Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
158 Documents
<![CDATA[PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ]]>
<![CDATA[Manumpak Pane]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.485 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i2.p169-178
<![CDATA[AbstrakKejahatan korporasi merupakan salah satu tindak pidana yang timbul seiring dengan perkembangan perekonomian dan teknologi. Persoalan yang mengemuka yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan sebagai badan hukum, sementara dalam kaidah Hukum Pidana belum sepenuhnya menjangkau tindak pidana tersebut. Tulisan ini bermaksud menguraikan pertanggungjawaban pidana korporasi, utamanya pemegang saham dan direksi manakala ada tindak pidana yang dilakukan.AbstractCorporate crime is a category of crimes that emerge along with the economic and technological development. The issue raised in this article is how is the criminal responsibility for the company as a legal entity. This is crucial since the rules of the Criminal Law has not fully reach the criminal act performed by corporations. This paper intends to outline the criminal liability of corporations, particularly their main shareholders and directors when there is a criminal offense committed.]]>
<![CDATA[SURAT BERHARGA GENERASI KETIGA: MODEL BARU INSTRUMEN TRANSAKSI GIRAL ]]>
<![CDATA[Sri Dwiyatmi]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i2.p179-194
<![CDATA[AbstrakPerkembangan Instrumen surat berharga sungguh luar biasa, secara bertahap terasakan sejak tahun 1980. Perkembangan tersebut menyangkut jenis, sifat dan ciri. Perkembangan tersebut seperti lepas dari rumahnya yaitu hukum surat-surat berharga (KUHD) sebagaikaidah yang mengaturnya. Perkembangan ini perlu dicermati apakah sampai pada terjadi perubahan bangunan hukumnya dengan adanya model instrumen generasi ketiga ini? Perbedaan utama pada generasi ketiga terletak antara lain pada latar belakang penerbitan,tujuan penerbitan, mekanisme penerbitan, jenis instrumen serta fungsi dan klausula. Perbedaan ini menjadikan surat berharga generasi ketiga ini sebagai model baru yang secara prinsip sebenarnya kehilangan sifat dan ciri sebagai surat berharga dalam pengertian KUHD, sekaligus terjadi perubahan konsep sebagai instrumen surat berharga/transaksi giral, dengan perbedaan dominan sifat dan cirinya seperti tersebut diatas. AbstractSince 1980, the securities instruments has developed in a remarkable way. The development included the change in the type, nature and characteristics of securities. This paper intends to examine whether the development of the instruments of securities also include the changes in the legal construction of securities. The development of securities instruments that creates securities of third generation is characterized by the emergence of two categories of instruments, namely foreign exchange instruments (swaps, spot, forward) and nonforeign exchange (credit-linked notes). The so-called third generation securities has different properties and characteristics compared to the first generation of securities regulated in the Indonesian Commercial Code. This difference, among others, are in the background of issuance, issuance mechanisms, types of instruments, functions and clauses. This difference makes the third generation of securities as a new model that deviates from the previous generation of securities within the meaning the Indonesian Commercial Code.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PSIKOLOGIS TERHADAP HUKUMAN MATI ]]>
<![CDATA[Pujiastuti Handayani]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.479 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i2.p195-206
<![CDATA[Abstrak Tindak pidana mutilasi merupakan kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Persoalan terkait tindak pidana mutilasi yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku berupa hukuman mati. Tulisan ini akan menguraikan penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana mutilasi yang ditinjau dari perspektif psikologis, hak asasi manusia, maupun agama.Abstract The criminal act of mutilation is a crime against the body in the form of cutting certain body parts of the victim. One of the issues related to mutilation as a crime is the application of death penalty to the perpetrators. This paper describes the application of the death penalty for the perpetrator of the crime of mutilation from a psychological, human rights, and religious perspectives.]]>
<![CDATA[REFUGEE DETENTION CENTRE: HUMANITY VS NATIONAL SECURITY ]]>
<![CDATA[Ninon Melatyugra]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.701 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i2.p207-220
<![CDATA[AbstrakHukum internasional mengakui refugee sebagai suatu entitas yang memiliki kepentingan kemanusiaan selama mencari perlindungan di luar negaranya dari penyiksaan yang terjadi di negaranya. Sebagai konsekwensi, setiap negara mempunyai kewajiban erga omnes untuk memberi perlindungan terhadap para refugee di negara tersebut. Sayangnya dalam praktik, terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan manusiawi dan kepentingan keamanan nasional. Artikel ini menunjukkan ketidakseimbangan kedua posisi dengan mengambil fokus pada Detention Centre di Australia, sebuah negara yang telah meratifikasi the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. Penahanan administrasi dan ketidaktransparanan penilaian keamanan yang dilakukan oleh ASIO merupakan dua faktor utama berlatarbelakang keamanan nasional yang telah melemahkan posisi kepentingan kemanusiaan. Artikel ini juga menawarkan dua solusi untuk mengatasi masalah; pertama, batasan penahanan administratif harus dilakukan untuk menjamin hak hukum para refugee selama proses pengajuan visa; kedua, transparansi penilaian keamanan untuk menciptakan check-and-balance antara pemerintah Australia dan refugee dalammenentukan status visa para refugee. AbstractInternational law recognizes refugee as an entity who possesses humanity interest while seeking for asylum outside his/her country from persecution in his/her country. As a consequence, each state has an erga omnes obligation to give asylum to refugees in its country. Unfortunately in practice, there is a lack of balance between humanity interest and national security interest. This article shows the imbalance of both position by taking focus on Detention Centre in Australia, a country that has ratified the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. Administrative detention and intransparency of security assessment exercised by ASIO are two main factors with the national security background that have weakened the position of humanity interest. This article also proposes two solutions to tackle the problems; first, limitation of administrative detention must be undertaken to guarantee refugees legal right during the visa application process; second, transparency of security assessment in order to create check-and-balance position between Australian Government and refugee in determining refugees visa status.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM ERA DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Sugeng Santoso]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.555 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p1-18
<![CDATA[AbstrakDemokrasi atau kedaulatan rakyat adalah prinsip konstitusional Negara Republik Indonesia. Sebagai prinsip konstitusional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada prinsip demokrasi. Hal yang sama berlaku pula dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam artikel ini ditemukan kecenderungan bahwa pembentukan peraturan daerah kurang mengindahkan prinsip demokrasi. Pembentukan peraturan daerah cenderung elitis dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai. AbstractDemocracy or sovereignty of the people is a principle that is enshrined in the constitution of the Republic of Indonesia. As a constitutional principle, the establishment of legislation should be based on the principles of democracy. The same thing applies in the issuance of local regulations. This article argues that the formation of local regulations has a tendency to disregard the principle of democracy. The formation of local regulations tend to be elitist and lacking adequate public participation.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN SISTEM HUKUM PANCASILA YANG MERDEKA DARI KORUPSI DAN MENJUNJUNG HAM ]]>
<![CDATA[Teguh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (88.298 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26
<![CDATA[AbstrakSebagai negara yang sudah merdeka selama 68 tahun, Indonesia seharusnya sudah mempunyai sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem hukum Indonesia tersebut harus dibangun berdasarkan Pancasila yang menampilkan karakteristik ke-Indonesia-an di tengah-tengah sistem hukum lain di dunia. Sistem hukum Pancasila merupakan suatu sistem hukum yang bermoral dan bermartabat. Bermoral berarti bahwa sistem hukum di Indonesia sistem hukum yang merdeka dari korupsi. Sedangkan sistem hukum yang bermartabat adalah sistem hukum yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan terutama di bidang HAM.AbstractHaving been independent for 68 years, Indonesia should have had its own legal system that suits the character of the Indonesian nation. Indonesias legal system have to be constructed based on Pancasila which reflects all the characteristics of Indonesia particularity in the midst of other legal systems in the world. The legal system based on Pancasila is a legal system that emphasizes moral and human dignity. Legal morality means that the legal system in Indonesia is free from corruption. While the legal system with dignity is a legal system that upholds the values of humanity, especially in the field of human rights.]]>
<![CDATA[JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA ]]>
<![CDATA[Mursil Mursil]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.579 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p29-40
<![CDATA[AbstrakKegiatan bisnis sangat menuntut adanya jaminan kepastian hukum. Salah satu persoalan penting terkait dengan kepastian hukum tersebut adalah perpanjangan hak guna usaha. Tulisan ini membahas mengenai jaminan kepastian hukum pemberian perpanjangan hak guna usaha, termasuk perlindungan hukum terhadap investor berkenaan dengan asset yang dimilikinya di atas hak guna usaha ketika permohonan perpanjangan hak guna usahanya tidak dikabulkan. Terkait dengan itu tulisan ini menemukan adanya perbedaan pengaturan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri serta tidak memadainya perlindungan hukum kepada investor menyangkut aset-asetnya yang ada di atas hak guna usaha ketika permohonan perpanjangan hak guna usahanya tidak dikabulkan. AbstractBusiness activities requires guarantees of legal certainty. One of the important issues related to the legal certainty is the extension of the right to cultivate. This paper discusses the legal guarantee provided in the extension of the right to cultivate, including legal protection of the investor in respect of its assets over the right to cultivate when the application for renewal of their right was not granted. This paper revealed that there are differences between the relevant Government Regulation and Minister Regulation as well as inadequacy of legal protection of the investors assets located on the tract of land with the right to cultivate when the application renew that right was not granted.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Krishna Djaya Darumurti]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.187 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p41-60
<![CDATA[AbstrakArtikel ini menganalisis isu filosofis tentang konsep kekuasaan diskresi pemerintah. Artikel ini berargumen bahwa teori hukum alam lebih memadai dibandingkan teori positivism yuridis dalam menjustifikasi dasar filosofis kekuasaan diskresi pemerintah. Dengan kekuasaan diskresi yang dimiliki, pemerintah adakalanya dapat bertindak menyimpangi undang-undang atau asas legalitas. Oleh karena itu, supaya terlegitimasi, tindakan demikian memerlukan justifikasi filosofis yang memadai. Teori hukum alam menjustifikasi kekuasaan diskresi pemerintah dengan mengajukan klaim bahwa diskresi adalah tuntutan hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.AbstractThis article analyses the philosophical issue of the concept of discretionary power of the government. It is argued that natural law theory is better than legal positivism theory to justify the philosophical underpinning of the discretionary power of government. By its discretionary power, the government sometimes can take an action contrary to laws or legislation or principle of legality. To be legitimate, this action needs sufficient philosophical justification. Natural law theory justifies discretionary power of government by claiming that discretion is the demand of the higher law that is higher than the positive law.]]>
<![CDATA[EFISIENSI EKONOMI SEBAGAI REMEDY HUKUM ]]>
<![CDATA[Fajar Sugianto Sugianto]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.833 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72
<![CDATA[Abstrak Hukum dan Ekonomi merupakan salah satu disiplin dalam ilmu hukum yang menawarkan pengutamaan efisiensi ekonomi sebagai kaidah hukum dalam mengarahkan praktik hukum. Dengan melakukan konseptualisasi lebih lanjut, efisiensi ekonomi juga membantu dalam menilai dan melakukan penilaian terhadap hukum. Salah satu bentuk efisiensi ekonomi dalam tulisan ini adalah pendekatan ekonomis terhadap hukum dalam merumuskan keuntungan yang dihasilkan hukum. Dalam hal ini efisiensi ekonomi mengubah hukum sebagai insentif dalam mengubah perilaku manusia seperti halnya mempertahankan perilaku yang sudah sejalan dengan tujuan-tujuan hukum. Hukum seyogianya menentukan upaya perbaikan melalui penghukuman dan penghargaan sebagai insentif untuk mengungkap aspek-aspek tertentu atau krusial dari ilmu hukum.Abstract Law and Economics is one of the disciplines in the jurisprudence that offers the primacy of economic efficiency as the rule of law in directing the practice of law. With further conceptualization, economic efficiency is also useful in judging and assessing the law. One relevant form of economic efficiency discussed in this paper is the economic approach to law in formulating the expected profit of the law. In this case, economic efficiency transforms law into an incentive to change human behaviors as well as to maintain certain behaviors that are already in line with the objectives of the law. Laws should determine remedies by way of punishment and rewards as an incentive to reveal certain crucial aspects of jurisprudence.]]>
<![CDATA[TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Dyah Hapsari Prananingrum]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.854 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92
<![CDATA[AbstrakSebagai pihak yang dapat bertindak dalam hukum, subjek hukum memiliki kewenangan hukum yang tidak dimiliki pihak lain. Ada dua katagori subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum yang bersifat natural. Pertanyaan siapakahmanusia sehingga dia dapat menjadi subjek hukum, tidak dapat dijawab hanya dengan satu kalimat. Esensi manusia sebagai salah satu dasar menjawabnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah badan hukum itu sehingga dia dapat berkedudukan sebagai badan hukum. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh tulisan ini.AbstractAs the parties that are capable to act under the law, legal subject possess particular capacity that is not possessed by other entity. There are two categories of legal subjects, namely human and legal entities. Humans as a legal subject that is natural. However, the question of who is human as the legal subject can not be answered just in one sentence. The analysis of human nature is one way to provide a substantial answer. The next question is what is a legal entity so that it is regarded as a legal subject. These questions will be addressed properly in this paper.]]>
