cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 12   13   14   15   16 
IMPELEMNTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH RUMAH MAKAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK Sari, Uray Meida E1011151154; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Anwar, Hairil
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1634.51 KB) | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2592

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Smith (dalam Tajhan, 2008:37-39), terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yaitu:1) Kebijakan yang diidealkan,masih banyak pemilik usaha rumah makan yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan pengendalian pencemaran air dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah, 2) Kelompok Sasaran, masih banyak pelaku usaha rumah makan yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah dan kurangnya tingkat kesadaran terhadap kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah, 3) Organisasi Implementor, minimnya jumlah personil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan tentunya akan berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha rumah makan, 4) faktor lingkungan, terdapat hambatan yaitu budaya, dimana pelaku usaha rumah makan menganggap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum penting dan pemilik usha rumah makan yang kurang peduli terhadap kepemilikan Instalasi Pengolahan Air limbah, Selain itu dilihat dari segi ekonomi yang jadi masalah adalah biaya yang cukup besar. Saran dari penlitian ini yaitu: 1) Kebijakan yang diidealkan, komunikasi bisa dalam bentuk memasang pengumuman seperti spanduk, banner dan lain-lain, 2) Kelompok Sasaran, diharapkan bagi pemilik usha rumah makan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah, 3) Organisasi Implementor, diharapkan jumlah pegawai ditambah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam pengawasan, 4) Faktor Lingkungan, diharapkan semua pelaku usaha rumah makan patuh dan sadar akan pentingnya pengendalian pencemaran air limbah rumah makan.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Limbah, Rumah Makan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Antutn E.01107105, Erasmus Canaga
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.325 KB) | DOI: 10.26418/publika.v3i1.301

Abstract

This Scription is to described and analysis about behavior and implementation attitude from distribution BBM subsidy especially  the SPBU in South-East Pontianak, they are SPBU 61.781.01 Jl. A Yani, SPBU 64.781.01 Jl. Adi Sucipto Parit H.Husin 1, dan SPBU 64.781.11 Jl. Imam Bonjol. distribution oil of subsidy is done by PT. Pertamina Pontianak city Branch as the one of legal institute to funnel society that dispersed in variety place. Channelization system based on the substance of BBM available and will be given to SPBU as a request. There was nothing Channelization system socialization and the import of BBM to SPBU caused happened long stand in line of society to get BBM, needed monitoring and coordination between SPBU and PT. Pertamina. In this research, researcher used qualitative descriptive method.The result of this research show that first there have not been done any socialization  about channelization policy of subsidy BBM to SPBU, second there was nothing official of that,  and the tirth direct report are done by SPBU each commutation have permanent characteristic still do not help to avoid BBM scarcity at SPBU. There’s some suggestion in this research, first the active action from Implementator in give sosialisation  about channelization activity at SPBU and society, second the readiness from the seller that is SPBU in make a communication with PT. Pertamina in order to not make a scarcity of BBM, and third the channelization have to transparency and use distribution control process with automatic system from PT. Pertamina to SPBU. Keywords : Premium and subsidy
IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA (PSKS) DI DESA SEKUDUK KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. E01112057, EVI UTARI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3315.141 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1482

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Edward III yaitu dari aspek komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan serta mencari informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) masih belum efektif. Hal ini karena minimnya penyebaran komunikasi yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui program simpanan keluarga sejahtera (PSKS). Aspek komunikasi seperti penyaluran informasi secara khusus di Desa Sekuduk tidak ada, hanya sekadar membagikan KKS. Selain itu, masyarakat penerima juga belum mengetahui kapan akan menerima dana tersebut, karena sampai saat informasinya belum jelas. Kemudian aspek sumber daya manusia kurang yaitu implementor dalam memonitor program simpanan keluarga sejahtera di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Belum cairnya dana program simpanan keluarga sejahtera sehingga masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum merasakan manfaatnya. Selain itu tidak tampak atau tidak adanya penyuluhan kepada masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saran dari peneliti adalah perlunya pengawasan dari Kabupaten.Kata-kata Kunci: Implementasi, Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Keluarga Sejahtera
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK NIM: E21112031, ASLIHATY
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2288

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang belum berhasil. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, tenaga penguji belum bersertifikasi, beberapa kendaraan lolos pengujian (lolos uji) meski belum memenuhi standar laik jalan yang ditetapkan, dengan fokus penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Kota Pontianak Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah UPTD-PKB di Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan subjek penelitian adalah kepala UPTD-PKB Kota Pontianak, Staf Penguji, Pemilik kendaraan/ Perusahaan Angkutan. Hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III  (Agustino, 2014: 149) meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksana kebijakan yakni UPTD-PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebagai turunan dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebagai penangguang jawab dalam bidang pengujian kendaraan bermotor secara berkala. Dalam proses implementasi kebijakan ini SOP tidak menjadi acuan kebijakan dan sumber daya manusianya belum memenuhi syarat. Mengenai isi dan tujuan Permenhub telah dipahami oleh semua petugas dan sudah disosialisasikan, namun sebagian pemilik kendaraan atau perusahaan angkutan belum sepenuhnya mengetahui isi dan tujuan kebijakan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Sertifikasi,  Permenhub, dan Laik Jalan
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA E.21111112, Odira
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.476 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i3.189

Abstract

The writing of this article aims to determine the development of human resources at the District Office Serasan East Natuna. This study included in the descriptive study with a qualitative analysis focusing on the variable employee training, employee education and development of employees. Results of research in the field suggests that the training has not been followed by all personnel in the District Office East Natuna regency Serasan reason is because there is no opportunity given by the government as well as budget constraints Natuna regency, the level of education in the District Office was still low and there are difficulties in the development of human resources. Keywords: Employee Training, Employee Education and Development Employee
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA NIM. E01112155, ANDRIANO ANTONIUS
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.296 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1145

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Permasalahan yang terjadi terkait dalam pelayanan yang diberikan Kelurahan Siantan Hulu kepada masyarakat yaitu minimnya jumlah aparatur pelayanan sehingga menyebabkan pelayanan lebih lambat dari waktu yang ditentukan dan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan, jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Zaithaml tentang pengukuran kualitas pelayanan, yang menyatakan kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan 5 (lima) aspek tangiable (ketampakan fisik) ,reliability (reliabilitas) responsiveness (responsivitas) assurance (kepastian) empathy (perhatian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hulu dilihat dari indikator tangibles, reliability responsiveness, assurance. belum terpenuhi secara keseluruhan diantaranya ; (1) kenyamanan tempat dalam melaksanakan pelayanan belum memenuhi standar dalam pelayanan, minimnya peralatan pendukung dalam proses pelayanan, aparatur yang tidak lengkap dalam berpakaian dinas, masih terdapatnya aparatur yang tidak disiplin waktu. (2) Standar pelayanan yang tidak sesuai dengan penyelesaian surat menyurat, serta rendahnya kehandalan komputerisasi yang dimiliki aparatur. (3) kecepatan pelayanan masih lambat sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama, dan media dalam menyampaikan saran atau inspirasi dari masyarakat belum tersedia .(4) tidak adanya kepastian waktu mengenai penyelesaian pembuatan surat pemohon. (5)  Namun untuk indikator Empathy telah terpenuhi secara keseluruhan dimana aparatur selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Saran peneliti adalah perlu menambah fasilitas pelayanan, fasilitas pendukung kegiatan pelayanan, memberi sanksi bagi aparatur yang tidak disiplin dalam kelengkapan berpakaian dinas dan aparatur yang tidak tepat waktu kerja yang telah ditetapkan, mengelola pengaduan dan saran dari masyarakat, meningkatkan kemampuan masing-masing petugas agar tugas yang diterima bisa diselesaikan dengan baik, serta memberi kejelasan waktu penyelesaian dalam pelayanan. Kata-kata kunci : Kualitas Pelayanan Publik  tangibles, reliability responsiveness, assurance, empathy
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. E1012151045, ERA JULIANA TARIGAN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2049

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif serta pemahaman mengenai Pengembangan sumber Daya Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi. Permasalahan yang diangkat bersumber belum adanya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan wawasan, semangat pengabdian, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, sehingga  berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan yang prima serta sumber daya ASN yang berbasis kompetensi. Pelaksanaan koordinasi internal belum terlaksana, hal ini terlihat dari masih banyaknya tumpang tindih dan benturan-benturan kepentingan antara beberapa bagian di dalam internal organisasi. Metode yang digunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan Sumber Daya Aparatur berbasis kompentensi pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat, belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat antara lain: Konsistensi antara kebijakan dan kegiatan, khususnya dalam menganalisis kebutuhan Diklat belum terlaksana sesuai dengan harapan. Menentukan sasaran dan materi pelatihan yang dilihat dari aspek efektivitas menunjukkan, masih rendahnya tingkat pemahaman pegawai peserta Diklat terhadap materi Diklat yang disampaikan terkadang kurang konsistensi, karena kompetensi dasar yang harus dimiliki pegawai peserta Diklat masih terbatas dan beragam; Metode Diklat yang digunakan melalui pendekatan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dengan menggambarkan kebutuhan praktis dan pengembangan diri pegawai peserta Diklat; Evaluasi program pelatihan yang diikuti pegawai dengan tujuan untuk mencari data agar diklat dapat dilaksanakan secara efektif dan aplikatif, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari belum adanya relevansi materi yaitu tingkat kesesuaian materi yang diberikan selama Diklat dengan kebutuhan pengetahuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Kata-kata kunci : Pengembangan, Sumber Daya Aparatur, Berbasis Kompetensi
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 04 PENGADANG NIM. E01109002, ERIK FORTANATUS ASBANDI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3851.269 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i3.815

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu standar pendidikan pendidik yang belum  memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung dalam proses belajar mengajar.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang belum efektif. Teori yang digunakan adalah teoriimplementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel Menurut EDWARD (Subarsono: 2005)yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Faktor utama kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri No. 04 pengadang adalah  faktor sumberdaya yaitu tenaga pendidik yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam melaksanakan kebijakan  pengajaran di sekolah Dasar Negeri 04 Pengadang, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan bahwa masih banyaknya Guru atau tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi akademik pendidikan minimum  Diploma empat ( D-IV) atau sarjana, dan hanya 2 orang guru yang bersertifikat dan ada 5 orang belum bersertifikat, sehingga proses belajar mengajar kurang efektif dan kurang maksimal memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang.Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan Dinas pendidikan ataupun pihak yang terkait untuk memberikan arahan tentang peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kepada  kepala sekolah, guru  maupun siswa, sehingga pelaksanaaan program-program yang berkaitan dengan  Standar Nasional Pendidikan dapat berjalan dengan baik.Kata-kata kunci: . Implementasi PP No. 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, SDN. No 04 Pangadang
PENGENDALIAN PENULARAN PENYAKIT TUBERKULOSIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E1011141031, PUDJI RAHAYU
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1793

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pemahaman mengenai pengendalian penularan penyakit tuberkulosis di Puskesmas Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Puskesmas Kuala Mandor B, dokter di Puskesmas Kuala Mandor B, petugas laboratorium Puskesmas Kuala Mandor B, penderita penyakit tuberkulosis, PMO penderita penyakit tuberkulosis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa langkah dalam pengendalian penularan penyakit tuberkulosis di Puskesmas Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya yaitu keterbukaan informasi mengenai standar pengendalian penyakit tuberkulosis dan metode yang digunakan puskesmas dalam penanganan penyakit tuberkulosis, meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli dengan penyakit menular, melakukan pemantauan secara rutin agar masyarakat meminum obat secara teratur sehinga tidak menimbulkan resistan obat dan menambah kendaraan operasional seperti motor air untuk menjangkau desa-desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B yang letaknya jauh dari Puskesmas Kuala Mandor B. Kata-kata kunci : Pengendalian, Tuberkulosis, Puskesmas Kuala Mandor B
IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG Triyani, Dewi
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.041 KB) | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2705

Abstract

Permasalahan dalam proses Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) ini di antaranya masih banyaknya anak usia di bawah 17 tahun belum memiliki KIA, dan manfaat penggunaan KIA belum di raskan langsung oleh masyarakat. Fokus  penelitian ini adalah Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabuapten Ketapang.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriftif kualitatif, dan uji validitas menggunakan triagulasi,yaitu Triangulasi sumber dan Triangulasi teknik. Dalam Penelitian ini menggunakan teori O.Jones yang terdiri dari 3 proses yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :1). pengorganisasian,kesimpulannyadi lihat dari aspek pengorganisasian dimana penetapan manajemen pelaksanaan masih belum optimal; 2). Interpretasi, kesimpulannya dari aspek interpretasi terdapat kekurangan yaitu para target grup atau sasaran kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan tersebut sehingga masih banyaknya anak yang belum memiliki Kartu identitas anak; 3). penerapan atau aplikasi, kesimpulannya dari aspek aplikasi atau penerapan yang sudah optimal karena pada proses aplikasi atau penerapan yang dilakukan berpengaruh terhadap waktu kerja.Hasil penelitian ini menunjukan masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dimasa mendatang dapat berjalan lebih baik lagi. Adapun saran yang direkomendasikaan Peneliti adalah agar para implementor dapat memaksimalkan dapat memaksimalkan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) dengan sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan secara langsung. Implementor menjalin mitra bisnis untuk mengoptimalkan manfaat penggunaan KIA, implementor harus lebih meningkatkan pelayanan terkait penerbitan KIA. Kata Kunci: Implementasi, Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

Page 14 of 132 | Total Record : 1314

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue