini akan dibahas tentang bagaimana implementasi pemungutan PNN (pajak pertambahan nilai) atas pembelian aplikasi beserta pembelian dalam aplikasi dalam ruang lingkup Google Play Store dan juga beberapa e-commerce keuangan digital yang digunakan sebagai metode pembayaran. Selain itu akan dibahas juga satu kasus yang melibatkan salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia. Penelitian dalam artikel ini dilakukan secara kualitatif deskriptif yang menggambarkan objek penelitian berdsarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui berbagai media.]]>
<![CDATA[Optimalisasi dan Adaptasi Kultur Perekonomian Baru di Era Pandemi Covid-19 Guna Menggerakkan Roda Perekonomian Khususnya Pada Usaha Penginapan di Bali ]]>
<![CDATA[Sang Ayu Made Regitha Megaartha]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 1 (2021): Dinamika Kebijakan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1109.578 KB)
|
DOI: 10.31092/jaa.v1i1.1085
<![CDATA[Pembatasan sosial efektif dalam mencegah transmisi Covid-19 tetapi berpotensi merugikan perekonomian. Bisnis yang bergantung pada pelayanan dan komunikasi tatap muka menjadi sangat rentan. Bali, salah satu provinsi yang 80 persen masyarakatnya menggantungkan hidup pada pariwisata, mengalami dampak signifikan pada okupansi penginapan yang menurun dari 60,37 persen pada Juli 2019 menjadi 2,07 persen pada Juli 2020. Penurunan ini disebabkan oleh kecemasan tertular Covid-19, keraguan akan jaminan keamanan penginapan, serta lockdown yang dilakukan oleh berbagai negara. Menanggapi hal ini, pemerintah menerbitkan istilah new normal. Berdasarkan penelitian, terdapat dua perlakuan yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha penginapan yaitu Lecit (let’s complete it together) dan Lesy (let us serve you). Lecit ditujukan untuk konsumen yang menginginkan harga murah (penurunan harga drastis) dengan fasilitas protokol kesehatan standar (social distancing, sanitasi yang memadai, dan disinfektan) dan lebih cocok untuk penginapan yang bersifat privat. Lesy ditujukan untuk konsumen yang bersedia membayar harga normal atau penurunan harga wajar dengan fasilitas kesehatan yang maksimal dan lebih cocok untuk penginapan yang memiliki beberapa ruangan penginapan dalam satu lokasi. Kedua solusi tersebut dapat dipertimbangkan karena berdasarkan penelitian, sebanyak 71 persen responden enggan menyewa penginapan karena cemas tertular Covid-19.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa serta Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rizki Zakariya]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 1 (2021): Dinamika Kebijakan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1296.979 KB)
|
DOI: 10.31092/jaa.v1i1.1141
<![CDATA[Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanganan dampak Covid-19 tersebut. Akan tetapi, kurangnya akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa serta bantuan sosial penanganan dampak Covid-19, menyebabkan penanganan itu tidak berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial dalam penanganan dampak Covid-19. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi akuntabilitas penanganan Covid-19 tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 karena lonjakan positif Covid-19 yang terus berlangsung, kerentanan korupsi dalam penanganan, dan tidak akuntabelnya Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi tersebut yakni pembuatan dashboard anggaran penanganan Covid-19, revitalisasi manajemen pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial Covid-19, dan optimalisasi pelaporan dan pengawasan.]]>
<![CDATA[Prinsip dan Penerapan Manajemen Proyek Lingkungan pada Proyek-Proyek di Indonesia dalam Rangka Mewujdukan Sustainable Development Goals ]]>
<![CDATA[Sang Ayu Made Regitha Megaartha]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 1 (2021): Dinamika Kebijakan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1078.618 KB)
|
DOI: 10.31092/jaa.v1i1.1253
<![CDATA[The The World Environment Conference in Stockholm in 1972 became clear evidence that environmental problems began to be a concern of various countries around the world, including Indonesia. Humans can not continue to exploit environment for resources and landfills. Environmental project management includes sustainable development aimed at improving the welfare of the community, conserving available natural resources, and ensuring the sustainability of the life of the surrounding environment. This concept is in line with the Sustainable Development Goals which are peace and prosperity for humans and earth, for now and in the future. Indonesia is not the only country that cares about the environment in accordance with the goals of the SGDs. Philippines divides project-affected communities into direct and indirect affected communities. United Kingdom has The European Union (EU) biodiversity strategy which aims to maintain and restore ecosystems. Denmark has The Innovation Network for Environmental Technology (Inno-MT) which is a partnership that supports projects related to waste, air, water and soil. This study aims to understand the principles of sustainable development related to environmental project management and its implementation in Indonesia. In addition, the researcher lists the actions taken by other countries regarding environmental project management to get a wider perspective. Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia di Stockholm tahun 1972 menjadi bukti nyata permasalahan lingkungan mulai menjadi perhatian dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Manusia tidak dapat terus mengeksploitasi lingkungan untuk sumber daya dan tempat pembuangan limbah. Manajemen proyek lingkungan mencakup pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan sumber daya alam yang tersedia, dan menjamin keberlangsungan kehidupan lingkungan disekitarnya. Konsep ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals yaitu perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan bumi, baik saat ini maupun di masa mendatang. Indonesia bukan satu-satunya negara yang peduli mengenai lingkungan sesuai dengan tujuan SGDs. Negara-negara yang menandatangani PBB juga melakukan hal yang sama. Filipina membagi masyarakat terdampak proyek menjadi masyarakat terkena dampak langsung dan tidak langsung. Inggris memiliki The Eurpean Union (EU) biodiversity strategy yang bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan ekosistem. Denmark memiliki The Innovation Network for Environmental Technology (Inno-MT) yaitu kemitraan yang mendukung proyek yang berhubungan dengan limbah, udara, air dan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan manajemen proyek lingkungan dan pengimplementasiannya di Indonesia. Selain itu, peneliti mencantumkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara lain terkait manajemen proyek lingkungan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas]]>
<![CDATA[Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN ]]>
<![CDATA[Hasna’ ‘Azizah Syadza]]>;
<![CDATA[Wahyuningtyas Alya Gusnawati]]>;
<![CDATA[Lintang Ardiningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 2 (2021): Dinamika Kebijakan Publik II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (963.437 KB)
|
DOI: 10.31092/jaa.v1i2.1317
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meninjau langkah pemerintah dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal terkait APBN. Penelitian ini mengambil data primer berupa survei singkat terkait persepsi masyarakat umum terhadap implementasi kebijakan fiskal pemerintah sehubungan dengan APBN dan data sekunder dari studi pustaka. Penelitian ini meninjau dampak Covid-19 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kebijakan fiskal yang diambil pemerintah di masa pandemi, kaitan antara kebijakan fiskal pemerintah dan model IS-LM, implementasi kebijakan fiskal pemerintah, dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan sehingga perekonomian dapat membaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa pandemi mengalami kontraksi. Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terdiri dari kebijakan dalam pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah adalah kebijakan fiskal ekspansif yang sejalan dengan model IS-LM di mana kebijakan fiskal berupa kenaikan belanja pemerintah dan penurunan pajak sama-sama akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan menghasilkan multiplier effect sehingga akan meningkatkan pendapatan.]]>
<![CDATA[STUDI LITERATUR MENGENAI DAMPAK PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP KOREKSI FISKAL DAN PERPAJAKAN BADAN DI INDONESIA DARI SISI PENYEWA ]]>
<![CDATA[Akhmad Ryan Dhiya 'Ulhaq]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 2 (2021): Dinamika Kebijakan Publik II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1295.552 KB)
|
DOI: 10.31092/jaa.v1i2.1331
<![CDATA[PSAK 73 is a new standard on lease effective January 1, 2020. PSAK 73 was adopted from IFRS 16 had a major impact on lease transactions for lessees. They are required to classify almost all of their lease transactions as finance lease by showing right of use assets and lease liabilities in statement of financial position. Implementation of PSAK 73 also has an impact on fiscal corrections that need to be made by lessees in calculating taxable income and income tax expense. Lessees discused in this paper is a business entities operating in Indonesia and tax subject in that country. The purpose of writing this paper is to determine application of PSAK 73 in lease transactions and impact on corporate tax including fiscal corrections from the lessees side. Using qualitative research methods : concept analysis, the author conducted a literature study of PSAK 73 and KMK-1169/1991. The author uses secondary data in data processing by providing illustrations in form of case studies about lease transactions to be reviewed from accounting and taxation side. Results of writing this paper show implementation of standards and provisions that are close by conditions in the field.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLAKUAN DAN INSENTIF PAJAK UNTUK PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP) ]]>
<![CDATA[Annisa Ramadhanty]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 1 No 2 (2021): Dinamika Kebijakan Publik II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1305.359 KB)
|
DOI: 10.31092/jaa.v1i2.1332
<![CDATA[Startup merupakan hasil kreatifitas dari era digital yang berkembang dengan cepat sehingga terciptanya teknologi dan fasilitas yang memadai serta semakin memudahkan masyarakat melalui ide dan inovasi kreatif terbaru. Namun, startup memerlukan perlakuan perpajakan yang berbeda dari perusahaan badan konvensional karena startup belum tentu memiliki penghasilan bersih meskipun memiliki omzet yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai tingkat partisipasi pemerintah Indonesia mengenai pengenaan dan insentif pajak untuk mendukung kemajuan startup melalui kebijakan di bidang perpajakan mengingat Indonesia merupakan negara penghasil startup kelima terbesar di dunia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi komparasi yang dilakukan dengan membandingkan kebijakan di bidang perpajakan antara Indonesia dengan India. Perbandingan tersebut dilakukan berdasarkan data bahwa kedua negara merupakan negara termasuk dalam lima besar penghasil startup terbanyak di dunia yang berada di kawasan Asia dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) didalam kategori negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan atas Badan dan meniadakan pengenaan pajak dividen dalam negeri dengan tujuan menarik investor. Lebih lanjut, hasil studi komparasi menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian penuh untuk menerapan kebijakan atau perlakuan khusus untuk memajukan startup jika dibandingkan dengan negara India. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan dan insentif yang diberikan pemerintah Indonesia dianggap kurang tepat sasaran.]]>
