cover
Contact Name
Intan Hartanti
Contact Email
intalab@fekon.uniga.ac.id
Phone
+6281220991876
Journal Mail Official
journal.jkp@pasca.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Samarang, Rancabango, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151
Location
Kab. garut,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Garut
ISSN : 14127083     EISSN : 25799266     DOI : https://doi.org/10.52434/jp.v15i2
Core Subject : Social,
Jurnal Publik merupakan publikasi ilmiah yang bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian, analisis, dan refleksi mengenai peristiwa-peristiwa sosial, pembangunan, dan kebijakan publik yang mutakhir yang terjadi, serta menyuguhkan wawasan dan interpelasi berbagai fenomena yang terjadi berdasarkan pendekatan ilmu administrasi negara.
Articles 188 Documents
Evaluasi Strategi SAMSAT Dalam Peningkatan Pajak Kendaraan di Ende Dwantri, Maria Putri; Ena Mau, Alfred Omri; Pah, Theny I. B. K
Jurnal Publik Vol. 19 No. 02 (2025): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v19i02.559

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh SAMSAT Kabupaten Ende dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Meskipun jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahun, realisasi pendapatan PKB belum mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Evaluasi dilakukan berdasarkan empat indikator menurut Rumelt, yaitu konsistensi, konsonan, kelayakan, dan keunggulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil revitalisasi strategi oleh SAMSAT seperti penambahan hari oprasional SAMSAT keliling, penambahan tim untuk program door to door, tax amnesty yang dilaksanakan dua kali, pengiriman surat penagihan dan peringatan serta peningkatan frekuensi tilang gabungan dan sosialisasi, berhasil meningkatkan capaian penerimaan PKB sebesar 86,18% pada tahun 2024 walaupun belum mencapai target sepenuhnya yang disebabkan oleh masi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan kurangnya akses informasi perpajakan karena terkendala jaringan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PUSKESMAS EAHUN KECAMATAN ROTE TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO Indrirofiqoh Umar; Maria M Lino; Alfred O. Ena Mau
Jurnal Publik Vol. 20 No. 01 (2026): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v20i01.566

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguraikan sekaligus menganalisis berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Puskesmas Eahun, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT. Pendekatan yang diterapkan berupa deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model implementasi kebijakan dari David C. Korten. Data yang dihimpun dianalisis secara mendalam untuk kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas Eahun Kecamatan Rote Timur belum berjalan efektif, sehingga penurunan angka stunting terjadi namun tidak signifikan. Pertama secara program, baik pelaksana maupun penerima memahami maksud dan tujuan program serta langkah-langkahnya dengan jelas. Kedua dari aspek organisasi, kualitas sumber daya manusia sudah sesuai standar, tetapi jumlah tenaga gizi masih kurang. Ketiga dari sisi kelompok sasaran, pemahaman terhadap program sudah baik, namun keterlibatan mereka masih belum maksimal, diperburuk oleh kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi gizi dirumah. Faktor utama penghambat dalam implementasi program adalah keterlibatan sasaran yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan sasaran program, dan keterbatasan jumlah tenaga gizi yakni dari 11 desa hanya terdapat 6 ahli gizi yang seharusnya berjumlah 11 ahli gizi.
PERAN SATPOL PP DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN PKL ANGKRINGAN DI KOTA PROBOLINGGO (Studi Kasus PKL JL. Suroyo kota Probolinggo) andrian; Supriyanto; Eko Yudianto Yunus
Jurnal Publik Vol. 20 No. 01 (2026): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v20i01.582

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 terkait penertiban PKL angkringan di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi yang dilakukan Satpol PP, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus, menggunakan teknik purposive sampling dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta Role Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekitar 50 PKL yang terdata, hanya 15 (30%) yang bersedia direlokasi, sementara mayoritas menolak karena lokasi baru dianggap tidak strategis dan minim fasilitas. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan personel Satpol PPĀ  koordinasi lintas dinas yang belum efektif, serta tidak adanya skema insentif ekonomi. Satpol PP cenderung menjalankan fungsi formal tanpa pendekatan partisipatif, sehingga resistensi sosial tinggi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan masih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek pemberdayaan. Rekomendasi praktis yang diajukan adalah pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan Satpol PP, Dinas UMKM, dan perwakilan PKL untuk menyusun SOP partisipatif dan penyediaan kompensasi seperti subsidi retribusi, pelatihan usaha, serta dukungan pemasaran digital.
DAMPAK KEBERADAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI KELURAHAN MANULAI II KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG Pristy Marvenci Manu; Jeni J. Therik; Cataryn V. Adam; Petrus Kase
Jurnal Publik Vol. 20 No. 01 (2026): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v20i01.583

Abstract

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang krusial dan terus berkembang di Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai telah menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, tempat beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan TPA terhadap lingkungan fisik, kesehatan, dan sosial masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di TPA Alak yang masih menggunakan metode open dumping telah menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air, serta mengganggu kenyamanan warga akibat bau menyengat, kebisingan, dan tingginya lalu lintas truk sampah. Dampak tersebut berkontribusi pada meningkatnya risiko gangguan kesehatan dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya intervensi aktif dari pemerintah dalam penguatan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka.
Optimalisasi Program Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara oleh BKPSDM Kabupaten Rote Ndao : Studi pada Diskominfostaper Kabupaten Rote Ndao Bernadette Salvatri Fanggidae; Melkisedek N. B. C Neolaka; Mariayani O. Rene; Belandina L. Long
Jurnal Publik Vol. 20 No. 01 (2026): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v20i01.588

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rote Ndao, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SDM ASN dilakukan melalui dua strategi utama yaitu pendidikan formal (tugas belajar) dan pelatihan teknis maupun struktural. Implementasi program ini terbukti meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal teknis, manajerial, serta karakter pelayanan publik. Namun, partisipasi ASN dalam pendidikan formal masih rendah karena keterbatasan anggaran, kuota tugas belajar, minimnya informasi beasiswa, serta motivasi individu. Faktor pendukung pelaksanaan program antara lain adanya kebijakan nasional, dukungan pimpinan, dan proses analisis kebutuhan yang sistematis, sedangkan hambatan utama yakni anggaran terbatas, mismatch kompetensi, dan beban kerja ASN. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi BKPSDM dengan lembaga pendidikan dan penyedia pelatihan, optimalisasi teknologi pembelajaran, serta penguatan motivasi ASN untuk mewujudkan pengembangan SDM yang adaptif menghadapi tuntutan pelayanan publik berbasis digital.
Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Lingko Lodok di Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Getrudis Amanda; Adis Salim Adang Djaha; Rouwland A Benyamin; Hendrik Toda
Jurnal Publik Vol. 20 No. 01 (2026): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v20i01.589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Desa Poco Rutang dalam pengembangan destinasi wisata Lingko Lodok di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis implementasi peran pemerintah desa berdasarkan empat dimensi teoritis: sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai inisiatif seperti promosi digital, pembangunan infrastruktur wisata, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pemberian insentif kepada pelaku usaha lokal. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terbatas oleh beberapa kendala, antara lain rendahnya partisipasi pemuda, konflik sosial antarkelompok, serta belum optimalnya koordinasi lintas aktor pembangunan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi fungsi kelembagaan dan rekonsiliasi sosial dalam tata kelola desa wisata berbasis potensi lokal. Penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan konseptual model pembangunan pariwisata desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
MEMAHAMI BUREAUCRATIC OVERLOAD DALAM PERSPEKTIF PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS RUTAN KELAS IIB BOYOLALI Fitriya Sito Siwi; Naniek Pangestuti
Jurnal Publik Vol. 20 No. 01 (2026): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v20i01.596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena Bureaucratic Overload di Rumah Tahanan Negara (Rutan), khususnya di Rutan Kelas IIB Boyolali, yang secara faktual melaksanakan fungsi penahanan dan pembinaan narapidana. Secara normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Rutan diperuntukkan bagi perawatan tahanan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur dan analisis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa beban birokrasi berlebihan menyebabkan sejumlah masalah sistemik, seperti overcrowding, administratif, dan tekanan pada sistem kerja internal. Selain itu, kondisi ini memiliki dampak langsung terhadap efektivitas program pembinaan dan kualitas layanan pemasyarakatan. Artikel ini menyoroti bagaimana beban birokrasi berlebih mempengaruhi efektivitas pembinaan, kualitas layanan, dan hak dasar narapidana.
Pemberdayaan Masyarakat Petani Nilam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Wa Ode Arsyiah; Ilham; La Ode Muhammad Arsal; sinta_25 sinta
Jurnal Publik Vol. 20 No. 01 (2026): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v20i01.614

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat petani Nilam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan petani Nilam mencakup tiga aspek: 1) Memungkinkan (enabling), masyarakat mulai menyadari potensi ekonomi tanaman Nilam dan secara mandiri mengembangkan budidaya sebagai alternative sumber penghasilan. 2) Memberdayakan (empowering), petani masih memiliki keterbatasan akses pasar dan teknologi, 3) Melindungi (protecting), hubungan sosial antarpetani kuat tetapi belum didukung kelembagaan formal seperti koperasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petani Nilam, perlu adanya pembentukan kebijakan yang lebih mendukung kestabilan harga, penyediaan pelatihan teknis, pembentukan kelompok tani untuk memperkuat kerjasama dan pemasaran hasil panen, serta perlindungan yang lebih baik dari pemerintah agar petani lebih mampu menghadapi perubahan pasar.