Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
160 Documents
<![CDATA[KONSEP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arie Purnomosidi]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.016 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174
<![CDATA[Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam menjalankan kekuasaan Negara, baik sebagai hak warga Negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945 hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia yaitu sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD 1945. Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah hak konsitutisional penyandang disabilitas. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas.Discourse on constitutional rights includes the discussion about basic human rights as contained in the constitution. The rights stipulated in the constitution, both citizens as well as human rights, provide a limit which can not be infringed by the state administrators in performing their authority. In the Constitution of 1945 the rights which are explicitly referred to as human rights are contained in Chapter XA. One of the constitutional rights set forth in the constitution is the constitutional rights of persons with disabilities. The constitutional rights of persons with disabilities need to be regulated in the constitution as well as in legislation not only to ensure the fulfillment of the rights and needs of persons with disabilities, but also to provide the basis for the responsibility of the government and the community to be more active in providing protection of the dignity of persons withdisabilities.]]>
<![CDATA[TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Dian Ety Mayasari]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.17 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v1.i2.p175-190
<![CDATA[Seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku adalah suaminya sendiri menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, padahal hak dan kewajiban suami istri sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga maka suami tidak dapat lepas dari sanksi pidana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh sebab itu istri sebagai korban yang mengalami kerugian dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga harus berani untuk mengadukan tindakan suaminya ke pihak kepolisian agar bisa diproses secara hukum dengan harapan apabila sudah dijatuhkan sanksi pidana bisa memberi efek jera pada pelaku sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tujuan perkawinan bisa tercapai.Domestic violence perpetrated by a husband to his wife reflects the absence of balanced rights and obligations in the household as stipulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage. Although it occurs within the domestic sphere, the husband who perpetrates domestic violence does not escape from the threat of criminal sanctions as stipulated in Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Therefore, a wife who becomes a victim of domestic violence should not hesitate to file a report with the relevant police department concerning her husband’s abusive action so that legal proceedings are performed andultimately criminal sanctions conferred. It is expected that the criminal sanction provides a deterrent effect. Hopefully, the perpetrator will not repeat his actions and thus the purpose of creating a happy family in a marriage can be achieved.]]>
<![CDATA[KARAKTER ILMU HUKUM: PENDEKATAN FUNGSIONAL DALAM KAITAN DENGAN PENDIDIKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Krishna Djaya Darumurti]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.101 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v1.i2.p191-212
<![CDATA[Tulisan ini membahas isu tentang karakter Ilmu Hukum (Jurisprudence) dalam kaitan dengan pendidikan hukum dengan menggunakan pendekatan fungsional. Tulisan ini berargumen bahwa Ilmu Hukum harus fungsional dengan pendidikan hukum. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan hukum harus diklarifikasi terlebih dahulu sehingga konsep Ilmu Hukum dapat dimaknai secara tepat. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan tentang level atau tingkatan berpikir dalam Ilmu Hukum, sehingga konsep Ilmu Hukum dapat dibedakan, berdasarkan tingkatan berpikirnya, menjadi Dogmatika Hukum (Legal Dogmatics), Teori Hukum (Legal Theory) dan Filsafat Hukum (Legal Philosophy). Ketiga disiplin tersebut harus konsisten dalam mendukung jalannya pendidikan hukum.This paper discusses the issue concerning the character of Jurisprudence in relation to legal education. By applying functional approach, it is argued that Jurisprudence must functionally support legal education. Therefore, the nature of legal education should be clarified in advance to enable the development of a proper concept of Jurisprudence. Additionally, this paper also describes the various level of thinking in Jurisprudence, which conceptually distinguish Jurisprudence into Legal Dogmatics, Legal Theory and Legal Philosophy. These three disciplines must be consistent in supporting the course of legal education.]]>
<![CDATA[TIGA GERAKAN MORAL SEBAGAI HUKUM ADAT MASYARAKAT SUMBA TENGAH ]]>
<![CDATA[Umbu Rauta]]>;
<![CDATA[Indirani Wauran]]>;
<![CDATA[Arie Siswanto]]>;
<![CDATA[Dyah Hapsari Prananingrum]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.61 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v1.i2.p213-232
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan bahwa Tiga Gerakan Moral (Gerakan Kembali ke Kebun, Gerakan Hidup Hemat dan Gerakan Desa Aman) yang dicanangkan oleh PemerintahDaerah bersama komponen-komponen masyarakat adat di Kabupaten Sumba Tengah merupakan hukum adat. Tiga Gerakan Moral sebagai hukum adat didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur hukum adat yaitu adanya kaidah, masyarakat, sanksi, dan penegak sanksi. Selain itu, artikel ini juga memberikan argumentasi bahwa TigaGerakan Moral sejatinya bertujuan mencapai atau mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumba Tengah. Hal ini disebabkan karena melalui Tiga Gerakan Moral,Pemerintah bersama masyarakat bermaksud menyelesaikan persoalan mendasar yang ada yaitu kecenderungan mengabaikan penggarapan lahan kebun, kecenderunganmenafsirkan nilai budaya secara kurang tepat sehingga bermuara pada gaya hidup hedonistik, serta gangguan keamanan yang masih cukup tinggi.This article argues that the Three Moral Movements (Back to Field Movement, the Safe Village Movement and the Frugal Lifestyle Movement) launched by the local government and prominent figures of traditional community in Central Sumba Regency meets the qualification of customary law. The categorization of the Three Moral Movements as customary law is based on the fact that the movements consist of customary norms, have been implemented among the traditional community members, and equipped with sanctions as well as the law enforcement elements. Additionally, this article also argues that the Three Moral Movements aims to achieve prosperity for the people of Central Sumba. This is because through the Three Moral Movements, the Government along with the community intends to resolve the existing fundamental problems, which are the tendency of ignoring the cultivation of idle fields, the tendency to mistakenly interpret cultural values that leads to a hedonistic lifestyle, as well as significant security issues.]]>
<![CDATA[MENEMBUS RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Sri Harini Dwiyatmi]]>;
<![CDATA[Indirani Wauran]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (152.767 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v2.i1.p97-108
<![CDATA[This Article discusses about bank secrecy upon joint marital property which is kept in a bank. A standpoint offered by this article leads to a statement that there is no obligation of bank to not provide a husband or a wife account information about their joint marital property. The argument is based on an idea that joint marital property is acquired during marriage, it is obtained by husband and wife who decide not to do a prenuptial agreement. As a consequence, there is no obligation of bank to keep the account secrecy in which the joint marital property is saved. This judgment lays on a reasoning that a husband or a wife who owns a bank account holds a position as the owner of the kept property in the form of bank account. Therefore, it must be understood as a norm, that a limitation on an individual’s right to have access to his/her own property shall not be applied.]]>
<![CDATA[ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Study Kasus di Kabupaten Lombok Tengah) ]]>
<![CDATA[Hasyim Asyari]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.134 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v2.i1.p81-96
<![CDATA[Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU Nomor 12 Tahun 2011, asyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tatanan proses dan substansi. Penelitian ini dalam rangka mengetahui dan menganalisis penerapan asas keterbukaan, mekanisme partisipasi masyarakat, dan kendala dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, sosio-legal, konseptual dan komparatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu teknik studi dokumentasi dan wawancara (interview) dengan responden yang terbatas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang mendasar pada dokumen atau data untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung denganmenyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Berinda Sylvia Raganatha]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.77 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v2.i1.p17-32
<![CDATA[because it has many functions and benefits. Among its functions and benefits, there is a problem arising in the capital market called insider trading. Insider trading crime may be regarded as an economic crime. Insider trading can be done by the corporation, resulting from a corporate crime. Basically, liability regarding insider trading is shown by Article 104 of Act No. 8 of 1994 for which individuals or corporations are responsible. An imposition of jail and penalties come as the punishment of the lack of the responsibility. Due to the failure of imposing the imprisonment for corporations, the maximum fine penalty is given as the amount of Rp 15,000,000,000,00.]]>
<![CDATA[PITUTUR LUHUR UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Moch. Choirul Rizal]]>;
<![CDATA[M. Lutfi Rizal Farid]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.979 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v2.i1.p33-50
<![CDATA[The study of this idea has a focus on “pitutur luhur” for eradicating corruption in Indonesia. The writing of this idea uses a penal policy approach. It is found that the eradication of corruption has not found significant success. One indicator is the Indonesian Corruption Perceptions Index that has not improved. Apparently, the excessive action taken by the KPK does not reduce the level of corruption much. In this regard, an action plan which is presumed to be worth "fighting" optimally is the eradication of corruption in a preventive manner, without then reducing any repressive efforts. Take, for example, revitalizing the “pitutur luhur” which is one of the local wisdom of Javanese culture. In the perspective of penal policy, efforts to make “pitutur luhur” for eradication of corruption in Indonesia can be interpreted as a manifestation of strategic efforts to improve social conditions that led to the birth of corrupt practices. Therefore, the concrete “pitutur luhur” effort to eradicate corruption in Indonesia can be done in various strategic ways, for example through the world of education, arts and culture, and activities that involve broad community participation.]]>
<![CDATA[KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta) ]]>
<![CDATA[Bani Pamungkas]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.394 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v2.i1.p65-80
<![CDATA[The Jakarta Government has responsibility to improve the welfare and prosperity of the people and to preserve the function of the environment. This responsibility can not be done alone. Business and Community support is required. Jakarta Government issued Government Regulation Number 112 of 2013 regarding the Social and Environmental Responsibility of the Business Sector. This paper study was performed to evaluation of Governor Regulation No. 112 of 2013 and its proposed changes. This study uses a combination of research methods that combine legal research methods of normative and empirical. Empirical study was conducted by Modified Participatory Action Research method. At the analytical stage, a combination of juridical analysis with regulatory modeling is used. Efforts to encourage improvement of governance of TSLDU, 4 (four) aspects need to be addressed, namely (1) Provision of Information and Administration of TSLDU Administration using Web-based Information System; (2) integrating TSLDU Support with the Regional Development Planning and Budgeting System; (3) Expansion of TSLDU Scope; and (4) Developing a Collaborative TSLDU Scheme.]]>
<![CDATA[TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Danel Aditia Situngkir]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.885 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180
<![CDATA[This paper discusses the issue of the binding of the state in international agreements. The more complex the relations between international legal subjects making international customs can no longer be used to resolve the various problems that arise. In modern international relations, the existence of international treaties is mandatory. The issues discussed in this paper are the role of the state in international treaties and how the state is bound in international treaties. Both of these issues are examined with normative juridical approaches based on legal theory, legal principles, international law sources and international agreements. From the discussion it was concluded that the role of the state in international agreements will influence the actions of the state against international agreements. The binding of the state in international agreements is caused by the actions of the state and the contents of international agreements. a third country may be bound by the contents of an international treaty if the norm set forth therein is part of the jus cogens.]]>
