cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tuhfatul Janan
Contact Email
tuhfatuljanan4@gmail.com
Phone
+6281233001121
Journal Mail Official
usrah.staimpro@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 94B, Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo
Location
Kota probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo
ISSN : 27471411     EISSN : 27471403     DOI : https://doi.org/10.46773/Usrah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam published by Al-Ahwal Research Centre of Departement of Islamic Family Law, STAI Muhammadiyah Probolinggo since 2019. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic Civil law. In the beginning, the journal only served as a scholarly forum for the lecturers, professors, and students at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute. Until now, with the fair procedure of double peer-review, Usrah continues to publish researches and studies concerned with Islamic Family Law, Gender Discourse, and Legal Drafting of Islamic Civil Law with various dimensions and approaches. Usrah, published twice a year, always places Islamic Family Law, Gender Discourse, and Islamic Civil Law in the central focus of academic inquiry and invites any comprehensive observation of Islam Family Law as a normative Islam and a system of society and Muslims as those who practice the religion with their many facets.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 168 Documents
 1   2   3   4   5 
UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR Imam Fathurrahman; Tirmidzi Tirmidzi
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v3i1.471

Abstract

Keluarga sakinah mawaddah warohmah adalah harapan dambaan setiap pasangan suami istri. Begitu indahnya sebuah keluarga yang penuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Namun sebaliknya menciptakan keluarga seperti itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Membutuhkan dukungan dari semua belah pihak dalam keluarga baik ibu, ayah dan anak. Tanggung jawab terbesar adalah ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Peran ayah sangat penting yang bertindak sebagai soerang imam yang akan memimpin keluarganya dalam mencari nafkah, memberi keamanan dalam keluarga. Seorang ibu pun tidak kecil peranannya dalam pendidikan watak, mental dan karakter anak-anak serta mengatur keuangan sebuah keluarga. Tetapi, tidak jarang sebuah kelurga menemukan kesulitan dalam suatu permasalahan, baik yang mampu secara finansial maupun yang kurang mampu.Kata kunci: keluarga sakianah, keluarga karir, sakinah
STUDI KOMPARASI BANK ASI DALAM PANDANGAN ISLAM DAN KESEHATAN Indra Yuliono; Imanuddin Abil Fida
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v3i1.472

Abstract

ASI mempunyai protein yang sangat penting untuk faktor kecerdasan anak. Protein sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak janin pada fase cepat pertama (usia kehamilan 16-24 minggu), fase cepat kedua (usia kehamilan 8 bulan-bayi berusia 3 bulan), fase cepat ketiga (usia bayi 2-3 tahun), ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan bayi yakni faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik berasal dari (bawaan) yang diturunkan oleh kedua orang tua sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor penunjang untuk genetika, yang meliputi asah, asih dan asuh. Maka dari itu ASI sangatlah penting untuk perkembangan bayi, selain itu ASI memiliki kadar gizi dan energi yang sangat tinggi ketimbang susu formula. Jika masyarakat sadar akan manfaat ASI, maka hal ini akan menunjang keinginan para ibu untuk memberikan ASI yang terbaik untuk putra-putrinya. Maka para ilmuan dan ahli kesehatan kini mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan Bank ASI, yakni suatu tempat persediaan air susu manusia untuk dikonsumsi terutama oleh para bayi, tentunya berasal dari ibu dan perempuan beragam ras,negara dan agama. Segala jenis air susu itu dicampur dalam satu wadah yang siap sedia untuk dikonsumsi. Demikian adanya Bank ASI ini untuk mengurangi kekhawatiran para ibu dalam pemberian ASI kepada anaknya tanpa harus digantikan dengan susu formula.kata kunci: bank ASI, Islam, kesehatan
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI PNS BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 jo PP NOMOR 45 TAHUN 1990 Muhammad Syafiin Rizqullah; Imanuddin Abil Fida
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v3i1.473

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang makna pernikahan menurut hukum agama serta bagaimana akibat dari perceraian yang dilakukan oleh PNS/ASN (Aparatur sipil Negara) sebagaimana termaktib dalam PP No 10 Tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 yang mana penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yg telah disimpulkan. Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat umum bahwa pernikahan menurut hukum agama merupakan suatu perbuatan yang suci yang mana hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan hidup bersama guna untuk melaksanakan perintah tuhan yang maha esa. Pernikahan akan mempererat serta menambah sanak fmili atau keluarga atau pula kerabat bilaman pernikahan tersebut dilakukan atau dilaksanakan menurut keyakinan masing-masing[1]. Bila ditinjau dari segi keagamaan pernikahan merupakan suatu ikatan dhohir dan bathin yang mana hal ini akan membawa hukum akibat dalam keyakinan masing-masing serta seluruh kerabat ataupun keluarga. Dalam setiap agama telah memilik aturan masing-masing dan dari setiap individu sudah memiliki tingkat atau kadar iman serta taqwa kepada Tuhan yang maha esa dan mereka juga terikat dengan hal tersebut, maka mereka haruslah melaksanakan ikatan sesuai dengan keyakinan. PNS/ASN (Aparatur Sipil Negara) apabila hendak melansungkan perceraian sudah diatur dalam PP Nomor 10tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990, yakni apabila ia (PNS/ASN) hendak melaksanakan Perceraian maka diharuskan untuk memperoleh ijin secara tertulis dari pejabat atasan. Pejabat tersebut boleh menolak atau memberikan izin sebagaimana yang telah ditentukan. Selain itu Para PNS/ASN bila hendak melakukan perceraian maka hendaklah mereka memberikan gaji kepda istri dan keturunannya. Apabila PNS/ASN tersebut tidak memberitahu/melaporkan tentang hal tersebut dalam jangka waktu 1 tahun maka ia akan mendapatkan sanksi/hukuman yang berat sebagaimana tertera dalam Peratutarn pemerintah Nomor 30 tahun 1983[2].Kata kunci: Akibat Hukum, perceraian, PNS
PERBEDAAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF Nur Shofa Ulfiyati; Akh. Syamsul Muniri
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v3i1.482

Abstract

Pengaturan sanksi bagi pelaku zina dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari dua aspek. Dalam hal ini aspek yang mengatur terkait dengan sanksi perbuatan zina yaitu aspek agama, termasuk aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Perbuatan zina tergolong sebagai tindak kejahatan pidana dalam Islam yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman. Sanksi   yang diberikan kepada pelaku zina dalam Islam sudah semestinya ditegakkan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan zina yaitu sebagaimana perbuatan zina termasuk dosa besar atau pelanggaran berat maka sanksinya pun juga berat guna mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan. Sedangkan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum pidana positif ternyata tidak semua pelaku zina dapat dikenai sanksi dan sanksinya pun masih tergolong ringan.Kata Kunci : Perbuatan Zina, Sanksi Pelaku Zina dan Hukum Pidana
PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE (Pada Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj) Nur Hudayah
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v3i2.489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah dan analisis perbandingan putusan hakim pada Pengadilan Agama No.0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan No.0402/Pdt.G/2020/ PA.PKj). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian termasuk penelitian kepustakaan, sumber penelitian adalah sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Pangkajene, sumber data sekunder adalah UU Perkawinan, KHI, teknik pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan. dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah adalah melihat dari keabsahan nikah yang telah dilaksanakan yaitu telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam. hukum dan tidak mempunyai hambatan perkawinan, maka permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Analisis komparatif dari dua keputusan no. 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj hakim mengabulkan perkara itsbat nikah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta memenuhi tiga unsur keadilan yang pertama, bagi pemohon telah terwujud, manfaat kedua dari pemohon untuk mengurus jaminan sosial dan kepastian hukum sehingga status perkawinannya dapat dicatat. Sedangkan perkara No. 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tidak memenuhi syarat, rukun nikah dan kebenaran tidak terbukti. Sehingga hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah demi mengutamakan nilai kepastian hukum, ketentuan tersebut dapat memberikan kejelasan hukum sah tidaknya perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon. Implikasi dari penelitian ini adalah pasangan yang hendak menikah hendaknya memahami tujuan pernikahan, memahami syarat-syarat pernikahan baik secara agama maupun kenegaraan agar sah di mata agama dan negara agar dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. yang dapat merugikan kedua belah piha
ANALISIS METODE PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/PN Bla) Diana Farid; Hendriana Hendriana; Muhammad Husni Abdulah Pakarti
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v3i2.549

Abstract

This article discusses the interpretation method used by judges in deciding interfaith marriages. Law No. 19 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage, interfaith marriages are not explicitly regulated while the Compilation of Islamic Law prohibits the practice of interfaith marriages, resulting in legal disharmony, and the determination of interfaith marriages becomes the subjectivity of judges in determining interfaith marriage. This study aims to determine what interpretation method is used by the judge. The research method used is a qualitative research (library research) with a normative legal approach. The results showed that the determination of no. 959/Pdt.P/2020/PN Regarding interfaith marriages that are granted using a letterlijk interpretation. The judge who refused in the determination of no. 71/Pdt.P/2017/PN Bla uses a holistic interpretive approach.
DIRECT ELECTION OF REGIONAL HEADS BY THE PEOPLE TO REALIZE THE WELFARE OF THE PEOPLE Eko Wahyono
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v3i2.555

Abstract

The election of regional heads directly by the people in the regions has been running for 18 years, with the aim of running a democratic system and the main thing is the election of a regional head according to the expectations of the people in the area so that they can improve people's welfare. Since the enactment of Law Number 22 of 1999 to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Heads have been given the authority to run a broad, real and responsible regional autonomy system. Over time, there are still problems that need to be corrected, with the issuance of laws governing regional head elections based on Law 23 of 2014 concerning Regional Government, specifically the election of regional heads as stated in Article 62 which then issued Perpu Number 1 2014 and stipulated by Law Number 1 of 2015, as a basis for holding regional head elections. A political party or coalition of political parties that nominates a regional head, as well as an individual candidate, at least one who has foresight with integrity, is dedicated to advancing the region and improving the standard of living of the people, in order to achieve social welfare.
SURAT AR-RUUM AYAT 21 PETUNJUK TUHAN UNTUK MENJALANKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KELUARGA Ridwan Ridwan; Ridha Romdiyani; Arfi Hilmiati; Muhammad Husni Abdulah Pakarti
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v3i2.558

Abstract

In Islamic teachings, marriage is the only legal way to channel lust between men and women, in the sense that marriage is the only legal and recognized way to create love between the two. The purpose of this study was to describe the values of marriage education according to Al-Quran Surat ar-Ruum verse 21. This search included a literature search, namely. H. research that collects information and knowledge by using various materials in the bibliography. (Book). By using an analytical descriptive approach, look for facts, findings and ideas from thoughts by analyzing, interpreting and generalizing research results. This study uses primary data as the main source and secondary data sources as supporting data sources. The data analysis method adopts a data analysis method in which the collected data is analyzed, namely an analysis that aims to reveal ideas about the values of Islamic marriage education according to surah ar-Ruum verse 21 of the Qur'an. The results of the study show that the values of Islamic marriage education are according to the Al-Quran-Surah ar-Ruum verse 21, this verse describes Sakina, Mawadda and Rahma. Sakinah means peace, serenity, security or serenity. Mawaddah is al-jima' (intercourse). Even though Rahma is a love that cares more about those she loves than herself, Sakina embodies the values of Islamic education: Fathonah, Amanah, Shiddiq, Tabligh and Qonaah. The values of Islamic education contained in Mawaddah include: Ikhlas, al-Riyadat, Tasamuh, Muhasabah. The values of Islamic education contained in Rahmah: ta'aruf, tafahum and takaful, benefactors.
EFEKTIVITAS UPAYA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO KELAS I B Anas Sariffudin; Imanuddin Abil Fida
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v4i1.616

Abstract

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa, Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh Mediator. Dengan banyaknaya perkara yang masuk di Pengadilan Agama, Mediasi diharapkan bisa solusi yang pas agar pihak yang akan mengugat di Pengadilan Agama Menarik gugatannya Kembali. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menjelaskan alur proses mediasi, upaya Hakim Mediator dalam keberhasilan Mediasi perkara Perceraian, serta efektivitas Hakim sebagai Mediator dalam penenganan Perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Jenis penelitian yang di ambil melalui penelitaian Kualitatif, penelitian mengambil objek atau menggambarkan kondisi yang sedang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan survey terhadap responden yang telah ditentukan berdasarkan jumlah data yang diambil. Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti pada tahun 2022 dari bulan Januari-November terdapat 704 Perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. Setelah dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka didapatkan hasil dari 131 Perkara yang ditangani dan hanya 16 perkara yang berhasil ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. Sisanya 97 Perkara yang gagal di mediasi dan 17 Perkara yang masih dalam proses Mediasi. Dari hasil data tersebut demi meningkatkan keberhasilan Mediasi di pengadilan Agama Kota Probolinggo, Hakim Mediator diharapkan selalu memberikan trobosan penting dan selalu berupaya agar tahun demi tahun keberhasilan Mediasi di Pengadialan Agama Kota Probolinggo Meningkat.
DAMPAK PANDEMI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PROBOLINGGO Rifki Nur Hidayat; Imanuddin Abil Fida
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v4i1.617

Abstract

Since the end of 2019, the world has been shocked by the outbreak of the corona virus or what we usually refer to as Covid-19 which has spread in almost all parts of the world. The spread of this epidemic has had a major impact on various sectors in the world order, from the cancelation of large-scale events (international sports matches) to the almost complete cancellation, the economic decline in several countries, including Indonesia. The spread of the Covid-19 virus in Indonesia greatly affected all sectors, especially in the economic sector. The impact of this economic downturn was also felt by street vendors in Probolinggo City, who experienced a decrease in income due to the PSBB policy. The impact of the decrease in the income of street vendors in Probolinggo City is very influential on the harmony of their families, it is not uncommon for differences of opinion to occur which result in arguments between husbands and wives. Especially with financial problems when the wife asks for shopping money to meet her daily needs, but the husband, during the pandemic, his income from sales has decreased drastically, even to the point where he is forced not to sell because the place they usually use to sell is closed.

Page 3 of 17 | Total Record : 168

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 4 (2025): Oktober Vol. 6 No. 3 (2025): July Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): Januari Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2020): Oktober More Issue