Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Jurnal Publik merupakan publikasi ilmiah yang bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian, analisis, dan refleksi mengenai peristiwa-peristiwa sosial, pembangunan, dan kebijakan publik yang mutakhir yang terjadi, serta menyuguhkan wawasan dan interpelasi berbagai fenomena yang terjadi berdasarkan pendekatan ilmu administrasi negara.
Articles
181 Documents
<![CDATA[Studi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Hermawan, Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 14 No. 2 (2020): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v14i2.167
<![CDATA[Penelitian ini berawal dari masih adanya permasalahan yang dihadapi pemerintah desa Sukamaju dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif sedangkan desain penelitian yaitu kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan kegiatan penantausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa relatif sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Dinas Sosial Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Wahid, Aji Abdul]]>;
<![CDATA[Ulumudin, Aceng]]>;
<![CDATA[Muchtar, Muchtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v16i02.168
<![CDATA[Berdasarkan penelusuran penulis di Dinas Sosial Kabupaten Garut, nampaknya terdapat permasalahan dalam menganalisis kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (LKSA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (LKSA). Serta untuk mengembangkan ilmu di bidang Administrasi Negara, khususnya di bidang Kebijakan Publik. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa evaluasi kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dari kriteria efektifitas atau (effectiveness), efesiensi, Kecukupan (adequacy), perataan (equity), Responsivitas (responsivennes) ketepatan (appropriateness) Ketepatan dalam Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Garut sudah cukup tetapat sesuai dengan kebutuhan dilapangan namun masih ada beberapa hambatan yang di hadapi yang diantaranya adalah Masalah pendanaan, Kurangnnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang tersedia.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Wajib Pajak Berbasis Online Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Fauzan, Hasbi Shiddiq]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 15 No. 2 (2021): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v15i2.172
<![CDATA[Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendukung penyelenggaraan serta pembangunan secara berkelanjutan dan meningkatkan perekonomian bangsa. Pajak hotel serta restoran yang ada di Kabupaten Garut merupakan sumber pajak daerah, dan Pemerintah Kabupaten Garut menggunakan pajak untuk meningkatkan pelayanan. Hotel dan restoran menyumbangkan donasi yang besar terhadap keuangan daerah Kabupaten Garut, pada hal ini dibutuhkan suatu sistem menjadi alat monitoring bagi Pemerintah Daerah. Pada penelitian ini, menggunakan data kualitatif dan deskriptif yang didapat dari wawancara serta observasi. Tujuan penelitian ini ialah buat mengetahui penggunaan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak berbasis online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut, apa kendalanya dan bagaimana mengatasinya. Hasil penelitian bahwa penggunaan sistem sudah dilaksanakan, namun hambatan dalam penggunaannya masih ada, sumber daya daya peralatan yang tidak mencukupi serta pengawasan yang tidak efektif oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut terhadap operator hotel serta restoran.]]>
<![CDATA[Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Merintis Desa Wisata Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Triana wahyudi, Yudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 15 No. 1 (2021): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v15i1.175
<![CDATA[Sejak ditetapkannya Desa Pasawahan sebagai desa rintisan desa wisata pada tahun 2019, pemerintah Desa Pasawahan beserta unsur-unsur terkait terus melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menyiapkan Desa Pasawahan sebagai desa wisata. Proses pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi tahapan fasilitasi, penguatan, perlindungan dan pendukungan. Pada tahap fasilitas, dilakukan sosialisasi dan digali potensi. Pada tahap penguatan, dibentuk LPDW. Pada tahap perlindungan dilakukan pendampingan dan kemitraan dengan berbagai dinas. Pada tahap pendukung, diberikan permodalan dan pembangunan sarana dan prasarana. Dalam prosesnya ditemukan faktor pendorong internal dan eksternal sedangkan faktor penghambat proses pemberdayaan masyarakat dalam merintis desa wisata Pasawahan yaitu terbatasnya anggaran dan kondisi sarana prasarana yang belum mendukung terwujudnya desa wisata Pasawahan.]]>
<![CDATA[Apakah Digitalisasi Sektor PublikBerhasil Mewujudkan Inklusivitas Pelayanan? (Pembelajaran dari System Usability Scale Aplikasi SALAMAN Kota Bandung) ]]>
<![CDATA[Herwanto, Trisno Sakti]]>;
<![CDATA[Barus, Aditya]]>;
<![CDATA[Debora, Sharon]]>;
<![CDATA[Novita, Virgilia Karin]]>;
<![CDATA[Ceria, Negita]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 17 No. 01 (2023): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v17i01.157
<![CDATA[Digitalisasi seharusnya mampu menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Meskipun demikian, SALAMAN sebagai sebuah inovasi pelayanan publik berbasis digital terindikasi belum mampu menghasilkan pelayanan yang inklusif karena masih belum mampu menjangkau kelompok masyarakat tertentu, seperti masyarakat pengguna iOS (iPhone Operating System). Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui inklusivitas SALAMAN sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, dilakukan pemetaan kelompok masyarakat yang rentan tereksklusi dari pelayanan SALAMAN. System Usability Scale (SUS) digunakan sebagai model yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran mengenai inklusivitas SALAMAN, dilakukan survei kemudahan penggunaan sistem (system usability survey) kepada 35 orang responden yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia tujuh belas tahun keatas dan berdomisili di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SALAMAN belum memiliki inklusivitas yang tinggi dengan skor SUS 56,64 dari skor maksimal 100. Beberapa kelompok masyarakat yang menjadi kelompok rentan tereksklusi dari pelayanan SALAMAN adalah responden dengan kategori usia yang tergolong dalam generasi baby boomers, responden tanpa latar belakang pendidikan formal, responden dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar, dan responden dengan penggunaan internet tidak untuk keperluan harian. Berdasarkan hasil temuan di atas, maka disarankan bagi pemerintah untuk mewujudkan inklusivitas pelayanan publik dengan menyediakan proses pelayanan secara manual meskipun tersedia bentuk pelayanan berbasis digital.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Mobile Cegah Stunting (Ayo Ceting) di Puskesmas Andalas Kota Padang ]]>
<![CDATA[Yulistivira, Armilita]]>;
<![CDATA[Ariany, Ria]]>;
<![CDATA[Putera, Roni Ekha]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 17 No. 01 (2023): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v17i01.181
<![CDATA[Inovasi berbasis mobile cegah stunting Ayo Ceting di Puskesmas Andalas meraih prestasi berupa Top 99 Nasional SINOVIK Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan direplikasi di seluruh Puskesmas di Kota Padang. Puskesmas Andalas menciptakan inovasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Andalas melalui inovasi cegah stunting (Ayo Ceting) yang dikelola oleh Puskesmas Andalas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi Ayo Ceting di Puskesmas Andalas. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan kesehatan berbasis mobile cegah stunting secara umum belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi menurut Arundel dkk cukup terpenuhi namun belum optimal, hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan nya yaitu berkaitan dengan sosialisasi yang masih belum maksimal, alokasi dana yang tidak cukup, penurunan stunting yang tidak signifikan dan aplikasi yang kadang mengalami error. Dan untuk memaksimalkan pelaksanaan inovasi, Puskesmas Andalas perlu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dan pemerintah untuk mengalokasikan dana khusus guna pelaksanaan inovasi demi adanya penurunan stunting yang signifikan serta aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat melalui media lainnya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi ]]>
<![CDATA[Arnazaye, Furaihan Kamyl Arnazaye]]>;
<![CDATA[Ariq Nabil Sulaiman]]>;
<![CDATA[Muh Imam Kastholani]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 17 No. 01 (2023): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v17i01.188
<![CDATA[Pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 mengakibatkan sejumlah daerah mengalami kekosongan jabatan kepala daerah di tahun 2022—2024. Mengisi kekosongan jabatan tersebut, pemerintah melakukan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (PKD). Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pengangkatan PKD tidak efektif karena bertentangan dengan konsep demokrasi. Bertentangannya konsep demokrasi dengan kebijakan pengangkatan PKD menyebabkan berbagai permasalahan terkait jaminan hak sosial dan kebebasan berpolitik. Penelitian ini menelusuri lebih lanjut permasalahan tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data ilustratif yang mengelompokkan tiga daerah berdasarkan tingkat demokrasinya dan dilanjutkan dengan teknik analisis data ideal types yang menyandingkan aspek demokrasi dengan kenyataannya. Identifikasi dalam penelitian ini menemukan bahwa kebijakan PKD tidak efektif dilaksanakan di tingkat nasional karena hanya 2 dari 34 provinsi yang dapat sesuai dengan kebijakan pengangkatan PKD. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengangkatan PKD tidak efektif karena mencederai hak sosial dan kebebasan politik masyarakat. Cederanya hak sosial dan kebebasan demokrasi tersebut ditemukan pada sejumlah permasalahan yang dibawa oleh kebijakan pengangkatan PKD, seperti legitimasi yang lemah, pengaturan kewenangan yang berserak, dan belum terjaminnya netralitas PKD dari kepentingan politik. Mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini memberikan dua rekomendasi, yaitu penguatan dasar hukum terkait kewenangan PKD dan peningkatan transparansi dalam setiap mekanisme pengangkatan PKD.]]>
<![CDATA[Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus And Acquired Immunodeficiency Syndrome ]]>
<![CDATA[Liwun, Benyamin Belawa]]>;
<![CDATA[Neolaka, Melkisedek N. B. C.]]>;
<![CDATA[Pah, Theny I. B. Kurniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 17 No. 01 (2023): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v17i01.189
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tren kasus HIV/AIDS di Kabupaten Flora Timur yang cenderung fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2021, dan penyebab utama kasus HIV/AIDS berasal dari eks imigran. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Flores Timur (KPAK Flores Timur) memenuhi tiga peran dalam penanggulangan HIV/AIDS, yaitu peran koordinasi dan sinergi dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan membangun kerjasama antar lembaga/instansi dalam penanggulangan HIV/AIDS, perannya sebagai pusat informasi HIV/AIDS adalah untuk menginformasikan tentang HIV/AIDS di semua lapisan masyarakat dan tugasnya adalah menyusun rencana strategis KPA. Pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS yaitu memanfaatkan strategi KPAK Flores Timur dalam penanggulangan HIV/AIDS, yakni kampanye pencegahan HIV /AIDS, membangun lingkungan kondusif, perawatan, pengobatan dan dukungan bagi orang yang hidup dengan HIV (ODHA) dan melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan/berkesinambungan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya koordinasi dan sinergi penanggulangan HIV/AIDS tingkat lanjut yang tercermin dalam keanggotaan KPA dalam SK nomor 95 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Flores Timur sebagai bentuk kerjasama lintas sektoral yang sesuai, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya, kondisi ekonomi, sosial budaya dan geografis. Perannya sebagai pusat informasi HIV/AIDS kurang optimal karena distribusi informasi ke seluruh masyarakat kurang optimal.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelayanan Admnistrasi Kependudukan Melalui Kanal Website Go Digital (GODIGI) Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo ]]>
<![CDATA[Yunus, Eko Yudianto]]>;
<![CDATA[Hasanah, Uswatul]]>;
<![CDATA[Seda, Faradhillah La]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 17 No. 01 (2023): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v17i01.180
<![CDATA[Pelayanan administrasi menjadi suatu hal yang penting dan harus diperharikan agar kesejahteraan bisa terwujud. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah menyediakan website go digital (GODIGI). Website ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk merespon permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan pelayanan publik tersebut, seperti masalah waktu pelayanan dan kenyamanan publik. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan peristiwa secara sistematis dan terperinci sesuai dengan kondisi di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kanal website Go Digital telah berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo, terutama dalam hal kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan kualitas layanan. Namun, terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya sosialisasi tentang penggunaan kanal website Go Digital dan beberapa kendala teknis. Oleh karena itu, disarankan agar Mal Pelayanan Publik terus meningkatkan sosialisasi dan perbaikan teknis untuk meningkatkan pelayanan administrasi yang lebih efisien dan unggul.]]>
<![CDATA[Analisis Strategi Pengembangan Desa Wisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Adnan, Zulkifli]]>
<![CDATA[ Jurnal Publik Vol. 17 No. 01 (2023): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pasca Sarjana Universitas Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52434/jp.v17i01.183
<![CDATA[Langkah strategis yang ditempuh pemerintah Kabupaten Garut dan pengelola Desa Wisata melalui pendekatan analisis SWOT dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang menjadi program utama Pemerintah Kabupaten Garut saat masa pandemi Covid-19. Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkarekraf) dalam mengembangkan sektor pariwisata mengacu pada enam langkah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Wisata yang berjumlah 47 Desa Wisata. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik probability sampling yang perhitungannya berdasarkan dengan rumus slovin, dengan ditentukannya 13 informan Desa Wisata dalam proses penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah menjadikan tiap desa memiliki Desa Wisata yang disesuaikan dengan potensi desa tersebut. Berdasarkan analisis SWOT dapat diketahui bahwa faktor strength serta weakness menunjukkan Disparbud dan pengelola Desa Wisata berada pada posisi internal yang kuat. Selanjutnya, untuk faktor peluang dan ancaman menunjukkan bahwa Disparbud dan pengelola Desa Wisata telah merespon peluang dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman terhadap pengembangan Desa Wisata. Disparbud dan pengelola Desa Wisata berada pada kuadran I (Growth) pertumbuhan, dan kuadran ini sangat menguntungkan bagi pengembangan Desa Wisata.]]>
