cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nitaria Angkasa
Contact Email
lawmuhammadiyah@gmail.com
Phone
+6281272533316
Journal Mail Official
lawmuhammadiyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro. 34111 Prodi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Muhammadiyah Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Metro
ISSN : 2549113X     EISSN : 2580166X     DOI : https://doi.org/10.24127
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Muhammadiyah Law Review published by Faculty of Law University of Muhammadiyah Metro – Lampung. The accepted papers are the scientific papers which are the outcomes of either research or thoughts that refers to Law studies. It is published for the readers both regional and global. The Journal of Muhammadiyah Law Review is published into two volumes a year (January and July). As the peer-review of Indonesian Journal, we accept scientific works on islamic studies which are writen both in English and Indonesia. Feel free to send the papers through registering this page. The Review basically contains any novel topics concerning Indonesian laws and legal system. The range of contents covered by the review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include: constitutional and administrative law criminal law international laws concerning Indonesia various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law, and legal anthropology Specialized areas of laws including commercial and business laws technology law, and natural resources law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 130 Documents
 9   10   11   12   13 
Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Siregar, Mardona
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 2 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i2.3567

Abstract

Progressive Legal Theory is a legal theory that changes rapidly makes fundamental reversals in legal theory and practice, and makes various breakthroughs. This liberation is based on the principle that law is for humans and not vice versa and that law does not exist for itself but for something broader, namely for human dignity, happiness, welfare, and human glory. Through an analysis of various cases and legal policies in Indonesia, this article attempts to show how progressive legal theory can be the basis for more inclusive and equitable legal reform. This type of research is qualitative, using data from the literature; the data is then analyzed using descriptive techniques. The results of this study indicate that progressive legal theory offers a dynamic and responsive approach to responding to social developments and community needs. In the context of the Indonesian rule of law, this theory emphasizes the importance of flexibility and adaptability of law to realize substantive justice
Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum INDRASTIWI, ANINDA; PURWANTO, ENDANG; SHOLIKAH, DWI IMROATUS
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4748

Abstract

The research is aimed to figure out whether the International Law is a genuine law. This concerns with why the international community is willing to obey the international law though it lacks of formal institutions that are in charge of empowering the law. This is a normative legal research. The data used in this research are the secondary data along with the secondary law material that is in the form of research result. Through this research, it can be concluded that the nature of coordinative relationship among international community - not having a supranational institution that has an authority in making and forcing the validity of certain international regulation at once to the citizens of nations that are breaking the international law – will not decrease the existence and the essence of the international law as a legal norm. The most major factor emerging the acceptance and the obedience of the international community towards its regulation is the awareness and the needs of all people towards which regulation that can offer the law and order, justice, and law enforcement that can be done and of which can not be done in the practice of the international law. The internally emerged obedience will offer a better result that the one emerged by the punishment.
Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024 Fain, Erizal; Haryadi, Slamet
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10, No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4930

Abstract

 Keterbukaan informasi publik merupakan mandat konstitusi yang menjadi manifestasi tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun dinamika penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa implementasi dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang merupakan Hukum Acara dalam penyelesaian sengeketa informasi public  masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERKI PPSIP dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung berdasarkan data penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan Komisi Informasi Provinsi Lampung tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Tahun 2020 tetap digunakan sebagai kerangka periode kebijakan, namun informasinya diperoleh secara retrospektif melalui uraian dalam laporan 2021. Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik document-based analysis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi temuan menggunakan model Miles & Huberman. Evaluasi implementasi menggunakan pendekatan compliance assessment yang menilai kesesuaian antara praktik penyelesaian sengketa dengan ketentuan prosedural yang diatur dalam PERKI PPSIP, yang mencakup tahapan registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, serta pelaksanaan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERKI PPSIP di Komisi Informasi Provinsi Lampung telah berjalan secara struktural maupun prosedural, namun efektivitasnya masih fluktuatif sepanjang 2021–2024. Tren data menunjukkan peningkatan jumlah permohonan sengketa informasi, terutama pada tahun 2022 dan 2024, dengan penyelesaian dominan melalui adjudikasi dibandingkan mediasi. Tantangan utama implementasi meliputi kesiapan badan publik dalam memenuhi permohonan informasi, kualitas penyusunan jawaban keberatan, serta rendahnya pemahaman hukum pemohon maupun termohon. Faktor pendukung dapat dilihat dari peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi, penguatan regulasi pendukung, serta digitalisasi layanan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat dari keberhasilan implementasi PERKI PPSIP tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga kapasitas institusi, kepatuhan badan publik, serta ekosistem literasi publik sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas PPID, optimalisasi mekanisme mediasi, dan peningkatan literasi keterbukaan informasi publik menjadi penting untuk memperbaiki efektivitas penyelesaian sengketa di masa mendatang.
PERUBAHAN MASYARAKAT DALAM IMPLIKASINYA PADA HUKUM INTERNASIONAL BENDRI, DEVIAL; Sembodo, Priyo; Sholikah, Dwi Imroatus
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4746

Abstract

Masyarakat internasional merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat untuk saling berhubungan secara tetap serta terus- menerus. Hukum internasional tercipta karena adanya masyarakat internasional, karena masyarakat merupakan dasar terbentuknya hukum internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi perubahan masyarakat internasional dan untuk mengetahui perubahan masyarakat internasional yang menimbulkan implikasi hukum internasional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu terjadi perubahan pada masyarakat internasional, perubahan pertama pada peta bumi politik, perubahan kedua pada kemajuan teknologi, perubahan ketiga pada struktur masyarakat internasional. Dan dari perubahan masyarakat internasional ini menimbulkan perjanjian internasional sebagai implikasi dari hukum internasional.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Kebijakan Eksploitasi Sumber Daya Alam Daerah Khususnya Penambangan Galian Golongan-C Berbasis Kesejahteraan Rakyat di Indonesia Pamungkas, Yulianto; Sutarni, Nanik
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10, No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4973

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis skema pengelolaan Galian C yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dimana memasuki 2026, pemerintah mendorong transformasi tambang ilegal menjadi Tambang Rakyat yang berizin untuk memeratakan ekonomi. Perlunya keterlibatan lintas sektoral baik pusat maupun daerah. serta dalam rangka pemberdayaan lokal, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi dalam rantai pasok material konstruksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan.
Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus RAHARJO, FAJAR; YUDHAYANA, ADHI; PRATIWI, INDAH; RIO FERDIAN, MUHAMMAD BAGAS; PUTRA, TEGAR HARBRIYANA
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

What has been a fundamental issue of this study what base for the lawgivers in determining “type and number” of crime showing a disapprobation. Is there any certain pattern used by the lawgivers in determining the case in Special Criminal Code, primarily to do its weighting when compared with the general pattern used in the Criminal Code. This research was conducted by using a normative juridical method, mainly by analyzing the symptoms suggested by the legislators in the enactment of criminal threats. The results of this study indicate that in the Special Criminal Law, becoming the “symbol” of Criminal Law as the identity of Indonesia, there is no specific pattern in conducting the weighting of criminal. Key words : Criminal weighting, the special criminal law, criminal.
Corporate Environmental Crime and the Crisis of Environmental Criminal Law Enforcement Sutikno, Edi; Rizki, Muh; Sudirwan, Sudirwan; Jera, Almi
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10, No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4899

Abstract

Environmental crimes committed by corporations are one of the main causes of massive, systemic, and sustainable environmental damage. Although various environmental legal instruments are available, the practice of enforcing environmental criminal law shows a weak and ineffective tendency in proportionally prosecuting corporate perpetrators. This article aims to analyze the crisis in environmental criminal law enforcement in dealing with corporate environmental crimes, as well as to identify the structural and normative factors that cause legal impunity. This study uses a normative-critical legal approach supported by a green criminology perspective to examine legislation, court decisions, and environmental law enforcement policies. The results of the study show that the dominance of an administrative approach, the limitations of the application of corporate criminal liability, and the low ecological orientation of criminal policy are the main factors contributing to the weak deterrent effect of environmental criminal law. This article argues that without reconstructing environmental criminal law policies that treat corporate environmental crimes as serious crimes against the public interest and ecosystem sustainability, environmental damage will continue to recur. The findings of this study are expected to contribute theoretically and practically to strengthening the enforcement of environmental criminal law in the context of sustainable environmental protection.
Efektivitas Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Mati Pembunuhan Berencana M.H.I, Afrizal S.H.I
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10, No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4924

Abstract

ABSTRAKPemberlakuan sanksi pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus menimbulkan perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas penjeraan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pidana mati dalam perspektif yuridis normatif, dengan mengkaji ketentuan KUHP serta praktik peradilan dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pidana mati masih memiliki dasar legalitas yang kuat dan dipertahankan sebagai bentuk hukuman maksimal. Namun, temuan empiris dalam berbagai putusan menunjukkan bahwa keberadaan pidana mati belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku maupun menurunkan angka kejahatan pembunuhan berencana secara signifikan. Selain itu, penerapan pidana mati juga menimbulkan problem etis dan hak asasi manusia yang terus diperdebatkan, sehingga diperlukan formulasi kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pidana mati sebagai instrumen pencegahan masih bersifat relatif dan tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana.
Penjatuhan Pidana Khusus Perkara Narkotika Atas Penerapan Asas the Binding Persuasive of Precedent OKTAFIANTO, SETIYA BUDI; SUGIYARTO, SUGIYARTO; SETYAWAN, ANDHI; NUGROHO, AGUNG BUDI; PUTRA, TEGAR HARBRIYANA
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics crime is one of the special crimes which is also specifically regulated through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, in other words it is regulated outside the Criminal Code. In deciding a narcotics crime, the judge will consider certain matters in accordance with the relevant law and make a decision in accordance with his belief in upholding a just law. The type of research used is normative legal research. The most relevant approach is the case approach by examining cases of court decisions that also have permanent legal force (inkraht). The sources of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials using library research collection techniques, as well as analytical techniques in this legal research which are deductive in nature using the syllogistic method. The results of the study show that the judge's consideration in imposing a sentence below the special minimum can use several benchmarks such as looking at the age of the defendant who is underage or elderly, the involvement of the defendant in a narcotics crime, the weight of narcotics evidence obtained from the defendant, and the possibility of the defendant repeating the crime. The legal consequence of imposing sanctions below the specific minimum on the application of the binding persuasive of precedent principle is related to aspects of justice, namely that it will open up the possibility of causing criminal disparities which in the end the convict will feel injustice and become a victim of discrimination in law enforcement.
KARAKTERISTIK INTANGIBLE ASSET HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN Priambodo, Eka
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10, No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4934

Abstract

Hak Cipta adalah jenis aset tak berwujud yang memiliki karakteristik mirip dengan aset fisik, dan dalam perkembangan hukum, Hak Cipta dapat berperan sebagai objek jaminan aset. Penerbitan sertifikat hak cipta secara administratif menunjukkan bahwa karya tersebut dapat dicatat dan diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan hukum. Studi ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik aset tak berwujud hak cipta sebagai jaminan objek, mengingat perkembangan pesat karya cipta saat ini didorong oleh teknologi digital dan media sosial melalui internet. Pertanyaan penelitian yang dikaji adalah apa saja karakteristik aset tak berwujud hak cipta sebagai jaminan benda. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, kemudian digunakan untuk mengurai hubungan antara das sollen Hak Cipta sebagai aset intangible jaminan material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat Hak Cipta sebagai aset non-fisik menjadikannya jaminan properti, memiliki kesamaan dengan kepemilikan, sehingga dapat dipakai sebagai objek jaminan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai kesimpulan, karya yang dihasilkan oleh pencipta saat ini dapat dijadikan objek jaminan kekayaan karena memiliki karakteristik sebagai aset immateriil seperti halnya kekayaan

Page 13 of 13 | Total Record : 130

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review Vol 8, No 2 (2024): Muhammadiyah Law Review Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review Vol 7, No 1 (2023): Muhammadiyah Law Review Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review Vol 6, No 1 (2022): muhamadiyah law review Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 2 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 1 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 1 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 1 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 2 (2017): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 1 (2017): Muhammadiyah Law Review More Issue