cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalcomserva@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalcomserva@gmail.com
Editorial Address
Greenland Sendang Residence No. RG-04, Sendang, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Published by Publikasi Indonesia
ISSN : 27985652     EISSN : 27985210     DOI : 10.36418/comserva
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social, Engineering,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences
The mission of COMSERVA : Indonesian Jurnal of Community Services and Devleopment as the result of community services activities. The activities are including the implementation of science development and applied technology to empower society and realize sustainable development. The journal highlights the existing issues that happened in various fields to empower the community. The issues including, but not limited to, increasing the community capacity, applying appropriate technology, applying research result in the community, improving the people knowledge, and also the innovation in the purpose to empower people.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,399 Documents
 88   89   90   91   92 
Rezim Produksi Pra dan Pasca Kontroversi Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja Oleh Pemerintah dan DPR-RI Dinda Rembulan
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1147

Abstract

Jurnal ini membahas tentang bentuk rezim produksi pada saat sebelum dan setelah adanya kontroversi di balik pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR-RI. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, jurnal ini menemukan bahwa terjadi pergeseran rezim produksi di Indonesia dari yang semula bersifat rezim produksi despotic menjadi despotic-hegemonic regime. Sejak rezim produksi despotik hingga berubah menjadi despotic-hegemonic regime para buruh cenderung tetap mengalami tekanan dan eksploitasi oleh pihak pengusaha. Kemudian berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, dapat dikatakan bahwa para buruh cenderung memiliki sikap menolak dengan tegas peraturan tersebut karena dinilai semakin merugikan dan jauh dari mensejahterakan kehidupan para buruh. Selain itu, di dalam situasi pandemi Covid-19 yang sempat terjadi beberapa waktu ke belakang, sebagian kalangan buruh harus mengalami PHK secara sepihak oleh perusahaan yang memanfaatkan momentum pandemi serta terdapat juga yang masih bekerja dengan pelindung, meskipun dengan beban kerja yang tetap relatif berat.
Tinjauan Perbandingan Kaidah Biaya Pematuhan Kepada Media Over The Top Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Positif di Korea Selatan Hany Imanuela; Danrivanto Budhijanto; Tasya Safiranita Ramli
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1148

Abstract

Pada saat ini perilaku digital di Indonesia semakin berkembang sehingga industri teknologi informasi dan komunikasi mengarah kepada suatu konvergensi. Perilaku digital di Indonesia mengarah kepada konvergensi pada perangkat mobile, ditandai dengan semakin menguatnya penggunaan layanan menggunakan internet seperti layanan Over The Top (“OTT”). Melihat dari penjelasan definisi dari OTT, dapat dilihat bahwa OTT memberikan layanan nya melalui jaringan internet yang disediakan oleh operator telekomunikasi. Maka, OTT dalam hal ini dapat dikatakan “menumpang” pada jaringan internet yang dimiliki operator telekomunikasi karena tidak adanya bentuk kerjasama yang resmi antara media OTT dan operator telekomunikasi. Kasus yang terjadi antara Netflix v. PT Telkom-Telkomsel menunjukkan bahwa di Indonesia ini pengaturan terkait media OTT masih hanya melalui satu lembaga saja. Lalu, penulis akan melakukan perbandingan regulasi dengan metode yuridis normatif dengan regulasi yang ada di Korea Selatan yaitu Telecommunication Business Act of South Korea 2021. Kenyataannya, regulasi telekomunikasi di Indonesia saat ini belum ada yang mengatur secara rinci terkait media OTT. Hasil dari perbandingan di Korea Selatan, mereka menerapkan charges of compliances untuk menertibkan media OTT. Diharapkan melalui penelitian ini segera dibuatnya regulasi terkait media OTT dan solusi untuk penertiban nya yaitu charges of compliances
Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst: dalam Konteks Hukum Nasional Lie Amat; Hudi Yusuf
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1149

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum nasional. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Analisis mendalam terhadap putusan ini mencakup aspek-aspek krusial seperti argumen hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, dan implikasi lebih luasnya terhadap sistem hukum nasional. Studi ini membedah argumen-argumen kunci yang diajukan dalam proses peradilan dan menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung mencapai keputusan akhirnya. Selain itu, analisis memusatkan perhatian pada dampak keputusan tersebut terhadap interpretasi dan penerapan hukum nasional, dengan menyoroti potensi perubahan atau konsekuensi dalam penegakan hukum di tingkat nasional. Dengan memahami esensi putusan Mahkamah Agung ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang evolusi hukum nasional. Implikasi praktis dari putusan ini juga dibahas, menyoroti peran penting Mahkamah Agung sebagai pilar sistem peradilan dalam konteks hukum Indonesia. Kesimpulan ditarik untuk menyoroti signifikansi putusan ini dalam kerangka hukum nasional serta potensi dampaknya pada masa depan.
Pembentukan Lembaga Independen dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia dengan Australia Valdy Alhakim; Sinta Dewi; Adrian Rompis
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1150

Abstract

Perkembangan Konten digital di Indonesia yang berkembang begitu pesat memberikan berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat mengenai peran pemerintah dalam pengawasan konten digital yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus seperti blokir salah sasaran ataupun over blocking yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diwujudkan dalam pengawasan dan penanganan konten negatif di Indonesia, dengan mempertimbangkan laporan pertanggungjawaban, mekanisme pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban analisis konteks pemblokiran. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis- normatif yang bertitik tolak pada data sekunder yakni UU ITE berikut peraturan turunannya yang mana penelitian ini mayoritas merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan konten digital yang dilakukan oleh Pemerintah, mengacu dengan hal tersebut perlu adanya Lembaga independen yang mengatur mengenai pengawasan konten digital di Indonesia yang memiliki mekanisme kompleks sebagaimana regulasi di Australia.
Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Arbitrase Muhammad Imran Mauludi; Holyness N. Singadimedja; Agus Mulya Karsona
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1151

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian kerja yang memuat klausul arbitrase yang bertentangan dengan undang - undang dengan mengkaji Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Tpg. Kasus perkara pada putusan berawal dari pekerja yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial karena merasa tidak puas atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. Tetapi pengadilan memutus gugatan sebagai tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena pengadilan tidak berwenangan untuk mengadili gugatan akibat para pihak terikat perjanjian arbitrase yang mengsampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahu dan memahami akibat hukum dari perjanjian arbitrase yang bertentangan dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan. Melalui penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian kerja yang menjadi perjanjian pokok merupakan sah secara hukum karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun klausul arbitrase di dalam perjanjian menjadi batal karena bertentangan dengan undang - undang.
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia pada Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk) Heri Mudjiyono; Hudi Yusuf
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1152

Abstract

Pembebasan jaminan fidusia menjadi tindakan melanggar hukum yang dijalani oleh penjamin fidusia (pihak yang memberikan jaminan) dari sisi debitur dengan memberikan, mentransfer, atau mengalihkan kepemilikan barang jaminan fidusia kepada pihak lain dengan tujuan penjualan tanpa terjadinya suatu persetujuan penerima jaminan fidusia (kreditur). Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi hukum pidana terkait pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 di Indonesia, terutama dalam konteks kasus penggelapan. Studi kasus yang dipilih adalah Putusan PN Depok nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Dpk yang melibatkan terdakwa Dita Wiratna alias Didit Bin Sutono. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum dan studi kasus untuk menggali tantangan dan strategi dalam menegakkan Undang-Undang Jaminan Fiducia. Data yang diperoleh berasal dari tinjauan literatur, analisis peraturan hukum terkait, dan pemantauan perkembangan kasus penggelapan yang telah diproses oleh sistem peradilan. Maksud dari penelitian ini adalah menyajikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keefektifan penerapan Undang-Undang Jaminan Fiducia dalam menangani kasus penggelapan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan konkret yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menyelesaikan kasus semacam ini. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau pandangan konstruktif terkait perbaikan atau peningkatan efisiensi penegakan hukum terkait Jaminan Fiducia di Indonesia. Di samping itu, studi ini bisa menjadi acuan bagi pihak-pihak yang relevan seperti praktisi hukum, dan akademisi yang tertarik dalam bidang hukum pidana dan hukum jaminan fiducia.
Analisis, Sensori, Kimia, Mikrobiologi Ikan Tongkol Asap Dusun Berkat Kabupaten Kepulauan Mentawai Krisye M. Saogo; Yusra Yusra; Suparno Suparno
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1153

Abstract

Ikan tongkol asap yang diproduksi oleh masyarakat daerah Dusun Berkat di oleh secara tradisional dengan pengasapan panas secara terbuka. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik sensori, kimia dan mikrobiologi ikan tongkol asap yang diolah 3 pengolah rumah tangga ikan asap di Dusun Berkat Desa Tuapejat Kabupaten Kepualaun Mentawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji sensori analisis proksimat, uji ALT dan analis kapang yang akan dianalisis secara deskriptif kuantitaif. Sedangkan analisis pengolahan ikan asap akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini di ketahui uji sensori ikan tongkol asap (kenampakan, bau, rasa dan tekstur) memiliki nilai yang sesuai dengan SNI 2725:2013. Kadar air ikan tongkol asap pada penelitian ini tertinggi 59.29 % dan terendah 55.59 %. Kadar protein ikan asap tongkol tertinggi adalah 30.04 % dan terendah adalah 27.18 %. Hasil Total bakteri dan kapang ikan tongkol asap daerah Dusun Berkat melebihi batas syarat dari SNI 2725:2013. Pengolahan ikan asap pada penelitian ini masih bersifat tradisional.
Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPK Santo Yoseph Noelbaki Maria Virginia Gabriela Muki
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1154

Abstract

Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Telah dilakukan penelitian pada sekolah SMPK Santo Yoseph Noelbaki. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, Guru. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang berdasarkan pada data realisasi dana bantuan operasional sekolah. Hasil analisis yaitu: 1) pengelolaan dana BOS diawali dengan penyusunan RKAS yang dilaksanakan dengan rapat antara kepala sekolah, bendahara, guru dan komite, 2) pelaksanaan dana BOS sudah menenuhi standar dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2022, 3) pelaporan dana BOS dibuat setiap tahap dan akhir periode dana BOS untuk dilaporkan ke Tim BOS Kabupaten dan Kementrian yang dikirim lewat email, 4) faktor yang menghambat pengelolaan yaitu keterlambatan penyaluran dana BOS dari pihak pusat ke sekolah, 5) upaya yang dilakukan sekolah dalam menangani hambatan yang terjadi ialah dengan memaksimalkan dana kepada kebutuhan yang paling penting seperti pengadaan buku pelajaran siswa, pembelian alat tulis kantor, dan gaji guru. Temuan studi kasus ini dapat dianggap penting bagi sekolah dan masyarakat sebagai pengawasan pengelolaan keuangan sekolah yang memungkinkan penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan sekolah.
Analisis Persepsi Penggunaan Qris (Quick Response Indonesia Standard) Sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Bajawaj Antonius Julio Lewa Djo; Nikson Tameno; Novi Theresia Kiak
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1155

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat Indonesia mulai dari pedesaan sampai ke perkotaan termsuk penggunaan transaksi pembayaran dengan QRIS semakin banyak diminati. Hal ini terlihat dari transaksi yang semakin meningkat pesat hingga saat ini, menurut data Bank Indonesia tahun 2022, Bank Indonesia (BI) mencatat, total volume transaksi QRIS sejak awal tahun hingga September 2022 mencapai 281,7 juta kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penggunaan QRIS sebagai alat transaksi UMKM di kota Bajawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya QRIS sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di Kota Bajawa. QRIS yang diberikan dari Bank NTT dan Bank BRi sangat membantu para pelaku UMKM terutama dalam pembukuan, hal lainnya yang sangat membantu yaitu mempermudah transkasi, cepat dan aman serta meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Namun terdapat beberapa kendala yang dialami oleh para pelaku sehingga menghambat proses transaksi seperti jaringan internet yang kurang stabil dan adanya biaya potongan dari bank sebesar 0,5% yang diberlakukan kepada para pelaku UMKM di Kota Bajawa.
Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Aprianus Edwin Gendong; Nikson Tameno; Petrus E. de Rozari
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1156

Abstract

Pentingnya kontrol anggaran untuk memastikan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten Manggarai berjalan kurang efektif. Kurang efektifnya pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten manggarai disebabkan karena mekanisme dalam pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga terjadi adanya temuan kelebihan pembayaran pada belanja/pengeluaran daerah antara lain belanja modal dan pegawai, hal di ketahui dari audit/pemeriksaan yang di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai. Terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Manggarai yaitu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Manggarai yaitu; faktor sumber daya manusia, peranan pemimpin, komitmen organisasi, sistem informasi dan karakteristik organisasi.

Page 90 of 240 | Total Record : 2399

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 9 (2026): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 11 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 8 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 7 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 7 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 12 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 11 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 10 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 09 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 12 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 10 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 8 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 7 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 6 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 9 (2022): COMSERVA : (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 8 (2021): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 7 (2021): COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 6 (2021): COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 1 No. 5 (2021): COMSERVA: Indonesian Journal of Community Services and Development Vol. 1 No. 4 (2021): COMSERVA: Indonesian Journal of Community Services and Development Vol. 1 No. 3 (2021): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2021): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): Special Issue COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat More Issue