Jurnal Acitya Ardana: Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Jurnal Acitya Ardana (JAA) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Kebijakan Publik dna Keuangan Negara. JAA diterbitkan oleh Unit Penerbitan PKNSTAN , Kementerian Keuangan JAA diterbitkan pertama kali pada tahun 2021 secara periodik dengan masa terbit dua kali setahun.
Articles
66 Documents
<![CDATA[Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia ]]>
<![CDATA[Meiditambua, M Hafidz]]>;
<![CDATA[Centauri, Sylvi Alfa]]>;
<![CDATA[Fahlevi, Muhammad Rizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 3 No 1 (2023): Dinamika Kebijakan Publik V ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v3i1.2045
<![CDATA[Inflasi merupakan sebuah fenomena moneter yang harus dikendalikan. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu perekonomian suatu negara. Sebaliknya, Inflasi akan berdampak positif jika terjadi di tingkat rendah dan stabil. Inflasi sendiri terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan tinggi. Inflasi juga dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu inflasi berdasarkan sebab dan inflasi berdasarkan asal. Inflasi dapat digunakan sebagai tolak ukur stabilitas suatu negara. Untuk mengukur Inflasi sendiri dapat menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan PDB. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat jika inflasi yang terjadi rendah dan stabil. Inflasi juga mengalami trade off dengan tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah pengaruh inflasi terhadap suatu negara. Penelitian ini menggunakan data dari Trading Economics (Federal State Statistic Finance). Temuan utama yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah inflasi selalu berdampak positif jika dalam tingkat rendah dan stabil, tetapi berdampak negatif jika terjadi dalam tingkat tinggi.]]>
<![CDATA[PROPORSI NILAI SOFTWARE TERHADAP NILAI PASAR MESIN BORDIR KOMPUTER (Studi Kasus: Mesin Bordir Komputer Milik CV Sanggar Bordir Kebumen) ]]>
<![CDATA[Maulana, Abdul Rozak]]>;
<![CDATA[Muhasan, Imam]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 3 No 1 (2023): Dinamika Kebijakan Publik V ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v3i1.2064
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi nilai software pada suatu mesin bordir komputer (computerized embroidery machine). Meskipun tidak kasat mata, keberadaan software pada mesin bordir komputer memegang peranan yang sangat signifikan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih riil, penelitian ini menggunakan metode studi kasus penghitungan proporsi nilai software pada salah satu mesin bordir komputer milik CV Sanggar Bordir di Kebumen, Jawa Tengah. Dari penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa nilai software pada mesin bordir komputer memiliki proporsi yang sangat signifikan, yakni mencapai mencapai 54,59% dari nilai pasar mesin bordir.]]>
<![CDATA[Skema IVE Model sebagai Stimulus Perekonomian Indonesia untuk Lolos dari Jebakan Pendapatan Menengah ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Sartika N.]]>;
<![CDATA[Tamba, Fanny Yolan]]>;
<![CDATA[Situmorang, Fransiska]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 3 No 2 (2023): Dinamika Kebijakan Publik VI ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v3i2.2240
<![CDATA[UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satu masalah yang krusial adalah ketidakmampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Gagasan IVE-Model muncul untuk menjawab permasalahan ini. IVE-Model adalah skema sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah bagi UMKM agar mampu menyusun laporan keuangan. Keberhasilan IVE-Model juga ditentukan oleh keterlibatan dari berbagai pihak. Skema ini diharapkan dapat mendorong UMKM agar mau dan mampu menyusun laporan keuangannya. Oleh karena itu, UMKM sebagai tonggak besar perekonomian Indonesia dapat menjadi harapan besar bagi tercapainya visi Indonesia emas 2045.]]>
<![CDATA[Urgensi Pemberlakuan Kewajiban Pre-Merger Notification Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Silvia]]>;
<![CDATA[Nurhayati, Rizki]]>;
<![CDATA[Rahma, Naila Maulidya]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 3 No 2 (2023): Dinamika Kebijakan Publik VI ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v3i2.2560
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satu cara dalam penerapan anti-monopoli dengan pemberlakuan post-merger notification atau melapor kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) usai merger dilakukan. Namun, KPPU memiliki kewenangan untuk membatalkan merger usaha yang telah dibentuk dan menyebabkan kerugian biaya lebih besar dibandingkan pembatalan sebelum pemberlakuan merger. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi pemberlakuan kewajiban pre-merger notification oleh KPPU dalam efisiensi pengurangan biaya dan kerugian yang timbul akibat post-merger notification. Studi ini menggunakan metode kualitatif bersumber data sekunder dari literatur terdahulu serta melakukan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi kekurangan dari kebijakan post-merger notification dan kelebihan pemberlakuan kebijakan pre-merger notification. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberlakuan kewajiban pre-merger notification dengan melakukan verifikasi lebih awal dapat mengurangi potensi adanya pembatalan merger di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian biaya sebab adanya masukan dan saran tanpa pemberian putusan penindakan yang tetap dari pihak KPPU.]]>
<![CDATA[Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ]]>
<![CDATA[Al Hazmi, Raldin]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 3 No 2 (2023): Dinamika Kebijakan Publik VI ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v3i2.2563
<![CDATA[Korupsi erat kaitannya dengan kondisi ekonomi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Data sekunder dari tahun 2018-2022 digunakan untuk model regresi data panel di 34 provinsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa CPI (Corruption Preception Index) sebagai indikator korupsi di Indonesia secara berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, direkomendasikan agar pemerintah dan masyarakat umum dapat berkolaborasi dalam mengupayakan pencegahan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan meningkatkan partisipasi publik sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maksimal]]>
<![CDATA[Optimalisasi Aset Bersejarah: Sebuah Studi Literatur ]]>
<![CDATA[Lovenita, Vanda]]>;
<![CDATA[Rohman, Muhammad Kemal Maulana]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 3 No 2 (2023): Dinamika Kebijakan Publik VI ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v3i2.2618
<![CDATA[Adaptive Reuse merupakan suatu proses yang kompleks dalam menentukan kebijakan seperti apa yang perlu diambil dalam memelihara suatu bangunan yang dalam hal ini dikhususkan untuk bangunan yang fungsi aslinya sudah hilang. Pembahasan mengenai konsep ini dibuat dalam rangka mengefektifkan suatu aset walaupun sudah tidak berfungsi sebagaimana aslinya tetapi tetap dapat menghasilkan suatu nilai ekonomis dan mempertahankan nilai sosial budaya di dalamnya. Berbagai pembahasan merujuk pada hasil bahwa adaptive reuse ini sangat penting untuk diterapkan dalam dunia nyata demi untuk terus menjaga keberlanjutan suatu aset tanpa harus memusnahkannya. Banyak juga terdapat kriteria tentang bagaimana seharusnya konsep ini berjalan agar tujuan dari penggunaan konsep ini bisa dirasakan oleh sekitar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif dengan berbagai bentuk pendekatannya dalam mencari teori dan juga kesimpulan.]]>
<![CDATA[Perubahan Nilai Akibat Aksi Right Issue (Studi Kasus: PT Wijaya Karya, Tbk): Studi Kasus: PT Wijaya Karya, Tbk ]]>
<![CDATA[Setiawan, Rondang Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 4 No 1 (2024): Dinamika Kebijakan Publik VII ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v4i1.2665
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari aksi korporasi right issue yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya, Tbk pada tahun 2016 terhadap nilai ekuitas perusahaan. Teknik analisis yang digunakan berupa, analisis komparasi atas hasil penilaian saham yang dilakukan dengan menggunakan dua jenis pendekatan. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari PT Wijaya Karya, Tbk 2011-2019. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa aksi korporasi right issue pada PT Wijaya Karya, Tbk memberikan dampak terhadap perubahan nilai ekuitas perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan aksi korporasi berupa right issue, serta menjadi pertimbangan bagi investor dalam investasi pada saham yang melakukan aksi korporasi right issue.]]>
<![CDATA[Debt-For-Nature Swap untuk Pembiayaan Pengelolaan Sampah ]]>
<![CDATA[Husna, Farahiyatul Nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 4 No 1 (2024): Dinamika Kebijakan Publik VII ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v4i1.2682
<![CDATA[Dana Debt-for-Nature Swap (DNS) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) belum memiliki pedoman tata cara penyaluran. BPDLH berencana untuk menyalurkan dana DNS sebagai pembiayaan untuk pengelolaan sampah. Hal ini berbeda dengan penyaluran dana DNS sebelumnya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga perlu disusun skema proses bisnis penyaluran dana DNS beserta kriteria kelayakan bagi calon penerima manfaat atau debitur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode triangulasi data dengan cara memvalidasi data dan informasi dari satu sumber berdasarkan data dan informasi dari sumber-sumber lainnya. Narasumber dalam penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dalam sektor pembiayan lingkungan dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini juga sesuai dengan teori kepentingan publik yang menyebutkan bahwa regulasi yang baik disusun atas dasar kebutuhan dan kepentingan publik. Skema penyaluran dana DNS ini mengikuti ketentuan penyaluran dana pinjaman yang ada di BPDLH dengan beberapa penyesuaian berdasarkan subjek penerima manfaat. Sedangkan calon penerima dana DNS memiliki kriteria sebagai debitur yaitu unit mikro kecil (UMK) di sektor pengelolaan sampah dengan memperhatikan aspek yuridis, aspek kredibilitas, aspek lingkungan, dan aspek finansial. Kata kunci: pembiayaan, lingkungan, pengelolaan sampah, dana DNS]]>
<![CDATA[Penentuan Nilai Pasar Wajar Saham (Studi Kasus Divestasi PT Vale Indonesia Tbk.) ]]>
<![CDATA[Daulay, Anggi Anugerah]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 4 No 1 (2024): Dinamika Kebijakan Publik VII ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v4i1.2695
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai pasar wajar saham PT Vale Indonesia Tbk. dalam transaksi divestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penilaian bisnis. Metode yang digunakan yaitu discounted cash flow dengan pendekatan pendapatan (free cash flow to firm). Hasil penelitian menunjukkan nilai pasar wajar saham PT Vale Indonesia Tbk. adalah senilai AS$524.500.036,00. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi harga saham bagi Pemerintah Indonesia untuk membeli saham PT Vale Indonesia Tbk.]]>
<![CDATA[Pengaruh Luas Tanah, Luas Bangunan, Jarak Menuju Pusat Perekonomian, dan Jumlah Penduduk terhadap Harga Properti ]]>
<![CDATA[Wirambodo Putra, Dandung Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Acitya Ardana Vol 4 No 1 (2024): Dinamika Kebijakan Publik VII ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jaa.v4i1.2753
<![CDATA[Pasar tidak sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli memiliki keterbatasan informasi mengenai produk yang ditransaksikan dalam pasar tersebut. Pasar properti merupakan pasar yang termasuk dalam kategori tersebut. Para penjual dan pembeli di pasar properti tidak memiliki informasi pasti mengenai barang yang akan dijual atau dibeli. Keterbatasan informasi mengenai properti dapat dimitigasi dengan menggunakan jasa agen properti. Penggunaan jasa agen properti ternyata menimbulkan fenomena peningkatan harga properti. Kenaikan harga properti dibuktikan dengan indeks Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan harga properti bahkan pada masa pandemi. Basis data yang up to date dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi keterbatasan informasi properti mengenai properti. Indonesia masih belum memiliki basis data properti yang up to date sehingga keterbatasan informasi mengenai properti yang akan ditransaksikan tidak dapat dimitigasi. Keterbatasan informasi mengenai properti dapat diatasi dengan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu penilai. Penilai dapat menentukan harga dari properti dengan memperhatikan informasi mengenai spesifikasi dari properti tersebut. Spesifikasi dari properti dapat menjadi faktor yang memengaruhi harga properti sesuai dengan teori Hedonic Price Model. Teori tersebut menjelaskan bahwa atribut/spesifikasi dari suatu produk dapat memengaruhi harga atau nilai dari produk tersebut. Variabel properti yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah luas tanah, luas bangunan, jarak ke pusat ekonomi, dan jumlah penduduk. Kelima variabel tersebut merupakan variabel yang menjadi penentu utama dari harga properti di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variabel luas tanah, luas bangunan, memberi pengaruh positif terhadap harga properti. Variabel jumlah penduduk dan jarak ke pusat ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap harga properti]]>
