Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
158 Documents
<![CDATA[STATUS ANAK LAQITH (ANAK TEMUAN) MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Abdul Rokhim]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.531 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p93-102
<![CDATA[AbstrakSalah satu dampak menurunnya moral masyarakat ditandai dengan meluasnya pergaulan bebas yang berakibat semakin banyaknya bayi-bayi yang lahir di luar perkawinan. Berkaitan dengan itu maka isu utama yang hendak dibahas di sini adalah konsep anak temuan (anak laqith) menurut perspektif hukum Islam serta implikasinya dalam hal nasab danperwalian. Menurut hukum Islam anak temuan dapat di-nasab-kan kepada orang yang menemukan dengan jalan pengakuan sehingga anak temuan tersebut telah menjadi anak sah sebagaimana anaknya sendiri. Khusus terhadap anak temuan perempuan, perwaliannya tetap berada pada orang yang telah menemukan dan mengakuinya dan jika anak tersebut hendak melangsungkan perkawinan maka yang menjadi walinya adalah orang yang telah menemukan dan mengakuinya.AbstractMoral deterioration in society is characterized by widespread promiscuity resulting in the increasing number of babies born out of wedlock. In this regards, the main issue to be discussed here is the concept of foundlings (laqith in Islamic law) viewed from the perspective of Islamic law and its implications in terms of nasab and guardianship. According to Islamic law, foundlings can be brought a family relationship could be established between a foundling and the person who found the child and recognized that the foundling has become a legitimate child of his own. In a particular case where the foundling is a girl, the guardianship remains in people who have found her and acknowledged her as if she was his own child. When the child is about to enter into marriage, the person who found and acknowledged her would be legitimately her marriage guardian.]]>
<![CDATA[MENGKRITISI RUU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: MENJAMIN ATAU MEMBATASI KEBEBASAN? ]]>
<![CDATA[Setyo Pamungkas]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.719 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p103-114
<![CDATA[Abstrak Pengakuan terhadap kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan merupakan sebuah penegasan terhadap prinsip bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak dasar.Kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut saat ini terancam dengan adanya keinginan untuk membentuk undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentangKerukunan Umat Beragama. Permasalahan dari RUU tersebut adalah apakah dengan pengaturan hal itu mendorong masyarakat untuk toleran atau justru menjadi alat untuk mengintervensi keberadaan umat beragama di Indonesia. RUU KUB bisa saja melegalisasikan kehidupan beragama yang nyaman, namun juga melegalisasikan usahausaha untuk membatasi ruang gerak penyebaran agama melalui eksistensi umat, khususnya kaum minoritas sehingga hal itu tidak konsisten dengan semangat kemajemukan.AbstractRecognition of the freedom of religion and belief is an affirmation of the principle that freedom of religion and belief is a basic rights. This basic freedom is currently threatened by the aspiration to establish a law, as reflected by intense discussion of the Bill on Religious Harmony. The problems of the bill is whether the law will encourage people to be tolerant, or just become a tool to intervene in the existence of religious communities in Indonesia. The Bill on Religious Harmony could establish contented religious life, but it could also formalize efforts to limit the spreading of religions which is in turn not consistent with the spirit of pluralism.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Victor Imanuel Nalle]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.95 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16
<![CDATA[AbstrakPrinsip diskresi adalah prinsip yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil tindakan dalam keadaan genting dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Produk hukum yang merupakan keluaran dari diskresi tersebut berupa peraturan kebijakan (beleidsregels atau policy rules). Walaupun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan seringkali menggunakan peraturan kebijakan tetapi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan peraturan kebijakan sebagai bentuk diskresi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai payung bagi hukum administrasi negara di Indonesia juga tidak mengatur peraturan kebijakan. Tulisan ini akan mengkaji konsep peraturan kebijakan untuk diintrodusir ke dalam UU Administrasi Pemerintahan agar terdapat pengaturan yang utuh dari diskresi hingga bentuk-bentuk dari diskresi, salah satunya peraturan kebijakan. AbstractThe principle of discretion is an important principle as a guide for the government to take action. As in the case of judges who may not refuse a case with no legal reason, then the government can't refuse to take action in conjuncture with the reason no legal basis. Although in practice governance policies often use policy rules, but there is no legislation governing the use of policy rules as a form of discretion. Act No. 30 of 2014 on Public Administration as an umbrella for administrative law in Indonesia is not set policy rules. This paper will review the policy rules concept to be introduced into the reform of Public Administration Act. The reform of Public Administration Act will make the Act have the whole concept of discretion.]]>
<![CDATA[HUKUM DAN KEADILAN: ISU BAGIAN HULU DAN HILIR ]]>
<![CDATA[Titon Slamet Kurnia]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.794 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32
<![CDATA[AbstrakHubungan antara hukum dan keadilan seperti aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Sesuai analogi ini, keadilan adalah isu inheren dalam pembentukan undang-undang (isu bagian hulu) dan ajudikasi (isu bagian hilir). Konsisten dengan ini, penulis meyakini bahwa undang-undang dan ajudikasi harus adil karena presumsi bahwa keadilan adalah nilai internal hukum. Kita harus mewaspadai posisi bebas-nilai positivis karena mengarah pada pemikiran yang bersifat reduksionis tentang hukum. Untuk menanggapi isu tersebut penulis mendukung pendapat yang mengklaim bahwa kita tidak dapat memisahkan hukum dan keadilan. Kita mengacu hanya pada hukum hanya karena hukum tersebut adil.AbstractThe relationship between law and justice is analogous to a river. Like a river stream, justice flows from the upstream to the downstream in the legal discourse. According to this analogy, justice is inherent issue in the rule-making (the upstream issue) and adjudication (the downstream issue). Consistent with this statement the author believes that legislation and adjudication should be just because the presumption that justice is the internal value of the law. We should be aware that a value-free standpoint proposed by the positivist would lead us to a reductionist thinking about law. In order to address this issue, the author therefore argues for the unity thesis that claims that we cannot separate law and justice. We invoke only to the law because a conviction that the law is just.]]>
<![CDATA[PENGADILAN HIBRIDA (HYBRID COURT) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN KEJAHATAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Arie Siswanto]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.754 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v10.i1.p33-54
<![CDATA[AbstrakSejak akhir Perang Dunia II, masyarakat internasional menyaksikan meningkatnya upaya serius untuk menanggulangi kejahatan internasional. Selain pengadilan pidana nasional dan mahkamah internasional murni, forum yang baru-baru ini digunakan untuk menangani kejahatan internasional adalah pengadilan hibrida yang telah dibentuk di beberapa negara seperti Kamboja, Sierra Leone dan Timor-Leste. Pengadilan hibrida tersebut dibentuk dengan latar belakang politik berbeda-beda, tetapi sebagai institusi yuridis, pembentukannya seyogianya didasarkan pada instrumen yuridis. Artikel ini mengidentifikasi ada tiga pola dalam pembentukan pengadilan hibrida, yaitu: pembentukan pengadilan hibrida atas dasar perjanjian antara PBB dan negara terkait, pembentukan pengadilan hibrida oleh PBB atau pemerintahan internasional dan pembentukan pengadilan hibrida oleh suatu negara yang kemudian memperoleh dukungan masyarakat internasional.AbstractSince the end of World War II, the international community witnessed the increasingly serious efforts to deal with the international crimes. Besides the domestic criminal courts and purely international tribunals, the forum that is also recently used to handle international crimes is the hybrid courts that have been established in several places such as in Cambodia, Sierra Leone and Timor-Leste. Hybrid courts are established from different political backgrounds, but as a legal institution, its establishment was necessarily based on legal instruments. This paper identifies that there are three patterns in the formation of hybrid court, which are: the establishment of a hybrid court based on an agreement between the UN and the relevant state, the establishment of a hybrid court by the UN or international administration and the establishment of a hybrid court by a country which later gains greater international support.]]>
<![CDATA[PROBLEMA PENEGAKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK OLEH LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Edi As'adi]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.837 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v10.i1.p71-83
<![CDATA[AbstrakPenyelenggaraan pelayanan publik saat ini menjadi titik sentral tolok ukur tertib hukum administrasi dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Ombusdman sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Namun demikian, keberadaan Ombudsman tidak sepenuhnya mampu mengatasi praktik tindak pidana korupsi yang berawal dari perilaku maladministrasi oleh oknum penyelenggara pemerintahan. Bedasarkan itu maka di masa depan perlu pembaharuan hukum secara terintegral dan komprehensif yang meliputi substansi hukum yaitu pembaharuan UU No. 37 Tahun 2008 dan sekaligus membangun struktur kelembagaan hukum Ombusdman dan kultur hukum masyarakat dalam mendapatkan jasa pelayanan publik.AbstractThe focal point of orderliness in administration law is public service performance in order to establish the pupose of the nation which is public's welfare. Ombudsman as institution that has monitoring authority of public service execution is expected to create clean and good government. Nevertheles, existency of Ombudsman is not fully capable to overcome corruption practice that begins from maladmistration practice. Therefore, comprehensive and integral law reform is needed, including amandement Act No. 37/2008, build Ombudsman as institution, and raise public culture regarding receiving public service.]]>
<![CDATA[PANAMA PAPERS DAN DISKURSUS TENTANG PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA: SUATU PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT ]]>
<![CDATA[Jeferson Kameo]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.518 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v10.i1.p84-98
<![CDATA[AbstrakSetiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Inilah rumusan dari Pasal 28 G Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar, yang dinyatakan Perubahannya yang Kedua dalam suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rumusan ketentuan ini orang dapat menyuling semua asas yang mengatur perlindungan data dalam Sistem Hukum Pancasila.Di samping rumusan ketentuan di atas, sejumlah rumusan kaedah hukum lainnya berisi asas-asas yang sama dapat juga ditemukan dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Antara lain, UU No. 8 tahun 2011 tentang ITE. Penulis artikel ini berpendapat bahwa seluruh rumusan ketentuan dimaksud adalah bentuk-bentuk perwujudan diri dari jiwa bangsa (Volksgeist) tempat orang dapat menemukan asas-asas dan kaidah yang mengatur perlindungan data dalam Sistem Hukum Pancasila. Satu dari asas hukum yang melindungi data pribadi dapat digunakan untuk memecahkan skandal terkini, yaitu Panamapapers.AbstractEvery person has the rights to get protection on his personal/privacy, family, honor, dignity and properties under his power, and has rights to feel secure and to get protection from fear of any threat in order to do or not to do something related to their fundamental rights. This is the formulation of the Article 28 G (1) of the Indonesian Basic Act, mentioned in its Second Amendment mentioned in the Decision of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. In this stipulation one could distil all the legal principles governing data protection in the Pancasila Legal System. Apart from the stipulation mentioned above, some further formulation of legal rules contained similar principles may also be found in several Acts in the Indonesian legal system. Among those Acts, is the Act number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transaction. This writer argues that all of the stipulations are forms of manifestation of the spirit of the Indonesian people (Volksgeist) in which one could find rules and principles governing data protection in the Pancasila Legal System. One of the principles of Law that protect the personal data could be used in order to solve the rescent scandal called Panamapapers.]]>
<![CDATA[PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KONTRA FIAT PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Tan Henny Tanuwidjaya]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.974 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v10.i1.p99-109
<![CDATA[AbstrakPelaksanaan Parate Eksekusi dilakukan oleh Bank sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Artikel ini hendak mengetahui dan menganalisa peranan Parate Eksekusi Hak Tanggungan yang secara teknis sering berbenturan dengan Surat Putusan Mahkamah Agung RI No.3210 K/Pdt/1984 juncto Pasal 224 H.I.R dan Pasal 26 UU Hak Tanggungan (UUHT) dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 14 UUHT. Telah terjadi inkonsistensi pelaksanaan Parate Eksekusi yang diharuskan dengan Fiat Pengadilan, sehingga pelaksanaan pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 menjadi terkendala. Terbitnya Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No. SE-21/PN/1998, jo SE-23/PN/2000/ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 adalah sesuai dengan ketentuan pasal 6 UUHT, demikian juga dengan Grosse Akta Hak Tanggungan, jo asas lex posterior derogat legi priori yaitu pada peraturan yang sederajat, maka peraturan yang paling baru (UUHT No.4 tahun 1996), mengesampingkan peraturan yang lama (SK.MARI. No. 3210 K/Pdt/ 1984 juncto Pasal 224 H.I.R).AbstractThe Parate Executie enforcement is conducted by Bank as an alternative settlement for non-performing loan cases. This article will analyze the role of Parate Executie in the matter of mortgage which is technically contradictive with Mahkamah Agung RI Decision No. 3210 K/Pdt/1984 jo Article 224 H.I.R. and Article 26 of Mortgage Law with regard to Article 14 of Mortgage Law. This article found there has been an inconsistent enforcement of Parate Executie that was undertaken with compulsory Fiat. It results a constraint implementation of Article 6 of Mortgage Law. Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No. SE-21/PN/1998, jo SE-23/PN/2000/ regarding implementation regulation of Article 6 of Mortgage Law No. 4 1996 exists to be compatible with the Article. In addition, lex posterior derogat legi priori principle concludes that the latest rule (Mortgage Law No. 4 1999) overrides the former rule (MARI. Decision No. 3210 K/Pdt/ 1984 juncto Article 224 H.I.R).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERKAIT PRODUSER FONOGRAM ATAS MECHANICAL RIGHTS FONOGRAM YANG DIKOMERSILKAN OLEH PIHAK LAIN ]]>
<![CDATA[Usak Usak]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.54 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v10.i1.p55-70
<![CDATA[AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak terkait produser fonogram atas mechanical rights fonogram yang dikomersilkan oleh pihak lain dalam ranah Hukum Hak Cipta di Indonesia. Isu hukum yang sering terjadi adalah mechanical rights milik produser fonogram sering dilanggar oleh pihak lain yang bukan pemegang mechanical rights atau tidak mendapatkan ijin secara langsung dari pemegang mechanical rights. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Mechanical rights fonogram terkait dengan penggandaan atau reproduksi fonogram. Produser fonogram mempunyai hak eksklusif untuk memberi ijin reproduksi langsung atau tidak langsung fonogramnya, dengan berbagai cara atau bentuk. Mechanical rights identik dengan Hak Terkait yang merupakan hak eksklusif produser fonogram. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak terkait produser fonogram atas mechanical rights fonogram yang dikomersilkan oleh pihak lain.AbstractThe purpose of this study was about to examine the legal protection of neighboring rights producers of phonograms on phonograms of mechanical rights which commercialized by other parties in the realm of copyright law in Indonesia. Legal issues that often occurs is mechanical rights belong producers of phonograms often violated by others who are not holders of mechanical rights or do not get permission directly from the holders of mechanical rights. This study uses legal research. Mechanical rights on phonograms relating to procurement or reproduction of a phonogram. Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their phonograms, in any manner or form. Mechanical rights on phonograms synonymous with Neighboring Rights is an exclusive right of producers of phonograms. Copyright Law in Indonesia able to provide legal protection of neighboring rights producers of phonograms on phonograms of mechanical rights which commercialized by other parties.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN ]]>
<![CDATA[Fransiskus Saverius Nurdin]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.623 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2016.v1.i1.p1-14
<![CDATA[AbstrakSalah satu prinsip penting dalam hukum pidana terdapat di dalam asas legalitas yangmenyatakan bahwa, “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatanundang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Asas legalitasmerupakan manifestasi sisi negatif dari hukum itu sendiri. Asas Legalitas tidak pada posisisebagai bagian dari hukum yang sebenarnya (sisi positif) di mana hukum bukanlah sekedarperkara undang-undang atau daftar peraturan melainkan sesuatu yang tertanam padajiwa manusia, sesuatu yang merupakanbagian integral dari pengalaman manusia. Asaslegalitas lahir sebagai klimaks perjuangan manusia yang menghendaki adanya hukumpidana yang tertulis dalam bentuk undang-undang, untuk membatasi kesewenanganpenguasa dan hakim yang menetapkan hukum menurut perasaan mereka sendiri. Penelitianini merupakan penelitian hukum (legal research) yang menawarkan pengubahan sisi negatifdari asas legalitas dengan merekonstruksi rumusanya menjadi “tiada perbuatan pidanatanpa pidana menurut perundang-undangan pidana dan hukum yang hidup dalammasyarakat (the living law)”.AbstractOne of the key principles of criminal law contained in the principle of legality, which assertsthat “there is no punishable crime without any criminal law that existed before the act wascommitted.” The principle of legality is a manifestation of the negative side of the law itself. The principle of legality is not in the position as part of the actual law (positive side) where the law is not just contained in written law and regulations, but rather embedded in the human spirit and as an integral part of the human experience. The principle of legality emerged as the climax of human struggle that requires the existence of written criminal law in the form of legislation, to limit the abuse of authority and the judge who establishes the law according to their own belief. This research is a legal research that offers the alteration of the negative side of the principle of legality by reconstructing its formulation that “there is no punishable crime without any crime previously formulated in the criminal law and the laws that live in the community (the living law)”.]]>
