cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nitaria Angkasa
Contact Email
lawmuhammadiyah@gmail.com
Phone
+6281272533316
Journal Mail Official
lawmuhammadiyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro. 34111 Prodi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Muhammadiyah Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Metro
ISSN : 2549113X     EISSN : 2580166X     DOI : https://doi.org/10.24127
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Muhammadiyah Law Review published by Faculty of Law University of Muhammadiyah Metro – Lampung. The accepted papers are the scientific papers which are the outcomes of either research or thoughts that refers to Law studies. It is published for the readers both regional and global. The Journal of Muhammadiyah Law Review is published into two volumes a year (January and July). As the peer-review of Indonesian Journal, we accept scientific works on islamic studies which are writen both in English and Indonesia. Feel free to send the papers through registering this page. The Review basically contains any novel topics concerning Indonesian laws and legal system. The range of contents covered by the review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include: constitutional and administrative law criminal law international laws concerning Indonesia various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law, and legal anthropology Specialized areas of laws including commercial and business laws technology law, and natural resources law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 5   6   7   8   9 
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL Bella Alberta Jeslin Eka Putri
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 5, No 1 (2021): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.233 KB)

Abstract

In the dissemination of news and information, not all of them can be justified or what is usually referred to as a hoax. Hoax is information that is engineered with the aim of covering up real information and filling social media with wrong information to cover up real information, in other words, hoaxes are defined as a way to distort facts by using information that is convincing but cannot be done. One of the hoaxes that is currently always a public concern in Indonesia is hoax news about Covid-19. A lot of information about covid-19 that is disseminated through social media can be accepted by almost all people and this information cannot be justified or is in uncertainty. it can cause panic and psychological pressure or can even lead to misunderstanding between communities and governments. For those who spread hoax news about Covid-19, it is also difficult to overcome. Criminal law enforcement related to the spread of covid-19 hoax news is regulated in Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The perpetrators of spreading hoaxes related to covid19 and others with fines of up to 1 billion. This is what the government needs to pay attention to in an effort to deal with all hoax news that has circulated widely in the community.
PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Refi Meidiantama Cholfia Aldamia
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 6, No 1 (2022): muhamadiyah law review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.176 KB)

Abstract

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa mendorong setiap negara untuk menanganinya dengan tindakan-tindakan yang luar biasa pula. Korupsi mengakibatkan efek domino bagi sistem pembagunan sebuah negara. Untuk menyelamatkan negara dari penurunan kesejahteraan, terdapat kecenderungan global yang ditunjukkan dengan maraknya penerapan sita hasil tindak pidana (asset recovery). Hukum internasional menganggap korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan secara lintas batas, dan karena itu harus diatur dalam Hukum Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan instrumen pemberantasan korupsi pada tahun 2003 yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai pedoman bagi negara-negara anggota PBB yang memiliki komitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-deskriptif dengan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait sejauh mana hukum internasional mengatur pengembalia aset dan implementasinya dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional mengatur pengembalian aset pada Pasal 51 UNCAC dan hukum Indonesia memuat ketentuan ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Namun undang-undang saat ini masih menitikberatkan pada pemenjaraan terhadap pelaku daripada pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi, padahal sebenarnya tujuan utama pemberantasan korupsi adalah pengembalian aset yang hilang untuk dikembalikan kepada negara.
PASSIVE EUTHANASIA ON INDONESIA LAW AND HUMAN RIGHTS Tomy Pasca Rifai
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 1 (2018): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.259 KB)

Abstract

Discussion regarding passive euthanasia is strongly related to the law and human rights as noted in the Article 6 (1) International Covenant on Civil and Political Rights assert that “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life” which has been ratified by Indonesia Law No. 12 of 2005. Hence, this research perspective mainly focuses on the law regarding medical issues especially the passive euthanasia, which occurs indirectly from a doctor with the request or consent of the patient and/or the family to refuse, discontinue, or reject medical efforts. Further, there are two types of legal relationships between patients and doctors in the health services, which is contractual and the therapeutic relationship in relation to laws and regulations, i.e the regulation of the Minister of Health No. 37 of 2014, Law of Health No. 36 of 2009, Law of Medical Practices No. 29 of 2004 and the Indonesia code of medical ethics which states that "Every doctor should always remember his duty to protect the lives of human beings". The purpose is to study the procedures of with-drawing life supports, medical records, and the informed consent. Furthermore, the major issue is that the legality of passive euthanasia will mentality force the terminate-ill patient to perform passive euthanasia (healthcare cost versus the right to live), hence we suggest to tighten the procedures regarding passive euthanasia.
PEMBANGUNAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA Try Rulianti
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan berkelanjutan tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya SGDs yang merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi. Sehingga dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan tersebut, maka tercapai tujuan dari negara dengan adanya pembangunan masyarakat yakni peningkatan taraf hidup yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bentuk pembangunan hukum dan keadilan dalam era sustainable development goals (sdgs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau tinjauan pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa cara hukum dan keadilan dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya bisa dijamin oleh hukum dan hukum ini yang menjaminnya pun harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama pembangunan nasional menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan hukum yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan diartikan secara luas. Pembangunan hukum mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi dengan baik sehingga pembangunan ketiga sektor tersebut rasanya tidak mungkin jika tidak didukung dengan pembangunan hukum yang holistik, yang mencangkup seluruh kerangka hukum.
IMPLEMENTASI PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA DALAM KEBIJAKAN EKONOMI: PERPU NO. 1 TAHUN 2020 Firqoh Widyati Nursiyam Rizqi Sahputra
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.51 KB)

Abstract

Kebijakan ekonomi baru yang digadang-gadang pemerintah Indonesia dapat menekan laju resesi selama adanya Covid-19 merupakan harapan bagi semua elemen di masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengevaluasi dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 (PERPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Covid19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan total anggaran sebesar Rp 406,1 triliun. Tidak hanya PERPU, tetapi juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020 (PERPRES 54/2020), dimana perpres tersebut merupakan tindak lanjut dari PERPU 01/2020.1 Maka melihat dari sektor kebijakan ekonomi, beberapa langkah yang terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter adalah bagian yang dibutuhkan untuk memberikan daya rangsang ekonomi serta memberdayakan para pelaku usaha. Oleh karenanya baik dari sektor ekonomi makro maupun mikro salama adanya pandemic diharapkan mampu bertahan dalam mengahadapi krisis ekonomi. Dihadapkannya dalam hal ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diupaya kan bisa mempertahankan usaha bisnisnya dalam kondisi pandemi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan ekonomi tindak lanjut ada pada PERPU 01/2020 dan PERPRES 54/2020 di segi implikasi dan implementasi pemerintah maupun pelaku usaha. Kepenulisan ini menggunakan metode deskripsi, argumentasi dari sumber data-data sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dimana peraturan Undang-undang yang terkait dengan kebijakan ekonomi dikaji dengan teori-teori yang berkaitan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan PERPU No. 1 Tahun 2020.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG Intan pelangi Andika setiawan Ridhwan
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 6, No 1 (2022): muhamadiyah law review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.811 KB)

Abstract

This study is to find out the efforts made by the Regional Government in overcoming Land Disputes in the Protected Forest area of Register 45 in the Mesuji Regency, Lampung Province. in the Mesuji Regency, Lampung Province and what are the obstacles in this effort.This study uses a type of empirical juridical research, which is an approach that refers to written regulations or other secondary legal materials. The study was conducted in Mesuji Regency, Lampung Province where land conflicts occurred, the data collection techniques used were observation, interviews, documentation.Efforts to resolve land conflicts that have been taken by the local government of Mesuji Regency are related to the Register 45 Area between PT. Silva Inhutani Lampung with the community has carried out regional control and implemented the Partnership Program. Suggestions: That the government should immediately make efforts in handling agrarian conflicts thoroughly so that it does not spread to other social conflicts, the Police immediately act decisively and immediately arrest thugs/huggers who interfere with partnership and security in register 45, In the long term the central government and local governments seek to relocate residents register by relocating these residents to other areas so that the forest area becomes an appropriate area, considering the economic needs of the community who depend on the land they currently occupy.
PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA nitaria angkasa
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap negara memili sistem politik yang sama namun dalam pelaksanaan berbeda. Hal ini berdasarkan sistem politik yang di anut oleh masing-masing negara dunia, seperti halnya di Negara Swedia dan Negara Finlandia. Kedua negara tersebut memili kesamaan yaitu parlementer. Permaslaahan dalam penelitian ini adalah bagaiamna perbandingan sistem kengaraan Swedia dan Finlandia berdasarkan sistem politiknya. Metode yang di gunkaan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu berdasarkan ketentuan dokumen, undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem politik yang berjalan di Swedia dan juga di Finandia, sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai yang menjadi input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki kelompok kepentingan. Bisa dari kelompok anomi, kelompok nonasosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional.
Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prima Angkupi nitaria Angkasa Tirta Gautama
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/lr.v6i2.2222

Abstract

Peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambahan pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar serta perpustakaan desa, embung desa danjalan desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada mengenai Kedududukan Kepala Kampung Dalam Penerapan Otonomi Daerah. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu  pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. wewenang Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Sesuai Pemerintahan desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Faktor Penghambat Pemerinta Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih ada pola fikir yang beranggapan bahwa belum hilangnya paradigma pemerintah desa masih berposisi sebagai bahawahan Bupati dibanding sebagai Pemerintah Otonomi. Selama ini belum berubah atau kelar dari stereotepe yang demikian, sulit rasanya peluang desa untuk menjadi entitas sisual politik yang otonom
PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM BENTUK PENANGANAN COVID-19 Devita Marentina Putri Larasati
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/lr.v6i2.2210

Abstract

The government policy to free the convict in the middle of pandemic covid-19 have reaped controversy in the community. some have raised objections with concerns about increased crime and impact policy from freedom of the convict is temporary solution. The step is assessed for stop spread and transmission covid-19 at jail facilities because the main factor spread pain at the jail is government policy which still prioritizes imprisonment in law enforcement. This legal research uses empirical juridical research which uses statutpry approach with qualitayive kualiti for search, prosses, and analyze result of the research with descriptive. Policy the freedom convict in an effort to suppres the transmission of covid-19 based on concern government with transmission on the jail. However, released prisoners do not automatically guarantee that they are protected from the virus. Another problem is the difficulty in fulfilling their daily needs, namely due to the difficulty of finding work so that there is great potential for former inmates to commit criminal acts again. Apart from fulfilling the necessities of life, another factor that encourages recidivists is the ineffectiveness of the supervisory function by the Correctional Center (Bapas). this is due to the limited human resources in Bapas itself and it is also known that Bapas does not conduct guidance in the usual way, currently only relies on existing technology, so it cannot provide optimal services.
DISORGANISASI PENERAPAN PSBB DI DKI JAKARTA SEBAGAI REFLEKSI KOMPLEKSITAS RELASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN PEMERINTAH PUSAT Faiz Rafiza Ahmadani Rafi Aquary
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/lr.v6i2.2211

Abstract

Large-scale social restrictions or PSBB have brought up immense multidimensional effects within the Indonesian political landscape. One of the things which could be dissected from this regard would be in the governance system. In this sense, one might take a look at the current management of the COVID-19 pandemic within the Province of Special Capital Region of Jakarta. In this province, the Indonesian central government has often „collided‟ with the province‟s regional government; which ranging from issues such as social assistance, transportation, economic, and also law enforcement. The impact of such „skirmish‟ has taken its toll on all of the city‟s residents; but most importantly hit it the hardest for the city‟s poorest and most vulnerable group. With this in mind, the goal of this paper is to broaden the knowledge within the issue of pandemic management, especially within the Indonesian context. Besides, it also strives to find out several recommendations which should be taken by the government in order to „solve‟ this issue as comprehensively as possible.

Page 7 of 13 | Total Record : 121

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review Vol 8, No 2 (2024): Muhammadiyah Law Review Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review Vol 7, No 1 (2023): Muhammadiyah Law Review Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review Vol 6, No 1 (2022): muhamadiyah law review Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 2 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 1 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 1 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 1 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 2 (2017): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 1 (2017): Muhammadiyah Law Review More Issue